Menelisik Kesejahteraan Petani Tembakau
October 17, 2011
Itung-itungan Ekonomi Asap Rokok
October 18, 2011

YLKI Desak Kembalikan Pulsa yang Dicuri

JAKARTA (Pos Kota) – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mendesak operator maupun perusahaan konten (provider) mengembalikan pulsa masyarakat yang sudah dicuri.

“Jangan hanya layanan short message service (SMS) bermasalah saja yang dihentikan. BRTI juga harus mendesak mereka mengembalikan pulsa yang dicaploknya,” kata Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, Senin (17/10).

Ia mengatakan hal itu terkait dengan rencana BRTI menghentikan layanan SMS bermasalah karena banyak pengaduan dan keluhan masyarakat tentang sulitnya menghentikan layanan SMS premium yang tidak bisa di unreg dan hilangnya pulsa serta tiba-tiba teregistrasi tanpa mereka minta dan ketahui.

“Inilah yang kemudian membuat kita mengambil langkah semua layanan SMS premium harus dimatikan,” jelas Anggota BRTI, Heru Sutadi.

Apalagi banyak masyarakat mencoba untuk meng unreg, tapi susah dan segala macam. Sehingga SMS bermasalah tersebut harus dihentikan. “Paling lambat malam ini,” tandasnya.

Menurut Tulus, penghentian program SMS bermasalah tersebut agar pulsa pengguna ponsel berikutnya tidak dicaplok. Tapi bagaimana terhadap mereka yang pulsa ponselnya sudah dicuri lewat SMS. “Ini juga harus diperhatikan,” ucapnya.

Apalagi, Tulus mengaku teknis pengembalian pulsa kepada pemegang ponsel yang sudah dicaplok juga tidak begitu sulit. Operator maupun perusahaan provider pasti memiliki data nomor ponsel yang pulsanya sudah dicaplok. “Jadi tidak sulit bagi mereka,” jelasnya.

 

HUKUMNYA HARAM

Sementara itu, maraknya kasus pencurian pulsa yang dilakukan provider telepon seluler menjadi konsen perhatian ulama Al Jam’iyatul Washliyah (Al Washliyah). Menurut Dewan Fatwa Al Washliyah, pencurian pulsa tersebut merupakan perbuatan haram.

Oleh karena itu Al Washliyah meminta kepada semua perusahaan penyedia layanan pulsa telepon seluler untuk segera menghentikan kegiatan yang merugikan banyak orang. Demikian salah satu keputusan Dewan Fatwa Al Washliyah dalam sidangnya disela-sela Rakernas Pengurus Besar Al Washliyah, akhir pekan lalu di Jakarta.

Sumber : Poskota.co.id