Berita/Liputan Media

Publik Minta Ketegasan Presiden Tolak RUU Pertembakauan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dinilai tak hentinya memperjuangkan rancangan undang-undang (RUU) Pertembakauan. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, rancangan beleid itu akan mendorong dengan cepat tingkat kemiskinan masyarakat. Baca selengkapnya
Masyarakat Sulit Urus E-KTP, YLKI Protes Kemendagri
TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Kementerian Dalam Negeri memberikan kejelasan atas temuan kekosongan stok blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), yang mereka anggap merugikan masyarakat. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan pihaknya kerap menerima pengaduan masyarakat, baik di Jakarta maupun kota lain, terkait masalah tersebut. Baca selengkapnya
YLKI: Vaksin Palsu Bisa Masuk Kategori Malapraktik
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyesalkan beredarnya vaksin palsu di sejumlah rumah sakit dan klinik. Ia menilai beredarnya vaksin palsu tersebut jelas merugikan masyarakat, khususnya anak-anak yang tanpa sadar sudah menggunakan vaksin palsu tersebut. "Adanya vaksin palsu itu sangat kita sesalkan. Pemberian vaksin palsu itu bisa masuk kategori malpraktik," kata Tulus Baca selengkapnya
YLKI: Soal Vaksin Palsu, Konsumen Bisa Gugat Rumah Sakit
TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, mengatakan konsumen korban pemberian vaksin palsu dapat menuntut ganti rugi dari rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu. Menurut dia, ganti rugi tersebut bisa berupa materiil dan immateriil. Selain itu rumah sakit harus memberikan jaminan tertulis menanggung dampak pemberian vaksin palsu. Baca selengkapnya
Vaksin Palsu, YLKI Ajak Masyarakat Gugat Pemerintah
JAKARTA, (PR).- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengajak masyarakat menggugat pemerintah melalui class action. Kementerian Kesehatan, Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan), serta institusi terkait lainnya harus bertanggung jawab atas kasus vaksin palsu ini. Baca Selengkapnya

Kode Etik

  • Nir laba / Non Profit
  • Non Partisan
  • Non Diskriminatif
  • Demokratis
  • Keadilan Sosial
  • Keadilan Gender
  • Keadilan Antar Generasi
  • Hak Asasi
  • Solidaritas Konsumen
  • Independen