Berita/Liputan Media

Sorotan YLKI: WASPADAI BAHAYA LATEN OBESITAS pada ANAK di INDONESIA.

by admin • October 1, 2019

Terkait tumbuh kembang anak, Indonesia adalah negeri paradoks. Bagaimana tidak paradoks, bahkan ironis, manakala sebagian anak mengalami malnutrisi/gizi buruk, sebagian lagi mengalami kegemukan/overweight, dan tragisnya sebagian lagi mengalami obesitas, kegemukan yang amat ekstrim. Dan sebagian yang lain mengalami stunting, anak dengan tubuh pendek, kontet. Meninggalnya Satya, seorang bocah di Karawang, usia 7 (tujuh) tahun dan dengan berat badan 110 kg; adalah bukti nyata paradoks tersebut. Meninggalnya Satya, tidak bisa dilihat secara kasuistik saja, tetapi ini lonceng yang amat keras bahwa ada sesuatu yang amat membahayakan terkait fenomena kegemukan dan atau obesitas pada anak, dengan rentang usia 5-12 tahun. Terbukti, berdasarkan Riskesdas 2015, prevalensi anak Indonesia yang mengalami obesitas sebanyak 18,8 persen, dengan sebaran 9,4 persen laki laki dan 6,6 persen perempuan; plus, 9,1 persen di perkotaan dan 7,1 persen diperdesaan. Bahkan, menurut data WHO, prevalensi obesitas anak di Indonesia adalah tertinggi di ASEAN, yakni 12 persen. Oleh karena, atas meninggalnya Satya Putra, harus menjadi lompatan serius bagi pemerintah, masyarakat dan stakeholder lain untuk secara bersama sama memerangi fenomena obesitas pada anak. Harus ada langkah radikal untuk hal tersebut, misalnya: 1. Kemenkes dan Badan POM harus berani menurunkan makanan/minuman instan yang sangat tinggi kandungan gula, garam dan lemak (GGL). Sebab jenis makanan/minuman jenis inilah yang sangat digandrungi anak anak usia dini. sementara di pasaran sangat marak jenis makanan/minuman yang sangat tinggi mengandung GGL. Apalagi dengan pemasaran/iklan yang sangat masif. YLKI juga menyoal Kemenkes/Badan POM yang sampai saat ini tidak berani mengimplementasikan Permenkes No. 30/2013, tentang kewajiban pencancuman informasi GLL, yang sampai detik ini belum diterapkan. Pemerintah jangan hanya mementingkan sisi industri saja, tetapi menggadaikan masa depan anak dan remaja Indonesia; 2. Kemendiknas dan pihak sekolah harus terlibat aktif dalam upaya pengendalian kegemukan dan obesitas pada anak usia sekolah. Sebagai contoh, di Singapura, jika anak SD mengalami kegemukan maka anak tersebut tidak bisa naik kelas. Hal seperti ini bisa diterapkan di lingkungan sekolah di Indonesia. Atau setidaknya pihak sekolah punya program khusus untuk anak anak didik yang punya masalah kegemukan, dan menyediakan kantin yang sehat, bukan jenis junk food. Jika hal ini tidak menjadi perhatian serius dan kebijakan radikal, maka klaim munculnya generasi emas hanyalah mimpi di siang bolong. Bagaimana mau mencapai generasi emas.. jika yang muncul adalah generasi sakit, akibat kegemukan, obesitas dan hobby merokok. Ingat, perokok perokok pemula di kalangan anak dan remaja di Indonesia prevalensinya tertinggi dan tercepat di dunia, yakni 19 persen. Demikian. Terima kasih. Wassalam, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI


Sorotan YLKI: YLKI SANGAT PRIHATIN ATAS MENINGGALNYA DOKTER dalam KERUSUHAN di WAMENA.

by admin • October 1, 2019

Kerusuhan di Papua, khususnya Wamena membawa duka yang sangat mendalam. Bukan saja telah banyak memakan korban meninggal dunia (27 orang), kerusakan fasilitas publik, dan ribuan orang harus mengungsi. Lebih dari itu, yang sangat memprihatinkan adalah meninggalnya seorang dokter dalam kerusuhan tersebut. yakni Dokter Soeko Marsetiyo, 53 tahun, asli Yogyakarta. Meninggalnya profesi dokter dalam kerusuhan tersebut, harus menjadi catatan keras bagi semua pihak, karena: 1. Seharusnya profesi dokter mendapatkan jaminan keamanan yang paling tinggi, baik dari aparat keamanan, dan atau bahkan masyarakat; 2. Demi tugas kemanusiaan dan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan dasar di daerah terpencil dan dserah konflik sekalipun, seharusnya semua pihak dilarang melakukan tindakan apapun yang mengancam keselamatan dan jiwa dokter; 3. Kejadian seperti itu, hanya akan menjauhkan masyarakat Wamena  untuk mengakses profesi dokter. Para dokter akan malas datang ke daerah terpencil, dan potensi konfliknya tinggi, karena tidak ada jaminan keamanan dan keselamatan atas dirinya. Hal seperti ini akan sangat merugikan bagi kepentingan masyarakat sebagai pasien, dan kesehatan masyarakat menjadi taruhannya. YLKI mendesak semua pihak untuk memberikan perlindungan pada dokter dalam situasi dan kondisi apapun. Sehingga dokter bisa menjalankan tugas kemanusiaannya dengan nyaman, aman dan selamat. Demikian, terima kasih. Wassalam, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI


Sorotan YLKI: PERLUASAN GANJIL GENAP TAK AKAN EFEKTIF MENEKAN KEMACETAN dan POLUSI di JAKARTA

by admin • August 15, 2019

Kondisi lalu lintas di Kota Jakarta makin crowded, dengan tingkat kemacetan yang makin parah. Selain kemacetan, kondisi teraktual, adalah kualitas udara di Jakarta yang kian pekat dengan polusi. Bahkan polusi di Jakarta bertengger pada urutan kedua-ketiga sebagai kota terpolusi di dunia. Merujuk pada kondisi empirik seperti itu, maka perluasan area ganjil genap di Jakarta bisa dipahami. Implementasi ganjil genap di atas kertas bisa memangkas 40-45 persen jumlah kendaraan bermotor yang beredar di ruas jalan tersebut. Namun sebaliknya, jika penerapannya hanya setengah hati, maka perluasan area ganjil genap tak akan efektif menekan kemacetan di Jakarta, dan tak akan mampu menekan tingginya polusi udara di Jakarta.  Pasalnya : 1. Pengecualian sepeda motor yang tak terkena ganjil genap, akan mendorong masyarakat pengguna roda empat bermigrasi/berpindah ke sepeda motor. Apalagi pertumbuhan kepemilikan sepeda motor di Jakarta mencapai lebih dari 1.800 per hari. Dan makin tingginya penggunaan ojol (ojek online); 2. Pengecualian sepeda motor juga akan mengakibatkan polusi di Jakarta kian pekat, makin polutif. Menurut data KPBB, sepeda motor berkontribusi paling signifikan terhadap polusi udara yakni: 19.165 ton polutan/hari di Jakarta bersumber dari  sepeda motor sebesar 44,53%, mobil sebesar 16,11%, bus sebesar 21,43%, truk sebesar 17,7%, dan bajaj sebesar 0,23%; 3. Wacana pengecualian taksi online juga merupakan langkah mundur, bahkan merupakan bentuk inkonsistensi. Pengecualian ini akan memicu masyarakat berpindah ke taksi online dan upaya mendorong masyarakat berpindah ke angkutan masal seperti Transjakarta, MRT, KRL/Commuter Line, dll; akan gagal; 4. Upaya menekan polusi udara juga akan gagal manakala kendaraan di Jakarta masih gandrung menggunakan bahan bakar (BBM) dengan kualitas rendah, seperti jenis bensin premium dan atau bahan bakar dengan kandungan sulfur yang masih tinggi. Dengan demikian, jika perluasan ganjil genap akan berdampak signifikan terhadap menekan kemacetan dan polusi udara di Jakarta, maka: 1. Seharusnya sepeda motor juga diberlakukan sama untuk ganjil genap, setidaknya untuk jalan protokol seperti Jl. Sudirman, Jl. Thamrin, dan Jl. Rasuna Said. Apalagi selama ini pengguna sepeda motor belum pernah dibatasi/dikendalikan, sebagaimana pengguna roda empat; 2. Taksi online tetap diberlakukan sebagai obyek ganjil genap. Sebab pada dasarnya taksi online adalah angkutan sewa khusus berplat hitam, setara dengan kendaraan pribadi, kecuali taksi online mau berubah ke plat kuning: 3. Mendorong kendaraan bermotor di Jakarta, baik roda empat dan atau roda dua, untuk menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan. Sudah sangat pantas jika Kota Jakarta melarang penggunaan BBM jenis bensin premium bahkan pertalite. Dan mewajibkan kendaraan bermotor untuk menggunakan BBM standar Euro 4. Sebab hanya dengan BBM standar Euro 4, kualitas udara di Jakarta bisa diselamatkan. Selain itu, agar perluasan ganjil genap itu menjadi kebijakan yang adil, YLKI meminta Gubernur Jakarta, untuk : 1. Memperkuat jaringan dan pelayanan transportasi umum, khususnya Trans Jakarta di sterilkan jalurnya, agar waktu tempuhnya makin cepat. Dan adanya sarana transportasi pengumpan ke halte halte Trans Jakarta yang lebih memadai; 2. Agar pajak kendaraan bermotor pribadi roda empat, diberikan diskon pajak. Mengingat dengan adanya ganjil genap pemilik kendaraan bermotor roda empat tidak bisa optimal menggunakan kendaraannya. Demikian. Terima kasih… Wassalam, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI


Cacat Bawaan RUU Pertembakauan

by admin • December 27, 2018

RUU Pertembakauan secara ideologis juga bermasalah. Rancangan itu ingin mendorong sekeras mungkin agar produksi rokok meningkat tajam tanpa batas Rupanya nafsu para wakil rakyat belum juga surut untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan. DPR memperpanjang masa pembahasannya dan bertekad mengesahkannya pada akhir masa sidang 2018 (Koran Tempo, 4 Desember 2018). Ini merupakan perpanjangan keempat pada tahun ini. Perpanjangan ini bisa dipahami dalam perspektif kontestasi politik pemilihan umum. Sebagaimana Presiden Joko Widodo, Dewan Perwakilan Rakyat pun ingin menggulirkan regulasi populis untuk konstituennya. Industri rokok merupakan konstituen utama DPR. Perpanjangan pembahasan dan target pengesahan RUU Pertembakauan patut diduga menjadi “tambang uang” oleh hampir semua partai politik. Partai butuh “gizi” untuk modal kampanye, sementara industri rokok butuh kepentingan bisnisnya diakomodasi. Namun upaya DPR untuk mengesahkan RUU Pertembakauan merupakan aksi blunder. Rancangan itu mengantongi beberapa cacat bawaan yang amat kompleks, baik dalam proses tata tertib pembuatan undang-undang, konteks ideologis, sosiokultural, ekonomis, maupun fatsun politik internasional. Dari sisi proses, amat jelas dan terang benderang bahwa RUU Pertembakauan disorongkan industri rokok, khususnya industri rokok besar berskala internasional (multinasional). Bahkan awalnya RUU Pertembakauan disorongkan ke Badan Legislasi tanpa disertai naskah akademis. Selain itu, pembahasannya banyak dilakukan bukan di gedung DPR, melainkan di beberapa hotel bintang lima di Jakarta. Jadi dalam hal ini saja sudah terjadi potensi pelanggaran prosedural yang amat serius. RUU Pertembakauan secara ideologis juga bermasalah. Rancangan itu ingin mendorong sekeras mungkin agar produksi rokok meningkat tajam tanpa batas. Jika dikaitkan dengan peta jalan industri tembakau versi Kementerian Perindustrian, produksi rokok nasional ditargetkan mencapai 500 miliar batang per tahun. Saat ini produksinya tidak kurang dari 350 miliar batang per tahun. Upaya RUU Pertembakauan yang ingin mengerek produksi rokok adalah bentuk antiklimaks terhadap aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan. Data dan fakta menunjukkan konsumsi rokok telah menjadi instrumen ampuh dalam pemiskinan masyarakat. Belum lagi dampak negatif rokok bagi kesehatan. Jika disahkan, rancangan itu akan melibas tak kurang dari 20-an regulasi. Bahkan yang paling ekstrem akan merontokkan Undang-Undang Kesehatan, yang mengkategorikan tembakau sebagai komoditas adiktif. Ingat tentang fenomena (nyaris) hilangnya ayat tembakau pada Undang-Undang Kesehatan? Kini penghilangan itu akan dilegalkan melalui RUU Pertembakauan. Dalam konteks fatsun politik internasional, Indonesia menjadi sorotan global. Pasalnya, manakala 90 persen lebih negara di dunia telah meratifikasi Kerangka Konvensi Pengendalian Tembakau (FCTC), Indonesia hingga kini masih bergeming. Boro-boro meratifikasinya, menandatanganinya pun tidak. Padahal Indonesia adalah pionir utama penggagas FCTC (Frame Work Convention on Tobacco Control). Jadi, jika DPR berkeras mengesahkan RUU Pertembakauan, itu adalah upaya efektif untuk menggali kubur bagi masyarakat Indonesia. Proses dehumanisasi akibat konsumsi rokok akan makin mewabah. Selain produksinya yang meningkat tajam, iklan rokok bakal makin menggila, kawasan tanpa rokok dihilangkan, dan peringatan kesehatan berganti menjadi tulisan saja. Kebijakan kenaikan cukai rokok akan dikendalikan di bawah ketiak industri rokok. Undang-Undang Cukai, sebagai dasar pengendali harga rokok, akan dirontokkan RUU Pertembakauan. Presiden Joko Widodo seharusnya berani melawan nafsu DPR untuk mengesahkan RUU Pertembakauan. Artikel ini pertama kali dimuat di Koran Tempo; Kamis 20 Desember 2018 dan Tempo.co   TULUS ABADI KETUA PENGURUS HARIAN YLKI


Siaran Pers: YLKI: Penegakan Hukum Elektronik (ETLE) Jangan Hanya Sementara

by admin • November 26, 2018

Hari ini, Ahad 25/11/2018,  bertempat di Bundaran HI,  Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan grand launching ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) dan IVRIS-SMS INFO 8893. Saya menghadiri grand launching dimaksud dalam kapasitas sebagai Ketua YLKI. Penegakan hukum secara elektronik (ELTE) adalah hal yang positif dan layak diberikan apresiasi. Hal yang demikian sudah menjadi kelaziman di sektor lalu lintas, dan sudah lama diterapkan di negara-negara maju. Bahkan Kota Ho Chi Min City di Vietnam pun sudah menerapkannya. Pada konteks pelayanan publik, ETLE juga merupakan inovasi pelayanan publik karena adanya unsur kebaruan, kemudahan, dan mempunyai akuntabilitas tinggi. Dan juga bisa direplikasi di daerah lain. Fenomena suap antara oknum polantas dengan pelaku pelanggar lalu lintas yang selama ini sering terjadi, akan hilang. Selain itu, ETLE juga akan mendorong perilaku positif bagi pengguna kendaraan bermotor di Jakarta. Pengguna ranmor akan mematuhi rambu-rambu lalu lintas tanpa harus melihat ada polisi atau tidak. Tetapi akan dimonitor oleh “banyak mata”, yakni kamera-kamera yang bisa meng-capture nomor kendaraan pemilik ranmor, karena berbasis kamera ENPR, jenis kamera tercanggih saat ini. Oleh karena itu, masyarakat pengguna ranmor di Jakarta seharusnya lebih patuh, dan waspada untuk tidak melanggar rambu-rambu lalin. Bahkan, ETLE juga akan mendorong perwujudan lalu lintas di Jakarta yang lebih tertib dan teratur, dan selanjutnya bisa mengurangi kemacetan lalin di Kota Jakarta. Salah satu pemicu kemacetan adalah adanya ketidakpatuhan pengguna ranmor di jalan raya. Namun, ada beberapa catatan YLKI terkait penerapan ETLE, yaitu: 1. ETLE punya kelemahan untuk kendaraan berplat non B, maka tidak akan terdeteksi. Dan artinya jika ada kendaraan plat non B yang melanggar, maka tidak bisa dilakukan penegakan hukum. Lalu bagaimana polisi akan melakukan pengawasan terhadap kendaraan berplat non B tersebut, yang masih banyak beredar di Jakarta? 2. Penerapan ETLE jangan hanya menjadi proyek uji coba/sementara saja, tetapi harus menjadi program yang permanen untuk memperkuat penerapan ERP (Electronic Road Pricing). Belum fiksnya teknologi ELTE yang digunakan, keberlanjutan ETLE bisa berhenti di tengah jalan. 3. Bagi masyarakat pemilik kendaraan bermotor, baik mobil dan sepeda motor, yang belum balik nama; sebaiknya segera melakukan balik nama. Sebab surat pelanggaran ELTE akan dikenakan dan dikirim by pos, atas nama pemilik yang tertera pada STNK dan BPKB kendaraan. Sebab sangat mungkin yang melakukan pelanggaran adalah si A (pemilik kendaran sekarang), tetapi surat tilang akan dikirimkan ke alamat si B, karena STNK dan BPKB masih atas nama si B. Padahal yang melakukan pelanggaran rambu lalin adalah si A tersebut. Demikian. Terima kasih. Wassalam, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI. ___ Note : Jika diperlukan info tambahan, silakan menghubungi Sdr. Sudaryatmo, via seluler 0812-8002-527 atau 0818-767-614.


Siaran Pers: YLKI Protes PT KAI terkait Iklan Rokok di Stasiun

by admin • October 25, 2018

Berbagai inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumennya dilakukan oleh managemen PT KAI. Termasuk petugas KAI yang melakukan penghormatan manakala KA mau diberangkatkan. Ini hal yang positif, dan patut diberikan apresiasi. Namun, di sisi lain, managemen PT KAI ternyata kurang mendengarkan masukan atau bahkan protes dari konsumennya. Yakni adanya pemasangan iklan rokok di area stasiun-stasiun. YLKI banyak menerima pengaduan konsumen KAI, terkait maraknya kembali iklan rokok di berbagai stasiun, khususnya di area Daop Yogyakarta, seperti Stasiun Tugu, Stasiun Lempuyangan, dan Stasiun Solo Balapan. Konsumen sudah protes ke KaDaop di Yogyakarta, tapi Kadaop mengatakan itu kebijakan Pusat, karena ada MOU antara PT KAI dengan salah satu industri rokok. YLKI pun sudah menyampaikan hal ini kepada Dirut KAI tapi kurang mendapatkan respon memadai. Dibolehkannya iklan rokok di area stasiun jelas suatu kemunduran serius. Di era Pak Jonan sebagai Dirut KAI, hal ini sudah dihapuskan. Tindakan Dirut KAI yang bekerja sama dengan industri rokok memasang iklan rokok adalah tindakan melanggar hukum. Sebab stasiun adalah area Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan di area KTR dilarang memasang iklan dan promosi rokok. Hal ini diatur dalam Pasal 115 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan PP No. 109/tahun 2012 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, dan juga berbagai Perda tentang KTR di Indonesia. Oleh karena itu, jika PT KAI memang pro kepada kepentingan konsumen maka seharusnya mendengarkan aspirasi konsumen. Bukan malah sebaliknya. Seharusnya PT KAI lebih kreatif dalam mencari sumber-sumber pendapatan, yang legal dan tidak melanggar hak-hak konsumen. Demi kepatuhan pada regulasi, YLKI mendesak Dirut PT KAI untuk membatalkan MoU dengan industri rokok terkait pemasangan iklan rokok di stasiun. Dan mencopot iklan rokok yang sudah dipasang. 23/10/2018 *** Siaran Pers (Lanjutan): PEMAHAMAN SOAL IKLAN ROKOK di STASIUN, MANAGEMEN KAI SESAT PIKIR YLKI mengapresiasi langkah cepat KAI merespon press release YLKI dengan menginstruksikan pencopotan iklan rokok di stasiun Jogja dan Solo. Namun alasan Humas KAI adalah salah total bahkan sesat pikir. Utk pemasangan iklan rokok di area stasiun, apalagi di dalamnya, tidak ada hubungannya dg izin pemerintah daerah. Bahwa area stasiun adalah area KTR, yg dilarang mutlak untuk beriklan dan promosi sebahaimana diatur dalam Pasal 115 UU Kesehatan dan PP No. 19/2012. Jadi dimanapun tempat umum, termasuk stasiun tidak boleh ada iklan rokok. Maka dengan ini YLKI mendesak managemen KAI untuk membatalkan MoU dg PT Djarum terkait iklan rokok di area stasiun. Hal itu adalah batal demi hukum. Bukan soal ada atau tidak ada izin dari pemda. Selain di Yogya, YLKI juga mendapatkan pengaduan iklan rokok di stasiun Purwokerto dan Semarang. YLKI meminta masyarakat untuk melaporkan keberadaan iklan rokok di stasiun manapun. YLKI mendesak Dirut KAI untuk mencopot iklan rokok di seluruh stasiun. Dan YLKI meminta Dirjen KA, Menhub dan Meneg BUMN utk menegur managemen PT KAI terkait kerjasama PT KAI dengan industri rokok untuk pemasangan iklan rokok di area dalam stasiun. 24/10/2018 TULUS ABADI KETUA PENGURUS HARIAN


Siaran Pers YLKI: Tunda Rencana Pembelian Properti di Meikarta

by admin • October 17, 2018

Terkait kasus Operasi Tangkap Tangan ( OTT) oleh KPK atas dugaan suap yang melibatkan Direktur Operasi Meikarta, dan Bupati Bekasi cs, berikut ini pernyataan YLKI: 1. Paska OTT, YLKI mendesak managemen Meikarta untuk segera menjelaskan pada publik terkait keberlanjutan proyek Meikarta tersebut; apakah akan dilanjutkan atau distop. Kasus OTT mengakibatkan konsumen khawatir atas keberlanjutan pembangunan Meikarta. Kalau sampai proyek Meikarta distop akibat perizinan yang belum atau tidak beres, atau masalah lain,  maka negara harus hadir menjamin hak-hak keperdataan konsumen yang sudah terlanjur melakukan transaksi pembelian. Sebab bagaimanapun hal ini merupakan tanggungjawab negara, dan merupakan kegagalan negara dalam melakukan pengawasan; 2. Sejak awal YLKI memberikan public warning (baca juga: YLKI Minta Konsumen Tunda Pembelian Apartemen Kota Meikarta) agar masyarakat tidak melakukan transaksi apapun (pembelian) kepada proyek Meikarta. Dengan adanya kasus OTT ini, YLKI kembali menegaskan agar masyarakat  berhati-hati untuk rencana transaksi pembelian dengan Meikarta, daripada nantinya timbul masalah; 3. Berdasar data Bidang Pengaduan YLKI pada 2018, pengaduan masalah properti menduduki paling tinggi, dan 43 persen dari pengaduan properti tersebut melibatkan konsumen Meikarta (11 kasus). Mayoritas pengaduan Meikarta adalah masalah downpainmen yang tidak bisa ditarik lagi, padahal diiklannya mengatakan refundable. Plus masalah model properti yang dipesan tidak ada, padahal iklannya menyebutkan adanya model tersebut. Demikian. Terima kasih. Wassalam Note: gambar sebagai ilustrasi TULUS ABADI Ketua Pengurus Harian YLKI


Tragedi Kapal Sinar Bangun, Hanyalah Gunung Es Di Sektor Penyebrangan

by admin • June 22, 2018

Karamnya kapal “Sinar Bangun” di perairan Danau Toba pada H plus 3 Lebaran, merupakan kejadian yang antiklimaks dalam pengelolaan mudik Lebaran 2018. Sejak awal saya mengingatkan agar pemerintah jangan hanya fokus pada sisi transportasi darat saja tapi melalaikan sektor penyeberangan, yang saban harinya nyaris nihil pengawasan. Karamnya kapal Sinar Bangun menjadi bukti nyata bahwa pemerintah, baik pusat dan daerah lalai terhadap keselamatan warganya. Abai terhadap aspek safety khususnya di sektor penyeberangan. Bagaimana mungkin kapal yang kapasitas muatnya hanya 40-an orang, tetapi bisa diisi sampai 200-an orang? Hal yang secara fisik bisa terlihat dengan mata telanjang. Dalam kejadian ini tidak bisa lagi bicara manifes penumpang. Dari kejadian bisa dicatat hal-hal kritikal, yakni: Pertama, tidak berfungsinya syahbandar sebagai penguasa pelabuhan. Ngapain saja syahbandar sehingga sebuah kapal dengan kapasitas muat 40-an orang tetapi bisa diisi 200-an orang? Pemerintah wajib mengevaluasi total keberadaan syahbandar, yang sangat mungkin ada patgulipat dengan pemilik kapal dan atau nakhoda. Syahbandar harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana; Kedua, patut diduga selama ini praktik manifes penumpang tidak dijalankan sama sekali. Kalaupun ada hanyalah manifes abal-abal; Ketiga, pemerintah dalam hal ini Kemenhub dan Pemda, harus mengevaluasi secara total keberadaan perusahaan kapal yang notabene pelayaran rakyat terkait kelaikan kapal dan infrastruktur pendukung lainnya seperti pelampung dan life jacket. Infrastruktur pendukung yang menjadi prasyarat safety ini nyaris tak tersedia. Kalau pun ada hanyalah untuk beberapa gelintir penumpang saja. Belum lagi soal kelaikan kapal yang tidak memenuhi standar kelaikan dan keselamatan. Kejadian yang menimpa kapal Sinar Bangun hanyalah gunung es dari keseluruhan permasalahan di sektor penyeberangan. Demikian. Sekelumit catatan kritis terkait tenggelamnya kapal Sinar Bangun. Terima kasih. Wassalam, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI Seluler: 0811-195-030.


Arus Mudik Lancar Karena Jalan Tol Trans Jawa?

by admin • June 22, 2018

Kita patut berikan apresiasi pada pemerintah atas lancarnya mudik Lebaran, setidaknya sampai H minus tiga. Tak ada bencana kemacetan di jalan tol. Sekalipun di banyak ruas masih berupa tol fungsional sepanjang 293 km. Pertanyaanya, apakah lancarnya arus mudik 100 persen karena adanya tol Trans Jawa? Tentu saja pengaruh tersebut ada, namun bukan satu-satunya. Bahkan bukan faktor dominan. Malah, jika ditelaah keberadaan tol Trans Jawa menurut prediksi Kakorlantas Mabes Polri, Mayjend Pol Royke Lumuwa, akan memicu bangkitan lalu lintas dan artinya kemacetan tidak bisa dihindari. Bahkan tingkat kemacetannya bisa lebih parah daripada arus mudik Lebaran sebelumnya, 2017. Lalu kenapa arus mudik Lebaran 2018 terlihat lancar jaya? Ya, faktor dominannya adalah pemerintah memperpanjang libur Lebaran. Sejak awal perpanjangan libur Lebaran memang didedikasikan untuk memperlancar arus lalu lintas. Alias sebagai instrumen rekayasa lalu lintas, traffic engeenering. Dengan perpanjangan libur Lebaran, pemudik menjadi leluasa untuk mengatur perjalanan mudiknya. Dan efeknya memecah dominasi arus mudik pada tanggal tertentu. Dengan kata lain, jika libur Lebaran tidak diperpanjang maka, sebagaimana prediksi Kakorlantas Mabes Polri, maka sangat bisa jadi tol Trans Jawa justru menjadi “neraka” kemacetan bagi arus mudik Lebaran. Prediksi Kakorlantas adalah rasional, mengingat dominannya jumlah kendaraan pribadi roda empat sebagai sarana mudik Lebaran. Lihat data Kemenhub, mudik Lebaran 2017 jumlah pemudik dengan mobil sebanyak 3.190.000 unit. Dan pada 2018 meningkat menjadi 3.720.000 unit mobil. Dengan peningkatan signifikan penggunaan mobil sebagai sarana mudik, praktis ruas tol tak akan mampu menampung lonjakan ranmor pribadi, terutama di loket-loket pembayaran. Jadi “juru selamat” atas lancarnya arus mudik Lebaran 2018, adalah hasil rekayasa lalu lintas, dengan memperpanjang libur Lebaran. Bukan karena (semata) eksistensi ruas tol Trans Jawa. Paralel dengan itu, keberhasilan mudik Lebaran seharusnya bukan tingginya penggunaan kendaraan pribadi, tapi seharusnya pengguna jumlah kendaraan umum. Justru mudik Lebaran 2018 sangat miris, jika dilihat fenomena pengguna sepeda motor, yang meningkat signifikan! Pada 2017, pemudik motor sebanyak 6.390.000, dan pada 2018 meningkat menjadi 8.330.000 unit. Risikonya makin tinggi, dan potensi korban fatal laka lantas akan meningkat. Ingat, 76 persen laka lantas selama mudik Lebaran selalu melibatkan pengguna sepeda motor. Demikian sekelumit catatan mudik Lebaran 2018. Selamat ber-Lebaran yaa.. Wassalam, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI Seluler: 0811-195-030