YLKI: Harusnya e-KTP Cukup, Tidak Perlu Inafis
April 23, 2012
Gaya Hidup Konsumsi Berkelanjutan
April 25, 2012

Revolusi Kebijakan Sektor Ketenaga Listrikan

Ketika memangku jabatan sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero), Dahlan Iskan (sekarang menjadi Menteri BUMN) memiliki moto yang amat menginspirasi; bekerja, bekerja, bekerja. Dengan moto tersebut, Dahlan Iskan kemudian merevolusi kebijakan sektor ketenaga listrikan. Kebijakan ini tentu saja berimplikasi langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan konsumen sebagai pengguna energi listrik.

Dibawah komandonya, sektor ketenaga listrikan perlahan menunjukan kinerja yang patut mendapatkan apresiasi. Sebut saja misalnya, pertama; sirnanya krisis energi listrik yang selalu menjadi momok di negeri ini. Sejak 2003, praktis pasokan energi listrik di pembangkit PT PLN mengalami krisis amat parah. Jangankan untuk melayani sambung baru, untuk memasok konsumen yang sudah ada pun pembangkit PT PLN mulai kewalahan. Namun, sejak managemen PT PLN ditukangi Dahlan Iskan, krisis listrik nasional sedikit demi sedikit mulai bisa diatasi.

Apapun alasannya, kerja keras ini cukup melegakan konsumen dan calon konsumen listrik, yang selama ini dibuat tak menentu pasokan energi listriknya. Bahkan, fenomena krisis listrik kala itu tak urung menciptakan aksi vandalisme (bahkan anarkhisme) terhadap fasilitas infrastruktur milik PT PLN, di berbagai daerah.

Kedua, akses sambung baru yang dipercepat. Selama periode 2010 hingga 2011, managemen PT PLN menggulirkan kebijakan yang tak kalah fenomenalnya, yakni program “Go Gress”, Gerakan Satu Juta Sambungan dalam Sehari. Program itu bukan isapan jempol. Karena, pada 2010, managemen PT PLN mampu menyambung 1.001.042 sambungan baru. Bahkan, pada 2011 akses sambung baru itu meningkat tidak kurang dari 1.045.000. Jadi praktis, selama dua tahun PT PLN mampu membabat habis daftar tunggu calon konsumen listrik, yang selama ini terkatung-katung tak jelas nasibnya.

Selain dengan akses sambung baru, managemen PT PLN selama 2011 juga menelorkan kebijakan yang lumayan reformatif. Yakni, bagi konsumen golongan 450 VA yang ingin “naik kelas” (tambah daya) ke 1.300 VA s/d 2.200 VA, dibebaskan biaya administratif. Aksi Go Gress dan pembebasan biaya tambah daya tersebut, selain memberikan kemudahan bagi konsumen, juga bertujuan untuk mengikis fenomena percaloan yang selama ini bergentayangan di semua kantor PT PLN.

Ketiga, satu lagi yang layak diberikan apresiasi, yakni percepatan akses listrik pra bayar (pre paid electricity). Sebelumnya, tak pernah terbayangkan, energi listrik kok dikelola dengan model pra bayar; yang selama ini hanya dikenal dalam entitas bisnis seluler. Memang, listrik pra bayar bukan “karya” asli Dahlan Iskan. Tetapi, via tangan dingin bos Jawa Pos ini, akses listrik pra bayar mengalami percepatan yang lumayan signifikan. Kebijakan yang semula hanya digagas untuk kalangan pengguna di wilayah Jawa Barat, kini telah menjalar ke se antero negeri. Lebih dari 3 (tiga) juta akses listrik pra bayar kini tersambung di rumah konsumen. Dengan model pra bayar ini, konsumen diharapkan bisa lebih cerdas dalam mengelola pemakaian energi listriknya.

Bom Waktu                             

Namun, kendati layak menangguk apresiasi, toh revolusi kebijakan bukan berarti tanpa cacat.  Bahkan, jika terobosan kebijakan itu terus dipelihara, maka tak urung hanya akan menciptakan bom waktu bagi sektor ketenaga listrikan itu sendiri. Misalnya, subsidi yang membengkak tajam. Sebab, untuk membebaskan dari sandera krisis listrik, Dahlan Iskan melakukan dengan sewa pembangkit swasta, yang bahan bakarnya adalah bahan bakar minyak (solar).

Pantas jika subsidi yang digelontorkan ke PT PLN pada 2011 melambung menjadi Rp 65 trilyun. Meningkat Rp 20 trilyun, karena pada 2010 subsidinya ‘hanya’ sebesar Rp 45 trilyun. Dan, pada 2012, jika Pemerintah bergeming dengan tarif lama (tak ada kenaikan tarif), maka subsidi diperkirakan tak kurang dari Rp 85 trilyun. Luar biasa!

Kemudian, soal sambung baru via program Go Gress juga layak diberikan catatan kritis. Soalnya? Karena, menurut catatan Komite Konsultatif Konsumen Listrik Indonesia, dari 1.001.042 sambung baru, yang mengantongi SLO (Sertifikat Laik Operasi) ternyata hanya 137.093 saja. Sedangkan di Jakarta, sebagai contoh, dari 53.967 sambung baru, yang ber-SLO hanya 2.252 saja. Padahal, menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga listrikan, sertifikat laik operasi dari lembaga independen, menjadi pra syarat utama untuk akses sambung baru. Tanpa SLO, akses sambung baru menjadi “cacat teknis” dari sisi keselamatan.

Juga terhadap akses listrik pra bayar, jika tanpa kontrol yang tegas, maka hanya akan melambungkan nilai loses (susut), karena memicu tingginya praktek pencurian listrik oleh konsumen.

Indonesia yang terang benderang, tanpa panorama kegelapan akibat pemadaman listrik bergilir, adalah dambaan semua pihak. Bukan saja konsumen rumah tangga, tetapi juga sektor ekonomi makro. Bagaimana mungkin pemerintah berkoar memanggil investor asing, kalau infrastruktur ketenaga listrikannya memble? Namun, prestasi Dahlan Iskan dan petinggi PT PLN benar-benar akan dicatat dengan tinta emas, jika mampu membebaskan mesin pembangkitnya dari sandera bahan bakar minyak (solar).

Apalah artinya Indonesia terang-benderang jika APBN kita ambruk, karena melambungnya subsidi listrik, bahkan subsidi BBM? Sebagai Menteri BUMN (regulator), saat ini seharusnya tangan kuasa Dahlan Iskan lebih sakti untuk menyelamatkan sektor ketenaga listrikan di Indonesia. Kita tunggu saja.

***

Tulus Abadi, Anggota Pengurus Harian YLKI

(Dimuat di Majalah Warta Konsumen)