Pada Kamis, 29 Agustus 2024, Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Telaah Terhadap Pengelolaan Air Perpipaan di Kota Jakarta dalam Perspektif Multi Stakeholder” sukses diselenggarakan. Acara berlangsung dari pukul 12.00 hingga 16.00 WIB ini bertempat di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, dan dihadiri oleh sekitar 50 peserta dari berbagai latar belakang. Diskusi yang digagas oleh YLKI ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi pengelolaan air perpipaan di Jakarta melalui perspektif para pemangku kepentingan terkait.

Dalam FGD tersebut, hadir beberapa narasumber terkemuka. Tulus Abadi, Pengurus Harian YLKI, menjadi pemapar utama, menyampaikan berbagai pandangannya terkait isu air bersih di Jakarta. Sesi tanggapan diisi oleh sejumlah tokoh penting seperti Firdaus Ali, Staf Khusus Menteri PUPR bidang Sumber Daya Air; Diana Kusumastuti, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR; Piter Abdullah dari Badan Supervisi Bank Indonesia; Defiyan Cori, seorang Ekonom Konstitusi; serta Arief Nasrudin, Direktur Utama PAM JAYA. Diskusi berlangsung produktif, menggali berbagai perspektif dari sudut pandang konsumen, pemerintah, serta institusi terkait.

Dalam kegiatan tersebut, YLKI menyampaikan sejumlah rekomendasi penting yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan PAM Jaya dan pengelolaan air perpipaan di Jakarta, di antaranya:

  • Akses Air Bersih adalah Hak Asasi Bagi Warga Negara

YLKI menegaskan bahwa air bersih merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin oleh pemerintah dan PDAM. Kegagalan dalam menyediakan akses yang memadai sering kali terungkap melalui banyaknya pengaduan konsumen, yang mencerminkan perlunya perhatian lebih dari pihak terkait.

  • Peningkatan Pelayanan dan Cakupan (Densitas) PDAM Untuk Warga Jakarta

 Salah satu isu utama yang diangkat dalam diskusi adalah terbatasnya cakupan dan pelayanan PAM Jaya, terutama di wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi. Perluasan jaringan distribusi air serta peningkatan manajemen menjadi hal krusial untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

  • Keberpihakan Pemprov DKI Jakarta  

Keberpihakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan PAM Jaya sangat diperlukan untuk memastikan konsistensi dan kualitas layanan air bersih. Dukungan dari pemerintah daerah menjadi penting dalam memperbaiki layanan yang dirasakan masih kurang oleh konsumen.

  • Formulasi Kebijakan Tarif yang Adil 

Kebijakan harga air juga menjadi perhatian dalam FGD ini. Konsumen berharap adanya kebijakan tarif yang tidak hanya mendukung keberlanjutan layanan, tetapi juga terjangkau bagi masyarakat. Sering kali terdapat ketidakseimbangan antara kemampuan membayar (Ability to Pay) dengan keinginan membayar (Willingness to Pay), yang menjadi sumber keluhan masyarakat.

  • Mengatasi Polusi Air dan Tanah

Kualitas air yang menurun akibat polusi air dan tanah di Jakarta menjadi isu lain yang diangkat dalam diskusi. YLKI menekankan perlunya upaya serius dalam mengurangi ketergantungan pada sumber air yang tercemar, sekaligus memastikan pasokan air bersih yang aman dan sehat bagi masyarakat.

FGD ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mendorong perbaikan dalam pengelolaan air perpipaan di Jakarta. Kolaborasi antara pemerintah, PAM Jaya, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam menciptakan sistem distribusi air yang lebih efektif dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Rekomendasi dari YLKI yang disampaikan dalam FGD ini menjadi landasan penting untuk diikuti oleh semua pihak yang terlibat, demi mewujudkan akses air bersih yang layak dan merata bagi warga Jakarta.

Penulis : Aida Surtina, Editor : Andjani Widya