Berita/Liputan Media

Berita Hasil Kongres Konsumen Sedunia 2023

by admin • January 15, 2024

Kongres Konsumen Sedunia diselenggarakan tanggal 6-8 Desember 2023 di Nairobi Kenya Afrika. Delegasi dari YLKI diwakilkan oleh Indah Suksmaningsih dan Sri Wahyuni Acara diselenggarakan di Hotel Radisson Blue. Berikut tahapan acara yang dihadir oleh YLKI : His Excellency Rigathi Gachagua, E.G.H (Deputy President The Republic of Kenya) membuka konsumen global kongres 2023 yang diadakan ke Kenya. Menurutnya, pertemuan konsumen internasional secara global di tahun 2023 ini diharapkan tidak hanya merupakan pertemuan yang  dalam pemikiran tetapi bersamaan dengan agen perubahan yang merupakan komitmen, kolaborasi dan tentu inisiatif yang bisa dilakukan dan ini akan merupakan sebuah advokasi yang cukup tajam untuk masa depan hak-hak konsumen di seluruh dunia. Panel ini sangat menarik Ketika membahas soal dampak dari generasi Artificial Intelligence bagi konsumen. AI tidak mudah bagi orang biasa apalagi golongan vulnerable. Dan regulasi AI bisa dibuat setelah adanya standar. Bahkan Internasionalpun masih kesulitan untuk membuat standar AI. Dan platform ini bisa digunakan sebagai tempat yang bagus untuk selalu menginformasikan tentang workshop, webinar dan juga acara-acara yang memungkinkan komunitas kita menjadi bagian dari standar. Dalam Kegiatan Kongres Konsumen Sedunia ini YLKI juga menyampaikan beberapa pandangan serta Upaya yang sudah di lakukan oleh YLKI selama ini, di antaranya : Pertama, Terkait Food safety dimulai dari kandang sampai ke meja makan khususnya jalur distribusi tidak hanya soal mengkonsumsi tetapi konsumen memiliki hak untuk mengetahui rantai pangan dari kandang sampai meja. Karena ini sangat berkaitan dengan food security. Apa saja yang diperlukan untuk hak atas pangan. Framework nya adalah adanya standar pangan sebuah keharusan, dan standar itu juga dibuat dari petani, supplier industri yang terlibat, dan yang menjual untuk memastikan bahwa pangan yang tersedia bagi masyarakat aman dan memproteksi dunia agar aman dari pencemaran akibat dari proses produksi Resolusi bersama yang diperlukan untuk mempersiapkan kongres atau parlemen yang memerlukan proteksi industri kecil atau UMKM perlu disuarakan. 14 milyar diseluruh dunia sudah menggunakan sistem keuangan mobile dan untuk membayar tagihan listrik, air juga untuk memonitor tabungan dan transaksi ke Luar Negeri. Maka Negara akan memerlukan regulasi khususnya untuk konsumen rentan dalam kaitan dengan teknologi digital Kedua, Membangun perlindungan data pribadi diperlukan membuat konsesus secara bersamaan setiap negara untuk melindungi konsumen yang berbelanja dari satu negara ke negara lain. Untuk pengamanan data bagi konsumen yang berbelanja produk di luar negeri, perlu membuat perlindungan data pribadi di luar negaranya (cross-border) sehingga transaksi antar negara ada perlindungannya. Ini yang harus diperjuangkan bersama oleh pembela-pembela konsumen dari masing-masing negara Ketiga, Dua pertiga konsumen penduduk di dunia menggunakan keuangan digital. Model keuangan yang inovatif ini memberikan akses dan pilihan yang lebih besar serta transparansi, namun memiliki risiko karena regulasinya selalu ketinggalan. Jaringan advokasi konsumen global yang kuat telah muncul untuk melibatkan penyedia layanan dan regulator, memperkuat kekhawatiran konsumen dan memetakan apa yang perlu dilakukan untuk menghindari kerugian konsumen. Bagaimana negara bisa membuat peraturan atau hukum yang dapat diberlakukan untuk mengendalikan laju teknologi sehingga konsumen dapat terlindungi dari teknologi masa kini yaitu belanja online Standar untuk AI ini akan mampu membedakan antara artificial intelligence atau bukan yang  bertujuan untuk melindungi konsumen. Memperkuat Suara konsumen dalam membuat standar AI artinya ketika bicara soal standar ini menunjukan banyak hal termasuk didalamnya adalah teknikal standar, profesional standar dan regulasi standar, Jadi dari ketiganya dihubungkan menjadi Hub Consumentenbond menyampaikan aktifitas tentang kolekting konsumen complain handling dan dinyatakan sukses karena tingkat penerimaan komplainnya sangat tinggi yaitu 700.000 komplain sehingga membuat para industri berfikir ulang untuk memperbaiki dirinya setelah menerima banyaknya complain. Hal ini bukan sesuatu yang baru bagi YLKI karena kami pernah melakukan dengan Bank Indonesia tentang kartu kredit, kedua dengan airport, dan juga PLN Keempat, edukasi tentang Plastik  yang lebih mendominasi percakapan untuk membuat konsumen mengurangi penggunaan plastik. lain itu sistem pembuangan sampah dan pengumpulan plastik oleh pemulung itu sudah banyak dilakukan, maka yang YLKI pertanyakan  mengapa tidak menggunakan cukai didalam mengurangi sampah plastik di negara anda. Mereka menjawab bahwa itu merupakan tanggung jawab produsen dan bagi pemerintah itu adalah tambahan pendapatan negara, tetapi dia menekankan soal tanggung jawab konsumen yang masih menyukai penggunaan plastik, berdasarkan hasil survey tentang plastik yang pernah dilakukan oleh YLKI dimana kelompok konsumen atas setuju dengan pengurangan plastik tetapi konsumen menengah kebawah tidak setuju dengan pengurangan plastik Ketika Peter Scott yang merupakan CEO Burn Manufacturing yang menjelaskan tentang kompor hemat energi dan ramah lingkungan, YLKI menyampaikan pengalaman tentang Tungku Hemat Energi yang pernah dilakukan di Yogyakarta, dimana menggunakan produk biomasa. YLKI juga bercerita tentang solar panel yang diperuntukan bagi kepentingan Masyarakat umum (bukan pribadi). YLKI melakukan advokasi selain ke Pemerintah Pusat juga Pemerintah Daerah. YLKI mengikuti topic diskusi tentang AC dan banyak memberikan input berkaitan dengan pengalamannya untuk menyampaikan ke konsumen tentang bagaimana memilih peralatan rumah tangga yang hemat energi. Kemudian YLKI juga menekankan kepada CLASP untuk aktif melakukan sosialisasi ke Masyarakat terkait pemahaman tentang label AC khususnya pendandaan Bintang 5 yang diartikan sebagai AC yang hemat energi Acara diawali dengan diskusi kelompok yang dibagi dari berdasarkan benua yaitu ASIA, Pasific (CI Roap), Eropa. Yang masuk ASIA (YLKI, Myanmar, Malaysia, Korea, India, Pakistan, dan Hongkong) Dalam diskusi tersebut semua organisasi menyampaikan capaian keberhasilan dan prioritas rencana yang akan dibuat di tahun 2024 Kelima, YLKI menyampaikan keberhasilannya terkait isu Antibiotik pada Ayam Broiler dan Penangangan Pengaduan untuk listrik. Untuk antiobiotik pada ayam broiler, YLKI menceritakan telah berhasil mempersatukan dialog antara Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Konsumen dimana sebelumnya Pelaku Usaha tidak memberikan perhatian penuh berkaitan dengan antibiotik ini. Demikian, beberapa masukkan YLKI dalam Kongres Konsumen Sedunia tahun 2023. Salam, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia


USUT TUNTAS TRAGEDI BOLA DI MALANG, BENTUK TIM INVESTIGASI INDEPENDEN

by admin • October 11, 2022

Terhadap tragedi bola di Malang, yang menewaskan 153 orang penonton, berikut catatan keras YLKI: Mengucapkan duka yang mendalam terhadap korban dan keluarga korban, sebagai konsumen pertandingan bola; Mengecam dengan keras atas tragedi tersebut. Tragedi ini harus diusut tuntas, dari mulai penyelenggaran, pemilihan tempat, sampai tindakan di lapangan oleh kepolisian; Mendesak managemen penyelenggara, khususnya managemen Arema untuk bertanggung jawab, baik secara perdata dan atau bahkan pidana. Secara perdata, managemen dan penyelenggara harus memberikan kompensasi dan ganti rugi thd korban dan keluarga korban (ahli waris); Mendesak untuk dibentuk tim investigasi independen, bukan tim yang dibentuk oleh PSSI. Sebab dalam kasus ini, PSSI adalah pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban. Tragedi ini hanya akan membuat wajah dan dunia sepak bola Indonesia makin terpuruk dan berpotensi dikenai sanksi keras oleh FIFA; Mendesak PSSI untuk memberikan sanksi keras pada klub (degradasi) yang suporternya melakukan tindakan pelanggaran. * Demikian. Terima kasih Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI


Kader Aisyiyah DKI Jakarta Undang YLKI untuk Belajar Kesehajteraan Hewan dan Keamanan Pangan

by admin • September 12, 2022

JAKARTA – Lantai dua Gedung Haji Aisyiyah di Jalan Tebet Timur Dalam, Jakarta Selatan selalu ramai dengan kehadiran puluhan kaum perempuan dari lima wilayah di Jakarta. Sepanjang Agustus-September 2022, mereka mengikuti Sekolah Wirausaha Aisyiyah Perempuan Berkemajuan yang diadakan Pimpinan Wilayah Aisyiyah DKI Jakarta. Aisyiyah adalah organisasi perempuan Persyarikatan Muhammadiyah. Pimpinan Wilayah Aisyiyah mengundang Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan World Animal Protection (WAP) untuk memberi materi bertajuk Kesejahteraan Hewan dan Keamanan Rantai Pangan pada 25 Agustus 2022.  Indah Sukmaningsih selaku Dewan Pembina YLKI dan Rully Prayoga, Manajer Kampanye WAP Indonesia membagikan informasi dan cerita kepada 30 peserta  Sekolah Wirausaha Aisyiyah. Indah Sukmaningsih memberi motivasi kepada peserta untuk selalu menjadi konsumen dan individu yang peduli. Ada lima hal yang perlu dilakukan. Pertama, ibu-ibu adalah sosok yang peduli kepada orang lain, termasuk ingin agar orang lain tambah sehat. Kedua, mencintai Bumi dengan menjaga lingkungan, termasuk mengelola sampah. “Ketiga kenali hak kamu, hak bertanggungjawab pada produk dan pilih yang halal dan thayib,” kata Indah. Keempat, aspek keadilan, contohnya siapa yang menjual dan yang mau ditolong. Terakhir, menjadi generating power atau mengubah keadaan dan terlindungi. “Agama Islam sangat menjunjung tinggi kesejahteraan hewan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama makhluk Allah. Islam memandang hewan dan makhluk hidup lain sebagai hamba Allah yang sama-sama beribadah kepada-Nya,” kata Rully Prayoga. Dia mengutip Surat Al-Baqarah Ayat 2 dari Al Quran: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa-apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan.” Rully menjelaskan, kata thayyiban yang dirujuk pada makanan, artinya tidak mempunyai unsur syubhat, tidak berdosa (jika mengambilnya) dan tidak memiliki kaitan dengan hak orang lain. Pendapat ini tidak saja menekankan pada aspek materi makanan, tapi juga merangkumi persoalan dari mana ia didapat, atau dengan kata lain, berkaitan dengan sumbernya. Ibnu Katsîr dan al-Shabuni mengatakan halâlan thayyiban merujuk kepada apa yang telah dihalalkan oleh Allah Swt dan thayyiban sesuatu yang halal itu sesuai dengan harkat diri seseorang yang tidak mendatangkan bahaya pada tubuh dan akalnya. “Penafsiran ini menekankan bukan saja soal halal tapi juga soal kesesuaian dan keselamatan diri dari penggunaan barang atau makanan yang halal.” Pada abad ke-12, jauh sebelum muncul isu animal welfare di Barat, kata Rully Prayoga,  ada seorang ulama dengan gelar Sulthanul Ulama Syaikh Izzuddin Bin Abdissalam telah merumuskan dan memerinci hak-hak hewan yang harus dipenuhi oleh manusia bila memeliharanya. Hal itu ditulis  dalam sebuah kitab Qawaaid Al-Ahkam fi Mashaalih Al-Anam, Juz 1 Halaman 167. Ada 8 hak-hak hewan ternak atas manusia. Pertama, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari jenis hewan-hewan tersebut, walaupun hewan-hewan tersebut telah menua atau sakit yang tidak dapat diambil manfaatnya. Kedua, tidak membebani hewan-hewan tersebut melebihi batas kemampuannya. Ketiga, tidak mengumpulkan di antara hewan tersebut atau antara hal-hal yang membuat hewan tersebut terluka, baik dari jenisnya atau selain dari jenisnya dengan mematahkan tulangnya, menusuk, atau melukainya. Keempat, menyembelihnya dengan baik, tidak menguliti kulitnya dan tidak pula mematahkan tulang hingga hewan tersebut menjadi dingin dan hilang hidupnya, tidak menyembelih anak hewan tersebut di depannya, namun mengisolasinya. Kelima, membuat nyaman kandang dan tempat minumnya. Keenam, menyatukan antara jantan dan betina bila telah datang musim kawin. Ketujuh, tidak membuang buruannya. Kedelapan, tidak menembak dengan apapaun yang mematahkan tulangnya atau membunuhnya dengan benda-benda yang menyebabkan tidak halal dagingnya. Sejak 20 tahun terakhir, banyak konsumen yang menuntut agar sistem produksi peternakan menerapkan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan. Untuk memenuhi tuntutan konsumen, sejumlah negara mengeluarkan sertifikasi kesejahteraan hewan (kesrawan).  “Memperbaiki kesejahteraan hewan akan dapat memperbaiki kesehatan hewan dan berdampak pada keamanan pangan (food safety dan ketahanan pangan (food security),” ujar Rully. Daging ayam merupakan makanan favorit manusia di seluruh dunia. Setiap tahun sekitar 60 miliar ayam ternak dijadikan makanan. Bandingkan dengan 1,5 miliar babi, 500 juta domba dan 300 juta  hewan ternak lainnya. Jadi sekitar 2000 ayam dipotong setiap menitnya. Ternyata, dari hasil survei, sebanyak 9 dari 10 konsumen khawatir terhadap daging ayam yang mereka makan yang berasal dari peternakan ayam. Tiga kerisauan terbesar adalah ayam tersebut diberikan hormon, diberikan antibiotik dan potensi penyakit diantara ayam.  Responden juga khawatir bahwa ayam itu tidak hidup di lingkungan alamiah atau tinggal di peternakan pabrik, kondisinya  tidak cukup ruang untuk bergerak, di wilayah yang kotor, buruk dan tidak tidak cukup makanan dan air, serta penanganan yang rendah oleh pekerja di peternakan. Memang, dari penelitian lapangan yang dilakukan WAP dan YLKI pada peternakan ayam pedaging intensif, mereka biasa menggunakan antibiotik. Selain itu, kepadatan ayamnya tinggi, bibitnya hasil rekayasa genetika dan kondisi ayam dalam kendang stress. Bersama dengan CIVAS, mereka melakukan hasil pengujian laboratorum terhadap bakteri resisten antibiotik. Mereka menemukan resistensi ayam terhadap beberapa antibiotik. Untuk mengatasi hal itu perlu ditegakkan Farm Animal Responsible Minimum Standards (FARMS).  Standard minimal yang harus diterapkan yaitu tidak ada kandang/kurungan dekat, 6 jam kegelapan konstan menit per 24 jam, intensitas min 50 lux dalam periode cahaya, pengayaan yang bermakna, kepadatan maksimum 30kg / m2 atau 6lb / ft2, lantai sampah sedalam 100% dan berkembang biak pertumbuhan yang lebih lambat.  WAP dan YLKI telah mendorong konsumen high welfare. “Ibu-ibu perlu melakukan penelusuran produk yang berasal dari peternakan sejahtera,” kata Rully Prayoga. Pada sesi terakhir dilakukan tanya-jawab. Ibu Hauliditah dari Jakarta Utara bertanya apakah boleh sisa makanan kita digunakan untuk memberi makan ayam ternak.  Dia pernah menjadi peternak ayam kampung yang menghasilkan 100 ekor perhari. Pertanyaan lain dari Ibu Marokah, Pasar Minggu yang bertanya bagaimana membedakan ayam tiren, ayam sakit dan ayam sehat, serta telur curah? Rully Prayoga menjawab tidak ada persoalan untuk memberikan pakan ayam dari sisa makanan kita. Peternakan ayam tersebut mesti mengikuti standar minimum yang baik. Menurutnya, untuk mengetahui kondisi ayam tiren atau ayam sakit, perlu dilakukan pembedahan pada bagian badan, dada dan sayap. “Jika pembuluh darah menghitam, dagingnya memar membiru dan merah, mungkin itu ayam  tiren yang sudah lima hari,” katanya. Dia mengajak peseta untuk tidak membeli beli ayam ungkap, karena kita tidak bisa membedakan dengan  ayam tiren yg kuning warnanya. Unrung World Animal Protection


Patgulipat Amandemen Regulasi Pengendalian Tembakau

by admin • August 31, 2020

Sejak awal efektivitas PP Nomor 109/2012 memang sudah diprediksi, sebab dalam proses pembuatan PP intervensi industri rokok begitu kentara. Potret Indonesia di ranah internasional dalam hal pengendalian tembakau (tobacco control) amat buram, bahkan gelap. Pasalnya sebagai salah satu negara penggagas lahirnya Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control/FCTC), hingga kini Pemerintah Indonesia bergeming. Boro-boro meratifikasi/mengaksesinya, menandatanganinya pun tidak dilakukan. Presiden boleh berganti, mulai dari Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo; tapi nasib FCTC tak tersentuh sedikitpun. Padahal jika Presiden Joko Widodo konsisten dengan program Nawa Cita poin ke-5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, maka FCTC adalah instrumen efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia; baik dari sisi kesehatan, ekonomi, bahkan pendidikan. Tetapi analog dengan iklan obat sakit kepala: Nawa Cita? Sudah lupa tuh. Saat ini FCTC telah menjadi hukum internasional (sejak 2004), dan telah diratifikasi/diaksesi oleh 181 negara anggota Badan Kesehatan Dunia (92% dari jumlah total negara anggota WHO). Padahal jika merujuk pada data empirik, negeri bernama Indonesia sangat mendesak untuk mempunyai regulasi pengendalian tembakau yang komprehensif, seperti FCTC itu. Pasalnya, jumlah perokok di Indonesia sungguh dahsyat, yakni lebih dari 35% dari total populasi, dan menduduki rangking ketiga di dunia, setelah China dan India. Pertumbuhan jumlah perokok di kalangan anak-anak dan remaja pun bertumbuh sangat cepat, bahkan tercepat di dunia (lebih dari 19% per tahun). Apalagi jumlah perokok pasif, yang tak kurang mencapai lebih dari 75% dari total populasi. Maka pantaslah jika konsumsi rokok yang masif dan dominan, telah merenggut hak-hak dasar masyarakat Indonesia, terutama aspek kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Kendati begitu bukan berarti Indonesia nihil dengan regulasi pengendalian tembakau. Setidaknya Indonesia telah mempunyai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. PP inilah yang secara operasional menjadi payung hukum pengendalian tembakau, yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 36/2009 tentang Kesehatan. Tetapi jika dilihat proses pembentukan dan juga substansinya, PP Nomor 109/2012 adalah PP yang mandul, dan dimandulkan. Sebab dalam proses pembuatan PP, intervensi industri rokok begitu kencang. Begitu pun dalam upaya amandemen PP Nomor 109/2012 tersebut, yang telah legitimasi dalam sebuah beleid, yaitu Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9/2018, poin 22. Upaya memasukkan amandemen PP Nomor 109/2012 dalam Keppres Nomor 09/2018, patut diapresiasi. Mengingat, ada beberapa poin krusial terkait masalah konsumsi rokok di Indonesi, seperti narasi berikut ini. Pertama, prevalensi merokok pada anak mengalami peningkatan signifikan, dari 7,2% pada 2013 pada 2018 meningkat lebih tajam menjadi 9,1%, dan hal ini jauh lebih tinggi dibandingkan target RPJMN 2019 sebesar 5,4%. Dan hal ini sudah melewati pagu pada RPJMN 2024 yaitu 8,7%. Kedua, fenomena perokok elektronik, khususnya di kalangan remaja. Rokok elektronik dianggap lebih aman, daripada rokok konvensional. Padahal, dampaknya sami mawon alias sama saja dengan rokok konvensional. Bahkan pada batas tertentu rokok elektronik lebih berbahaya, banyak kasus membuktikan hal itu. Seperti bisa meledak saat di mulut atau di kantong celana, sehingga gigi dan mulutnya rontok, dan atau kakinya harus diamputasi. Prevalensi merokok elektronik (electronic cigarrete) meningkat pesat, yaitu pada 2016 hanya 1,2% menjadi 10,9% pada 2018 (Riskesdas 2018). Beban pemerintah dan masyarakat jadi berganda, belum beres mengurusi rokok konvensional sekarang digempur dengan rokok elektronik. Di banyak negara, seperti di Malaysia dan Singapura, rokok elektronik adalah dilarang, ilegal. Ketiga, peringatan kesehatan bergambar (pictorial health warning/PHW). Saat ini berdasar PP Nomor 109/2012 PHW adalah 40% dari bungkus rokok, baik di bungkus bagian depan dan atau bagian belakang. Peringatan kesehatan bergambar ini sudah tidak efektif memberikan informasi tentang bahaya merokok pada konsumen, atau calon konsumen. Pasalnya, gambar tersebut di lapangan banyak tertutup pita cukai sehingga praktis peringatan dan pesannya tidak terlihat. Selain itu, peringatan bergambar sebesar 40% terlalu kecil, di bandingkan standar internasional yang rata-rata mencapai 80-90%. Bahkan sudah banyak negara yang menerapkan kebijakan rokok polos/rokok putih (plain packaging), seperti di Australia dan Singapura. Contoh lain, PHW rokok di Nepal sebesar 90%, dan produk rokok Indonesia yang diekspor ke Nepal juga sudah tunduk pada regulasi tersebut. Keempat, larangan total dan promosi iklan rokok. Terkait iklan dan promosi rokok, Indonesia adalah negara paling primitif di dunia, sebab masih melegalkan iklan dan promosi rokok di semua lini media. Padahal, sebagai contoh, di Eropa iklan rokok telah dilarang total sejak 1960, dan di Amerika telah dilarang sejak 1970. Saat ini lebih miris lagi adalah iklan rokok di media digital, tanpa kendali sama sekali. Sehingga anak-anak dan remaja sangat rentan terpapar konten iklan rokok. Dampaknya bukan hanya bertumbuh perokok anak dan remaja, tetapi rokok dan aktivitas rokok dianggap normal. Saat ini lebih dari 142 juta masyarakat Indonesia sudah mengakses internet, dan ini menjadi peluang empuk bagi industri rokok mengiklankan produk rokoknya, dan anak-anak plus remaja menjadi target utama. Simpulan dan Saran Dengan merujuk pada fakta dan permasalahan di atas, maka upaya pemerintah untuk melakukan amandemen PP Nomor 109/2012 adalah hal yang sangat mendesak. Hal ini membuktikan bahwa PP Nomor 109/2012 yang ada saat ini, sangat tidak efektif untuk melindungi konsumen Indonesia dari bahaya rokok, baik konsumen sebagai perokok, perokok pasif, dan atau calon perokok. Sejak awal efektivitas PP Nomor 109/2012 memang sudah diprediksi, sebab dalam proses pembuatan PP intervensi industri rokok begitu kentara. Padahal pada konteks ideologi pengendalian tembakau, keterlibatan industri rokok dalam proses pembuatan regulasi dan kebijakan adalah tabu. Sungguh absurd jika pihak yang akan dikendalikan ikut campur dalam proses pembuatan regulasi. Ini sama saja upaya memerangi korupsi tetapi melibatkan pendapat para koruptor. Oleh karena itu, seharusnya Presiden Jokowi konsisten dengan kebijakan Nawa Cita, khususnya poin ke-5, yakni untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sebab masifnya konsumsi rokok terbukti mereduksi sisi kemanusiaan masyarakat Indonesia, dari semua aspek, khususnya kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Apalagi jika pendekatannya instrumen SDG-S, maka konsumsi rokok bertabrakan secara diametral dengan seluruh instrumen SDG-s tersebut. Dengan demikian, target pencapaian SDG-s akan nihil, kalau konsumsi rokok dibiarkan liar nyaris tanpa kendali, seperti sekarang. Sebaiknya Presiden Jokowi mengabaikan surat dari GAPPRI dan GAPERO, yang meminta agar proses amandemen PP Nomor 109/2012 dihentikan. Secara historis, tipikal industri rokok besar di Indonesia memang selalu membangkang dengan upaya pengendalian tembakau. Padahal konteks pengendalian tembakau hanyalah mengendalikan konsumsi saja, bukan untuk


Sorotan YLKI: LANGKAH MUNDUR, JIKA PENGAWASAN PRA PASAR DILAKUKAN OLEH KEMENKES

by admin • November 28, 2019

Terbetik wacana kuat bahwa Menteri kesehatan Terawan akan mengambil alih pengawasan pra pasar, yang selama ini di handle Badan POM, akan ditarik kembali ke ranah Kementerian kesehatan. Badan POM hanya fokus pada pengawasan paska pasar saja, post market control. Wacana Menteri kesehatan Terawan yang tidak menawan ini tidak perlu dilanjutkan dan dikembangkan, karena merupakan langkah mundur yang amat serius. Bahkan mengantongi tiga kecacatan sekaligus: cacat yuridis, politis, dan sosiologis. Pertama, jika hal ini dilakukan, maka rezim pengawasan oleh Kementerian kesehatan  akan kembali ke era lama, manakala Badan POM masih berupa Dirjen POM (di bawah Kementerian kesehatan). Kedua, pengawasan pra pasar oleh Kementerian kesehatan justru akan memperlemah pengawasan itu sendiri, dan akhirnya akan memperlemah perlindungan pada konsumen. Jika pengawasan pre market control dan post market control terpisah, maka upaya untuk law enforcement oleh Badan POM akan mandul. Sebab perizinan dan semua data ada di Kementerian kesehatan, bukan di Badan POM. Ketiga, secara politis, hal ini juga tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi yang sejak awal ingin memperkuat kelembagaan Badan POM, yang artinya untuk memperkuat pengawasan, baik pre market control dan atau post market control. Keempat, pengawasan pre market control oleh Kementerian kesehatan juga tidak sejalan dengan spirit otonomi daerah, yaitu, antara Kementerian kesehatan dengan Dinas kesehatan di daerah tidak ada lagi garis komando. Sebab Dinas kesehatan garis komandonya di bawah Pemda. Kelima, bahkan, secara internasional, tidak ada di negara manapun model pengawasan yang terpisah antar kementerian/lembaga. Oleh karena itu, demi perlindungan konsumen yang lebih kuat, YLKI mendesak Menteri kesehatan Terawan : 1. Agar wacana tersebut dihentikan, dibatalkan. Dan pengawasan baik pra pasar dan paska pasar di bawah kendali satu pintu atau satu atap, yakni Badan POM. YLKI menduga wacana pengambl ialihan fungsi pre market control tersebut, adalah atas hasil lobby pelaku usaha yang tidak nyaman atas upaya ketat Badan POM dalam pengawasannya; 2. YLKI meminta Presiden Jokowi untuk konsisten dengan kebijakan awal memperkuat institusi Badan POM dalam melakukan pengawasan sampai ke level kabupaten/kota, bahkan kecamatan. Dan upaya untuk itu paralel dengan pembahasan atau rencana pengesahan RUU POM. Demikian catatan YLKI, terima kasih. Wassalam, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI


Sorotan YLKI: HARBOLNAS, KONSUMEN JANGAN TERJERAT PERILAKU KONSUMTIF

by admin • November 20, 2019

Perilaku belanja berbasis daring (online, eccommerse) makin menjadi kegandrungan masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda milenial. Harga yang lebih efisien (murah) menjadi pertimbangan utama, apalagi masih diiming imingi diskon, cash back, dll. Tidak heran jika strategi marketing, iklan dan promosi para pelaku market place di Indonesia makin ofensif menjerat calon konsumennya. Salah satu bentuk strategi marketingnya yang ofensif itu adalah HARBOLNAS, Hari Belanja Online Nasional, setiap tanggal 11 November. Belanja online banyak sisi positifnya, seiring dengan keniscayaan fenomena ekonomi digital. Namun demikian banyak catatan terkait hal ini, terkhusus pada aspek perlindungan konsumen. Berikut sejumput catatannya: 1. Konsumen tetap harus mengedepankan perilaku belanja yang kritis dan rasional.  Belanjalah berdasar pada kebutuhan (need) bukan keinginan (want). Jangan terjerat bujuk rayu diskon, sebab banyak diskon hanyalah gimmict marketing, alias diskon abal abal. Cermatilah bentuk bentuk diskon yang diberikan, termasuk jenis barang yang diberikan diskonnya. Konsumen  juga jangan makin konsumtif berbelanja dengan iming iming paylater, yang pada akhirnya akan terjerat hutang; 2. Konsumen juga harus mengedepankan kewaspadaan dan ekstra hati hati dalam belanja online. Cermatilah profil pelaku usaha dari market place yang menawarkan belanja online yang bersangkutan. Jangan sampai konsumen dirugikan oleh transaksi belanja online dari market place yang tidak kredibel. Alih alih konsumen malah tertipu. Sebab berdasar data pengaduan YLKI selama 5 (lima) tahun terakhir, pengaduan belanja online selalu menduduki rating pertama. Dan ironisnya prosentase pengaduan tertinggi yang dialami konsumen adalah barang tidak sampai ke tangan konsumen. Artinya masih banyak persoalan dalam belanja online dalam hal perlindungan konsumen; 3. Para pelaku market place juga harus mengedepankan strategi promosi, iklan dan marketing yang bertanggungjawab, dan menjunjung etika bisnis yang fairness, dan mematuhi regulasi yang ada. Bukan malah sebaliknya, iklan dan promosi yang membius konsumen yang beda beda tipis dengan aksi penipuan; 4. Pemerintah harus secara ketat mengawasi praktik belanja online, khususnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Kominfo, Otoritas Jasa Keuangan, Badan POM, dan kementerian/lembaga lainnya yang berkompeten. Kuatnya fenomena belanja online, ironisnya, justru tidak paralel dengan kuatnya pengawasan oleh pemerintah; 5. Oleh karenanya, dari sisi regulasi, sangat mendesak untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi, dan RPP Belanja Online. Kedua regulasi inilah yang akan secara kuat memayungi konsumen dalam transaksi belanja online. Jika kedua regulasi ini tidak segera disahkan, sama artinya pemerintah melakukan pembiaran terhadap berbagai pelanggaran hak konsumen dalam transaksi belanja online. Demikian, sejumput catatan terkait belanja online dan respon terhadap Harbolnas 2019. Wassalam, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI


Sorotan YLKI: BATASI dan KENDALIKAN PENGGUNAAN SKUTER LISTRIK

by admin • November 20, 2019

Dua orang pengguna skuter Listrik  Grabwheel dini hari tadi meregang nyawa karena kecelakaan lalu lintas di area Gelora Bung Karno. YLKI menyampaikan duka yang mendalam atas kecelakaan tersebut yang mencerabut nyawa dua orang penggunanya itu. Atas kejadian itu, YLKI memberikan catatan keras : 1. Mengeritik keras managemen Grab atas kejadian itu. Memang managemen Grab telah menyampaikan duka cita dan akan memberikan dukungan yang lain pada keluarga korban. Namun ini tentu saja sangat tidak cukup. YLKI menduga kuat managemen Grab belum/tidak memberikan edukasi/juknis yang kuat kepada pengguna Grabwheel, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, terutama terkait aspek safety. YLKI meminta managemen Grab untuk menghentikan sewa skuter listrik, sebelum memperbaiki aspek safety kepada calon penggunanya. 2. YLKI mendesak kepada Pemprov DKI Jakarta bahkan Kemenhub, untuk segera mengatur secara ketat keberadaan skuter listrik, sebelum meluas menjadi masalah/wabah baru. YLKI mendukung Dishub DKI Jakarta yang akan mengatur hal ini, agar secara cepat disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Poin poin krusial yang perlu diatur, antara lain: perizinan yang ketat, pentarifan, dan juga jaminan asuransi. Intinya keberadaan skuter listrik harus dikendalikan dengan kuat. 3. YLKI meminta dan mendesak pihak pihak yang menyewakan skuter listrik, terutama Grab, untuk memastikan dan menjamin bahwa pengguna skuter tersebut telah paham hal ikhwal terkait rambu rambu lalu lintas, dan aspek yang lebih detil, terutama dari sisi keselamatan. Mengingat dari sisi infrastruktur belum memberikan dukungan yang memadai untuk jalur skuter. Dan belum pula ada sosialisasi yang memadai kepada penggunanya, yang bisa jadi masih minim literasi terkait kepatuhan berlalu lintas. Bandingkan dengan pengguna sepeda di Belanda, yang 40 persennya telah mendapatkan edukasi sejak dini, terkait aspek safety dalam berlalu lintas menggunakan sepeda. Demikian catatan YLKI. Thank you.. Wassalam, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI


Siaran Pers YLKI: KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN KONTRA PRODUKTIF

by admin • October 31, 2019

Presiden Jokowi akhirnya menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen, untuk semua kelas. Jika dilihat darj sisi intan finansial, kenaikan tersebut bisa menjadi solusi atas defisit finansial BPJS Kesehatan. Namun jika dilihat dari aspek yang lebih luas, kebijakan ini bisa memicu hal yang kontra produktif bagi BPJS Kesehatan  itu sendiri. Setidaknya ada dua hal yang bisa memicu fenomena kontra produktif, yakni: pertama, akan memicu gerakan turun kelas dari para anggota BPJS Kesehatan, misalnya dari kelas satu turun ke kelas dua, dst. Kedua, akan memicu tunggakan yang lebih masif, khususnya dari golongan mandiri, yang saat ini tunggakannya mencapai 46 persenan. Jika kedua fenomena itu menguat, maka bisa menggegoroti finansial BPJS Kesehatan secara keseluruhan. Seharusnya, sebelum menaikkan iuran BPJS Kesehatan, pemerintah dan managemen BPJS Kesehatan melakukan langkah langkah strategis, seperti: 1. Melakukan cleansing data golongan PBI. Sebab banyak peserta PBI yang salah sasaran; banyak orang mampu yang menjadi anggota PBI. Di lapangan, banyak anggota PBI yang diikutkan karena dekat dengan pengurus RT/RW setempat. Jika cleansing data dilakukan secara efektif, maka peserta golongan mandiri kelas III langsung bisa dimasukkan menjadi peserta PBI. Dari sisi status sosial ekonomi golongan mandiri kelas III sangat rentan terhadap kebijakan kenaikan iuran. 2. Mendorong agar semua perusahaan menjadi anggota BPJS Kesehatan, atau melakukan audit perusahaan yang memanipulasi jumlah karyawannya dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Sampai detik ini masih lebih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya sebagai anggota BPJS Kesehatan dari pada yang sudah menjadi anggota; 3. Mengalokasikan kenaikan cukai rokok secara langsung untuk BPJS Kesehatan. Baru saja Menteri Keuangan  menaikkan cukai rokok sebesar 25 persen. Kenaikan cukai rokok urgent dialokasikan karena dampak eksternalitas negatif rokok, seharusnya dialokasikan untuk penanggulangan aspek preventif promotif produk yang dikonsumsinya. Jika ketiga point itu dilakukan maka secara ekstrim kenaikan iuran BPJS Kesehatan  tidak perlu dilakukan. Atau setidaknya tidak perlu naik sampai 100 persen. Pasca kenaikan iuran YLKI meminta pemerintah dan managemen BPJS Kesehatan untuk menjamin pelayanan yang lebih prima dan handal. Tidak ada lagi diskriminasi pelayanan terhadap pasien anggota BPJS Kesehatan dan non BPJS Kesehatan, tidak ada lagi faskes rujukan yang menerapkan uang muka untuk pasien opname. YLKI juga mendesak pihak faskes, khususnya faskes rujukan untuk meningkatkan pelayanan, dengan cara melakukan inovasi pelayanan di semua lini, baik layanan di IGD, poli klinik dan instalasi farmasi. Demikian. Terima kasih Wassalam, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI.


Sorotan YLKI: YLKI MINTA PEMERINTAH MENJAGA HET MINYAK GORENG KEMASAN

by admin • October 7, 2019

Mulai 01 Januari 2020 Pemerintah, via Kemendag, akan melarang minyak goreng curah, alias, minyak goreng wajib menggunakan kemasan. Harga Eceran Termurah (HET) dipatok Rp 11.000 per liter. Dari sisi perlindungan konsumen dan atau aspek keamanan pangan, kebijakan ini bisa dimengerti. Sebab secara fisik minyak goreng dalam kemasan lebih aman, kecil potensinya untuk terkontaminasi zat/benda lain yang tidak layak konsumsi, dan bisa lebih tahan lama. Namun, YLKI memberikan catatan terhadap kebijakan tersebut; 1. Agar harga minyak goreng dalam kemasan tetap terjangkau, sebab minyak goreng adalah kebutuhan pokok masyarakat. Bukan hanya untuk keperluan domestik rumah tangga, tetapi juga untuk keperluan bisnis UKM/UMKM; 2. Agar pemerintah konsisten menjaga HET, dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang melanggarnya. Selama ini banyak komoditas ditetapkan HET, seperti gula, tetapi harga di lapangan melewati harga HET, dan tak ada sanksi; 3. Untuk mengurangi dampak plastik, maka seharusnya pemerintah mewajibkan produsen untuk menggunakan jenis plastik yang ramah lingkungan/plastik SNI. Munculnya minyak goreng wajib kemasan, akan meningkatkan konsumsi/distribusi plastik, dan menghasilkan sampah plastik; 4. Dengan menggunakan kemasan, maka minyak goreng tersebut harus mengutamakan aspek perlindungan konsumen, seperti adanya informasi kadaluwarsa, informasi kehalalan, dan informasi kandungan gizinya; sebagaimana mandat UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU tentang Pangan, dan UU Jaminan Produk Halal; 5. Pemerintah harus menjamin bahwa minyak goreng curah yang dijual kemasan tersebut kualitasnya sesuai dengan standar mutu minyak goreng kemasan branded, yaitu minyak goreng ber-SNI. Demikian, sekelumit catatan YLKI terkait minyak goreng wajib kemasan. Wassalam, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI