Uncategorized

Mengupas Transparansi Penggalangan Dana Publik

Published by:

Secara geografis sebagian besar wilayah Indonesia masuk dalam kategori daerah rawan bencana. Wilayah sekitar cincin api dari sepanjang bukit barisan di Sumatra, menyusur Pulau Jawa sampai ke Nusa Tenggara, kemudian naik ke atas sampai ujung Pulau Sulawesi adalah wilayah yang sangat rawan terjadi bencana gempa tektonik.

Selain faktor alam, aktivitas pertambangan, perkebunann dan konversi lahan untuk perumahan maupun industri yang tidak terkendali juga berpotensi mengganggu daya dukung lingkungan. Ini dapat berakibat timbulnya bencana ekologis seperti banjir yang terjadi di beberapa daerah awal tahun ini.

Baik bencana alam maupun bencana akibat ulah menusia selalu melahirkan korban, melahirkan duka. Tidak jarang intensitas bencana datang tiba-tiba, tidak bisa diprediksi. Alhasil – jangankan korban – pemerintah pun acapkali tidak berdaya karena besarnya jumlah dana yang diperlukan untuk penanganan korban bencana.

Situasi ini kerap menimbulkan rasa empati dari masyarakat untuk ikut meringankan beban korban (dan juga Pemerintah). Salah satu cara yang lazim ditempuh dalam berempati adalah melalui penggalangan dana publik. Dari situasi inilah lantas muncul kelompok masyarakat, lembaga atau yayasan yang menampung dana publik untuk kemudian disumbangkan kepada korban. Pertanyaannya, aspek apa saja yang harus diperhatikan dalam penggalangan dana publik untuk korban bencana?. Ini penting guna menghindari terjadinya penyelewengan dana publik.

Berpijak dari hal tersebut, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan penelitian terhadap beberapa lembaga – lembaga pengelola dana publik ini. Penelitian ini lebih dimaksudkan sebagai bahan masukan bagi pemerintah (Pusat dan Daerah) untuk perbaikan, baik di level regulasi dan pengawasan, khususnya aktivitas penggalangan dana publik untuk keperluan sosial/kemanusiaan. Penelitian juga dimaksud untuk mendorong lembaga yang melakukan penggalangan dana publik lebih transaparan dan akuntabel dalam melakukan penggalangan dan pendistribusian dana publik, sehingga bisa meningkatkan kepercayaan (trust) masyarakat terhadap lembaga yang bersangkutan.

Disamping itu, penelitian YLKI sebagai bentuk kontrol sosial atas aktivitas penggalangan dana publik dan mencegah adanya pihak-pihak yang menyalahgunakan bencana sebagai kedok mencari keuantungan pribadi. Dengan adanya lembaga penggalang dana publik yang kredibel, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, menyisihkan sebagian harta untuk didonasikan sekaligus menggalang solidaritas terhadap korban bencana banjir, sehingga dapat meringankan penderitaan korban banjir.

Sebelas Lembaga
Langkah pertama yang dilakukan YLKI dalam penelitian kali ini adalah melakukan inventarisasi lembaga yang secara pro-aktif mengomunikasikan kepada publik melakukan penggalangan dana untuk korban banjir. Informasi di dapat antara lain melalui spanduk, SMS, iklan atau liputan di media massa (cetak, elektronik dan online) serta pencarian di internet terhadap lembaga yang menggalang dana publik dengan ruang lingkup wilayah banjir Jakarta yang menjadi obyek penggalangan dana.

Tersebab banyaknya penggalangan dana untuk korban banjir Jakarta 2013, penelitian dikerucutkan pada penggalanagn dana publik yang dilakukan oleh lembaga. Baik lembaga yang secara khusus didirikian untuk misi sosial dan kemanusiaan, lembaga keagamaan, lembaga komersial, media massa, lembaga assosiasi pengusaha dan lembaga publik. Penggalangan dana publik yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok masyarakat tidak termasuk dalam obyek kajian penelitian ini.

Dari daftar lembaga yang melakukan penggalangan dana publik, karena alasan terbatasnya anggaran penelitian, dipilih 11 lembaga. Kepada 11 lembaga penggalang dana publik tersebut,YLKI mengirimkan donasi untuk korban banjir, masing-masing Rp 100.000 (seratur ribu rupiah) melalui transfer bank kepada 10 lembaga, dan satu lembaga donasi melalui SMS sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah). Dengan demikian, dalam penelitian ini YLKI juga bertindak sebagai donatur.

Tiga bulan sejak mengirimkan donasi, YLKI bersurat kepada 11 lembaga, meminta laporan pertanggungjawaban penggalangan dana publik untuk korban banjir Jakarta. Informasi yang diminta YLKI meliputi jumlah dana publik yang berhasil dihimpun, di lokasi mana dana publik disalurkan, termasuk jumlah penerima manfaat. Hal yang juga tidak kalah penting adalah dari total dana publik yang bisa dihimpun, berapa persen untuk biaya operasional lembaga dan berapa persen disalurkan ke korban banjir.

Tak Berijin?
Dari jawaban yang dikirimkan lembaga penggalang dana publik, YLKI melakukan analisa dengan parameter pada aspek legal (perijinan), profil lembaga, jenis rekening, laporan tertulis kepada donator, laporan keuangan melalui website, rasio biaya over head jika disandingkan dengan biaya progam dan sosialisai hak donator.

Dari 11 lembaga yang melakukan penggalangan dana publik untuk korban banjir Jakarta 2013, dari aspek perijinan, hanya ada tiga yang memiliki perijinan, satu lembaga memberikan penjelasan tertulis bahwa perijinan dalam proses. Sedangkan tujuh lembaga lain tidak ada informasi tentang perijinan yang menjadi pijakan hukum lembaga tersebut melakukan penggalangan dana publik.

Dari tiga lembaga yang memiliki perijinan, dua lembaga mengantongi ijin dari Kementrian Sosial, yaitu PKPU dan Elshinta Peduli, satu lembaga mengantongi ijin dari Dinas Sosial Pemda DKI ialah MNC TV Peduli dengan ijin bernomor: 360/HUK-PS/2013. Perijinan yang dimiliki MNC TV Peduli cukup detail dan jelas. Disebutkan, ijin diberikan untuk penggalangan dana publik korban banjir di Jakarta, waktu penggalangan dana publik, termasuk adanya kewajiban kepada MNC TV Peduli untuk membuat laporan kepada Pemda DKI, paling lambat tiga bulan setelah kegiatan penyaluran dana bantuan banjir selesai di distribusikan.

PKPU memiliki ijin untuk ruang lingkup kegiatan berskala nasional dari Kementrian Sosial Nomor: 08/HUK/2011. Apabila dibaca dengan teliti, perijinan hanya untuk melakukan kegiatan sosial. Tidak ada statemen dalam ijin tersebut untuk aktivitas melakukan kegiatan penggalangan dana publik, termasuk mekanisme pelaporan kepada Kementrian Sosial.

Elshinta Peduli juga memiliki ijin dari Kementrian Sosial Nomor: 639/HUK-PS/2005. Namun ijin yang dimiliki Elshinta Peduli sudah kadaluwarsa (berakhir 31 Desember 2005) dan tidak pernah diperbaharui. Sedangkan PT. XL Axiata, melalui penjelasan tertulis menyatakan ijin penggalangan dana publik untuk korban banjir Jakarta masih dalam proses dan kegiatan ini sudah dikomunikasikan kepada Dinas Sosial Pemda DKI.

Dilihat dari profil lembaga yang melakukan penggalangan dana publik untuk korban banjir Jakarta cukup beragam. Dari 11 lembaga, paling banyak adalah lembaga sosial kemanusiaan dan keagamaan (Aksi Cepat Tanggap, Lazismu, PKPU, PMI DKI Jakarta, Daarut Tauhid), disusul lembaga komersial (MNC TV, Radio Elshinta, PT XL Axiata, Mabua Harley Davidson). Sisanya lembaga negara (DPR RI) dan himpunan assosiasi pengusaha (HIPMI Jaya).

Bagi lembaga sosial, kemanusiaan dan keagamaan, melakukan kegiatan penggalangan dana publik untuk korban banjir Jakarta tidak begitu aneh karena lembaga ini didirikan dari awal memang untuk melakukan kegiatan sosial kemanusiaan dan pada saat yang sama juga memiliki kegiatan penggalangan dana publik.

Namun tidak demikian halnya dengan lembaga komersial. Kalau lembaga komersial memiliki kepedulian pada korban banjir dalam bentuk sebagai donatur tidak ada masalah. Namun ketika lembaga komersial juga melakukan penggalangan dana publik, suatu wilayah yang bukan core bisnis, ini yang layak dipertanyakan. Karena aktivitas penggalangan dana publik bukan urusan sederhana, tetapi dibutuhkan keahlian, manajemen khusus baik dalam pengelolaan, pendistribusian dan pelaporan.

Ada tiga kategori lembaga komersial dalam menunjukkan kepedulian pada korban banjir. Pertama, sebagai donatur sebagaimana disebutkan di atas. Kedua, sebagai penggalang dana publik, kemudian dana yang terkumpul disalurkan kepada lembaga yang memiliki keahlian di bidang penanganan bencana. Ketiga, sebagai pengumpul dana publik sekaligus pendistribusikan dana publik yang berhasil dihimpun. Kategori terakhir ini sebaiknya dihindari. Kecuali lembaga komersial tersebut mebuat lembaga khusus di luar struktur korporasi yang khusus bergerak dibidang sosial kemanusiaan.

Di luar lembaga sosial kemanusiaan dan komersial, yang agak aneh adalah adanya lembaga negara yang juga melakukan penggalangan dana publik, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Jika DPR memiliki kepedulian terhadap korban banjir, seharusnya tidak bertindak seperti lembaga sosial kemanusiaan, tetapi akan lebih strategis apabila menggunakan kewenangan yang dimiliki, yaitu melalui instrumen legislasi atau kewenangan budgeting dalam bentuk menambah alokasi anggaran untuk keperluan bencana, bukan ikut-ikutan lembaga swadaya masyarakat melakukan penggalatan dana publik.

Rekening Terpisah

Penyaluran donasi untuk kepentingan korban bencana banjir adalah salah satu aspek penting dalam pengelolaan penggalangan dana publik. Penggunaan rekening, harusnya atas nama rekening lembaga, sehingga semua arus uang masuk akan tercatat oleh bank.

Dari sepuluh lembaga yang menyediakan akses sumbangan melalui bank, 9 lembaga menggunakan rekening lembaga dan satu lembaga (DPR) menggunakan rekening pribadi salah satu staf Ketua DPR. Satu lembaga, akses sumbangan melalui SMS (PT XL Axiata ).

Penggunaan rekening lembaga dalam penggalangan dana publik oleh lembaga sosial kemanusiaan tidak ada masalah dan memang seharusnya begitu. Namun tidak demikian halnya dengan lembaga komersial. Penggalangan dana publik oleh lembaga komersial dengan menggunakan rekening atas nama PT, seperti yang dilakukan MNC TV Peduli dan Mabua Harley Davidson potensial bermasalah, karena dana publik bercampur dengan dana korporasi.

Apabila sebuah lembaga komersial, memiliki kepedulian kepada korban banjir dengan melakukan penggalangan dana publik, seyogyanya membuat lembaga sosial terpisah, dengan menggunakan rekening lembaga sosial, bukan rekening atas nama PT. Seperti yang telah dilakukan Elshinta peduli kemanusiaan.

Penggalangan dana publik yang dilakukan DPR dengan menggunakan rekening pribadi adalah sebuah kesalahan fatal. Selain melanggar ketentuan yang ada, juga kelihatan DPR menggampangkan masalah dalam hal aktivitas melakukan penggalangan dana publik. Memprihatinkan, DPR yang seharusnya tahu aturan, justru berbuat melanggar aturan.

Laporan ke Donatur
Salah satu hak donator adalah memperoleh laporan penggunaan dana publik yang berhasil dihimpun sesuai dengan peruntukan sebagaimana dijanjikan di awal, yaitu untuk korban banjir Jakarta.

Dari 11 lembaga yang melakukan penggalangan dana publik, ada empat lembaga yang memberikan laporan tertulis ke YLKI sebagai donator, yaitu MNC TV Peduli, PT XL Axiata, ACT dan Elshinta Peduli. Itupun setelah YLKI mengirimkan surat, meminta laporan. Seharusnya ada atau tidak ada permintaan, sebagai bentuk apresiasi kepada donatur, lembaga yang melakukan penggalangan dana publik mengirimkan laporan kepada donatur. Rendahnya lembaga yang memberikan laporan kepada donatur ini menunjukkan masih rendahnya perhatian lembaga yang melakukan penggalangan dana publik terhadap hak-hak donatur.

Hal yang tidak kalah penting dalam penggalangan dana publik adalah aspek transparansi. Salah satu yang bisa dilakukan adalah mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit dalam website lembaga, sehingga dengan mudah dapat diakses oleh donatur/publik.

Dari 11 lembaga yang melakukan penggalangan dana publik, semuanya mempunyai website, namun hanya ada dua lembaga (MNC TV Peduli dan PKPU) yang mencantumkan laporan keuangan dalam website, sehingga dapat diakses oleh publik. Satu lembaga, ketika di-akses (10/7/13) website dalam kondisi under maintenance (ACT).

Satu hal lagi, bagi para donatur perlu mengetahui angka rasio biaya overhead lembaga dibanding biaya program. Apakah dana publik yang terhimpun ini sebagian besar memang jatuh ke korban, atau habis untuk biaya operasional untuk menggaji pengurusnya.

Dari 11 lembaga yang melakukan penggalangan dana publik korban banjir Jakarta 2013, hanya dua lembaga yang memberikan keterangan (ACT dan PT. XL Axiata). Dari total dana publik yang berhasil dihimpun Oleh ACT untuk korban banjir Jakarta sebesar Rp 263.566.616. (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam belas rupiah), sebanyak Rp 250.388.288 (dua ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) untuk korban banjir. Angka tersebut setara dengan 95 persen dari total penerimaan dana. Sedangkan PT. XL Axiata, total SMS yang masuk sebanyak 16.069, terdiri dari donasi SMS dengan nilai Rp 2000 per SMS sebanyak 6.626 SMS dan donasi SMS dengan nilai Rp 5000 per SMS sebanyak 9.443 SMS. Adapun total dana yang dihimpun (setelah dikurangi PPN 5%) sebesar Rp 54.964.503 (lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga rupiah) yang disalurkan melalui Dompet Dhuafa.

Dibalik masyarakat menyumbang sebagai donatur, mereka mempunyai hak sebagai donatur. Hak-hak donatur ini yang harus diperhatikan setiap lembaga yang melakukan aktivitas penggalangan dana publik. Ironisnya, dari 11 lembaga yang melakukan penggalang dana publik korban banjir Jakarta, perhatian akan arti penting hak-hak donatur masih sangat minim. Hampir tidak ditemukan lembaga yang pada saat mendorong masyarakat untuk menyumbang, pada saat yang sama juga melakukan sosialisasi hak-hak donatur.

Simpulan dan Rekomendasi
Setiap terjadi bencana, pada saat yang sama juga diikuti maraknya penggalangan dana publik. Sebagai bentuk partisipasi masyarakat, ini merupakan fenomena positip. Namun demikian, perlu ada penataan, sehingga penggalangan dana publik dapat benar-benar bermanfaat bagi korban bencana.

Sebagian lembaga yang melakukan penggalangan dana publik, belum sepenuhnya memberi perhatian yang memadai tentang arti pentingnya hak-hak donatur. Bahwa di balik sebuah lembaga melakukan aktifitas penggalangan dana publik, melekat kewajiban untuk memperhatikan hak-hak donatur.

Dari urian di atas, ada sejumlah rekomendasi. Pertama, perlu ada pembenahan di aspek regulasi. Undang-undang penanggulangn bencana sudah menyinggung soal arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana, termasuk aspek penggalangan dana publik. Namun pengaturan masih sangat umum dan kurang spesifik dan detail.

Kedua, perlu ada rating lembaga yang melakukan penggalangan dana publik. Ini penting baik bagi masyarakat selaku donatur dapat dijadikan panduan dan referensi dalam menyalurkan donator, dan juga baik bagi lembaga yang melakukan penggalangan dana publik untuk semakin peduli pada hak-hak donatur.***

Hak-hak Donatur (Donor Bill of Rights):
1. Hak untuk mengetahui misi organisasi yang disumbang, tujuan, dan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumbangan;
2. Hak untuk mengetahui mereka yang duduk dalam dewan pengurus organisasi yang disumbang, serta meminta dewan pengawas untuk secara cermat menilai tanggung jawab dewan pengurus;
3. Hak untuk menerima laporan keuangan organisasi secara transparan;
4. Hak mendapat kepastian bahwa sumbangan dibelanjakan untuk hal-hal yang telah disepakati bersama;
5. Hak mendapat kepastian bahwa sumbangan yang diberikan dikelola secara benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku;
6. Hak untuk mengetahui apakah pihak yang meminta sumbangan adalah staf organisasi atau sukarelawan;
7. Hak mendapat keleluasaan untuk bertanya dan menerima jawaban secara cepat, tepat, dan jujur;
8. Hak untuk meminta agar nama donatur tidak diumumkan secara terbuka dan donatur berhak mendapat pengakuan dan penghargaan yang layak. ***

Uncategorized

SNI: Efektifkah Melindungi Konsumen?

Published by:

Produk pangan mengandung bahan tambahan yang dilarang masih sering ditemukan di pasaran. Temuan kosmetik mengandung bahan berbahaya juga kerap diumumkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Demikian juga jamu yang mengandung bahan kimia obat.

Kenapa pelanggaran-pelanggaran ini masih selalu ditemukan, padahal jelas ada regulasi yang mengaturnya? Jawabannya tentu saja pengawasan yang tidak berjalan, dan tidak ada tanggung jawab dari para produsen produk-produk tersebut. Namun tidak jarang juga konsumen yang dipersalahkan. Konsumen dituntut untuk cerdas dan kritis dalam memilih produk. Bagaimana konsumen mampu memilih untuk hal yang disebutkan di awal tadi? Semua itu baru dapat diketahui setelah melalui uji laboratorium. Tidak mungkin mengharapkan konsumen menguji terlebih dahulu produk yang akan dikonsumsinya.

Belakangan santer dikampanyekan perlunya standar untuk menjamin keamanan serta kualitas produk yang diproduksi dan diperjualbelikan. Pertanyaannya kemudian, apakah keberadaan standar mampu mencegah beredarnya produk-produk yang tidak aman dan tidak berkualitas? Bagaimana sebenarnya keterkaitan standar dengan perlindungan konsumen?

UU Perlindungan Konsumen

Dalam konteks perlindungan konsumen, standar memang seharusnya punya peran penting. Setidaknya, kata-kata standar muncul dalam pasal-pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UUPK Nomor 8 Tahun 1999.

Pasal 7, di antara Kewajiban Pelaku Usaha adalah (d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Demikian juga, Pasal 8 menyebutkan: Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang (a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari pasal-pasal ini jelas bahwa pelaku usaha harus mengikuti standar yang berlaku. Apabila tidak? Jangan main-main, UU ini juga menetapkan sanksi yang cukup berat bagi para pelanggarnya. Melanggar Pasal 8, berarti siap dengan ancaman kurungan maksimal 5 tahun atau denda maksimal 2 milyar rupiah (Pasal 62). Meski kenyataannya, kita tidak pernah tahu apakah pelanggar-pelanggar seperti diceritakan di awal tulisan ini sempat dikenakan sanksi atau tidak.

Standar, Untuk Siapa?

LOGO SNI
Indonesia telah menerbitkan tidak kurang dari 6.000 standar, termasuk di dalamnya standar terkait produk pangan, kosmetik, elektronik, alat kebutuhan rumah tangga, otomotif, dan lain sebagainya. Standar-standar ini disusun melalui proses yang tidak sederhana. Harus melalui konsensus, yang diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah (dari berbagai sektor), pelaku usaha, konsumen, dan akademisi. Demikian teorinya.

Mengingat proses ini, mestinya tidak ada alasan untuk tidak menerapkan standar ini. Pelaku usaha secara otomatis mengikuti standar dalam memproduksi produknya, pemerintah juga melakukan pengawasan berdasarkan standar ini. Namun kenyataannya tidak demikian. Sebagai contoh saja, penelitian yang pernah dilakukan YLKI terhadap 30 sampel produk ikan dalam saos tomat, menemukan hanya satu sampel yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar. Pada saat temuan ini dibawa dalam suatu diskusi, para pelaku usaha produk ini mengaku sulit, atau bahkan tidak mungkin, memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kalau sudah begini, untuk apa sebenarnya standar dibuat?

Standar yang ditetapkan ternyata tidak ‘harus’ diikuti. Karena ada, bahkan sebagian besar, standar hanya bersifat sukarela. Artinya, terserah para produsen dan pelaku usaha untuk menerapkan standar atau tidak. Tidak ada kewajiban untuk itu. Tidak akan dipersalahkan apabila produsen menghasilkan produk yang tidak sesuai bahkan di bawah standar yang ditetapkan.

Berbeda halnya bila suatu standar ditetapkan wajib. Pelaku usaha, minimal, harus memenuhi persyaratan standar tersebut. Malangnya, baru sebagian kecil produk yang diwajibkan untuk memenuhi standar. Hingga saat ini baru 59 SNI yang ditetapkan wajib. Untuk produk pangan saja, baru ada lima produk yang memiliki standar wajib: air minum dalam kemasan, tepung terigu, garam beryodium, kakao dan gula rafinasi. Produk lain diantaranya ban, besi baja, kabel listrik, lampu swabalast, seterika listrik dan lainnya.

Untuk produk yang telah diuji dan memenuhi standar, setelah memperoleh SPPT SNI (Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI) yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro), berhak mencantumkan logo SNI pada kemasan atau produknya. Logo atau penandaan SNI seharusnya dapat digunakan konsumen sebagai panduan dalam memilih produk. Sayangnya, masih banyak konsumen yang belum mengetahui keberadaan serta makna SNI ini. Di sisi lain, bagi yang telah mengetahuinya, ternyata sangat sulit menemukan produk yang mencantumkan tanda SNI, karena masih sangat sedikitnya produk yang memiliki sertifikat SNI.

Sebenarnya, apa tujuan dibentuknya standar, dan untuk siapa standar dibuat? Tujuan standar diantaranya adalah memberi jaminan keamanan dan mutu bagi konsumen, dan membangun persaingan yang sehat pada pelaku usaha. Standar merupakan kualifikasi (minimal) tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu produk atau jasa, sebelum dilempar ke pasar, dan dimanfaatkan konsumen.

Lalu, apa fungsi standar? Bagi pemerintah, standar dibuat untuk menentukan kriteria keamanan dan kualitas yang harus dipenuhi oleh suatu produk tertentu. Pelaku usaha yang memproduksi jenis produk tersebut, minimal harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam standar. Oleh karena itu, standar juga dapat digunakan oleh pemerintah sebagai alat kontrol, untuk memastikan produk yang beredar di pasar memang layak dikonsumsi.

Karena standar merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi, pelaku usaha dapat berkreasi mencari nilai tambah produk dibandingkan produk sejenis lainnya. Di samping itu, pelaku usaha dapat memperoleh sertifikat SNI, dikeluarkan oleh LSPro, yang merupakan pengakuan terhadap kualitas hasil produksinya. Dengan memiliki sertifikat, pelaku usaha berhak mencantumkan logo SNI pada kemasan produknya.

Bagi konsumen sendiri, penandaan SNI pada suatu produk sebenarnya dapat dijadikan dasar memilih produk. Penandaan ini merupakan jaminan dan kepastian bahwa produk tersebut telah memenuhi syarat yang ditetapkan serta aman dan layak dikonsumsi. Sayangnya, seperti disebutkan di atas, masih belum banyak masyarakat yang memahami standar dan arti logo SNI pada produk. Di sisi lain, belum banyak juga jenis produk yang telah memiliki sertifikat dan mencantumkan logo SNI.

Masyarakat justru lebih mengenali penandaan atau klaim-klaim selain SNI yang dicantumkan pada kemasan, dan menjadikannya dasar untuk memilih. Misalnya saja keterangan atau logo ‘halal’, atau keterangan ‘organik’ yang menunjukkan produk tersebut bebas dari pestisida dan pupuk kimia. Atau klaim produk lain seperti ‘non toxic’, ‘save energy’, dan lainnya, meskipun tidak ada kepastian kebenaran dari klaim-klaim tersebut.

Pengawasan

Standar akan berperan dalam perlindungan konsumen apabila pengawasan dilakukan dengan benar. Yang paling bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan tentu saja pemerintah atau instansi yang terkait. Pemerintah melakukan pengawasan baik sebelum produk dipasarkan, maupun setelah produk beredar di pasar, termasuk untuk produk-produk impor. Sayangnya, untuk produk selain pangan, obat, dan kosmetik yang berada di bawah tanggung jawab BPOM, tidak jelas siapa yang bertanggung jawab untuk pengawasan post-market. Konon, Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Kementerian Perdagangan hanya mengawasi produk-produk yang wajib menerapkan SNI. Sampai saat ini pun kita belum pernah mendengar apakah institusi ini pernah menemukan pelanggaran SNI wajib, serta tindakan apa yang diambil. Tindakan tegas dan penegakan hukum menjadi sangat penting apabila pemerintah benar-benar ingin melindungi masyarakat.

Sesungguhnya, peran pengawasan juga menjadi kewajiban pelaku usaha, dengan memastikan quality control dan quality assurance berjalan sebagaimana mestinya. Serta memastikan menerapkan standar yang berlaku mulai dari hulu hingga hilir. Konsumen pun dapat berperan dengan berani bertindak apabila menemukan produk yang dicurigai tidak memenuhi standar dan peraturan.

Dengan adanya berbagai perjanjian global yang memaksa Indonesia menerima produk-produk impor hampir tanpa batasan apapun, standar menjadi instrumen penting untuk memastikan produk yang masuk ke Indonesia adalah produk-produk yang baik. Tanpa adanya standar, pemerintah tidak punya alasan untuk mencegah masuknya produk impor yang tidak berkualitas. Meski seharusnya, untuk hal-hal terkait faktor keamanan, pemerintah tidak perlu menunggu standar untuk melakukan pengawasan dan pencegahan di pintu masuk impor. Semoga…

Oleh: Huzna G. Zahir

Uncategorized

Lomba Masak Siswa SMK Se-DKI Jakarta

Published by:

Jakarta, YLKI – Hari pertama Festival Desa 2014 dimeriahkan oleh Lomba Masak antar siswa SMK se-DKI Jakarta. Lomba ini diadakan oleh YLKI sebagai sarana siswa-siswi SMK untuk mengekspresikan diri dalam bentuk masakan. Makanan yang dibuat oleh siswa-siswi ini beragam, ada yang membuat Cake, Puding, Kue Lapis, Crepes, Talam, Brownies, dll. Semua makanan itu berbahan baku Tepung Lokal (Tepung Mocaf, Tepung Garut atau Tepung Ubi Ungu) Pangan Lokal Indonesia.

feature lomba masakPeserta adalah siswa-siswi SMK di daerah DKI Jakarta dengan program studi keahlian tata boga yang berjumlah 7 tim dari 5 sekolah yaitu SMKN 30 Jakarta, SMK Sahid, SMK Keluarga Widuri, SMK Wisata Indonesia, SMK Patria Wisata. Mereka terlihat antusias mengikuti lomba yang diadakan di Bumi Perkemahan Ragunan dalam acara Festival Desa 2014. “Saya senang bisa ikut lomba masak yang diadakan oleh YLKI, semoga kegiatan ini bisa diadakan rutin setiap tahun untuk memfasilitasi kami para calon koki muda Indonesia”, pungkas salah satu peserta lomba. Chef Wied Harry menambah keceriaan para peserta dengan memberi wejangan kepada setiap peserta lomba ketika proses penjurian yang dilakukan olehnya bersama Huzna Zahir dan Tejo Wahyu Jatmiko.

Huzna Zahir (Pengurus Harian YLKI) sebagai salah satu juri di lomba masak ini berpesan kepada siswa-siswi SMK untuk ikut berperan dalam membangkitkan kembali kekuatan Pangan Lokal sebagai konsumsi masyarakat Indonesia. Beliau juga sekaligus mengumumkan para pemenang lomba kali ini di dampingi oleh Tejo selaku penyelenggara Festival Desa 2014 dari Perkumpulan Indonesia Berseru. Berikut adalah pemenang lomba masak bersama YLKI :

Juara 1 : kelompok 7 dari SMKN 30 Jakarta
Juara 2 : kelompok 5 dari SMK Keluarga Widuri
Juara 3 : kelompok 3 dari SMK Wisata Indonesia

Selamat kepada para pemenang. (vol/yudha)

Uncategorized

Bijaklah Memakai Antibiotik!

Published by:

Di Indonesia banyak pasien sakit pilek atau diare terbiasa diberi obat antibiotik. Data lembaga peduli sehat Yayasan Orang Tua Peduli menyebutkan bahwa 86,4% pasien infeksi virus yang ditandai dengan demam diberi antibiotik, sementara 74,1% yang terkena diare juga diberi antibiotik. Padahal penyakit ini disebabkan oleh virus. Jika disebabkan oleh virus, kunci kesembuhannya makan bergizi dan bervitamin serta istirahat yang cukup. Jika sudah cukup istirahat, tubuh akan mengeluarkan daya tahan sendiri untuk melawan virus penyakit tersebut.

Begitu juga dengan batuk, acapkali diberikan antibiotik. Padahal batuk ada 2 macam penyebab; oleh infeksi virus sehingga tidak perlu diberi antibiotik, dan karena bakteri di paru-paru (pnemonia). Untuk mengetahui jenis batuk pasien, diperlukan pemeriksaan mendalam terhadap jenis penyakit.

Kebiasaan menggunakan antibiotik secara berlebih, turut andil dalam meningkatkan ancaman resistensi terhadap antibiotik. Ini merupakan ancaman serius, sehingga dalam pertemuan World Economic Forum membuahkan pernyataan yang menyebut bahwa antibiotik resisten sebagai salah satu risiko global paling top (Top Global Risk) di tahun 2013.

Di beberapa negara maju, ketidakmampuan obat antibiotik menyembuhkan infeksi mulai mengemuka. Seperti tahun 2007, menurut Professor ahli mikrobiologi dari Universitas Tufts, Dr. Stuart B Levy menyebut bahwa terdapat 100.000 orang meninggal akibat infeksi yang tidak bisa disembuhkan.

Dijual Bebas

Di Indonesia, kasus terkait antibiotik belum tercatat. Tetapi seorang ahli mikrobiologi klinik Indonesia (PAMKI), Prof. Sam Suharto menyebutkan dalam 20 tahun terakhir makin banyak pasien operasi ringan meninggal karena antibiotik tidak mempan mengatasi infeksi yang diderita pasien. Resistensi antibiotik adalah kondisi ketika suatu strain bakteri dalam tubuh menjadi kebal terhadap antibiotik.

Pada saat Kementrian Kesehatan dibawah Endang Rahayu Sedyaningsih, telah meluncurkan program untuk mengatasi resistensi terhadap antibiotik. Ada 4 kebijakan Kementrian Kesehatan terkait antibiotik, yaitu: daftar obat esensial nasional, program pengendalian resistensi anti mikroba di RS Pendidikan, Pedoman umum penggunaan antibiotik yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2406/Menkes/PER/XII/2011, serta program antimicrobial stewardship, yang dimaksudkan sebagai alat monitoring penggunaan antibiotik bagi petugas kesehatan.

Tetapi, ketika tampuk kekuasan Kementrian Kesehatan berganti, program ini tidak terdengar lagi gaungnya. Padahal, ancaman semakin nyata, bahkan ketika terjadi infeksi ringan, jika bakteri sudah kebal, antibiotik apapun tidak akan mempan. Lebih mencemaskan sebab saat ini obat antibiotik dijual secara bebas. Bahkan seorang pasien menderita demam dan tidak ingin ke dokter, bisa sangat mudah mendapatkan antibiotik di toko obat. Pertanyaannya, bolehkah antibiotik dijualbeli secara bebas di toko obat? Apa sanksi hukum bagi penjual antibiotik secara bebas? Bukankah seharusnya antibiotik digunakan sesuai dengan resep dokter?

Mengonsumsi antibiotik tidak dalam pengawasan tenaga medis, jelas amat membahayakan. Ada beberapa risiko buruk yang dapat menimpa pasien, yaitu; bakteri baik di tubuh kita bisa ikut terbunuh oleh antibiotik, sehingga ketika ada serang penyakit, tubuh semakin rentan. Bakteri ‘jahat’ atau penyebab penyakit menjadi sebaliknya, yaitu semakin kuat dan resisten, sehingga tubuh semakin membutuhkan antibiotik yang semakin kuat untuk melumpuhkan bakteri ‘jahat’ ini.

Antibiotik juga memicu risiko tertinggi ketika infeksi ringan sekalipun, tubuh menolak antibiotik, karena bakteri sudah sangat kebal. Ini yang paling mengerikan dan menjadi ancaman dunia, jenis bakteri resisten dan bisa memasuki bakteri semacam E.coli yang umum terdapat dimana-mana.

Selain pemerintah, masyarakat konsumen atau pasien juga harus bijak mengonsumsi antibiotik. Antibiotik bukan obat mandraguna yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Jika penyebabnya virus, utamakan istirahat cukup, makan bergizi, cukup mengonsumsi air putih, serta istirahat yang cukup. Jika sakit tak kunjung sembuh, berkonsultasi ke dokter supaya mendapatkan dosis yang tepat jika memang harus mengonsumsi antibiotik.

Beberapa hal perlu diperhatikan ketika terpaksa mengonsumsi antibiotik adalah tepat indikasi; yaitu antibiotik diberikan dengan diagnosa yang benar, sehingga obat yang diberikan juga tepat. Tepat obat; pilihan obat yang tepat sesuai dengan penyakit yang disasar. Tepat penderita; yaitu obat untuk ibu hamil, anak-anak, dewasa, orangtua atau dengan kondisi penyakit komplikasi, tentu berbeda. Tepat dosis dan cara pemberian obat; ada obat yang diberikan sekali sehari, 2 kali sehari, konsumen ataupun pasien harus disiplin mengikutinya. Dan waspadai efek samping obat; ini penting bagi pasien yang memiliki alergi terhadap jenis antibiotik tertentu.

Edukasi menggunakan antibiotik secara bijak memang bukan tugas pemerintah saja, namun dibutuhkan sinergi dan sikap proaktif dari semua pihak dalam pengawasan penggunaan antibiotik yang berlebihan. Termasuk sanksi hukum bagi pelanggar yang menjual bebas antibiotik dimana-mana.

Oleh: Ilyani S. Andang

Uncategorized

Sehat Ada di Tangan Kita

Published by:

Pelabelan

Tidak banyak yang tau Indonesia punya Hari Gizi Nasional yang diperingati setiap tanggal 25 Januari. Tidak ada acara istimewa seperti layaknya Hari Kesehatan Nasional atau hari internasional lainnya. Pemerintah, Kementerian Kesehatan, sepertinya tidak menempatkan Hari Gizi Nasional sebagai hari yang penting. Informasi tentang temanya pun baru ditemukan jika dicari di laman Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

Padahal, gizi di Indonesia bukannya tanpa persoalan. Betapa sering kita membaca berita di media tentang anak-anak yang kurang gizi, penduduk yang tidak ketemu ‘nasi’ berhari-hari atau bahkan berbulan. Sebaliknya, walaupun pemberitaannya belum sebesar permasalahan kurang gizi, kelebihan gizi pun sudah mulai jadi perhatian. Konon, jamak terjadi di negara berkembang. Ada beban ganda yang harus ditanggung, gizi kurang dan gizi lebih.

Permasalahan gizi tentunya erat kaitannya dengan makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari. Makanan memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita, karena merupakan sumber utama dalam memelihara dan mempertahankan kehidupan. Berarti, urusannya bukan hanya berapa banyak yang kita konsumsi, tetapi juga apa saja yang kita konsumsi. Jumlah, jenis, ragam dan kualitas makanan yang dikonsumsi akan sangat menentukan terpenuhi tidaknya kebutuhan gizi kita untuk memelihara kehidupan.

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 yang baru dilansir Kementerian Kesehatan menunjukkan beberapa data yang diakibatkan oleh pola makan dan asupan gizi yang salah. Proporsi stunting atau anak pendek meningkat, dari 36 persen pada tahun 2010 menjadi 37,2 persen pada tahun 2013. Di samping itu, Indonesia masih belum lepas dari permasalahan gizi buruk atau gizi kurang, bahkan justru masih terus meningkat. Di tahun 2007, proporsi gizi buruk 18,4% dan hasil Riskesdas 2013 meningkat menjadi 19,6%. Padahal, perekonomian Indonesia katanya terus membaik, dan penduduk yang dikategorikan masuk dalam kelompok menengah juga meningkat.

Di sisi lain, seperti layaknya negara berkembang lainnya, proporsi kelebihan berat badan dan obesitas juga meningkat. Proporsi balita gemuk lebih kurang 12 persen, sementara prevalensi obesitas pada usia di atas 18 tahun mencapai 19,7% pada laki-laki dan 32,9% pada penduduk perempuan. Seperti diketahui, kelebihan berat badan merupakan pemicu timbulnya penyakit tidak menular seperti diabetes, tekanan darah tinggi, jantung dan lainnya.

Meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular (PTM) tentunya harus menjadi perhatian kita semua. PTM telah menjadi penyebab kematian terbesar di dunia, dan upaya penanggulangannya menjadi beban ekonomi yang tidak sedikit. Forum Ekonomi Dunia menyebutkan, dalam 20 tahun ke depan, total pengeluaran dunia untuk menanggulangi penyakit tidak menular akan lebih dari 30 triliun dolar Amerika!

Untuk Indonesia yang baru saja menerapkan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), persoalan penyakit tidak menular harus menjadi perhatian. PTM bisa menggerogoti belanja kesehatan negara, padahal berbagai penyakit ini seharusnya dapat dicegah. Prinsip gotong royong yang dianut JKN tentu akan memberikan manfaat yang maksimal apabila jumlah orang yang sakit jauh lebih sedikit dari yang sehat. Makin sedikit yang sakit, seharusnya makin baik pelayanan dan fasilitas kesehatan yang dapat diberikan. Oleh karena itu, upaya pencegahan menjadi utama, mencegah agar tidak jatuh sakit.

Nah, tema Hari Gizi Nasional ini sebenarnya menjadi sangat penting, karena dikaitkan dengan pelaksanaan JKN: “Gizi Baik, Kunci Keberhasilan Pelaksanaan JKN”. Benar sekali, Pelaksanaan JKN dapat terkendala apabila jumlah orang sakit sangat tinggi. Sementara asupan gizi yang baik akan menghasilkan masyarakat yang sehat. Asupan gizi yang baik akan mencegah timbulnya berbagai penyakit. Terutama penyakit-penyakit yang dipicu oleh, salah satunya, pola konsumsi yang salah.

Pola Konsumsi

Tidak sedikit permasalahan yang dapat dikaitkan dengan penyakit tidak menular. Selain pola konsumsi atau pilihan jenis dan ragam makanan, ya produk makanan atau minuman itu sendiri. Di pasaran, dapat ditemukan demikian banyak jenis serta ragam produk pangan olahan, baik yang diproduksi oleh industri rumah tangga hingga industri pangan raksasa. Selain produk pangan khusus, tidak ada batasan usia peruntukan pada sebagian besar produk. Sebut saja jenis makanan ringan (snacks), coklat, minuman ringan, dapat dikonsumsi oleh segala usia. Terbatasnya pengetahuan tentang gizi dan sumber pangan dapat menjadikan pola makan yang salah yang dapat mengakibatkan gizi kurang atau sebaliknya, gizi lebih.

Sayang, Indonesia belum memiliki survei menyeluruh terkait pola konsumsi pangan. Misalnya apa saja yang dikonsumsi sehari-hari, frekuensi makan di luar rumah, kebiasaan sarapan, hingga kecukupan harian. YLKI pernah melakukan survei pada 600 orang tua murid TK dan SD di lima wilayah Jakarta. Beberapa temuan menarik diantaranya:

- 85 persen membawa bekal makanan, tetapi hanya separuhnya membawa setiap hari. Bekal yang dibawa didominasi oleh produk olahan seperti sosis/nugget, biskuit dan makanan ringan (snacks)

- 93% biasa mengonsumsi makanan instan di rumah, dan separuhnya mengonsumsi dengan frekuensi 2-3 kali seminggu. Jenis yang dominan dikonsumsi adalah mi instan serta produk olahan hewan seperti sosis dan nugget.

Temuan sederhana ini sepertinya sejalan dengan beberapa temuan dalam Riset Kesehatan Dasar 2013. Konsumsi produk mi ternyata sangat tinggi, terutama di kalangan usia anak dan remaja. Bayangkan, 15,4% anak pada kelompok usia 10-14 tahun mengonsumsi mi lebih dari 1 kali per hari. Demikian juga pada kelompok 15-19 tahun, mencapai 15%. Angka yang lebih besar lagi, atau dapat dikatakan lebih dari sepertiga anak Indonesia usia 10-19 tahun mengonsumsi mi 3-6 kali per minggu. Dengan rincian 35.6% pada anak 10-14 tahun dan 34.5% pada kelompok 15-19 tahun.

Lebih spesifik lagi, ditemukan 10.1% penduduk di atas usia 10 tahun mengonsumsi mi instan dengan frekuensi lebih dari 1 kali sehari. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian, karena perlu diikuti dengan pertanyaan mengenai pemenuhan kebutuhan serta keseimbangan gizi yang dikonsumsi. Secara umum dapat dilihat bahwa konsumsi mi instan, dengan rasa yang sudah enak, cenderung untuk dikonsumsi tanpa tambahan apapun. Lebih parah lagi, tidak jarang dijumpai mi instan dijadikan lauk, dikonsumsi sebagai teman nasi.

Selain itu, Riskesdas 2013 juga menggali proporsi penduduk mengonsumsi makanan yang dianggap berisiko. Temuannya adalah 77,3% menggunakan bumbu penyedap, 53,1% mengonsumsi makanan manis, 40,7% makanan berlemak, 29,3% kopi, dan 26,2% makanan asin. Seperti diketahui, makanan dengan kandungan lemak, gula, dan atau garam tinggi dapat berisiko pada penyakit tidak menular seperti tekanan darah tinggi (hipertensi), stroke, diabetes dan serangan jantung. Diperparah lagi dengan kenyataan bahwa 93.5 persen penduduk di atas 10 tahun dikategorikan kurang mengonsumsi sayur dan buah (Riskesdas 2013).

Sayang, belum ada batasan yang tegas, berapa kandungan lemak, gula atau garam yang dapat dikategorikan tinggi dalam suatu produk pangan. Kementerian Kesehatan baru mampu mengeluarkan batasan maksimum konsumsi lemak, gula dan garam dalam satu hari, dan pengaturan untuk mencantumkan pesan kesehatan pada kemasan produk pangan kemasan dan siap saji (Permenkes No. 30 Tahun 2013). Konsumsi lemak per hari dibatasi maksimum 67 gram. Sedangkan untuk gula maksimum 50 gram dan natrium 2000 mg per orang per hari. Dengan adanya peringatan ini diharapkan konsumen dapat membatasi konsumsinya.

clip_image002

Namun bagi konsumen, informasi semacam ini belum cukup membantu melakukan pilihan produk pangan untuk dikonsumsi. Label produk pangan diharapkan memberi informasi yang lebih mudah dipahami. Informasi nilai gizi tidak sekedar dicantumkan seperti yang ada saat ini, tetapi dicantumkan seperti layaknya lampu lalu lintas (traffic light nutrition labeling), terutama untuk kandungan gula, garam dan lemak. Untuk kandungan yang dapat dikategorikan tinggi diberi warna merah, dan jika rendah diberi warna hijau, dan diletakkan di bagian depan kemasan. Hal ini tentunya akan memudahkan konsumen dalam memilih.

Di kalangan organisasi-organisasi konsumen di dunia hal ini terus dikampanyekan, Kampanye ini juga untuk mendukung dan memperkuat Rencana Aksi WHO untuk Pencegahan Penyakit Tidak Menular, diantaranya melalui pencantuman informasi gizi. Beberapa negara telah mulai menerapkannya, dengan panduan ketentuan batasan kandungan gizi tertentu per 100 gram atau per porsi. Kementerian Kesehatan perlu melengkapi peraturannya dengan jumlah atau kandungan gula, garam dan lemak yang dapat dikategorikan rendah, sedang, dan tinggi.

Sekali lagi, tema Hari Gizi Nasional ini memang sangat relevan untuk mengawali tahun 2014 ini. Selain mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, juga perlu dijadikan resolusi awal tahun untuk memperbaiki pola konsumsi masyarakat: pilih sumber pangan yang baik, gizi seimbang, perbanyak konsumsi sayur dan buah, serta batasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Hidup sehat, kenapa tidak?

Oleh: Huzna Zahir

Uncategorized

Waspada Jerat Situs Palsu!

Published by:

Modus penipuan melalui telepon seluler terus saja terjadi, seolah tak pernah berhenti. Justru baik secara kuantitas maupun kualitas modus penipuan tersebut mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Berbagai modus penipuan yang dulu sempat menarik perhatian seperti “mama minta pulsa”, “anak kecelakaan”, “calon pembeli rumah atau kendaraan bermotor”, “layanan transfer pembayaran fiktif” hingga “selamat Anda dapat hadiah”, memang mulai agak surut. Tetapi tidak berarti modus semacam itu musnah, sesekali muncul pengaduan terkait hal itu. Celakanya – atau lebih tepat “cerdiknya” para penipu memanfaatkan nomor para pelanggan dari tiga operator seluler besar yakni Telkomsel, Indosat, dan XL.

Dipilihnya tiga operator besar ini masuk akal, sebab merekalah yang menguasai pasar seluler di Indonesia. Sasaran penipuan menggunakan telepon seluler juga bukan tanpa alasan. Saat ini ponsel bukan lagi menjadi barang mewah namun sudah menjadi kebutuhan masyarakat dalam melakukan komunikasi sehari-hari. Kondisi demikian menjadi peluang bagi para pelaku penipuan berkedok pemberian hadiah undian melakukan aksinya. Satu hal lagi, maraknya promo gratis ratusan bahkan ribuan sms yang diberikan para operator seluler, disinyalir juga mendorong pelaku leluasa melakukan aksinya. Pelaku tak harus merogoh kocek dalam untuk membeli pulsa. Toh, mereka bisa memanfaatkan sms gratis dari masing-masing operator. Pertanyaannya, mengapa pelaku mengetahui nomor telepon si korban?

Sebenarnya pelaku tidak mengetahui siapa pemilik nomor-nomor telpon yang mereka kirimi sort massage service (sms) tersebut. Para pelaku memilih dan mengirim ke nomor konsumen secara acak dan dilakukan dengan cara blash. Canggihnya gadget turut berkontribusi memudahkan aksi penipu. Tak mengherankan jika hampir semua konsumen pengguna telpon seluler pernah menerima modus penipuan tersebut melalui sms.

Advokasi dan desakan untuk memberantas penipuan yang berkedok undian berhadiah atau jenis modus penipuan lain sudah banyak dilakukan oleh banyak pihak. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Kementrian Sosial, para operator seluler, pelaku usaha dan institusi terkait lainnya baik secara sendiri maupun bersama-sama melakukan antisipasi dari maraknya penipuan tersebut. Terlebih bagi operator seluler maupun pelaku usaha yang turut “menjadi korban” karena namanya dicatut. Dengan pencatutan nama, seolah-olah merekalah yang sedang menyelenggarakan promo undian berhadiah.

Media juga kerap mengangkat topik penipuan bermodus sms guna menghindarkan jatuh korban lebih banyak lagi. Namun anekdot yang mengatakan pencuri lebih hebat dari penjaga, agaknya terbukti. Para pelaku penipuan seolah selalu memiliki terobosan ide yang kreatif dan inovatif. Mereka selangkah lebih maju dari “para penjaga”.
Situs Palsu

Salah satu modus yang terbilang “kreatif” adalah memanfaatkan banyaknya pengakses internet. Para penipu merancang sebuah situs (website) asli tapi palsu. Website ini didesain sedemikian mirip dengan website asli perusahaan seluler untuk meyakinkan calon korban. Namun jika diteliti dan diperhatikan lebih seksama, website ini memiliki perbedaan mendasar. Biasanya pelaku menambahkan karakter huruf, titik, kata atau angka di depan atau dibelakang alamat website resmi dari perusahaan yang dicatut namanya.

Sebagai contoh adalah pesan pendek yang diterima calon korban penipuan sebagai berikut “Pelanggan yth, Selamat setelah diundi Telkomsel kemarin, simcard Anda mendapatkan hadiah Rp 75 juta (belum dipotong pajak). Pin Anda 276C353. Untuk info lebih lanjut klik www.undiantelkomsel57.webs.com”. Bagi masyarakat awam, pesan ini cukup meyakinkan, apalagi jika ditelusur ke dalam situsnya, penipu menjelaskan secara detail apa dan bagaimana untuk mendapatkan hadiah yang dijanjikan.

Contoh lain modus penipuan menggunakan website palsu, dan sedang marak saat ini adalah menimpa para pengguna Blackberry. Banyak konsumen Blackberry mendapatkan sms berisi “Pesan resmi dari ‎Research In Motion Limited – Mesagge No Forward. RIM BlackBerry Indonesia mengumumkan kepada komunitas pengguna smarthphone BlackBerry di seluruh dunia, dan memberi selamat kepada pemilik PIN xxxx. Anda beruntung memenangkan big prize hadiah langsung tanpa diundi dari Research In Motion Limited Canada , 1 unit mobil Honda Jazz (White). Pajak 25 persen atau Rp.45.000.000, sudah di tanggung oleh perusahaan RIM Canada. Hadiah akan di antarkan langsung ke alamat pemenang setelah menyelesaikan biaya mutasi dan balik nama STNK/BPKB sebesar Rp.4.790.000, ke nomor rekening Samsat Polda Metro Jaya DKI Jakarta. Pemenang hadiah menerima langsung tidak dapat diwakili, di ambil langsung atau di uangkan. Untuk klaim pengambilan dan proses pengurusan hadiah silahkan menghubungi RIM BlackBerry Indonesia. Kunjungi website resmi pemenang hadiah klik di: http://www.blackberry-rim.com.

Bagi orang awam yang menerima sms tersebut ketika membuka situs palsu yang dibuat pelaku akan percaya. Jangankan orang awam bagi mereka yang kerap bergelut dengan jaringan internet pun jika tidak teliti dan hati-hati maka akan dengan mudah terjebak dan menjadi korban penipuan juga.

Peran Publik

Terkait dengan banyaknya pengaduan konsumen yang menjadi korban penipuan dengan modus undian berhadiah dan modus penipuan lain seperti diatas, jika diperhatikan dalam melakukan aksinya pasti menggunakan dua fasilitas yaitu (1) fasilitas lembaga perbankan dan (2) memanfaatkan telepon seluler. Oleh karena terdorong keprihatinan akan banyaknya korban, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pernah melayangkan surat ke Bank Indonesia selaku regulator perbankan Indonesia dengan surat Nomor 372/PNG/YLKI/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012 perihal informasi yang ditujukan kepada Humas Bank Indonesia tentang bagaimana pencegahan penipuan. Dimana setiap korbannya diminta melakukan transaksi melalui lembaga perbankan. Apa yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dari sisi regulator lembaga perbankan.

Tanggapan Bank Indonesia secara tertulis menjelaskan permasalahan tersebut. Secara normatif, sudah terdapat ketentuan yang mengatur maraknya modus penipuan menggunakan rekening bank. Ketentuan tersebut diantaranya termaktub dalam peraturan Kepala PPATK Nomor PER-03/1.02.1/PPATK/03 tanggal 1 Maret 2012 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi di Bidang Perbankan, Pasar Modal dan Asuransi. Ditetapkan bahwa penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan transaksi dan penolakan transaksi atas beberapa kondisi antara lain:

Pertama, pengguna jasa memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (termasuk penipuan).

Kedua, pengguna jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu, dengan parameter antara lain penyedia jasa keuangan mendapatkan informasi dari hasil penelitian atau verifikasi bahwa identitas pengguna jasa tidak dikenal atau palsu.

Sesuai pasal 24 Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, ditetapkan bahwa bank wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan nasabah atas beberapa kondisi, yaitu; diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu. Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya, atau memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Dengan begitu, jika ada masyarakat yang menjadi korban atau calon korban penipuan serta memiliki bukti rekening pelaku, baik via telpon, sms atau surat tertulis, maka yang bersangkutan dapat melaporkan hal tersebut kepada bank tempat penipu membuka rekening untuk ditindaklanjuti.

Sayangnya, tidak semua masyarakat konsumen menyadari potensi penipuan dari sms yang tiba-tiba nyasar ke ponsel mereka. Dengan kondisi ini, tidak menutup kemungkinan jatuhnya banyak korban penipuan dan terlanjur mengirimkan uang ke nomor rekening tak dikenal tersebut. Oleh karena itu dari jutaan pelanggan telepon seluler tidak sedikit yang sudah menjadi korban kejahatan penipuan baik itu yang berkedok undian berhadiah, layanan transfer pembayaran fiktif dan sebagainya.

Sudah saatnya konsumen telepon seluler ikut berpartisipasi memberantas modus penipuan dengan cara mengirimkan sms ke masing-masing operator jika menerima atau mengetahui ada nomor telpon yang digunakan untuk melakukan modus penipuan. Tidak sulit untuk menjadi bagian dari “agen” pemberantas sindikat penipuan itu. Untuk pengguna Telkomsel misalnya, cukup sms dengan format; Penipuan#nomor hp penipu#isi sms tipuan, kemudian kirim ke 1166. Contoh: Penipuan#08128812345# Selamat setelah diundi Telkomsel kemarin, simcard Anda mendapatkan hadiah Rp 75 juta (belum dipotong pajak)…..dan seterusnya.

waspada jerat situs palsu

Sedangkan untuk pengguna Indosat, dapat mengirim sms dengan format: SMS <spasi> nomor pengirim sms penipuan<spasi> isi sms penipuan. Kirim laporan Anda ke 726. dan untuk pengguna XL, dapat mengirim sms ke 588 dengn format: Lapor#nomor penipu#isi sms penipuan. Dengan cara ini diharapkan mempersempit ruang gerak para penipu yang memanfaatkan jaringan seluler.

Menjadi bagian dari konsumen cerdas dengan melaporkan tindak kejahatan penipuan tidak saja melindungi diri sendiri, tetapi partisipasi aktif ini juga mampu menyelamatkan konsumen lain, calon korban yang awam. Diharapkan dengan peran aktif ini, konsumen dapat membantu memberantas tindak penipuan yang selalu bergentayangan di sekeliling kita. Benar, bahwa tindak kejahatan adalah ranah penegak hukum, tetapi mata konsumen jauh lebih banyak dari petugas penegak hukum. Sekecil apapun partisipasi tersebut, akan bermanfaat bagi orang lain.

Uncategorized

You are what you eat

Published by:

Judul diatas merupakan ungkapan yang kerap kita dengar. Ya, diri kita, tubuh kita, kesehatan kita, memang tergantung pada apa yang kita masukkan ke dalam tubuh, apa yang kita makan. Makan tidak hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan biologis semata. Tidak sekadar untuk mengatasi lapar dan haus. Juga tidak sekadar untuk memberi kehidupan dan mempertahankan hidup. Makan dan makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh, lebih jauh lagi, akan menentukan kualitas hidup kita. Oleh karena itu, asupanan makanan harus memberi makna pada tubuh dan kehidupan kita.
Tidak dipungkiri, lidah merupakan indra yang paling menentukan apa yang kita makan. Pertanyaan pertama yang selalu ditanyakan tekait makanan adalah rasa: enak atau tidak enak. Jarang sekali kita mempertanyakan sehat atau tidak.
Makanan memang salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan untuk mempertahankan hidup. Rasa memang menentukan kenikmatan saat mengonsumsi makanan dan minuman. Namun, sudah seharusnya kita mulai memaknai lebih jauh lagi: kesehatan dan kualitas hidup sangat dipengaruhi apa yang kita makan.
Dibutuhkan Tubuh
Tubuh kita membutuhkan asupan makanan yang beragam. Kecenderungan makan asal kenyang tidak akan sempurna memenuhi kebutuhan ini. Yang mungkin masih lekat dalam ingatan adalah ungkapan “empat sehat lima sempurna”. Konsumsi makanan harus memenuhi unsur karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral. Empat unsur ini perlu disempurnakan dengan mengonsumsi susu. Mungkin inilah salah satu penyebab para ibu menjadi panik apabila buah hatinya tidak suka minum susu.
Pola empat sehat lima sempurna belakangan dinilai sudah tidak memadai lagi, kemudian Kita kenal piramida pangan. Dalam bentuk piramida inilah digambarkan jumlah masing-masing sumber gizi yang harus dikonsumsi.
Pada barisan paling bawah seringkalii ditambahkan konsumsi air putih dua liter sehari. Kemudian asupan yang paling banyak adalah karbohidrat. Karbohidrat memenuhi 50 persen sumber energi kita. Macamnya bisa apa saja, mulai nasi, umbi-umbian, jagung, sagu, dan sebagainya. Berikutnya, dalam jumlah yang lebih sedikit adalah protein. Protein dapat dipenuhi dari sumber hewani atau nabati. Dalam kelompok ini ada daging, ayam, ikan, juga berbagai jenis kacang-kacangan. Tahu dan tempe juga ada dalam kelompok ini.
Pada tingkatan berikutnya adalah berbagai jenis buah dan sayuran. Buah dan sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral. Asupan makanan ini seringkali terabaikan. Dan jamak kita dengar anak-anak sulit mengonsumsi sayur. Tidak heran jika industri pun menciptakan jalur pintas pemenuhan 20 jenis sayur sekaligus dalam satu butir tablet atau kapsul.
Perlu diwaspadai adalah konsumsi berbagai makanan dan minuman yang merupakan sumber gula dan lemak. Jenis ini yang biasanya justru diminati dan dikonsumsi berlebihan. Termasuk di dalamnya gula, coklat dan lainnya.
Perlu Dihindari
Ada lima jenis makanan yang perlu diwaspadai untuk hidup sehat berkualitas: lemak, garam, tepung, susu, dan gula. Bukannya tidak boleh dikonsumsi sama sekali, tetapi perlu diperhatikan asupannya. Dr. Riani Susanto menguraikan hal ini dalam kampanye ‘Sehat KonsumsiKu Sehat KeluargaKu’ yang diselenggarakan YLKI tahun lalu.
Ada dua jenis lemak: lemak jenuh dan tidak jenuh. Yang perlu dihindari terutama adalah lemak jenuh. Apa saja yang merupakan sumber lemak jenuh? Daging merah, margarin, susu, biskuit serta berbagai cemilan lain. Lemak perlu diolah melalui hati. Konsumsi yang berlebihan akan memberi beban kerja lebih pada hati. Akibatnya, tugas hati yang sesungguhya untuk memerangi racun yang masuk ke dalam tubuh tidak dapat berfungsi baik.
Garam dibutuhkan tubuh untuk membantu metabolisme. Tetapi konsumsi yang berlebihan dapat mengakibatkan tekanan darah tinggi, yang merupakan pemicu penyakit jantung. Celakanya, seringkali kita tidak menyadari berapa banyak garam yang masuk ke dalam tubuh. Jajanan, camilan, termasuk sumber garam yang mungkin tidak kita perhitungkan. Mengingat risiko konsumsi garam yang tersembunyi, Badan Kesehatan Dunia mulai mengampanyekan untuk mengurangi jumlah garam yang dikonsumsi. Indonesia pun tidak ketinggalan.
Sumber lain yang perlu diwaspadai adalah tepung terigu. Tepung yang berwarna putih ini telah melalui pengolahan sedemikian rupa, yang menyebabkan hilangnya berbagai sumber gizi mikro dan serat. Tepung ini menjadi bahan baku utama berbagai camilan, pada umumnya mempunyai rasa yang manis seperti berbagai jenis kue dan biskuit.
Selama ini susu dianggap sebagai sumber pangan yang baik, bahkan dengan susu lah konsumsi kita menjadi sempurna. Belakangan pandangan tersebut sudah mulai bergeser. Bahkan susu dikaitkan dengan osteoporosis: bukannya pencegah tetapi pemicu!. Susu sebenarnya merupakan sumber protein, dan seringkali dijadikan sumber kalsium juga. Tetapi konsumsi susu yang berlebihan justru dapat menggerogoti kalsium yang ada dalam tulang. Osteoporosis disebabkan oleh hilangnya kalsium, bukan karena kurangnya asupan kalsium. Kandungan protein yang tinggi pada susu justru dapat mengakibatkan kehilangan kalsium.
Selain itu, belakangan ini banyak jenis minuman yang ditujukan untuk anak, anak mengklaim mengandung susu dengan berbagai rasa. Hati-hati, jenis minuman ini justru cenderung mengandung gula yang tinggi. Yang dapat berakibat anak potensi mengalami kelebihan berat badan.
Jenis bahan makanan lain yang disukai tapi perlu diwaspadai adalah gula. Gula merupakan sumber karbohidrat sederhana yang sangat mudah dicerna. Gula ada di berbagai jenis makanan yang cenderung sangat disukai, termasuk anak-anak. Lihat saja berbagai jenis minuman ringan, permen, coklat serta camilan lain yang sebenarnya tidak mengandung nilai gizi selain rasa manis.
Ternyata gula memiliki sifat adiktif, menyebabkan selalu ingin dan ingin mengonsumsi lagi. Konsumsi gula yang berlebih dapat mengganggu sistem imun tubuh, serta berpotensi menyebabkan penyakit diabetes serta penyakit degeneratif lain akibat kelebihan berat badan.
Bagaimana Sebaiknya
Mulailah berkonsumsi secara benar. Diet yang berlebihan bukan merupakan solusi yang tepat. Tubuh kita memerlukan semua unsur gizi seperti yang ada dalam piramida pangan. Karbohidrat, lemak, protein, serta vitamin dan mineral harus dikonsumsi dalam jumlah seimbang. Dan jangan lupa perhatikan kualitas serta jenis yang beragam.
• Nasi bukan satu-satunya sumber karbohidrat. Variasikan dengan sumber pangan lokal lain seperti ubi-ubian. Ubi merah dan ubi ungu, misalnya, mengandung betakaroten, vitamin C, vitamin E yang bermanfaat sebagai antioksidan, serta mengandung serat yang baik.
• Untuk sumber protein, jangan tergantung pada daging, karena daging juga mengandung lemak dan sumber kolesterol. Penuhi kebutuhan protein dengan sumber lain seperti ikan-ikanan, serta protein nabati seperti kacang-kacangan.
• Tubuh memerlukan lemak, tapi perhatikan asupannya. Untuk amannya, batasi menu goreng menggoreng di dapur Anda. Makanan di luar rumah mungkin sangat tinggi kandungan lemaknya.
• Sayur dan buah merupakan jenis makanan yang seringkali terlupakan. Pastikan selalu ada menu sayuran di rumah Anda. Buahpun seharusnya tersedia setiap hari. Ingat! Pilihlah buah-buahan lokal yang murah meriah seperti pepaya yang tersedia sepanjang tahun. serta buah yang sedang musim lainnya. Hindari buah-buahan impor karena berpotensi mengandung residu pestisida atau pengawet lainnya.
• Menu makanan yang bervariasi setiap hari akan menambah selera. Gunakan bahan-bahan yang berbeda serta cara masak yang berbeda. Indonesia sangat kaya dengan berbagai jenis masakan.
Terakhir, mengonsumsi makanan yang sehat saja tidak cukup untuk membuat tubuh menjadi sehat. Olah raga dan aktivitas fisik yang teratur akan menjadikan tubuh Anda lebih prima. Tidak perlu olah raga berat, yang penting dilakukan secara teratur sesuai kemampuan. Nah, sekarang Anda siap untuk membawa keluarga Anda hidup lebih sehat tahun ini…!!

Oleh: Huzna G Zahir

Uncategorized

Jangan Takut Menegakkan Kawasan Dilarang Merokok di Hotel

Published by:

     Dari data BPS, jumlah pengunjung hotel di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2012, jumlah pengunjung mencapai 24.802.000. Jumlah pengunjung terbanyak terdapat di DKI Jakarta sebanyak 5 juta pengunjung.

     Tetapi apakah hak-hak pengunjung sudah terpenuhi ketika memasuki sebuah hotel? Terutama hak atas udara yang sehat dan segar? Ataukah pengunjung malah merupakan pelaku yang berkontribusi membuat udara tidak sehat di area hotel?

     Berdasarkan UU Kesehatan no. 36 tahun 2009, hotel merupakan kawasan dilarang merokok. Sehinga seharusnya tidak ada aktivitas merokok di area hotel. Sayang, karena berbagai pemerintah daerah belum menurunkan peraturan itu setingkat perda, pelanggaran regulasi ini masih sering dilakukan.

     Selain memang karena pengunjungnya ‘bandel’, ternyata pihak pengelola hotel sendiri khawatir ketika menerapkan KDM, pengunjungnya akan ‘lari’. Tingkat okupansi (hunian) hotel berkurang. Revenue atau keuntungan hotel merosot.

Benarkah hal itu?

     Dari sisi pengunjung, survei yang dilakukan oleh YLKI 2 kali menyatakan bahwa hampir 80% pengunjung menyatakan tetap akan berkunjung ke hotel yang menerapkan Kawasan Dilarang Merokok (KDM). Jadi tidak perlu kekhawatiran pengunjung akan enggan datang jika menerapkan hotel bebas asap rokok.

     Selain itu, ada 2 hotel yang bisa menjadi benchmark dalam penerapan Kawasan Dilarang Merokok (KDM), yaitu Surabaya Plaza Hotel di Surabaya, dan Century Park Hotel Senayan. Surabaya Plaza Hotel mulai menerapkan KDM di hotelnya sejak bulan Oktober 2009. Sementara Century Park Hotel menyatakan sebagai hotel bebas asap rokok sejak tahun 2011.

Pengalaman dari Surabaya Plaza Hotel

     Bapak Yusak Anshori, General Manager (sekarang sudah mantan) Surabaya Plaza Hotel menginisiasi agar hotel ini menerapkan KDM pada tahun 2009. Ini sejalan dengan keluarnya Peraturan Daerah (Perda) kota Surabaya no 5 tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2009.

     Bahkan ketika mengusulkan hal ini kepada owner hotel Surabaya Plaza Hotel, ownernya sempat menolak, karena dia sendiri perokok. Tetapi pak Yusak meyakinkan, antara lain sebagai strategi positioning hotel yang sehat bagi warganya, akhirnya owner Surabaya Plaza Hotel menyetujui diterapkannya Surabaya Plaza Hotel sebagai kawasan 100% bebas asap rokok. Untuk memperlihatkan kesungguhan dalam penerapan KDM ini, pengunjung dikenai denda Rp 1 juta jika melanggar KDM atau diketahui merokok di area hotel (termasuk kamar).

     Ketika memulai penerapan KDM ini, tanggapan pengunjung bermacam-macam. Ada yang langsung pindah ke hotel lain saja. Ada yang menyatakan bahwa ini termasuk hotel gendheng, melanggar HAM, pesimis dan menganggap hotel ini bakal tutup dan seterusnya. Tetapi itu tidak menyurutkan pak Yusak untuk tetap menerapkan KDM di hotel ini.

     Tiga bulan pertama, pengunjung hotel berkurang. Masalah teknis sering terjadi, misalnya kemampuan staf atau karyawan dalam menegur pengunjung, pengunjung marah, dan sebagainya. Pada bulan ke-4 dan seterusnya, tingkat hunian stabil diatas 80%. Pada tahun 2010, tingkat hunian hotel mencapai 90% (meningkat 10% dari tahun sebelumnya), walaupun pesaing dari sektor perhotelan bertambah.

     Manfaat yang didapat oleh Surabaya Plaza Hotel diantaranya adalah: hemat perawatan AC, furniture, sofa, linen, biaya kesehatan karyawan. Biaya maintenanca atau perawatan turun hingga 20%. Yang paling bagus adalah ketika karyawan hotel juga semakin sehat, karena klaim kesehatan drastis menurun.

     Hingga akhir 2013, dana yang terkumpul dari hasil denda kepada pengunjung mencapai Rp 300 juta. Dana itu dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk dana sosial.

Pengalaman dari Century Park Hotel 

     Century Park Hotel mulai melaksanakan Kawasan Dilarang Merokok (KDM) sejak terjadinya perubahan manajemen menjelang akhir 2010. Ternyata manajemen baru sangat komit untuk menerapkan KDM di area hotel. Akhirnya disusunlah peraturan mengenai KDM ini, termasuk sanksi yang tegas kepada pengunjung yang kedapatan merokok di area hotel. Pelatihan terhadap karyawan pun dilakukan, bagaimana agar bisa menegur pengunjung dengan santun, tetapi tegas. Kemudian juga penyiapan penandaan mengenai area bebas asap rokok juga dilakukan dimana-mana. Jadi sign (tanda) KDM ada di pintu masuk, lobby, restaurant, kamar, ruang pertemuan hingga toilet.

     Kemudian dikamar juga dipasang alat deteksi asap. Sehingga jika pengunjung nakal, hendak merokok di kamar hotel, alat deteksi akan berbunyi seperti sirene.

     Sama seperti Surabaya Plaza Hotel, Century Park Hotel juga mengalami masa transisi selama 3 bulan. Tetapi pada tahun 2011, dimana KDM sudah diterapkan 100%, tingkat hunian malah naik menjadi 77,11%. Tahun 2012, tingkat hunian meningkat menjadi 79,9%.

Hotel-Hotel Lain 

     Di Jakarta, beberapa hotel lain mulai menyusun langkah yang konkrit untuk menerapkan KDM. Diantaranya Kartika Plaza Hotel, dengan sanksi berupa denda Rp 500 ribu. Tetapi hotel-hotel lain tampaknya enggan untuk mengikuti secara konsisten peraturan mengenai KDM. Padahal sekali lagi, 80% konsumen tidak akan beralih ke hotel lain, jika pihak hotel menerapkan KDM.

     Bagaimanapun, trend konsumen yang sadar akan kesehatan semakin naik dari tahun ke tahun. Ke hotel bukan lagi sekedar berkunjung karena ada suatu urusan, kadang juga karena akan berwisata bersama keluarga. Bagaimana bisa hotel berasap rokok juga terhirup oleh anak-anak?

Jadi, dari pengalaman Surabaya Plaza Hotel dan Century Park Hotel, penerapan KDM bagi hotel terbukti :

  1. Tetap meningkatkan hunian hotel
  2. Mengurangi biaya pemeliharaan hotel seperti gorden, sprei, linen, furniture, sofa, dan peralatan di kamar lainnya, sebesar sekitar 20%
  3. Mengurangi klaim kesehatan karyawan. Karyawan semakin sehat
  4. Ikut mendukung dan mewujudkan udara yang bersih dan sehat bagi pengunjung hotel. Pelayanan kepada konsumen lebih optimal.
  5. Sebagai bagian dari kepatuhan terhadap regulasi penerapan Kawasan Dilarang Merokok. Ini hal yang seharusnya wajib diterapkan oleh hotel, mengikuti aturan dimana hotel tersebut berada.
Uncategorized

Let’s kick unhealthy food marketing out of the World Cup!

Published by:

Euforia Piala Dunia (World Cup) dapat dirasakan di seluruh dunia, tidak ketinggalan Indonesia. Di tengah riuh rendahnya kampanye pilpres, Piala Dunia tetap menjadi headline berbagai media.

Di samping mengamati permainan dan pemain bola yang berlaga di lapangan hijau, coba lihat sisi lain dari Piala Dunia ini. Apakah kemeriahan Piala Dunia ini juga dimanfaatkan besar-besaran untuk memasarkan produk-produk pangan yang tidak sehat, alias junk food?

Merujuk pengalaman Piala Dunia tahun 2010 yang lalu, Nielsen melaporkan, pada pekan pertama penyelenggaraan Piala Dunia 2010, terjadi peningkatan penjualan makanan ringan/kripik sebesar 10 persen, dan coklat 37 persen, dibandingkan pekan yang sama tahun sebelumnya. Bagaimana dengan Piala Dunia 2014?

Consumers International, federasi organisasi konsumen sedunia, meluncurkan kampanye melalui sosial media dengan hashtag #JunkFoodWorldCup. Mari dukung kampanye ini dengan mengumpulkan iklan makanan dan minuman yang tinggi kandungan lemak, garam dan gula, dan publikasikan melalui Twitter dan Facebook dengan #JunkFoodWorldCup.

Amati iklan makanan dan minuman dari kategori permen dan coklat, minuman ringan, eskrim, makanan ringan/kripik atau makanan cepat saji (fast food). Dikatakan tidak sehat apabila mengandung lemak lebih dari 20g/100g, garam lebih dari 1,5g/100gram, natrium lebih dari 0,60g/100g, atau gula lebih dari 12,5g/100gram atau 7,5g/100ml.

http://www.consumersinternational.org/news-and-media/news/2014/06/junkfoodworldcup/

Uncategorized

Delapan Hak Dasar Konsumen

Published by:

PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

Memiliki akses terhadap kebutuhan dasar (barang maupun jasa) seperti: pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, sarana publik, air bersih, dan sanitasi

KEAMANAN

Terlindungi dari produk, proses produksi, dan pelayanan yang membahayakan kesehatan dan kehidupan

INFORMASI

Memperoleh fakta-fakta yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat, dan terlindungi dari iklan dan label, yang tidak jujur dan menyesatkan

PILIHAN

Mampu memilih di antara berbagai macam barang dan jasa yang ditawarkan dengan harga yang bersaing dengan jaminan kualitas yang memuaskan

PERWAKILAN

Memiliki keterwakilan kepentingan konsumen dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam pengembangan barang dan jasa

PENGGANTIAN

Memperoleh penyelesaian sengketa yang adil, termasuk kompensasi/ganti rugi terhadap barang yang berkualitas buruk atau pelayanan yang tidak memuaskan

PENDIDIKAN KONSUMEN

Mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membuat pilihan berdasarkan informasi dan keyakinan atas barang-barang dan jasa, sekaligus sadar akan hak dasar dan tanggung jawab sebagai konsumen dan bagaimana menjalankannya

LINGKUNGAN SEHAT DAN BERKELANJUTAN

Bertempat tinggal dan bekerja dalam lingkungan yang tidak membahayakan kehidupan saat ini dan generasi mendatang