Pendidikan

Sehatkah Jajan di Kantin Sekolah?

by admin • April 29, 2019

Studi Observasi Kantin Sekolah di Surakarta dan Depok Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak baik yang sekolah regular maupun system full day (sehari penuh). Di sekolah regular, anak-anak akan berada di sekolah hampir 5-6 jam, sedangkan system full day bisa menghabiskan waktu hingga 8 jam. Dalam rentang waktu tersebut anak sekolah sudah tentu membutuhkan makanan dan minuman yang mendukung tumbuh kembang optimal. Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan memiliki tanggung jawab dalam menyediakan makanan yang dikelola dalam kantin atau catering sekolah. begitu pentingnya peran kantin bagi asupan gizi anak-anak sekolah maka  kantin sekolah harus menyediakan makanan yang sehat, aman dan bermutu. Ini sejalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 tentang Pedoman Pesyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan, dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1429/MENKES/SK/XII/2006 tentang Pedoman penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah. Studi observasi ini merupakan studi permulaan, dengan tujuan utama mengetahui pengelolaan kantin sekolah dalam upaya mendukung kecukupan gizi pada anak, kajian kebijakan internal dan peran para pihak. Kegiatan ini dilakukan di Kota Surakarta dan Kota Depok dengan repsonden 24 sekolah yang terdiri dari 12 SD dan 12 SMP di masing-masing kota. Pemilihan 2 (dua) lokasi ini dikarenakan adanya upaya mendukung kebijakan kota cerdas pangan, serta banyak parapihak yang peduli dalam upaya mewujudkan kebijakan ini. Studi observasi dilakukan dengan metode wawancara dengan narasumber anak sekolah SD dan SMP, penanggung jawab kantin dan penjaga kantin. Hasil yang diharapkan dari observasi ini adalah memetakan komponen kantin yang meliputi makanan, pemasok, fisik bangunan, managemen kantin dan penyuluhan serta pemantauan dalam mewujudkan kantin sehat bagi anak sekolah.  Observasi dilakukan mulai bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2018. Berikut ini temuan penting studi observasi tersebut : Makanan yang disediakan oleh Kantin di Surakarta pada umumnya berasal dari pengelolanya/ mengolah sendiri. Ini lebih banyak ditemukan pada sekolah SMP 83,33 % dan di SD 33,33%. Sisanya dipasok dari berbagai suplier baik ditingkat SD dan SMP.  Sistem transaksi kantin dengan suplier terbagi menjadi 2; yaitu beli tunai (membeli langsung) atau supplier nitip jual di kantin sekolah. dalam sistem beli tunai, pihak kantin menanggung kelebihan panganan jajanan jika tidak habis terjual, sedang sistem jual nitip, kelebihan panganan jajajan yang tidak habis terjual menjadi tanggungjawab suplier. Bagi pengelola kantin, mengolah makanan sendiri membutuhkan pengetahuan tentang makanan sehat dan selera anak sekolah terhadap makanan. Mereka juga telah mendapatkan dukungan peningkatan kapasitas dari berbagai pihak dalam mengelola dan mengolah makanan. Hasil observasi di tingkat SD 100% sudah pernah mendapatkan peningkatan kapasitas, dan  tingkat SMP 83,33%. Para pihak ini terdiri dari Dinas Kesehatan termasuk Puskesmas, BPOM, sekolah (yayasan dan pondok pesantren) serta pihak luar yang peduli. Observasi di Depok ditemukan bahwa makanan yang dijual di kantin dihasilkan dengan mengolah sendiri lebih banyak ditemui di tingkat SD (olah sendiri 16,67%, olah sendiri dan mendapatkan dari suplier 66,67%) dibandingkan SMP ( Olah sendiri 33,33%, olah sendiri dan suplier 16,67%). Pasokan dari suplier di tingkat SD dan SMP juga tinggi. Peningkatan kapasitas baik lewat penyuluhan tentang makanan sehat juga didapatkan bagi pengelola kantin SD 33.33% dan di tingkat SMP 50%. Untuk sekolah yang tidak ada pemasok makanan dari luar ditemukan di SD di Depok dimana 50% sekolah makanan diolah oleh sekolah sendiri. Sekolah yang lain menerima pemasok baik dari industri rumahan atau pabrik (industri besar). Bagi sekolah yang menerima pemasok sudah seharusnya ada pengawasan dan kontrol terhadap pemasok dalam penyediaan kualitas makannnya. Sedangkan sekolah yang sudah melakukan kontrol dan pengawasan seperti di Kota Surakarta untuk  SD  dan SMP 33,33%, sedangkan di tingkat Depok untuk SD 16,67% dan tingkat SMP 33,33% yang artinya tingkat kontrol pada pemasok masih rendah. Karena itu penting dikembangkan mekanisme kontrol pada pemasok sehingga akan menjamin PJAS (panganan jajajan anak sekolah) di tingkat sekolah aman dan sehat, kualitas makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak. Hasil interview pada anak sekolah ditemukan kasus gejala keracunan; di Kota Surakarta (SD 16,67% dan SMP 16,67%) sedangkan Depok (22,22% untuk SD dan SMP 0). Kasus lain yang diutarakan siswa adalah menemukan makanan kadaluwarsa di kantin meski jumlahnya tidak signifikan. Di Kota Surakarta anak SD mengaku menemukan makanan kadaluarsa sebesar 5,56%, sedang siswa SMP sebanyak 16,67%. Angka lebih kecil dilaporkan dari kota Depok, siswa SD mengaku menemukan  makanan kadaluarsa sebanyak 0 % dan SMP 5,56%. Adapun respon anak ketika mendapati kasus hanya diam dan tidak melaporkan ke sekolah. Padahal, pengakuan pihak sekolah telah mengembangkan akses poin pengaduan dan saran.  Di kota Surakarta pihak sekolah setingkat SD telah memiiliki media untuk saran dan komplain secara khusus sebesar 33,33%. Berbeda dengan sekolah setingkat SMP, dari hasil observasi dan wawancara sekolah obyek penelitian, mengaku  belum memiliki akses pengaduan secara khusus (0%).  Sedangkan di Depok setengah dari sekolah SD obyek observasi  (50%) telah mengembangkan media untuk pengadaun maupun saran, dan di tingkat SMP sebesar 33,33%. Media yang disediakan dan dikembangkan selain masih minim juga tidak tertulis dan tidak tersosialisasikan dengan baik. Untuk sekolah yang memiliki pelayanan katering dalam observasi ini lebih banyak ditemukan di Kota Surakarta tingkat SD 50% dan SMP 33,33% ,sedangkan di Depok untuk SD 16,67% dan SMP 33,33% yang dikelola oleh sekolah/yayasan sudah memiliki prosedur dalam pemilihan menu dan sudah memiliki. Semua sekolah yang memiliki katering dikelola oleh sekolah,dan hanya 1 kantin yang dikelola oleh orang tua wali murid dengan menu mengikuti keinginan anak. Prosedur yang sudah dikembangkan dan dijalankan tidak tertulis, sehingga penting untuk mengembangkan menjadi tertulis sehingga akan berkelanjutan meskipun ada perubahan penanggung jawab kantin. Observasi terhadap Fisik bangunan kantin yang mengacu pada kebijakan pengelolaan kantin yang meliputi lantai berubin, dinding rata, langit tidak bocor, ventilasi 20% dari luas lantai, jarak dari WC dan tempat pembuangan sampah sementara lebih dari 20 meter rata rata sudah terpenuhi diatas 83,33% di semua SD dan SMP di 2 kota ini. Prasyarat ini tentunya perlu di komunikasikan ke sekolah untuk perbaikan bertahap bagi sekolah yang belum memenuh Untuk mendapatkan hasil penelitian secara lengkap; dapat menghubungi YLKI Bidang Penelitian YLKI


Bom Waktu Pendidikan Kedokteran

by admin • August 30, 2018

Bak cendawan di musim penghujan! Itulah gambaran nyata maraknya pendidikan kedokteran di Indonesia. Kini tidak kurang dari 83 fakultas kedokteran, yang tersebar di seluruh Indonesia, dan fenomenanya akan terus bertambah. Sepintas banyaknya jumlah fakultas kedokteran adalah hal yang menggembirakan. Namun, jika didalami, fenomena ini justru menggambarkan adanya masalah serius yang membelit pada dunia pendidikan kedokteran di Indonesia. Maraknya pendidikan kedokteran, menyisakan pertanyaan mendasar, misalnya, apakah hal ini mencerminkan adanya ratio dokter yang masih kurang dibanding jumlah penduduk?  Dan apakah fenomena tersebut dibarengi dengan kualitas alumni kedokteran? Berikut ini diskripsi penjelasannya. Ada beberapa faktor kenapa fakultas kedokteran di Indonesia menjamur. Secara sosilogis dokter masih merupakan profesi bergengsi. Masyarakat akan bejibaku masuk ke falkutas kedokteran, sekalipun biayanya selangit. Demikian juga banyak pimpinan daerah yang sok gengsi, ngotot agar perguruan tinggi di daerahnya punya fakultas kedokteran. Bahkan ada hal yang ironis terkait hal ini. Banyak pimpinan universitas, menjadikan fakultas kedokteran sebagai tambang uang bagi institusinya. Jadi tujuan mendirikan fakultas kedokteran hanya sebagai bussines oriented only.  Maka tidak heran jika mereka mematok harga selangit pada calon mahasiswanya. Lalu apakah  jumlah dokter di Indonesia masih kurang? Data menunjukkan, di Indonesia kini terdapat 180 ribuan dokter, terdiri atas 128 ribuan dokter umum dan dokter gigi, dan sisanya adalah dokter spesialis. Jika mengacu pada standar WHO perbandingannya adalah 1: 2.500 orang, maka jumlah dokter di Indonesia sudah sesuai kebutuhan. Bahkan sudah terjadi inflasi, alias over kuota dokter. Masalah krusialnya justru pada distribusi dokter yang sangat tidak merata. Jumlah dokter yang mencapai 180 ribuan itu secara dominan hanya tersebar pada 11 provinsi, dari 34 provinsi di Indonesia. Para dokter lebih asyik menambang uang (berpraktik) di kota-kota besar saja. Jadi yang sangat mendesak adalah distribusi dokter ke seluruh pelosok Indonesia, bukan memproduksi  dokter secara ugal-ugalan, bak sopir angkutan mengejar setoran. Bagaimana dengan profil pendidikan kedokteran yang ada? Dari 83 fakultas kedokteran sebarannya adalah sebagai berikut; 22 fakultas (27 persen) terakreditasi A, 37 fakultas (45 persen) terakreditasi B, dan 24 fakultas (29 persen) terakreditasi C. Dengan kata lain, jika dilihat status akreditasinya, mayoritas fakultas kedokteran di Indonesia (55 persen) kualitasnya mengkhawatirkan. Apalagi fakultas kedokteran dengan akreditasi C, yang jumlahnya cukup signifikan (24 fakultas, 29 persen). Inilah bukti, bahwa pemerintah–Ditjen Dikti Kemenristek dan Perguruan Tinggi, di satu sisi “mengobral” izin operasional fakultas kedokteran, tetapi di sisi lain gagal dalam  menstandardisasi kualitas fakultas kedokteran. Padahal Menristek dan Perguruan Tinggi, Muhammad Nasir, pernah menjanjikan bahwa jika fakultas kedokteran dengan akreditasi C mengalami kegagalan hingga dua kali untuk naik tingkat,  maka fakultas kedokteran tersebut akan ditutup alias dicabut izin operasinya. Tetapi hal ini tidak pernah dilakukan,  hingga detik ini belum ada satupun fakultas kedokteran dengan akreditasi C yang ditutup, akibat tidak mampu meningkatkan statusnya. Ini menunjukkan Menristek inkonsisten dan tidak peduli dengan kualitas lulusan kedokteran. Menristek tidak peduli dengan patient safety, sebagai basis profesi kedokteran. Secara empirik pendidikan kedokteran dengan akreditasi C hanya akan menghasilkan lulusan “abal-abal”. Hal ini bisa ditengarai dari 2.700-an alumni kedokteran yang tidak lulus ujian sertifikat kompetensi, mayoritas adalah lulusan fakultas kedokteran dengan akreditasi C. Tanpa mengantongi sertifikat kompetensi, seorang dokter tidak akan bisa membuka izin praktik alias “dokter tanpa stetoskop”. Ibarat seorang hakim tidak boleh menangani suatu perkara di pengadilan, alias “hakim non palu”.  Tentu hal ini terasa sangat menyakitkan, baik bagi orang tua dan terutama bagi lulusan kedokteran. Yang sungguh mengerikan, fenomena “dokter tanpa stetoskop” akan terus bertambah. Mengingat setiap tahun tidak kurang dari 10-12 ribuan alumni kedokteran di Indonesia. Jika fenomena ini terus dibiarkan, tanpa kontrol dan kendali yang jelas maka akan menjadi permasalahan sosial yang sangat mengerikan. Akan ada pengangguran dokter! Sebuah bom waktu yang siap meledak setiap saat! Harus ada langkah radikal dari sisi hulu, untuk mengatasi hal ini, yakni, pertama, Ditjen Dikti Kemenristek dan Perguruan Tinggi harus menghentikan aksi “obral izin operasional” fakultas kedokteran. Harus ada moratorium mendirikan fakultas kedokteran! Patut diduga, ada oknum Ditjen Dikti yang bermain mata dengan pihak universitas bahkan pimpinan daerah, untuk meloloskan izin operasi fakultas kedokteran sekalipun tanpa rekomendasi dari KKI (Konsil Kedokteran Indonesia), AIPKI (Asosiasi Ilmu Pendidikan Kedokteran Indonesia), PBIDI (Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia), dan asosiasi profesi lainnya. Kedua, Ditjen Dikti harus berani menutup  izin operasi fakultas kedokteran yang tidak mampu meningkatkan derajad akreditasinya, khususnya akreditasi C. Jangan pertaruhkan reputasi profesi kedokteran dan patient safety, hanya karena mempertahankan fakultas kedokteran tertentu. Lebih baik ditutup daripada menyisakan bom waktu di kemudian hari. Ketiga, pimpinan universitas jangan menjadikan fakultas kedokteran sebagai gengsi , tanpa dibarengi dengan investasi sumber daya manusia dan infrastruktur memadai. Jangan pula fakultas kedokteran untuk tambang uang. Orang tua dan calon mahasiswa jangan memaksakan diri masuk ke fakultas kedokteran jika memang tidak mempunyai kemampuan intelektual yang cukup. Jangan hanya karena punya uang segunung, memaksakan diri masuk ke fakultas kedokteran yang mutunya tidak jelas. Praktik komersialisasi ujian kompetensi juga harus dihentikan. Patut diduga selama ini panitia nasional ujian kompetensi hanya ingin mendulang uang semata. Biaya ujian Rp 1.000.000 per orang, adalah kue bisnis yang lumayan menggiurkan. Dan patut diwaspadai, guna meloloskan alumni kedokteran yang masih magkrak itu, yang jumlahnya 2.700-an, ada wacana untuk mendegradasi ujian kompetensi. Misalnya, dengan mempermudah soal ujian atau bahkan meniadakan ujian kompetensi. Jika upaya tersebut berhasil, maka tamatlah riwayat kualitas dan profesionalitas dokter di Indonesia. Yang tersisa hanyalah profesi “terkun”, alias dokter tapi dukun.  Mendegradasi ujian kompetensi sama artinya  mendorong terjadinya fenomena malpraktik profesi kedokteran. Dan siapa lagi yang akan menjadi korban masal, kalau bukan konsumen/pasien sebagai pengguna jasa profesi kedokteran. Apakah ini yang akan diwariskan oleh rezim sekarang? *** Tulisan ini pertama kali diterbitkan di kompasiana, 28 Agustus 2018; 12.44   TULUS ABADI KETUA PENGURUS HARIAN YLKI