Cerdas dan Cermat dari Informasi Iklan
August 23, 2011
Lebaran dan Distorsi Mudik
August 24, 2011

Aktivitas “Sabung Nyawa” di jalan Saat Mudik Lebaran

 

Selama lebih dari 35 tahun, utamanya sejak era rezim Orde Baru, aktivitas mudik Lebaran nyaris menjadi suatu keharusan. Bagi sebagian masyarakat perkotaan, rasanya tidak “sempurna” jika aktivitas puasa tak dipungkasi dengan mudik ke kampung halaman. Mudik Lebaran bukan saja telah menjadi simbol budaya, tetapi juga simbol kemakmuran sosial. Tak gagah rasanya jika status sosial ekonomi yang disandangnya, tak dipertontonkan di hadapan sanak-saudara, dan handai-taulan.

 

Menurut Pemerintah, secara nasional tahun ini jumlah pemudik naik sekitar 6,9 persen. Jika pada 2008 jumlah pemudik mencapai 26 juta, maka tahun 2009 menjadi 27,8 juta. Namun, fenomena arus mudik, selain menggeliatkan roda ekonomi daerah, juga menimbulkan persoalan yang amat kompleks. Alih-alih malah menciptakan ekses sosial yang tak kalah seriusnya ketimbang besarnya tetesan ekonomi. Persoalannya, ilmu managemen transportasi model manapun, praktis akan mengalami kelumpuhan untuk memfasilitasi pergerakan 27,8 juta manusia secara bersamaan. Bukti atas kelumpuhan itu, merujuk data Humas Mabes Polri, manakala 1.052 (seribu lima puluh dua!) nyawa melayang akibat kecelakaan lalu-lintas, saat mudik Lebaran 2008. Atau 75 nyawa tercerabut per harinya. Tujuh puluh persen dari yang meninggal itu adalah pengguna sepeda motor (736 orang).  Sedangkan untuk tahun 2009 sampai 27 September tercatat 593 korban meninggal. Dengan angka kecelakaan sebanyak 1.437 kasus, dan 70,79 persen atau setara dengan 1.372 kasus merupakan kecelakaan yang menimpa kendaraan roda dua. Korban masal semacam ini jelas merupakan tragedi, yang tidak bisa disetarakan dengan apapun, sekalipun dengan trilyunan rupiah yang mengalir selama arus mudik.

 

Sejatinya, tak terlampau sulit untuk memetakan mengapa fenomena yang begitu memilukan ini terus terlanggengkan. Berikut ini persoalan utama yang menjadi pemicunya.

 

Managemen Transportasi

 

Secara keseluruhaan hal ini merupakan kegagalan pemerintah dalam melakukan managemen transportasi. Terlepas dari momen Lebaran pun, fakta buruknya managemen transportasi  tak bisa dibantah.Tingginya nyawa manusia Indonesia yang tercerabut di jalan raya — yang menurut PT Jasa Rahardja mencapai 30 ribu orang per tahun atau 82 orang per hari, adalah buktinya. Ini semua terjadi, karena semua kota di Indonesia managemen transportasinya amburadul. Ijin trayek angkutan kota diperjualbelikan, mudahnya masyarakat mengantongi Surat Ijin Mengemudi (SIM), dan tidak dikembangkannya angkutan masal. Malah sepeda motor yang  menjadi angkutan andalan. Mudik dengan sepeda motor pun menjadi trendsetter. Tahun ini diperkirakan 2,5 juta pemudik Jakarta menyemut dengan sepeda motornya. Padahal, sepeda motor bukanlah jenis kendaraan yang aman untuk perjalanan jarak jauh.

 

Paradigma Keselamatan

Hingga kini, paradigma keselamatan masih menempati posisi paling buncit, tidak hanya pada kebijakan Pemerintah saja, tapi juga masyarakat. Pemerintah masih menempatkan aspek keselamatan pada posisi nomor tiga, setelah aspek kapasitas dan aksesibilitas, pada semua moda transportasi. Padahal, apapun moda transportasinya, aspek keselamatan merupakan prasyarat pertama yang tak boleh ditawar. Apalagi saat musim Lebaran semacam; Pemerintah, operator angkutan dan juga masyarakat, umumnya mengusung jargon “yang penting terangkut”. Perkara selamat atau “wassalam” di jalan, itu mah belakangan. Menjadikan kereta barang — yang disulap menjadi kereta sapu jagad atau kereta komunitas; adalah contoh telanjang, betapa Pemerintah telah menempatkan aspek keselamatan dalam keranjang sampah! Kereta barang, ya untuk barang, bukan untuk manusia.

 

Rendahnya Kepatuhan

 

Tingkat peradaban suatu bangsa, konon bisa dilihat bagaimana masyarakat bangsa itu berlalu-lintas. Dan, terbukti, tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan etika berlalu-lintas masyarakat Indonesia; khususnya di kota-kota besar, amat rendah. Saling serobot, saling telikung, jalan terus saat lampu merah, tak menghormati pengguna jalan yang lain — khususnya pejalan kaki/penyeberang jalan, adalah kelaziman yang tak terbantahkan. Kasus tabrak lari juga bukan hal yang aneh dalam dunia transportasi kita. Demikian juga saat arus mudik, adalah hal yang lumrah menggunakan jalur orang lain dari arah yang berbeda, sehingga mengakibatkan kemacetan total.

 

Keandalan Moda Transportasi

 

Faktor keandalan moda transportasi juga tak kalah mengerikan. Hampir semua moda transportasi, layak dipersoalkan tingkat keandalannya (hanya pesawat udara yang masih termonitor). Sementara moda transportasi lainnya; seperti bus umum, kereta api, dan bahkan kapal laut, sangat diragukan. Pengusaha bus lebih senang menggunakan suku candang kelas dua bahkan kelas tiga, alias palsu. Alasannya, mereka tak mampu lagi membeli suku cadang asli, karena harganya melangit. Sementara, biaya operasi mereka tersedot untuk BBM; dan sepinya penumpang. Menggunakan suku cadang palsu, risiko terjadinya kecelakaan yang  merenggut korban masal, menjadi terbuka lebar. Baru-baru ini juga terungkap, 70 persen rangkaian kereta api PT KAI sudah tak laik jalan. Plus lokomotif yang usianya rata-rata di atas 20 tahun. Pantas, kalau akhir-akhir ini banyak kereta api terjungkal. Bagaimana dengan kapal laut? Tak jauh berbeda kondisinya. Selain sudah uzur, kapal feri dan jenis roro, sering memuat penumpang melebihi kapasitas (antara yang tertera pada data manifes kapal dengan fakta yang ada, sering tidak klop).

 

Kesimpulan-Saran

 

Merujuk pada konfigurasi permasalahan yang demikian, sejatinya peristiwa mudik Lebaran tak ubahnya aktivitas “sabung nyawa”saja. Siapapun akan tertikam dan kemudian terkapar, karena ketidak hati-hatiannya, atau karena moda transportasinya yang telah soak. Pemerintah perlu melakukan manuver kebijakan radikal dan komprehensif, untuk mengatasi murahnya nyawa di jalan raya ini. Merombak total dalam pengelolaan transportasi publik, menjadi salah satu solusi yang seharusnya dilakukan. Masyarakat pun seharusnya sudah mulai menanggalkan jargon lama, bahwa saat Lebaran tiba tidak harus berebut menuju ke kampung halaman. ***

 

Tulus Abadi – Pengurus Harian YLKI

(Dimuat di Majalah Warta Konsumen)