Posts By: admin

Tulus Abadi YLKI

SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN JOKO WIDODO Agar Segera Mengesahkan RPP tentang Kesehatan

by admin • July 10, 2024

Oleh: Tulus Abadi, pegiat perlindungan konsumen dan kebijakan publik, bekerja di YLKI. Dinamika bahkan pergolakan publik terhadap pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan kala itu begitu kerasnya. Namun pada akhirnya DPR dan pemerintah bersepakat untuk mensahkan RUU tersebut, dan kini telah menjadi UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Terlepas adanya pergulatan pada saat pembahasan, faktanya kini RUU tentang Kesehatan telah menjadi produk hukum positif di Indonesia, yakni menjadi UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dengan segala plus minusnya, UU Kesehatan tsb harus kita patuhi, kita hormati. Sebagai bentuk kepatuhan dan penghormatan terhadap hukum positif yang ada, maka diperlukan infrastruktur hukum lain untuk mengimplementasikan UU Kesehatan tersebut. Sebagaimana hirarki dalam sistem perundang-undangan, maka UU Kesehatan memerlukan sebuah peraturan pemerintah (PP) untuk mengelaborasi dan mengejawantahkan (mengimplementasikan) mandat UU Kesehatan. Namun nyatanya sejak disahkan hingga sekarang (sudah setahun), UU Kesehatan belum mempunyai infrastruktur hukum untuk mengelaborasi dan mengejawantahkannya, yakni sebuah PP. Memang sebagai sebuah transisi, kita bisa menggunakan PP yang lama. Namun tentu hal ini menjadi paradoks, kurang relevan, tersebab PP lama tidak selaras dengan spirit UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Oleh karena itu, menjadi sebuah keniscayaan hukum agar kita segera memiliki PP baru yang substansi dan spiritnya compatible dengan UU Kesehatan. Pertanyaannya, apakah pemerintah belum menginisiasi pembahasan RPP Kesehatan dimaksud? Ah, tentu tidak. Sejak disahkannya UU Kesehatan, pemerintah via Kemenkes telah bergerak cepat untuk membuat RPP Omnibus Law di bidang kesehatan, sebagai turunan terhadap UU Kesehatan tersebut. Nuansa pembahasannya pun, konon juga cukup alot, cukup dinamis, karena harus melibatkan kementerian dan lembaga lain, plus stakeholders lain. Nah, prosesi pembahasan RPP Kesehatan dimaksud sudah selesai, sudah tuntas dan tentunya sudah melewati proses harmonisasi lintas kementerian dan lembaga. Upaya pemerintah untuk menuntaskan RPP Kesehatan ini patut kita apresiasi. Saat ini RPP Kesehatan dimaksud sudah di meja Sekretariat Negara (Setneg), alias drafnya sudah final. Dan artinya tinggal menunggu tanda tangan Bapak Presiden Joko Widodo, untuk mengesahkannya. Pengesahahan RPP Kesehatan menjadi sangat urgent karena beberapa hal, yaitu: 1. Memang tidak akan terjadi kekosongan hukum (vacuum of law), karena bisa menggunakan PP lama. Tetapi PP lama ini kan tdk sepenuhnya selaras (relevan) dg UU Kesehatan, bahkan mungkin bertentangan seacara diametral; 2. Dari sisi perlindungan masyarakat dan kesehatan publik, RPP Kesehatan mendesak untuk segera disahkan, tersebab sebagai instrumen untuk pengendalian penyakit tidak menular (PTM), yang saat ini prevalensinya sangat signifikan peningkatannya, seperti kanker, jantung koroner, sroke, dan diabetes melitus; 3. Relevan dengan hal tersebut, upaya pengendalian PTM adalah dimensi promotif dan preventif, yang diatur cukup kuat dalam RPP Kesehatan tersebut, khususnya aspek pengendalian konsumsi produk tembakau (rokok), plus pengendalian konsumsi gula, garam dan lemak, misalnya dalam produk MBDK (Minuman Berpemanis Dalam Kemasan); 4. Dari sisi momen, menjadi sangat mendesak RPP Kesehatan untuk segera disahkan, karena pemerintahan Presiden Joko Widodo tinggal beberapa bulan lagi, sampai pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 mendatang. Jika sampai lewat 20 Oktober 2024, sangat dikhawatirkan RPP mangkrak makin lama, dan kemudian setback dalam pembahasannya oleh pemerintahan baru. Dengan demikian, pengesahan RPP Kesehatan oleh Presiden Joko Widodo menjadi sangat strategis. Dan hal ini bisa menjadi legasi yang sangat bermakna bagi masyarakat Indonesia, bagi kesehatan publik di Indonesia. Apalagi pada 2030 kita akan mendapatkan fenomena bonus demografi. Dan pada 2045 akan mencapai target generasi emas. Pengesahan RPP bisa menjadi instrumen dan infrastruktur kebijakan untuk menuju fenomena bonus demografi dan fenomena generasi emas tersebut. Jangan sampai yang digapai malah sebaliknya, yaitu “generasi cemas”, oleh karena nir regulasi, nir kebijakan yang berpihak dari negara. Demikian Pak Presiden Joko Widodo, semoga Bapak berkenan untuk merespon surat terbuka ini. ________________ Tembusan Yth. 1. Menko PMK, Bapak Muhajir Effendi; 2. Menkes, Bapak Budi Gunadi Sadikin


CUKAI MBDK BATAL TAHUN INI, BANGSA INDONESIA MENUNDA GENERASI EMAS 2045

by admin • June 19, 2024

Jakarta, 12 Juni 2024 – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dengan ini menyatakan keprihatinan dan mempertanyakan keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang masih menunda penerapan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastik hingga kemungkinan tahun 2025. Menurut pernyataan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani, kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan dan belum dapat direalisasikan tahun ini. Pada Februari 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan bahwa potensi penerimaan dari cukai minuman berpemanis bisa mencapai Rp 6,25 triliun. Angka ini tidak hanya signifikan dalam mendukung penerimaan negara, tetapi juga sebagai langkah nyata untuk mengurangi konsumsi minuman berpemanis yang merugikan kesehatan. YLKI menilai bahwa penundaan dari tahun 2020 sampai 2023 ini tidak sejalan dengan urgensi masalah kesehatan dan lingkungan yang dihadapi bangsa kita saat ini. Data terbaru Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan prevalensi diabetes pada usia 15 tahun keatas meningkat 11% dari sebelumya 10.9% (Riskesdas, 2018).  Indah Sukmaningsih, Plt Ketua Harian YLKI mengatakan, “tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan, anak-anak sebagai modal utama dalam mencapai Generasi Emas 2045 terancam terganggu kesehatannya, yang merupakan dampak langsung dari konsumsi minuman berpemanis yang tinggi. Kami menekankan bahwa cukai terhadap MBDK seharusnya tidak lagi menjadi wacana, tetapi harus segera diimplementasikan demi melindungi generasi muda dari risiko penyakit yang serius, tegas nya.  Berdasarkan hasil survei yang dilakukan YLKI di 10 kota di Indonesia, sebanyak 25,9% anak berusia kurang dari 17 tahun mengonsumsi MBDK setiap hari dan sebanyak 31,6% mengonsumsi MBDK 2-6 kali dalam seminggu. Anak-anak adalah konsumen yang rentan dan sering menjadi target utama pemasaran produk minuman berpemanis. Penundaan kebijakan cukai ini berarti anak-anak kita akan terus terpapar pada produk yang berisiko tinggi terhadap kesehatan mereka. Saat ini, prevalensi diabetes dan obesitas pada anak-anak menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Tanpa adanya intervensi kebijakan yang tegas, mereka akan menjadi korban berikutnya dari kebijakan yang lambat diterapkan. Data SKI 2023 menunjukkan bahwa sebanyak 59,1% penyebab disabilitas (melihat, mendengar, berjalan) pada penduduk berusia 15 tahun ke atas adalah penyakit yang didapat, di mana 53,5% penyakit tersebut adalah Penyakit Tidak Menular, terutama hipertensi (22,2%) dan diabetes (10,5%). YLKI mempertanyakan mengapa pemerintah terus menunda kebijakan yang jelas-jelas memberikan manfaat kesehatan dan ekonomi. YLKI menduga dengan kuat bahwa penundaan ini tidak terlepas adanya intervensi dari industri MBDK, yg sejak awal memang menolak cukai MBDK. Menurut pandangan YLKI, pemerintah tampaknya telah kalah menghadapi tekanan yang diberikan oleh industri MBDK, sehingga mengorbankan kesehatan anak Indonesia. Kami mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembahasan dan merealisasikan kebijakan ini tanpa menunggu hingga tahun 2025. Kesehatan anak-anak kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Penundaan kebijakan ini hanya akan memperburuk kualitas generasi mendatang dan tentunya akan menunda capaian Generasi Emas 2045. YLKI mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung penerapan segera cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Kami juga mengimbau pemerintah untuk menunjukkan komitmennya dalam melindungi kesehatan masyarakat terutama untuk mempersiapkan generasi emas 2045 dengan tidak lagi menunda kebijakan yang sudah sangat mendesak ini. Salam,  Tulus Abadi, SH  (Pengurus Harian YLKI)


Penonaktifan Sepihak NIK Warga DKI Jakarta

by admin • June 7, 2024

Hak dasar publik masyarakat Jakarta diamputasi oleh kebijakan sepihak Pemda DKI dan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Timboel Siregar Berdasarkan informasi dari Kadisdukcapil Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), pada bulan Juni 2024 ini akan dilakukan penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga DK Jakarta, berdasarkan proses Carik Jakarta dengan status telusur tidak sesuai dengan keterangan pindah dalam DKJ, pindah luar DKJ, dikenal namun tidak diketahui keberadaanya, meninggal, RT tidak ada, dan tidak dikenal. Pemprov DKJ mengusulkan penonaktifan NIK secara bertahap kepada Ditjen Dukcapil. Rencana penonaktifan tersebut sudah berjalan saat ini, dan proses penonaktifan saat ini membuat masyarakat menjadi sulit untuk mengakses layanan publik seperti layanan kesehatan dan pendidikan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 PP 40 /2019 tentang Pelaksanaan UU ADMINDUK dinyatakan bahwa:(1) NIK sebagai nomor identitas tunggal digunakan untuk semua urusan pelayanan publik(2) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisli(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan NIK diatur dalam peraturan menteri Saat ini, ada seorang Ibu di wilayah Jakarta Timur yang kebingungan untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri karena NIK-nya sudah dinonaktifkan. Padahal saat ini adalah momen untuk pendaftaran sekolah karena akan masuk tahun ajaran baru. NIK keluarga Ibu ini dinonaktifkan sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, sehingga membuat kebingungan dalam mengakses pendaftaran Pendidikan anaknya untuk masuk sekolah. Ibu dari kelompok ekonomi lemah ini berharap anaknya masuk negeri agar mendapat keringanan biaya sekolah anaknya. Dari total jumlah penduduk Daerah Khusus Jakarta sebanyak 11.558.173 jiwa, terdapat sebanyak 3.1 juta jiwa yang dicatat berdasarkan proses Carik Jakarta akan diusulkan penonaktifan NIK secara bertahap kepada Ditjen Dukcapil. Tentunya penonaktifan sepihak NIK yang diusulkan Pemprov Jakarta ini akan juga menyasar pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada masyarakat Jakarta. Penonaktifan sepihak NIK penduduk Jakarta dapat berdampak pada kendala akses pelayanan publik seperti JKN, yaitu : Tidak hanya layanan JKN, penonaktifan NIK warga Jakarta ini pun akan berdampak pada layanan publik yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan yaitu untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Bila masyarakat Jakarta yang dinonaktifkan sepihak tersebut tidak bisa mengakses layanan JKN dan layanan jaminan sosial ketenagakerjaan, tidak bisa mengakses layanan pendaftaran Pendidikan, dan layanan lainnya maka hal ini akan menjadi persoalan serius bagi Masyarakat. Akan terjadi protes masyarakat pada layanan publik, yang sebenarnya disebabkan oleh kebijakan sepihak Pemprov Jakarta dan Ditjen Dukcapil. Hak dasar publik masyarakat Jakarta diamputasi oleh kebijakan sepihak Pemda DKI dan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Kami, BPJS Watch, menolak kebijakan penonaktifan sepihak NIK dengan alasan apapun (kecuali untuk warga yang sudah meninggal dunia) karena hal ini akan menutup akses Masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan negara. Oleh karenanya Kami meminta Pemprov Jakarta dan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menghentikan proses penonaktifan sepihak NIK warga DKI tersebut. Kami mendukung proses penataan warga DKI Jakarta dengan melakukan komunikasi langsung kepada Masyarakat DKI yang akan ditata, dan NIK tidak dinonaktifkan sepihak. Masyarakat DKI Jakarta yang akan ditata berhak mendapatkan informasi tentang prosedur dan tata cara pengaktifan NIK sehingga tidak ada masa atau kondisi NIK warga nonaktif. Ada peralihan NIK yang mulus untuk memastikan NIK tetap aktif. Kami mendorong Pemprov DKI berkomunikasi dengan wilayah tempat tinggal warga DKI yang akan ditata sehingga NIK tetap aktif dan tidak menimbulkan kendala warga dalam mengakses layanan publik. Timboel Siregar Koordinator Advokasi BPJS Watch


Refleksi Hari Tanpa Tembakau Se-Dunia 31 Mei 2024

by admin • May 31, 2024

Selamatkan Anak Indonesia dari Pengaruh Industri Rokok Setiap 31 Mei, di seluruh dunia diperingati sebagai Hari Tanpa Tembakau Se-Dunia (HTTS), atau World No Tobacco Day. Pada HTTS 31 Mei 2024 tajuk yang diusung oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) adalah Protecting Children from Tobacco Industry Interference atau dalam bahasa sederhananya adalah “Lindungi Anak dari Pengaruh Industri Rokok”. Tema HTTS 2024 sungguh relevan dengan kontekstualitas dan fenomena empirik di Indonesia. Pertama, prevalensi merokok pada anak anak Indonesia saat ini sangat tinggi, yakni mencapai 9,1 persen. Ini mengalami lompatan yang signifikan sejak 5 (lima) tahun terakhir, yang semula 8,5 persen. Dan tragisnya fenomena tingginya prevalensi merokok di Indonesia menjadi yang tertinggi di dunia. Tanpa adanya pengendalian dari sisi marketing, iklan, dan promosi; diprediksi prevalensi merokok pada anak di Indonesia akan melambung menjadi 15 persen! Alamaaak…… Kedua, meningkatnya prevalensi merokok pada anak, tak lepas dari pengaruh (intervensi) industri rokok yang sangat masif melalui berbagai promosi dan iklan, di berbagai lini media. Saat ini regulasi masalah iklan dan promosi rokok di Indonesia terkenal paling permisif di dunia. Termasuk iklan rokok (seperti baliho, poster) yang dipasang di dekat sekolah dan institusi pendidikan. Belum lagi iklan rokok di media televisi dan media elektronik lainnya. Dan yang makin mengkhawatirkan adalah iklan rokok di ranah media digital (internet) yang kini belum ada regulasinya. Industri rokok juga menggunakan jurus yang lain untuk memasarkan rokok pada anak dan remaja, yakni  pola penjualan langsung via Sales Promotion Girl (SPG). Belum lagi pola penjualan produk rokok yang tiada batas, makin mempermudah anak-anak menjangkau dan membeli rokok. Nyaris setiap jengkal tempat anak-anak, remaja, dan orang dewasa bisa membeli rokok, via warung, kios, retail modern yang makin menjamur, pedagang kaki lima, plus pedagang asongan dan bahkan bisa dibeli secara ketengan. Ketiga, makin masifnya pengaruh industri rokok pada anak-anak, remaja tak luput dari lemahnya regulasi pengendalian tembakau di Indonesia. Titah Presiden Joko Widodo untuk memerkuat regulasi dengan cara mengamandemen PP No. 109/2012, kandas hingga kini. Dari Menkes Terawan hingga Menkes Budi Gunadi Sadikin, upaya mengamandemen PP 109/2012 lenggang kangkung begitu saja. Merujuk pada konfigurasi yang demikian, bukan berarti  harapan dan solusinya tertutup, untuk melindungi dan menyelamatkan anak anak dari paparan dan pengaruh industri rokok. Harapan  dari aspek regulasi yang akan mampu melindungi anak anak Indonesia dari pengaruh industri rokok adalah RPP Kesehatan, yang merupakan turunan/mandat dari UU No. 17 tentang Kesehatan. Kini pembahasan dan penggodogan RPP Kesehatan telah tuntas dan tinggal menunggu pengesahan oleh Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, menjadi sangat mendesak bagi Presiden Joko Widodo untuk segera mengesahkan RPP Kesehatan dimaksud, yang sudah mangkrak satu tahun lamanya.  Jika Presiden Joko Widodo luput untuk mengesahkan RPP Kesehatan hingga ending masa jabatannya pada Oktober 2024, maka bukan mustahil bahwa bonus demografi pada 2030 dan generasi emas pada 2045, hanyalah mitos dan mimpi belaka. Dan sebaliknya, Presiden Joko Widodo justru akan mewariskan generasi yang sakit-sakitan, bodoh, dan miskin. Oleh sebab itu kita berharap dengan sangat agar Presiden Joko Widodo punya keberpihakan untuk mewariskan sebuah regulasi dan kebijakan yang positif untuk melindungi anak-anak dan remaja yang merupakan investasi bangsa ini, dengan cara mengesahkan RPP Kesehatan tersebut. Jangan sampai anak-anak dan remaja Indonesia justru menjadi obyek eksploitasi bagi industri rokok, tersebab oleh lemahnya regulasi pengendalian tembakau. Bagi industri rokok, anak dan remaja adalah “investasi” untuk menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan gurita bisnisnya. Selamat Hari Tanpa Tembakau Se Dunia, lindungi dan selamatkan anak Indonesia dari pengaruh industri rokok. Tulus Abadi, Pengurus Komnas Pengendalian Tembakau, dan Pengurus Harian YLKI


Merekonstruksi Upaya Perlindungan Konsumen

by admin • May 11, 2024

Peran perlindungan konsumen juga perlu memastikan bahwa konsumen dari kelompok strata paling bawah sekalipun, tetap harus terpenuhi kebutuhan dasarnya. Agus Sujatno Tahun 2024 belum genap satu semester, tetapi sejumlah peristiwa negatif dibidang perlindungan konsumen telah terjadi. Kasus remaja bunuh diri karena tejerat dan teror pinjaman online di Semarang, kecelakaan bus mudik lebaran yang menewaskan 7 orang penumpang, naiknnya harga eceran tertinggi (HET) beras bulog Rp.1.500 – Rp.2.500, dan minyak goreng Minyak Kita menjadi Rp.15.000, persoalan parkir liar yang memalak konsumen mini market, PPN naik menjadi 12 persen, perubahan kebijakan pembatasan barang bawaan penumpang maskapai dari luar negeri. Mangkraknya pembangunan perumahan, ratusan orang yang menyoal refund di e-commerce. Dan daftar ini akan lebih panjang lagi jika ditelusuri. Pertanyaannya, dimana posisi YLKI setelah dilahirkan 51 tahun yang lalu demi melindungi kepentingan konsumen? Apa yang sudah dilakukan YLKI? Setengah abad lebih satu tahun, tentu bukan waktu yang pendek. Sebagai pionir dari lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dengan segala pasang surutnya telah dilewati YLKI. Begitu pula dengan problematika perlindungan konsumen juga telah mengalami dinamika yang luar biasa, baik dari segi kuantitas maupun kualitas masalah perlindungan konsumen. Pesatnya peetumbuhan industri serta ditunjang kemajuan teknologi, menjadikan persoalan perlindungan konsumen makin kompleks. Bahkan masalah perlindungan konsumen bukan lagi menjadi masalah nasional semata, melainkan masalah internasional.   Berpijak dari konfigurasi permasalahan konsumen yang terus mengalami peningkatan limitasi, diperlukan pemetaan dan klasifikasi persoalan perlindungan konsumen. Selanjutnya hasil pemetaan tersebut yang akan menjadi acuan dalam perlindungan konsumen mendatang. Secara luas, UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) mengklasifikasikan upaya perlindungan konsumen dalam 3 kategori (UNCTAD dalam J.Widiantoro dkk 2020). Pertama; sistem perlindungan konsumen yang meliputi kebijakan, aturan  hukum, kelembagaan dan sturktur yang membentuk kerangka sistem perlindungan konsumen. Dalam konteks kebijakan serta aturan hukum, Indonesia telah memiliki Undang-undnag No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Kehadiran UUPK di satu sisi menjadikan posisi konsumen secara legal formal lebih kuat, karena hak-hak konsumen menjadi hak hukum yang diatur dan dilindungi undang-undang. Namun secara faktual, keberadaan 25 tahun UUPK belum dirasakan manfaatnya secara nyata oleh konsumen. Terlebih dalam konteks ekonomi digital, UUPK kerap mandul dalam mengurai benang kusut persoalan. Pun demikian dengan kelembagaan dan kerangka perlindungan konsumen, masih jauh panggang dari api. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menurut UUPK didirikan di setiap Pemerintah Kota/Kabubaten, justru mengalami degradasi dengan belitan permasalahan mendasar. Kewenangan yang awalnya ada di kabupaten kota, ditarik ke tingkat provinsi. Artinya, perlindungan konsumen (termasuk BPSK) menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi (UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah), sedangkan Pelaksanaan/kedudukan BPSK di Kab/Kota. Di sisi lain masih terdapat stakeholders/pimpinan daerah yang tidak familiar dengan BPSK sehingga tidak menjadi prioritas dalam pengalokasian anggaran. Berdasarkan laporan Ditjend PKTN Kementrian Perdagangan (2022), sebanyak 186 BPSK terbentuk, tetapi hanya 74 yang dianggarkan berperasional. Bandingkan dengan jumlah penduduk (konsumen) Indonesia yang mencapai 275 juta jiwa. Kedua perlindungan konsumen di pasar. Serentetan tragedi pengabaian hak konsumen, seperti yang sebagian kecil ditulis di awal artikel ini menjadi bukti konkrit bahwa konsumen ada di dalam derasnya pusaran ekonomi yang berkiblat pada pasar. Konsumen lebih banyak menjadi korban, dan sebagai korban untuk mencari tempat hanya sekedar mendengarkan keluh kesahnya saja acapkali bukan hal yang mudah. Minimnya akses poin pengaduan yang secara aktif mendengar dan menindaklanjuti persoalan konsumen menjadi salah satu faktornya.  Dalam beberapa kasus, seperti kasus jeratan pinjol, konsumen yang putus asa dan tidak punya tempat berbagi cerita harus mengakhiri hidupnya. Dalam konteks ini, YLKI berharap dapat menjadi rumah bagi konsumen. YLKI memang tidak hadir untuk menutup segala bentuk hutang pinjol, tetapi harapannya YLKI mampu hadir menjadi tempat bagi konsumen untuk mengutarakan keluhan dan menumbuhkan harapan, ketika konsumen sudah kehilangan asa. Selanjutnya, YLKI juga dapat menjadi kawan dalam melawan kesewenang-wenangan pelaku usaha. Ketiga; Perlindungan konsumen dan kebutuhan dasar. Payung hukum perlindungan konsumen memang telah ada, dalam bentuk UUPK. Tetapi secara substansi, UUPK lebih bersifat transaksional, belum mengupayakan akses pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) bagi konsumen. Dengan kata lain, hanya kelompok yang melakukan aktivitas jual beli di cakup oleh UUPK, sedangkan kelompok masyarakat rentan yang pemenuhan hak dasarnya belum sepenuhnya tercukupi, luput dari bahasan UUPK. Secara hierarki pemenuhan kebutuhan dasar merupakan hak setiap orang untuk dapat melangsungkan hidup secara bermartabat. Peran perlindungan konsumen juga perlu memastikan bahwa konsumen dari kelompok strata paling bawah sekalipun, tetap harus terpenuhi kebutuhan dasarnya. Terpenuhi dalam arti memiliki akses untuk pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan keterjangkauan dan jaminan keamanan dari berbagai hal yang dapat menggerus pemenuhan kebutuhan dasar. Dengan demikian persoalan perlindungan konsumen erat kaitannya dengan hak asasi manusia yang menjamin pilar hak ekosob (ekonomi, sosial budaya). Dalam konteks perlindungan konsumen dan kebutuhan dasar, YLKI dapat berperan dalam upaya mendorong amandemen UUPK dengan memasukan basic need sebagai prioritas yang termaktub dalam regulasi. Dengan demikian dalam konsep pemenuhan kebutuhan dasar, UUPK dapat “memaksa’ negara untuk hadir dan memastikan kelompok rentan terpenuhi hak asazinya. Termasuk memiliki akses yang cukup atas sumber daya sehingga dapat tetap terpenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Pada akhirnya, kehadiran YLKI yang telah memasuki usia 51 tahun nampaknya bukan sebuah akhir perjalanan. Tetapi menjadi tempat koreksi dan introspeksi dalam upaya membersamai konsumen dengan segala permasalahan yang tingkat kompleksitasnya makin beragam. Hal yang tak kalah penting, bagaimana YLKI membenahi diri dalam aspek pengembangan kelembagaan. Selain harus tetap berjibaku dalam memperbaiki konfigurasi sumber pendanaan, pengelolaan sumber daya manusia, YLKI juga harus tunduk pada ketentuan undang-undang yayasan. Selamat ulang tahun YLKI. Agus SujatnoPengurus Harian YLKI


Mendorong Penyelesaian Isu Parkir Liar yang Terus Berulang

by admin • April 30, 2024

Polemik parkir liar kembali menjadi topik hangat setelah seorang individu membagikan sebuah video di media sosial X (dulu dikenal sebagai twitter). Pada video tersebut, tampak seorang juru parkir yang memaksa pengunjung minimarket untuk membayar parkir sebesar Rp 15.000,- dengan dalih meminta Tunjangan Hari Raya (THR) yang merupakan momen setahun sekali. Ironisnya, kejadian tersebut terjadi di minimarket dengan pemilik usaha yang telah menetapkan bahwa tempat tersebut parkir gratis. Padahal pungutan parkir tanpa pengelolaan dan tidak menyertakan tiket atau karcis masuk dalam bentuk pungutan liar (pungli). Fenomena pungli ini membagi konsumen menjadi dua kubu. Sebagian menganggap parkir liar memudahkan dalam memarkir dan mengeluarkan kendaraan mereka. Sementara yang lain merasa terganggu, terutama ketika minimarket yang seharusnya memiliki tulisan “parkir gratis” ternyata dijaga oleh juru parkir liar yang meminta bayaran dengan cara yang tidak patut. Lantas, adakah sanksi bagi tukang parkir liar? Bagaimana tindakan yang harus kita lakukan sebagai konsumen? Cara membatas parkir liar Menyikapi hal ini, Plt Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Indah Suksmaningsih, menegaskan bahwa konsumen berhak menolak permintaan bayaran dari juru parkir liar di minimarket. Ini karena konsumen tidak memiliki kewajiban untuk membayar parkir di minimarket, dan tidak ada aturan yang resmi mewajibkan pembayaran tersebut. Dalam perspektif hukum, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur bahwa pajak parkir hanya boleh dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.  Oleh karena itu, Pemda memiliki kewajiban untuk menertibkan pungutan liar berbentuk tukang parkir liar. Pemda juga dapat mengajak kerja sama petugas parkir setempat untuk mengatasi permasalahan ini dan berani untuk memberantasnya atau mengambil alih perparkiran. Sebab, kehadiran parkir liar tidak hanya mengganggu lalu lintas, tetapi juga berpotensi menghilangkan pendapatan daerah. YLKI juga mengimbau para pelaku usaha untuk membangun komunikasi yang baik terkait isu parkir liar ini. Mereka juga diingatkan untuk bertanggung jawab atas tata kelola prasarana parkir yang mereka sediakan. Hal ini menjadi salah bentuk layanan bagi konsumen. Di samping itu, YLKI juga mengajak masyarakat untuk menjadi lebih proaktif dengan melaporkan kerugian yang mereka alami akibat parkir liar. Masyarakat bisa melaporkan keberadaan parkir liar kepada Dinas Perhubungan atau UPT Perparkiran, bahkan kepolisian. Pungutan parkir liar dengan pemaksaan dapat diadukan kepada kepolisian menggunakan pasal pemerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Pasal 368 ayat (1) KUHP, tindakan pemerasan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Salam, Indah Suksmaningsih, Plt Ketua Pengurus Harian YLKI


Darurat Stabilisasi Harga Pangan

by admin • March 21, 2024

Parameter keberhasilan operasi pasar adalah berapa banyak masyarakat terdampak kenaikan harga kebutuhan pokok yang mendapat manfaat dari operasi pasar. Bukan berapa puluh ton sembako yang sudah dilepas untuk operasi pasar. Agus Sujatno Setiap menjelang hari besar keagamaan, hampir dapat dipastikan harga sejumlah komoditas akan mengalami kenaikan. Di pasar tradisional beberapa kota di Indonesia mulai menunjukkan gejala tersebut dalam beberapa minggu terakhir. Harga cabai rawit yang biasanya Rp 35 – 40 ribu perkilo, melonjak jadi Rp 60 – 70 ribu. Demikian juga dengan telor ayam yang menyentuh angka Rp 30 ribu per kilogram di sejumlah daerah. Pada skala kecil, kondisi seperti ini bisa dipahami. Secara sederhana dapat dijelaskan jika terjadi lonjakan permintaan, maka harga akan bergerak naik. Menjelang bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri, permintaan masyarakat terhadap sejumlah komoditas memang meningkat. Artinya, di level tertentu lonjakan harga sejumlah komoditas tidak perlu disikapi secara berlebihan. Hal ini justru menjadi indikator positif terhadap gerak roda ekonomi masyarakat. Bagi konsumen yang terpenting dalam pergerakan harga harus mampu mengakomodasi prinsip ketersediaan dan keandalan. Harus ada jaminan bagi konsumen bahwa komoditas tersebut tersedia di pasar. Ini penting, sebab apalah artinya harga murah tetapi barang tidak ditemukan di pasar. Tanpa diikuti ketersediaan komoditas, justru akan diikuti lonjakan harga secara ilegal, bahkan jauh melebihi batas kewajaran. Selain tersedia di pasar, harus ada jaminan bahwa komoditas dimaksud memiliki keandalan dalam bentuk mutu atau kualitas produk sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tidak ada pengurangan atau penambahan bahan yang dapat membahayakan konsumen. Tetapi dalam level ekonomi makro, tidak mudah memahami mekanisme lonjakan harga suatu komoditas. Demikian banyak variable yang terkait, rumit dan kompleks. Dalam upaya memahami dinamika harga, setidaknya ada tiga aspek yang dapat dikemukakan. Pertama; adanya gangguan keseimbangan antara demand (permintaan) dan supply (penawaraan). Pergerakan demand and supply sangat berkontribusi terjadinya dinamika harga. Dalam hal kecenderungan harga pasar stagnan atau bahkan turun, secara psikologis konsumen akan menunda transaksi. Sebaliknya ketika harga cenderung meningkat, konsumen akan bergegas melakukan transaksi. Bahkan responnya dapat berakibat negatif bagi pasar dengan cara panic buying. Kondisi terakhir inilah yang mempengaruhi peningkatan jumlah permintaan secara massif dan dalam jumlah besar yang berdampak pada lonjakan harga secara ekstrem. Kedua, sistem distribusi. Tata kelola mata rantai distribusi yang berbelit dan cenderung koruptif, membawa dampak signifikan pada pergerakkan harga. Banyaknya pungutan liar yang harus ditanggung oleh pelaku usaha dalam pendistribusian, akan sangat berdampak pada harga jual komoditas. Ujung-ujungnya masyarakat konsumen juga yang harus menanggung bebannya dalam bentuk kenaikan harga. Disisi lain, dukungan infrastruktur turut memberi andil dinamika harga suatu komoditas. Kemacetan panjang atau antrian truk di pelabuhan, menjadi contoh konkrit. Tidak adil rasanya jika biaya distribusi komoditas yang tertahan akibat buruknya infrastruktur harus dibebankan kepada konsumen. Harusnya negara yang menanggung biaya distribusi tersebut. Ketiga, struktur pasar. Ketika berbicara tentang stabilisasi harga, selama ini pemerintah lebih banyak menyinggung cadangan (ketersediaan) komoditas. Pemerintah lebih percaya diri untuk mengungkapkan bahwa ketersediaan suatu komoditas relatif aman, tetapi belum banyak intervensi di struktur pasar. Padahal terjadinya pergerakan harga sejumlah komoditas ditengarai karena struktur pasar yang timpang (distorsif). Terjadi praktik oligopoli misalnya, dimana sejumlah komoditas dikuasai oleh segelintir pelaku usaha. Dengan kemampuan ekonomi tersebut, mereka mendikte harga pasar. Dugaan praktik kartel harga komoditas publik yang kerap mencuat seiring lonjakan harga harus benar-benar diperangi, dengan pemerintah sebagai garda terdepannya. Praktik ini terbukti telah merugikan konsumen dalam bentuk harus membayar lebih mahal dari harga wajar. Cara Instan Dalam menyikapi pergerakan harga – khususnya lonjakan, pemerintah cenderung melakukan langkah instan dengan melakukan operasi pasar. Tak ada yang salah sebenarnya, tetapi langkah ini perlu dikritisi. Selama ini operasi  dilakukan dengan melepas sejumlah komoditas ke pasar dengan sistem terbuka. Artinya, target operasi pasar tidak jelas. Idealnya operasi dilakukan dengan sistem tertutup dan menyasar konsumen spesifik yang terdampak dari gejolak pergerakan harga. Parameter keberhasilan operasi pasar adalah berapa banyak masyarakat terdampak kenaikan harga kebutuhan pokok yang mendapat manfaat dari operasi pasar. Bukan berapa puluh ton sembako yang sudah dilepas untuk operasi pasar. Dilain pihak, jika asumsi operasi pasar karena terganggunya keseimbangan antara demand dan supply, maka harus ada ukuran pada tingkat kenaikan berapa persen suatu komoditas harus diimbangi dengan operasi pasar. Selama ini tidak pernah ada ukuran, sehingga mengesankan operasi pasar hanya sebagai proyek pemerintah untuk mengiringi rutinitas hari raya keagamaan. Agenda kedepan yang perlu dibenahi pemerintah adalah dari sisi hulu dengan membenahi kelembagaan dan melakukan sinergi.  Dengan demikian dalam upaya melakukan stabilisasi harga sejumlah komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak, semua pihak dapat terlibat. Mulai dari pemerintah, pelaku usaha dan konsumen memiliki kontribusi, kendati dalam tataran yang berbeda. Agus Sujatno Pengurus Harian YLKI


21,4% produk garam konsumsi yang beredar di DKI Jakarta memiliki kadar iodium dibawah standar SNI

by admin • March 8, 2024

Kurangnya asupan Iodium dalam tubuh dapat mengakibatkan timbulnya gangguan pada tubuh yang bisa dikenal dengan GAKI (Gangguan Akibat Kekurangan Iodium). Hal ini disebabkan karena  Iodium merupakan mineral yang merupakan elemen utama untuk memproduksi hormone thyroid, dimana hormon tersebut memiliki banyak fungsi bagi tubuh, seperti Pertumbuhan fisik dan mental yang optimal, Pengaturan metabolisme tubuh (membangkitkan dan pengaturan energi tubuh), Kesehatan tulang, serta sistem kekebalan tubuh dan pengembangan sistem respons saraf (central nervous system/CNS). Namun, sangat disayangkan bahwa di Indonesia masih ditemukan produk garam konsumsi yang belum memenuhi standarisasi kandungan Iodium dengan minimal kandungan Iodium sebanyak 30 PPM yang telah ditetapkan oleh SNI. YLKI telah melakukan survei “Kandungan Iodium dalam Produk Garam Konsumsi yang beredar di wilayah DKI Jakarta”. Dimana survei ini dilakukan dalam jangka waktu 4 bulan terhitung sejak bulan Agustus sampai hingga Desember 2022 dengan menggunakan 70 produk Garam Konsumsi yang beredar di wilayah DKI Jakarta sebagai sampel. Survei ini dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian Kuantitatif Deskriptif, dengan menerapkan Comparative Testing Berbagai Merek, serta Analisa Label dan Pengujian Iodium menggunakan metode titrasi. Berdasarkan Survei yang telah dilakukan, maka YLKI mendapatkan beberapa fakta yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan, diantaranya : Beberapa merek tersebut diantaranya DM Emas, Prima Super, Cendrawasih, Dua Lumba-lumba, Segi Tiga Bintang, Cap Cumi, Cap Cumi LSH, Omaku, Cap Sembilan Sembilan, Cap Burung Laut, Bali Kulkul Sea Salt, Garam Meja 888, Cap Kepiting Selain itu dari penelitian yang dilakukan terdapat beberapa catatan penting terhadap beberapa produk garam konsumsi yang dijadikan sampel, yaitu : Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan terhadap permasalahn ini , yaitu : Oleh : Bidang Penelitian YLKI


Pentingnya Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Kampus

by admin • February 29, 2024

Merokok merupakan suatu kegiatan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar kita. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012, rokok adalah produk tembakau yang dibuat untuk dibakar kemudian dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Berdasarkan data dari Global Adult Tobacco Survey (GATS), terdapat peningkatan jumlah prevalensi perokok dewasa dari tahun 2011 – 2021, yaitu 59,9 juta orang (2011) menjadi 68,9 juta orang (2021). Selain itu, menurut GATS prevalensi perokok elektronik pada usia dewasa meningkat 10 kali lipat dari 0,3% (2011) menjadi 3% (2021) sedangkan prevalensi perokok pasif meningkat sebanyak 120 juta orang. Berdasarkan data BPS, persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 28,26%.  Menurut Kemenkes rokok dan asapnya dapat menyebabkan ancaman kesehatan bagi tubuh manusia. Berdasarkan data WHO, sekitar 1,2 juta manusia meninggal setiap tahunnya akibat asap rokok walaupun tidak merokok. Hal tersebut disebabkan karena di dalam rokok terdapat nikotin, tar, karbonmonoksida, hidrogen sianida, benzena, dan bahan tambahan lainnya yang sangat merugikan kesehatan apabila terpapar atau terhirup.  Dalam menghadapi masalah tersebut, diperlukan berbagai pihak yang dapat mendukung pengurangan jumlah perokok remaja di Indonesia, salah satunya adalah di tingkat perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang seharusnya menjadi tempat yang bebas dari asap rokok, tetapi pada nyatanya masih banyak ditemukan kegiatan merokok, baik mahasiswa, dosen, ataupun staff pegawai di lingkungan kampus. Mahasiswa yang seharusnya berperan sebagai penerus bangsa akan rusak akibat rokok itu sendiri. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian agar pemangku kepentingan pada perguruan tinggi dapat memperkuat  kebijakan khususnya di lingkungan kampus, agar dapat menurunkan persentase merokok pada remaja di Indonesia. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan mengimplementasikan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan kampus. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau di lingkungan kampus. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 151 ayat (1), terdapat 7 kawasan tanpa rokok yang terdiri atas fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Lingkungan kampus termasuk dalam tempat proses belajar mengajar sehingga KTR perlu diimplementasikan. Hal tersebut dapat diperkuat dengan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melanggar, tidak menerima sponsorship atau beasiswa dari industri rokok, melarang pemasangan iklan di lingkungan kampus, memiliki informasi pendukung seperti poster atau banner tanda larangan merokok, dan lainnya. Tujuan dari penerapan kebijakan KTR ini yaitu untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, dalam hal ini adalah pelajar. Sebagaimana peraturan yang berlaku, konsumen yang dilindungi yaitu perokok pasif yang tidak merokok tetapi terpapar oleh asap rokok yang memiliki ancaman kesehatan yang sama besarnya dengan perokok aktif. Pada saat ini, pada beberapa lingkungan kampus, telah ada peraturan terkait larangan merokok, seperti pada kampus Universitas Indonesia yang peraturannya  diatur dalam Surat Keputusan (SK) Rektor UI Nomor 1805 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok.  Peraturan Rektor tentang kampus tanpa rokok. Akan tetapi, masih terdapat kampus yang belum menerapkan kebijakan KTR dikarenakan kebijakan tersebut tergantung kepada inisiatif masing-masing rektorat. Dalam hal ini, pemangku kepentingan dalam perguruan tinggi dapat meniru Permendikbud no 64 tahun 2015 terkait KTR di lingkungan sekolah sebagai tempat belajar mengajar dimana hal tersebut dapat dijadikan landasan karena kampus juga merupakan tempat belajar mengajar yang seharusnya bebas dari asap rokok. Oleh karena itu, perguruan tinggi dapat segera memberlakukan kebijakan KTR di lingkungan kampus yang diharapkan dapat mencegah dan mengatasi dampak buruk dari asap rokok, menciptakan udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok serta mewujudkan Indonesia Generasi Emas Tahun 2045.  Oleh: Sifa Nabila Azzahra – (Mahasiswi Ilmu Keluarga dan Konsumen IPB)