BBM

Urgensi Pengendalian BBM Bersubsidi

by admin • July 18, 2022

Namun, manakala banyak negara mengerek harga BBM nya dan sebagian malah mengalami krisis energi, Presiden Jokowi justru tak menaikkan harga BBM. Boleh jadi perang Rusia versus Ukraina ibarat Goliat melawan David.Tetapi, dampak perang kedua negara bertetangga itu meraksasa, seluruh dunia terkena imbasnya, khususnya untuk komoditas pangan dan energi. Tak terkecuali Indonesia.  Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pun tampak berkerut keningnya, tersebab subsidi untuk energi bengkak hingga Rp520 triliunan. Angka nominal ini akan terus bengkak manakala perang terus eskalatif dan tidak ada transformasi kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM). Dalam banyak kesempatan, Presiden Jokowi berpesan agar masyarakat mewaspadai melonjaknya harga pangan dan energi oleh akibat dampak global perang tersebut. Presiden Jokowi mengaku berat untuk menanggung harga BBM jenis pertalite, yang kini menjadi BBM penugasan (disubsidi), setelah BBM premium dihapus. Namun, manakala banyak negara mengerek harga BBM nya dan sebagian malah mengalami krisis energi, Presiden Jokowi justru tak menaikkan harga BBM. Contoh, BBM setara pertamax di Singapura harganya Rp32.000, di Jerman Rp31.000, dan di Thailand Rp20.000 perliter. Krisis energi juga melanda Amerika,  Eropa, Jepang, Vietnam, India, dan yang terparah adalah Sri Lanka. Negeri jiran India ini mengalami gagal bayar utang, listrik padam, dan kelangkaan BBM. Upaya Presiden Jokowi yang tak menaikkan harga BBM dan memilih opsi pengendalian BBM bersubsidi bisa dimaknai beberapa hal. Opsi tersebut cukup rasional, demi menjaga daya beli masyarakat (purchasingpower), yang nyaris ambruk oleh dampak pandemi dan melambungnya harga pangan. Jika harga BBM dinaikkan, daya beli masyarakat semakin berdarah-darah. Namun, tak menaikkan harga BBM, sama artinya melanggengkan subsidi BBM bagi kelas menengah atas. Hasil kajian Bank Dunia menyatakan 40- 70% subsidi BBM disedot pemilik kendaraan bermotor pribadi roda empat. Bahkan, gas elpiji 3kg nyaris 30%-nya juga dinikmati kelas menengah atas. Secara empirik hal ini merupakan ketidakadilan ekonomi. Bank Dunia merekomendasikan agar pemerintah menaikkan harga BBM. Patut kita sorot pula, dana untuk menyubsidi BBM yang mencapai Rp520 triliunan itu muasalnya darimana; dana APBN-kah atau dana utang? Jika dari APBN, tentu imbasnya mengorbankan alokasi anggaran lain. Dan, tragisnya, jika subsidi BBM itu dipasok dari utang, ingat, utang pemerintah kini menggunung hingga Rp7.000 triliun. Kita tidak ingin negeri ini ambruk, sebagaimana SriLanka  yang gagal bayar utang sebesar Rp723 triliunan. Subsidi BBM yang menggunung itu adalah sesat pikir. Lalu, bagaimana kita menyikapi kebijakan Presiden Joko Widodo yang akan membatasi konsumsi BBM bersubsidi, bahkan akan mengendalikan konsumsi gas elpiji 3kg? Jika merujuk pada konfigurasi persoalan diatas, kebijakan pengendalian BBM bersubsidi adalah masuk akal. Barang bersubsidi, apapun jenisnya, harus dibatasi dan dikendalikan. Merujuk pada UU No30 Tahun 2007 tentang Energi menegaskan subsidi energi itu adalah hak masyarakat yang tidak mampu (masyarakat miskin). Apakah pengguna (pemilik) kendaraan bermotor pribadi roda empat adalah masyarakat tidak mampu? Untuk pengguna sepeda motor, mungkin 20%-nya adalah masyarakat rentan. Harga keekonomian BBM jenis pertalite adalah dikisaran Rp17.000 perliter. Jadi, pemerintah menyubsidi lebih dari Rp8.000 perliter. Juga BBM jenis solar, yang masih dibanderol dengan Rp5.500 perliter, harga pokoknya juga dikisaranRp18.000-an per liter. Pun BBM jenis pertamax dan pertamax turbo, masih jauh dibawah biaya pokok. Sementara pertamax dan pertamax turbo bukan BBM penugasan. Sebagai perbandingan, lihatlah harga BBM setara pertalite (RON90) di SPBU non-Pertamina, harganya mencapai Rp16.800 perliter. Pengendalian berbasis digital, misalnya, menggunakan MyPertamina, juga masuk akal. Ribut-ribut soal aplikasi MyPertamina ini dipicu oleh kurang tepatnya komunikasi publik yang disampaikan para pemangku kepentingan seperti pemerintah dan Pertamina. Sebab, aplikasi tersebut hanya untuk registrasi dan selanjutnya masyarakat akan mendapatkan barcode saat membeli BBM bersubsidi. Ini pun (untuk sementara) hanya berlaku bagi pemilik roda empat. Bisa jadi, nantinya ada “penjatahan” BBM bersubsidi. Pada akhirnya, sejak Orde Baru hingga rezim sekarang, subsidi BBM telah menjadi “kutukan politik”. Ribuan triliun rupiah telah digelontorkan untuk subsidi BBM, yang sejatinya merupakan bentuk ketidakadilan ekonomi, bahkan merupakan bentuk ketidakadilan ekologis. Fenomena krisis energi dan bahkan perubahan iklim global (dan berbagai protokol internasional telah diratifikasi Presiden Jokowi), seharusnya menjadi dorongan kuat untuk mengendalikan konsumsi BBM, khususnya BBM bersubsidi. Tulus Abadi Ketua Pengurus Harian YLKI Artikel ini telah diterbitkan di KoranSindo, Sabtu; 9 Juli 2022


Sorotan YLKI: Terkait Jaminan Pasokan BBM Oleh PT Pertamina

by admin • May 20, 2019

Dalam rangka mudik Lebaran, PT Pertamina memberikan jaminan terhadap pasokan BBM, dan gas elpiji. Pasokan keseluruhan BBM cukup untuk 21 hari. YLKI memberikan apresiasi atas jaminan yang diberikan oleh PT Pertamina untuk memasok BBM dan gas elpiji tersebut. Namun YLKI berharap PT Pertamina juga sudah mempunyai contigensi plan yang memadai, khususnya untuk di area Tol Trans Jawa dan tol Trans Sumatera; guna mengantisipasi jika terjadi kemacetan panjang, yang bisa saja terjadi di luar skenario. Selain menjamin pasokan, YLKI juga meminta PT Pertamina menjamin kelancaran distribusi sehingga mobil tangki Pertamina tidak terlambat memasok BBM di SPBU, sehingga SPBU yang berakibat pada kekosongan BBM. Khususnya SPBU di luar rest area jalan tol, seperti di SPBU di sepanjang jalan raya dari Brebes menuju Purwokerto, dan atau di sepanjang jalan Buntu-Cilacap, menuju Kutoarjo; yang masih sering mengalami kemacetan panjang. Selain pasokan BBM, YLKI juga meminta PT Pertamina untuk menjamin kualitas pelayanan di SPBU, terkait kebersihan dan kecukupan air bersih di toilet, khususnya untuk toilet perempuan. Sekaligus kebersihan mushola untuk beribadah. Keberadaan toilet dan mushola di SPBU  sangat penting sebab faktanya konsumen singgah di SPBU bukan hanya untuk mengisi BBM saja, tetapi juga untuk ke toilet, ibadah bahkan istirahat. Demikian. Terima kasih. Wassalam, Tulus Abadi Ketua YLKI


Drama Kenaikan Harga BBM

by admin • October 17, 2018

Di tengah belum beresnya rehabilitasi dan rekonstruksi dampak gempa di Palu, Donggala, dan Sigi tiba-tiba masyarakat dikejutkan dengan tiga babak “drama”. Drama babak pertama, yakni kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi (Rabu, 10/10/18), khususnya pertamaks, naik Rp900/liter. Semula harga pertamaks Rp9.500, menjadi Rp10.400. Drama babak kedua, masih dalam hari yang sama, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengumumkan harga premium juga dinaikkan sebesar 7% atau Rp500/liter. Tetapi, ini babak ketiga, satu jam kemudian putusan tersebut dianulir dengan alasan belum ada pengarahan dari Presiden Joko Widodo. Drama babak pertama bisa dipahami hampir dalam semua aspek. Dalam arti tidak menimbulkan kehebohan, kecuali digoreng oleh pihak-pihak tertentu. Namun, drama babak kedua dan ketiga inilah yang menimbulkan sengkarut di mata publik. Pasalnya, sikap pemerintah dianggap plintat-plintut. Masak kebijakan yang begitu strategis dibatalkan dalam satu jam saja. Ini menunjukkan ada mismanagement dalam komunikasi publik oleh pejabat selevel menteri, bahkan presiden. Alasan Menteri ESDM bahwa pembatalan itu atas arahan Presiden adalah klise belaka. Rasanya tidak mungkin premium yang notabene BBM penugasan tidak “kulo nuwun” dulu pada Presiden saat mengalami perubahan harga mengingat ini musim kampanye, alias musim pencitraan. Apalagi jauh-jauh hari pemerintah telah berjanji bahwa sampai 2019 tidak ada kenaikan harga BBM dan tarif listrik. Jika kita merujuk pada konteks ekonomi makro, khususnya kondisi moneter, harga minyak mentah dunia plus kemampuan kita memproduksi minyak di dalam negeri; maka perubahan harga pada BBM adalah sebuah keniscayaan. Pertama, kurs rupiah yang tampak makin loyo terhadap dolar Amerika, yang sudah menyundul lebih dari Rp15.000 per dolar. Padahal, rate yang ditentukan dalam APBN per dolar hanya Rp13.500. Kedua, harga minyak mentah dunia, yang kini terkerek menjadi USD75,36 per barel. Padahal, pagu harga yang dipatok di APBN hanya USD35 per barel. Jadi sudah melompat lebih dari 100%. Dan ketiga, produksi minyak mentah nasional yang cenderung stagnan, bahkan turun. Pada 2018 produksi minyak mentah nasional hanya bertengger pada kisaran 630.000 barel per hari. Jika kita merujuk pada konteks ekonomi makro, khususnya kondisi moneter, harga minyak mentah dunia plus kemampuan kita memproduksi minyak di dalam negeri; maka perubahan harga pada BBM adalah sebuah keniscayaan. Sementara kebutuhan nasional mencapai 1,7 juta barel per hari. Dengan justifikasi tiga poin itu, rasanya kita tidak bisa berkelit untuk sebuah perubahan/kenaikan harga. Makanya, saat pemerintah berjanji tidak ada kenaikan harga BBM plus tarif listrik hingga 2019 adalah sebuah janji yang setara dengan hoax. Setidaknya pemerintah gagal membaca fenomena global bahwa harga minyak mentah di pasar internasional akan reborn. Bisa saja pemerintah kekeuh dengan harga lama asal pemerintah menambah gelontoran subsidi energi. Saat ini (2018) subsidi energi mencapai Rp94, 5 triliun. Punyakah pemerintah fulus untuk menambah lagi? Jika merujuk pada indikator-indikator tersebut, adalah cukup rasional jika harga BBM disesuaikan dengan dinamika eksternal yang sangat signifikan itu. Alasan pemerintah untuk menunda kenaikan harga premium untuk menjaga daya beli masyarakat konsumen patut diapresiasi. Namun, terkait daya beli yang dimaksud daya beli masyarakat yang mana? Sebab konsumen BBM 80% lebih adalah pengguna kendaraan pribadi, khususnya roda empat, yang notabene adalah masyarakat yang daya belinya sudah baik. Benar bahwa kenaikan harga BBM juga akan menimbulkan dampak inflasi, ditandai dengan kenaikan harga kebutuhan bahan pangan. Kenaikan harga bahan pangan memang sesuatu yang rawan sebab bisa memiskinkan masyarakat dengan penghasilan pas-pasan. Tetapi, sudah beberapa tahun ini harga pangan relatif tinggi, padahal tanpa dipicu kenaikan harga BBM dan tarif listrik. Jadi sejatinya perubahan harga BBM bukan faktor tunggal kenaikan harga kebutuhan bahan pangan. Banyak faktor yang memengaruhi harga bahan pangan seperti faktor buruknya jalur distribusi, percaloan, penimbunan dan dugaan adanya kartel, serta praktik tidak sehat dalam persaingan usaha. Itulah yang seharusnya diberantas oleh pemerintah untuk menurunkan harga bahan pangan. Selain soal kebijakan harga yang BBM yang masih tersandera tahun politik, ironisnya pemerintah juga tidak konsisten untuk menjual produk BBM yang berkualitas pada masyarakat, yakni menjual BBM dengan standar Euro 2. Bahkan tahun ini (2018) seharusnya sudah menggunakan BBM dengan standar Euro 4. Standar Euro 2 setara dengan produk BBM dengan oktan number (RON) 92 seperti pertamaks. Tetapi, dalam hal ini pemerintah mengalami kemunduran dan inkonsistensi. Dengan mewajibkan SPBU di Pulau Jawa agar menjual bensin premium lagi itulah buktinya. Padahal, sebelumnya roadmap-nya sudah benar bahwa bensin premium hanya untuk memasok masyarakat di luar Pulau Jawa, khususnya kawasan Indonesia bagian timur, bahkan di area terluar, terdepan, dan tertinggal Indonesia. Jadi, seharusnya pemerintah mengakhiri drama dalam kebijakan BBM, baik dalam konteks harga dan atau kualitas BBM sebab menunda perubahan harga BBM hanyalah menciptakan bom waktu yang justru potensi kerugian ekonominya lebih besar. PT Pertamina sebagai perusahaan migas nasional akan makin kerdil karena kehilangan potensi pendapatan untuk “subsidi internal”, sesuatu yang haram bagi BUMN. Subsidi adalah ranah regulator, bukan operator. Jangan jadikan alasan menjaga daya beli masyarakat, padahal sejatinya hanya untuk menjaga kepentingan politik jangka pendek belaka. Artikel ini terbit pertama kali di Koran Sindo; Selasa, 16/10/2018 dan SINDONEWS.com TULUS ABADI Ketua Pengurus Harian YLKI


Mudik Lebaran dan Konsistensi BBM Berkualitas

by admin • July 5, 2018

….kau yang mulai, kau yang mengakhiri….. Begitulah kutipan sebuah lagu dangdut nan melankolis. Kutipan lagu itu cocok untuk  mengilustrasikan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) yang digagas oleh pemerintah, beberapa tahun lalu. Intinya, pemerintah begitu getol berkampanye agar masyarakat  menggunakan BBM yang lebih baik kualitasnya, dan meninggalkan BBM yang kurang berkualitas. Sebuah kebijakan yang visible, baik dari sisi energi, ekonomi bahkan lingkungan. Guna mewujudkan kebijakan tersebut, pemerintah melakukan dua “terobosan” pertama, menciptakan BBM “jalan tengah”, yakni sebuah produk BBM yang kualitasnya relatif lebih baik dan harganya pun relatif terjangkau. Maka dibuatlah produk BBM bernama “pertalite”. Sebagai gambaran, bensin premium kualitasnya paling rendah (RON 88), kemudian disusul pertalite (RON 90), dan pertamaks dengan RON 92. Ketiga jenis BBM inilah yang paling banyak dipakai konsumen. Ada juga pertamaks turbo, dengan RON 95. Kadar RON masing-masing jenis BBM  mencerminkan kualitasnya. Semakin tinggi kadar RON (Registered Octane Number)-nya, makin baik/ tinggi pula kualitasnya. Guna menyokong langkah pertama, pemerintah mengeluarkan jurus kedua, yakni, mengurangi pasokan/penjualan bensin premium, di area Pulau Jawa, Bali dan Madura (Jamali). Artinya konsumsi bensin premium dibatasi, dikendalikan. Bahkan waktu itu ada wacana premium akan dilarang di Jakarta. Jakarta hanya boleh menggunakan BBM dengan kadar RON 92 ke atas, pertamaks dll. Premium hanya dialokasikan untuk luar Pulau Jawa, Bali dan Madura. Dua jurus ini sepertinya lumayan ampuh  mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk beralih ke BBM yang kualitasnya lebih baik. Terbukti, konsumsi pertalite naik tajam, bahkan pertamaks pun tak mau ketinggalan. Data PT Pertamina membuktikan, konsumsi pertalite secara nasional mencapai lebih dari 53 persen; sedangkan konsumsi premium hanya 23 persen saja. Dan hebatnya tak ada gejolak untuk  mendorong perubahan kebijakan tersebut. Masyarakat tampak happy menggunakan pertalite. Bahkan sepeda motor pun lebih antusias menggunakan pertamaks. Terbukti konsumsi pertamaks di kalangan pemotor lebih tinggi prosentasenya daripada di kalangan pengguna mobil. Jika ditelaah, setidaknya ada tiga alasan mengapa masyarakat ikhlas bermigrasi  ke produk BBM yang lebih baik kualitasnya. Meninggalkan BBM  kualitas rendah (premium) dan beralih ke BBM yang kualitas lebih baik. Pertama, keberhasilan pemerintah (Kementerian ESDM) dan PT Pertamina dalam melakukan public campaign (kampanye publik). Sinergi komunikasi antara Kementerian ESDM—sebagai regulator, dan PT Pertamina sebagai operator, terbilang sukses. Hal ini logis, karena jika kebijakan ini berhasil, maka kedua belah pihak diuntungkan. Menurunnya konsumsi premium akan menekan besaran subsidi pemerintah di sektor energi. Pemerintah tak perlu pusing dengan postur finansial di APBN, karena alokasi subsidi BBM-nya tidak bengkak. Dan sebaliknya, bagi PT Pertamina, naiknya konsumsi pertalite dan pertamaks akan mengerek margin profitnya. Sebuah simbiose mutualisme yang sangat elegan. Kedua, tumbuhnya kesadaran baru di tengah masyarakat. Lewat public campaign itu, kesadaran masyarakat terbangun bahwa kualitas BBM sangat berpengaruh terhadap kinerja mesin kendaraan. Tarikan mesin lebih joss, dan kondisi mesin pun lebih sehat. Industri otomotif pun mengendors kebijakan ini. Dan ketiga, selisih harga yang tidak signifikan antara premium dengan pertalite, bahkan pertamaks. Selain itu, ini juga mencerminkan adanya afordabilitas (daya beli), bahwa masyarakat ternyata mampu membeli BBM lebih mahal. Tidak aneh, proses migrasi ini sering diklaim sebagai upaya pemerintah menaikkan harga BBM secara diam-diam. Namun, fenomena yang positif ini secara perlahan berjalan anti klimaks. Kebijakan pemerintah terhadap BBM stagnan, bahkan inkonsisten. Beberapa contoh diantaranya, soal harga BBM. Semula pemerintah mengusung jargon bahwa harga BBM  berbasis pasar: menyesuaikan harga minyak mentah, kurs rupiah dan inflasi. Jargon itu hanya berjalan 1,5 sampai dua tahun saja. Setelah itu mandeg, bahkan sudah didiklair sampai 2019. Menteri ESDM, Ignatius Jonan, tampak mulai limbung, dengan mengizinkan SPBU swasta menjual produk BBM serupa premium. Bahkan dengan alasan harganya lebih murah dari premium, Menteri ESDM menyimpulkan PT Pertamina tidak efisien. Lah…hanya satu buah SPBU kok jadi tolok ukur efisien atau tidak, dibanding 3.000 lebih SPBU milik Pertamina. Kesimpulan yang absurd, menggelikan. Dan anti klimaks yang paling ironis adalah, mulai momen mudik Lebaran ini, pemerintah mewajibkan   SPBU di Pulau Jawa, Bali dan Madura;  menjual kembali bensin premium. Gedubrak! Sebagaimana terobosan sebelumnya, terhadap kebijakan yang inkonsisten ini setidaknya ada tiga isu besar yang potennsi dilanggar pemerintah. Pertama, isu internasional, pada Protokol Paris, yang dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi, bahwa Indonesia akan komitmen menggunakan BBM dengan Euro4 standard, yakni BBM dengan RON 95. Alamaak…bagaimana Euro4 standard jika Euro2 standard saja tidak lolos? Bensin premium dengan RON 88, jauh di bawah standar Euro2. Dan RON 88 adalah jenis BBM barang rongsok (istilah ekonom Faisal Basri), yang di seluruh dunia sudah ditinggalkan. BBM RON 88 buruk kualitasnya dan karenanya sangat tidak ramah terhadap lingkungan. Sangat polutif! Kedua, dari sisi keadilan sosial, menjual bensin premium di Pulau Jawa, Bali dan Madura; adalah bentuk ketidakadilan sosial bagi masyarakat di luar Pulau Jawa, khususnya Indonesia Timur. Mereka mayoritas masih sangat kesulitan mendapatkan BBM. Kalau pun ada, harganya selangit. Dan kebijakan satu harga BBM faktanya hanya mitos belaka. Satu harga hanya di SPBU saja, itu mah sejak era Orde Baru. Masak kalah dengan warga Papua yang sudah 50 persen menggunakan pertalite? Potensi pelanggaran ketiga, adalah  terhadap regulasi internal. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jelas menggariskan bahwa penggunaan BBM di Indonesia adalah minimal Euro2 standard dengan RON 92, dan sudah menginisiasi BBM dengan Euro4 standard. Sayangnya, Menteri ESDM yang seharusnya menjadi garda depan pembela BBM berkualitas, malah tampak letoy. Entah kenapa. Sangat disayangkan dan   ironis, jika pemerintah justru mundur beberapa langkah dalam kebijakan BBM.  Kebijakan yang sudah on the track malah ditekuk sedemikian rupa, demi kepentingan jangka pendek. Benar bahwa  harga BBM akan berpengaruh terhadap daya beli dan inflasi. Tetapi sejatinya, merujuk pada data BPS, yang paling signifikan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat adalah melambungnya harga bahan pangan.  Patut diduga, langkah mundur pemerintah dalam kebijakan BBM hanyalah bentuk pengalihan atas ketidakmampuannya dalam mengendalikan lonjakan harga bahan pangan. Kini gerbang terakhir adalah konsumen, para pemudik Lebaran. Semoga para pemudik tetap konsisten mengonsumsi bahan bakar yang berkualitas baik.  Demi menjaga kerusakan lingkungan yang lebih parah, demi kesehatan mmasyarakat, demi kesehatan mesin kendaraannya dan demi keadilan sosial yang lebih luas. Biarkan konsumsi premium prioritas untuk konsumen yang lebih membutuhkan, yakni konsumen di luar area Jamali, khususnya daerah terluar, tertinggal dan terdepan Indonesia. *** Artikel ini pertama kali diposting di indonesiana.tempo.co TULUS ABADI KETUA YLKI


BBM dan Dewa Mabuk

by admin • April 19, 2018

Harga minyak mentah dunia terus melambung. Harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei, misalnya, sebesar US$ 67,39 per barel pada Sabtu lalu. Padahal, asumsi makro, harga minyak mentah hanya US$ 48 per barel. Jadi, ada lonjakan pagu harga hampir 50 persen. Akibatnya, pemerintah pun tampak makin zig-zag bak “dewa mabuk” dalam mengambil kebijakan bahan bakar minyak (BBM). Wujud kebijakan zig-zag itu, antara lain, hendak kembali mewajibkan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jawa, Madura, dan Bali untuk menjual Premium. Padahal, sebelumnya, prioritas Premium adalah untuk pasokan di luar Pulau Jawa. Pemerintah juga ingin intervensi dalam penetapan harga untuk kategori BBM non-subsidi. Padahal selama ini harga BBM non-subsidi ditetapkan operator berdasarkan harga minyak mentah dunia. Soal penjualan Premium, ada beberapa tanggapan. Pertama, seharusnya pemerintah konsisten bahwa Premium hanya untuk masyarakat di luar tiga pulau tadi. Bahkan, kalau perlu, hanya untuk daerah T3 (terluar, terdepan, dan tertinggal). Saat ini masyarakat di T3 masih kesulitan mendapat BBM karena letak SPBU yang sangat jauh. Kalau pun ada, harganya sangat mahal. Seharusnya Premium difokuskan untuk memasok daerah T3 tersebut guna mempermudah akses dan menekan harga. Kedua, seharusnya pemerintah konsisten dengan kebijakan dan regulasi bahwa kualitas BBM di Indonesia minimal Euro2 standard. Artinya, kualitas BBM semestinya minimal sudah mencapai nilai RON 92, sedangkan Premium hanya mengantongi nilai RON 88. Ini artinya pemerintah tidak konsisten untuk menjaga lingkungan dari pencemaran akibat penggunaan BBM. Sebab, semakin rendah nilai RON pada BBM, maka semakin buruk kualitasnya dan semakin mencemari lingkungan. Adapun niat pemerintah untuk mengintervensi penetapan harga BBM non-subsidi bisa dipahami dari sudut regulasi. Sebab, putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa harga BBM harus ditetapkan oleh pemerintah, tidak bisa ditetapkan oleh operator hanya dengan mekanisme pasar. Namun penetapan harga BBM non-subsidi oleh pemerintah sejatinya adalah bentuk kepanikan pemerintah. Pemerintah panik karena terserimpung oleh kebijakannya sendiri bahwa sampai 2019 tidak akan ada kenaikan harga BBM dan tarif listrik. Kebijakan itu mencerminkan ketidakmampuan pemerintah dalam membaca fluktuasi harga minyak mentah dunia. Pemerintah lupa atau tidak sadar bahwa BBM bukan hanya BBM bersubsidi, Premium. Market share Premium sudah kalah oleh Pertalite. Sejak kesenjangan harga Premium dengan Pertalite rendah, masyarakat bermigrasi ke Pertalite, yang notabene kualitasnya lebih baik (RON 90). Dengan dalih untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menyatakan tidak akan menaikkan harga BBM dan tarif listrik. Pernyataan ini memang ada benarnya karena kenaikan harga BBM dan tarif listrik bisa mengganggu daya beli dan memicu inflasi. Tapi masyarakat awam pun tahu bahwa alasan yang paling afdal bukan karena ingin menjaga daya beli, melainkan karena faktor politis (pemilihan umum/pemilihan presiden). Pemerintah (baca: Presiden Jokowi) tidak ingin citranya tergerus oleh dampak kenaikan harga BBM dan tarif listrik. Padahal, jika mengacu pada data yang dirilis Badan Pusat Statistik, sumber utama pemicu inflasi/daya beli masyarakat adalah melambungnya harga bahan pangan dan bumbu-bumbuan, seperti cabai. Secara keseluruhan, persentase inflasi karena faktor kenaikan harga BBM lebih kecil daripada faktor kenaikan harga bahan pangan. Karena dominan alasan politik dan pencitraan itulah pemerintah tampak keukeuh untuk tidak menaikkan harga BBM, tidak memberikan subsidi BBM, dan inflasi pun tetap rendah. Sebuah keinginan yang tak masuk akal, bak mimpi di siang bolong. Pada akhirnya, dalam hal kebijakan BBM, pemerintah seharusnya tetap konsisten, berjalan pada koridor regulasi yang benar dengan sejumlah langkah. Pertama, memasok BBM dengan kualitas yang bagus, yakni minimal dengan nilai RON 92. Di seluruh dunia, nyaris hanya Indonesia yang masih menggunakan BBM dengan RON 88. Kedua, pasokan Premium hanya untuk luar Jawa, Madura, dan Bali, atau bahkan untuk area T3 saja. Apalagi sampai detik ini program satu harga BBM di Indonesia bagian timur masih porak-poranda (gagal). Ketiga, memasok BBM dengan harga terjangkau sehingga perlu penetapan harga oleh pemerintah. Bagaimanapun, BBM adalah komoditas strategis dan pemerintah harus mengaturnya, baik untuk pasokan maupun harganya. Keempat, pemerintah harus menjaga agar PT Pertamina tidak merugi dan terus mengerdil karena tidak adanya keberpihakan yang jelas dari pemerintah. Membuat Pertamina merugi karena menjual produknya di bawah harga pokok adalah bentuk pelanggaran undang-undang. Kalau pun Pertamina menjual produknya di bawah harga pokok, selisihnya harus dibayar pemerintah (disubsidi). Kelima, jika subsidi BBM tak bisa dihindari, yang seharusnya disubsidi adalah (minimal) Pertalite, bukan Premium. Menjual Premium di area Jawa, Madura, dan Bali, apalagi mensubsidinya, adalah bentuk kemunduran. Opini ini pernah dimuat di TEMPO.CO dan KORAN TEMPO edisi cetak Senin, 16 April 2018 Tulus Abadi Ketua Pengurus Harian YLKI


KAJIAN HUKUM YLKI: ANALISIS GANTI RUGI ATAS KETIDAKSESUAIAN TAKARAN BBM DI SPBU PERTAMINA DITINJAU DARI PERMEN ESDM NO 19 TAHUN 2008

by admin • February 22, 2018

Analisis Ganti Rugi atas Ketidaksesuaian Takaran BBM di SPBU Pertamina from Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)


Masa Depan Bahan Bakar Ramah Lingkungan

by admin • November 24, 2017

Masyarakat Indonesia tampak makin gandrung dengan kendaraan bermotor pribadi sebagai moda transportasi. Belum optimalnya pelayanan angkutan umum boleh jadi menjadi pemicu utama. Lihatlah faktanya, menurut data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), jumlah sepeda motor di Jabodetabek mencapai 30 juta unit dan di Jakarta 13 juta unit! Lebih banyak sepeda motornya daripada jumlah warga Jakarta! Sementara itu jumlah roda empat di Jakarta tidak kurang dari 4,3 juta unit. Di seluruh Indonesia diperkirakan tak kurang dari 80 juta unit sepeda motor. Alamak. Benar saat ini penggunaan kendaraan pribadi belum/tidak berdampak pada APBN. Sebab seiring dengan turunnya harga minyak mentah dunia, alokasi subsidi bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor pribadi tidak ada lagi. Subsidi hanya difokuskan untuk kelompok masyarakat tertentu (misalnya nelayan) dan gas LPG 3 kg untuk rumah tangga tidak mampu Rp44 triliun dari total subsidi energi yang sebesar Rp166 triliun. Tapi masifnya penggunaan kendaraan pribadi minimal berdampak terhadap dua hal. Pertama, keselamatan di jalan raya, khususnya oleh pengguna roda dua. Kesadaran terhadap keamanan dan keselamatan berlalu lintas di Indonesia masih tergolong rendah. Begitu pula kesadaran terhadap kepatuhan rambu-rambu lalu lintas. Dampak paling konkret terhadap hal itu adalah tingginya kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal yang sangat eskalatif. Terbukti, per tahunnya, tidak kurang dari 31.000 orang Indonesia meninggal di jalan raya karena kecelakaan lalu lintas dan 76%-nya melibatkan pengguna sepeda motor. Kedua, dampak terhadap kesehatan dan pencemaran lingkungan. Ingatlah, kendaraan pribadi sangat rakus terhadap konsumsi bahan bakar minyak. Dampak negatif yang paling dominan terhadap penggunaan bahan bakar minyak untuk transportasi adalah pencemaran lingkungan. Pembakaran bahan bakar minyak, selain meng­hasilkan energi, juga menghasilkan gas buang yang amat beracun seperti karbon dioksida (CO2), nitrogen oksida (NO2), dan sulfur dioksida (SO2) yang menyebabkan hujan asam dan pemanasan global. Dampak penggunaan bahan bakar minyak di Indonesia, khususnya di kota-kota aglomerasi, makin serius manakala kualitas bahan bakar yang digunakan masih rendah. Indikator bahan bakar yang masih rendah kualitasnya adalah kandungan octane number  (RON). Bahan bakar dengan RON 88 (premium) itulah yang kini paling dominan digunakan masyarakat. Semakin tinggi kandungan RON suatu bahan bakar minyak, makin rendah emisi gas buangnya dan semakin rendah kadar RON-nya, makin buruk dampaknya terhadap lingkungan serta kesehatan manusia tentunya. Ini memang fenomena tragis! Manakala di seluruh dunia levelnya sudah kampanye penggunaan bahan bakar standar Euro 3 (RON di atas 92), eh di Indonesia masih terkungkung dengan penggunaan bahan bakar RON 88 (premium) yang masih di bawah standar Euro 2. Bandingkan dengan negeri jiran Malaysia. Di sana RON terendah untuk kendaraan bermotor adalah RON 95, sejenis pertamax turbo ala PT Pertamina. Namun di sisi lain, tiga tahun belakangan ini, ada fenomena perubahan perilaku masyarakat, yakni migrasi dari peng­guna bahan bakar RON 88 menjadi pengguna bahan bakar dengan RON 92. Atau minimal bahan bakar dengan RON 90, pertalite. Terbukti, terhitung sejak Juli 2017, pemakaian bensin premium hanya sekitar 41%. Padahal pada tahun sebe­lum­nya konsumsi premium men­capai 79%. Adapun jenis pertalite mencapai 40% dan pertamax 17%. Pengguna sepeda motor pun lebih pede menggunakan pertamax daripada premium. Kenapa Terjadi? Boleh jadi tumbuh kesadaran (awareness) baru dari konsumen bahwa kualitas bahan bakar akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja mesin kendaraan, bahkan kesehatan mesin dalam jangka panjang. Semakin tinggi kadar RON-nya, tarikan kendaraan semakin ber­tenaga, semakin maknyus. Sebaliknya, bahan bakar dengan kadar RON rendah (seperti premium) membuat kinerja mesin kendaraan lesu darah dan cepat rusak pula. Namun alasan yang paling sahih mengapa terjadi migrasi pengguna bahan bakar, lebih karena faktor harga. Disparitas harga antara jenis premium dengan nonpremium semakin kecil, tidak signifikan. Konsumen Indonesia sangat sensitif terhadap harga, apalagi untuk komoditas strategis seperti bahan bakar minyak. Dengan kata lain, jika terjadi perubahan harga secara mencolok antara jenis premium dengan non premium, dipastikan kon­sumen akan “turun kelas” lagi. Menjadi pengguna premium mania! Mumpung situasinya sedang kondusif, yakni adanya perubahan perilaku konsumsi bahan bakar minyak di satu sisi dan harga minyak mentah di sisi lain, sebaiknya kita jangan kehilangan momen. Jangan sam­pai perilaku konsumen yang sudah amat positif ini meng­alami set back  hanya karena kebijakan klasikal di bidang harga: kenaikan harga bahan bakar minyak! Ingat, diperkirakan harga minyak mentah dunia akan rebound  pada 2020. Artinya harga minyak akan menyundul ke kisaran harga USD75 USD (baca: kembali ke sedia kala). Sekarang ini saja (akhir 2017) harganya pun sudah merambat menjadi USD50 per barel. Padahal pagu harga yang ditetapkan pemerintah pada APBN 2017 hanya 45 dolar Amerika per barel. Artinya pemerintah tekor USD5! Bayangkan jika harga minyak mentah dunia rebound, mencapai di atas USD75, pingsanlah kita! Ending-nya, semua pihak harus menelan pil pahit, baik pemerintah (Presiden Joko Widodo) maupun konsumen Indonesia. Pil pahit itu bisa berupa kenaikan harga bahan bakar minyak di level perital atau sebaliknya menambah subsidi bahan bakar minyak. Dua pilihan yang menyesakkan dada. Jika menaikkan harga bahan bakar minyak, efeknya tidak populis, apalagi mendekati tahun politik. Beranikah Presiden Joko Widodo mengambil jalur ini? Di sisi yang lain, jika ingin mengambil jalur populis dan aman di mata publik, pemerintah akan menggelontorkan subsidi. Efeknya? Ah, pasti­lah postur APBN kita kian defisit, kian berdarah-darah, alias bleeding. Ayo pilih jalur mana? Lalu caranya bagaimana agar kita tidak kehilangan momen plus tidak ada korban masif baik pengguna BBM dan/atau postur ABPBN? Upaya mempersempit pasokan bahan bakar dengan kadar oktan rendah (premium) adalah cara yang rasional. Apalagi untuk konsumsi kendaraan bermotor di kota-kota besar. Sebaliknya, cakupan pasokan bahan bakar dengan kadar oktan lebih tinggi (pertalite, pertamax) harus diperluas akses dan distribusinya. Dalam perspektif konsumen, harus ditanamkan kesadaran baru bahwa produk bahan bakar yang dikonsumsi­nya punya dampak eksternalitas negatif serius, baik bagi lingkungan maupun kesehatan manusia. Oleh karena itu menggunakan jenis bahan bakar berkualitas, dengan kadar oktan tinggi dan ramah lingkungan, adalah bentuk tanggung jawab konsumen untuk turut menjaga kelestarian lingkungan (loving the earth). Industri automotif seharusnya menjadi garda depan untuk mendorong hal ini, dengan rekayasa teknologi pada produk automotifnya. Mesin kendaraan harus kompatibel dengan bahan bakar minimal standar Euro 2 dan jika dilanggar mesin kendaraan akan shutdown  secara otomatis. Juga memberikan edukasi kepada konsumennya agar konsisten dengan menggunakan jenis bahan bakar minyak yang sesuai dengan spesifikasi kendaraannya. Tanpa kesadaran masif dari semua pihak, perilaku kon­sumsi bahan


Sorotan YLKI: Langkah Mundur, Menteri ESDM Izinkan SPBU Swasta Jual BBM Kualitas Rendah

by admin • November 2, 2017

Undang-Undang Migas melegitimasi adanya kompetisi di sektor minyak dan gas, baik dari sisi hulu dan atau hilir. Hadirnya SPBU swasta, di luar SPBU Pertamina, adalah keniscayaan atas legitimasi UU Migas tersebut. Di Jakarta dan sekitarnya sudah banyak SPBU swasta asing sebagai wujud kompetisi tersebut. Benar bahwa semakin banyak SPBU akan memudahkan akses bagi konsumen untuk membeli BBM, bahkan dengan harga dan kualitas yang kompetitif. Namun, hadirnya SPBU “VIVO” yang beberapa hari lalu diresmikan Menteri ESDM, ada beberapa anomali yang layak disorot, jika dikaitkan dengan kebijakan pemerintah itu sendiri. Anomali pertama, karena SPBU VIVO menjual produk BBM dengan oktan (RON) rendah yakni RON 88, sama dengan RON premiumPertamina. Padahal roadmap-nya adalah pengurangan konsumsi dan distribusi RON 88 tersebut. RON 88 adalah RON yang paling rendah, tidak memenuhi standar Euro 2. Padahal saat ini standar dunia sudah dilevel Euro 4. Lihat dan bandingkan dengan Malaysia, yang menjual BBM dengan RON paling rendah 95. Lha ini pemerintah malah mendukung SPBU baru yang menjual RON 88. Ini namanya tidak konsisten dan langkah mundur. Seharusnya Menteri ESDM malu, negara lain bejibaku untuk lolos Euro3 dan Euro 4, sementara Indonesia belum lolos dengan Euro 2, karena masih melanggengkan BBM dengan RON 88? Anomali kedua, SPBU VIVO menjual harga BBM RON 88 dibawah harga pasar. Rencananya akan dijual Rp 6.100 per liter. Bisa saja ini hanya teknik marketing untuk menggaet konsumen dimasa promosi. Kalau masa promosinya lewat, pasti akan menjual dengan harga normal atau bahkan lebih mahal. Anomali ketiga, SPBU VIVO menjual BBM RON 88, tapi kemudian di booster menjadi RON 89. Klaim ini harus diuji dulu dilaboratorium independen untuk membuktikan kebenarannya. Namun sekalipun mengantongi RON 89, tetap jauh dari standar Euro 2. Anomali keempat, harusnya SPBU VIVO didorong untuk beroperasi di daerah remote, seiring dengan program pemerintah yang getol dengan kebijakan satu harga untuk BBM. Di daerah tersebut masyarakat jauh lebih membutuhkan karena masih minimnya infrastruktur SPBU. Dan anomali kelima, kenapa Menteri ESDM dan jajarannya menyambut gegap gempita beroperasinya SPBU VIVO, dan dengan  perizinannya pun konon sangat mudah. Ada apa? Pada akhirnya, dioperasikannya SPBU VIVO yang menjual BBM dengan kualitas rendah, adalah tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah itu sendiri,  yang akhir-akhir ini getol mengusung kebijakan energi bersih, bahkan energi baru dan terbarukan. Dan target Indonesia untuk mengurangi produksi karbon hingga 26 persen pada 2030, adalah mimpi di siang bolong. Bagaimana mau mengurangi produksi karbon jika penggunaan bahan bakar kualitas rendah yang sangat mencemari lingkungan masih sangat dominan? * Demikian. Terima kasih Wassalam, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI


MENYOROT EFEKTIVITAS KEBIJAKAN SATU HARGA BAHAN BAKAR MINYAK

by admin • November 1, 2017

Kesenjangan infrastruktur antara Jawa dengan non Jawa, khususnya Indonesia bagian timur, bak bumi dan langit. Karena itu, upaya Presiden Joko Widodo melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di pojok Indonesia bagian timur itu, bisa dìmengerti. Kapan lagi mereka merasakan terangnya aliran listrik setelah 72 tahun Indonesia merdeka? Faktanya rasio elektrifikasi di Indonesia bagian timur masih rendah. Pun upaya Presiden Joko Widodo mewujudkan kebijakan satu harga untuk bahan bakar minyak, patut diapresiasi. Rasanya sungguh tidak manusiawi, jika di Kabupaten Jaya Wijaya, misalnya, satu liter premium harus dibeli dengan harga Rp 50.000. Dimanakah letak keadilan dan kehadiran negara? Pemerintah menargetkan 150 titik area yang akan terkena kebijakan satu harga bahan bakar minyak, khususnya di wilayah Papua, Sulawesi dan Maluku. Saat ini sudah terwujud di 26 titik, dari target 50 titik pada 2017. Guna mewujudkan kebijakan satu harga tersebut diperlukan biaya yang tidak sedikit, yang dihandle oleh PT Pertamina. Konon PT Pertamina telah menggelontorkan biaya tambahan sebesar Rp 800 miliar, dari total target biaya sebesar Rp 3 trilyun. Wow! Sebuah angka nominal yang tidak sedikit, bahkan fantastis. Namun demikian kebijakan satu harga tetap harus kita sorot, bagaimanakah implementasinya, apakah efektif mengendalikan harga bahan bakar minyak ke angka normal? PT Pertamina diminta membangun agen atau penyalur resmi di daerah yang terkena kebijakan satu harga . Bak operasi pasar sembilan kebutuhan pokok (sembako), mulanya cara ini efektif untuk menurunkan harga bahan bakar minyak di daerah tersebut. Namun, namun dalam hitungan jam pasokan bahan bakar minyak di agen resmi ludes diborong para pengecer. Dan petugas tidak bisa berbuat banyak atas fenomea tersebut. Akibatnya saat di agen resmi stoknya habis karena diborong, tetapi stok bahan bakar minyak di pengecer tidak resmi malah melimpah. Dan, harganya jauh lebih tinggi dibanding dengan harga bahan bakar minyak di agen resmi. Dana puluhan milyar ludes dalam sekejab dan hanya menguntungkan (memperkaya) pihak tertentu saja. Padahal jika dilihat dari sisi regulasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas, penjualan minyak dan gas harus mengantongi izin dari pemerintah (Pasal 23). Tanpa izin resmi, pengecer bahan bakar minyak bisa dikategorikan sebagai pengecer ilegal. Namun,  pada tataran empiris bukan perkara gampang untuk melakukan penegakan hukum pada pengecer ilegal itu. Selain mereka sudah menguasai pasar, juga letak geografis yang jauh dan luasnya area. Tentu agen resmi besutan tak akan mampu menjangkau hingga ke area akar rumput. Akibatnya, jika  hanya mengandalkan keberadaan agen resmi, jarak tempuh bagi konsumen ke agen resmi terlalu jauh. Keberadaan penyalur tidak resmi praktis masih dibutuhkan. Pada titik inilah kebijakan satu harga bahan bakar minyak bisa kita katakan belum 100 persen berhasil. Lantas bagaimanakah skema distribusi yang realistis dan siapakah yang harus bertanggungjawab? Adalah tidak fair jika pengawasannya dibebankan kepada PT Pertamina. Rantai distribusi PT Pertamina tak mampu mengawasi sampai ke level bawah. Merujuk pada Perpres No. 191 Tahun 2014, tugas pengawasan distribusi bahan bakar minyak adalah kewenangan BPH Migas, yang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini pemerintah daerah. Konkritnya BPH Migas harus bersinergi dengan pemerintah daerah setempat. Pemda punya andil besar untuk menjaga kebijakan satu harga agar berjalan efektif dan fair. Aparat pemda tahu persis, siapa saja pemainnya dan berapa jumlah pengecernya. Kebijakan satu harga bahan bakar minyak memberikan nilai tambah bagi ekonomi daerah. Bahkan secara psikologi politik pimpinan daerah akan mendapatkan nilai plus di mata publik. Di sisi yang lain, keberadaan para pengecer tetap diakomodir, guna memberikan kemudahan akses bagi konsumen. Para pengecer tidak dilarang, tetapi dirangkul untuk membantu penyaluran bahan bakar minyak. Para pengecer diberikan skema harga yang berbeda dengan harga resmi, tetapi besaran harganya tetap terkontrol. Konteksnya keberadaan mereka “dibina”, bukan “dibinasakan”. Harga eceran tertingginya (HET) tetap under control sehingga tidak mengganggu daya beli masyarakat. Akses masyarakat untuk membeli bahan bakar minyak tetap terjaga, dengan harga rasional dan terjangkau. Kesimpulan Untuk mewujudkan kebijakan satu harga bahan bakar minyak di wilayah terluar, terpencil dan terdepan Indonesia, faktanya tak semudah membalikkan telapak tangan. Bukan sekadar PT Pertamina menggelontorkan fulus hingga ratusan milyar guna membentuk agen resmi, kemudian harga bahan bakar minyak turun dengan sendirinya. Banyak onak dan duri, sebab faktanya ada kepentingan ekonomi pihak tertentu yang akan terganggu dan kemudian pasti merasa dirugikan dengan kebijakan satu harga ini. Pendekatan hukum bukanlahlah satu-satunya solusi terbaik. Diperlukan koordinasi dan sinergi yang kuat, baik dari sisi sosiologis bahkan politis guna memangkas pemburu rente dibisnis retail bahan bakar minyak di area terluar, terpencil dan terdepan Indonesia. Adalah hak asasi masyarakat konsumen untuk mendapatkan komoditas energi (bahan bakar minyak) dengan harga yang terjangkau. Dan menjadi tugas/tanggungjawab negara untuk menyediakannya. Janganlah dana ratusan milyar bahkan trilyunan rupiah menguap tak jelas juntrungannya, karena gagal dalam pengawasan di lapangan. ***   Tulus Abadi,  Ketua Pengurus Harian YLKI. (tulisan serupa pernah dimuat disini, pada 28 Oktober 2017)