Perumahan

Paradoksal Industri Properti

by admin • January 27, 2023

Konflik sosial yang disebut merupakan muara dari ekploitasi ekonomi yang dilakukan pelaku usaha atas pemilik dan/atau penghuni perumahan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Ini seharusnya dapat dihindari apabila pemerintah menyadari betapa pentingnya industri perumahan yang fair bagi seluruh warga negara Indonesia. Memiliki rumah layak huni merupakan dambaan setiap masyarakat diseluruh pelosok dunia, termasuk di Indonesia. Secara normatif, ini dipertegas dan diakui internasional dalam Universal Declaration of Human Rights 1948 pasal 25 ayat (1). Secara khusus juga dijelaskan dalam pasal 11 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (selanjutnya disebut Kovenan EKOSOB) yang pada intinya merupakan pengakuan negara-negara terhadap hak setiap orang atas standard kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan. Seperti dijabarkan dalam Penjelasan Umum PBB No. 4 Tahun 1991, maksud dari tempat tinggal yang layak memiliki beberapa indikator, diantaranya; aspek legalitas kepemilikan; ketersediaan sarana dan prasarana seperti sanitasi, listrik, air, dan lain lain; harga/biaya yang terjangkau; layak huni yang melindungi penghuni dari kondisi cuaca dan penyebaran penyakit; memiliki akses bagi semua orang (lansia, difabel, dan kelompok rentan); lokasi yang mudah dijangkau (akses pekerjaan, pendidikan dan layanan kesehatan); kelayakan budaya yang mendukung pemeliharaan budaya dan kearifan lokal. Intinya Kovenan EKOSOB mengamanahkan kepada setiap negara bertanggungjawab atas pemenuhan kebutuhan dan hak warga negara atas perumahan yang layak baik secara langsung ataupun tidak langsung. Di Indonesia, hal ini masih jauh panggang dari api, bahkan paradoks. Masih banyak warga negara yang belum memiliki akses mendapatkan haknya atas rumah yang layak huni akibat keterbatasan finansial. Sejatinya, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warga negara terhadap perumahan yang layak, baik pembangunan rumah subsidi secara langsung melalui BUMN, kementrian atau lembaga  dan pemerintah daerah, mendorong keterlibatan pihak swasta melalui legislasi dan pemberian insentif, hingga kemudahan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat melalui berbagai kebijakan. Sebut saja fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), Badan pertimbangan tabungan perumahan (Bapertarum), Tabungan perumahan rakyat (Tapera) dan sebagainya. Konflik Sosial Menurut data BPS (2019), sebanyak 15% (persen) dari 71 juta kepala rumah tangga di Indonesia alias 11 juta ternyata belum mempunyai rumah. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat dengan melihat harga tanah dan bangunan yang terus melejit tiap tahunnya, yang makin mempersulit masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah. Di Jakarta misalnya, sejak tahun 2014, NJOP tanah berkisar antara 464 ribu-68 juta rupiah per meter persegi sedangkan harga pasar tentunya sudah jauh diatas nilai tersebut. Asumsi ini menunjukkan bahwa beragam upaya yang dilakukan pemerintah belum mampu mengatasi kesenjangan akses warga negara terhadap perumahan. Jangankan untuk memenuhi kebutuhan warga negara terhadap perumahan, terhadap rumah yang sudah dibangun dan dihuni-pun tidak serta merta mampu menjawab hak warga negara atas perumahan yang layak. Indikatornya dapat dilihat dari jumlah pengaduan perumahan yang diterima YLKI sepanjang 2022 mencapai 7,3% dari 882 kasus yang masuk. Tidak jarang pengaduan yang diterima telah melebar menjadi konflik sosial antara pemilik/penghuni dengan pengelola kawasan perumahan/permukiman. Konflik sosial yang disebut merupakan muara dari ekploitasi ekonomi yang dilakukan pelaku usaha atas pemilik dan/atau penghuni perumahan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Ini seharusnya dapat dihindari apabila pemerintah menyadari betapa pentingnya industri perumahan yang fair bagi seluruh warga negara Indonesia. Seperti tersurat dalam pasal 33 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Menurut Mahkamah Konstitusi dalam penafsirannya, makna frasa “menguasai” dalam pasal 33 ayat 2 UUD 1945 termasuk kekuasaan untuk mengurus (bestuurdaad), mengatur (regelendaad), mengelola (beheersdaad) dan mengawasi (toezichthoudensdaad). Melihat cabang-cabang produksi yang dimaksud dalam UUD 1945, dan UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, maka sudah sewajarnya jika industri perumahan digolongkan kedalam industri strategis bila mencermati pengaruhnya terhadap sistem perekonomian nasional dan hajat hidup orang banyak. Namun, secara faktual pemerintah tidak memiliki cukup penguasaan terhadap industri perumahan sebagaimana menguasai industri strategis lainnya. UU Perumahan dan Kawasan Permukiman maupun UU tentang Rumah Susun, tidak mampu menjalankan fungsinya secara efektif, baik sebagai sarana kontrol sosial (social control) ataupun alat rekayasa sosial (social engineering). Kondisi ini disebabkan oleh lemahnya pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum. Selama ini pembinaan dan pengawasan administratif terhadap industri perumahan dilakukan secara berjenjang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan prinsip dekonsentrasi. Pembagian tersebut mengacu pada UU Pemerintahan Daerah. Penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah sejatinya tidak menjamin efektifitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan terhadap industri perumahan. Berjalan atau tidaknya suatu pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum lebih bergantung kepada political will pemerintah. Ketiadaan political will terhadap industri perumahan berakibat kepada tersanderanya pemerintah, baik pusat ataupun daerah, bila dihadapkan dengan permasalahan developer perumahan “kelas kakap”. Pemerintah seakan tidak memiliki cukup wibawa ketika berhadapan dengan developer besar sehingga pengawasan dan penegakkan hukum acapkali jalan di tempat. Dan dampaknya masyarakat konsumen perumahan yang sangat dirugikan. Political will pemerintah sangat bergantung pada integritas aparatur negara maupun aparat penegak hukum untuk mengawal regulasi yang telah disusun. Apabila dianalisa menggunakan pandangan Soerjono Soekanto, kelemahan utama industri perumahan terletak pada faktor aparat penegak hukum serta sarana dan prasarana yang meliputi SDM pelaksana, birokrasi kelembagaan. Oleh karena itu, pemerintah harus berani mengubah dirinya, merevolusi mental dan berperang melawan diri sendiri yang sebagiannya resisten dan kontra terhadap perubahan serta pembaharuan. Pembaharuan yang dimaksud meliputi perubahan karakter birokrasi yang selama ini cenderung korup, tidak akuntabel dan tidak transparan. Melalui program revolusi mental, pemerintah sebenarnya telah meletakkan fondasi perubahan dan pembaharuan di tubuh pemerintah. Sayangnya hingga 2 periode program revolusi mental berjalan, belum menunjukkan perubahan secara signifikan. Program revolusi mental harus meresap kedalam tubuh korps abdi negara sebagai penawar racun oknum-oknum yang kontra terhadap pembaharuan. Apabila berhasil memenangi pertarungan melawan diri sendiri, maka dipastikan pemerintah dapat menguasai industri perumahan sebagaimana yang dimaksud mahkamah konstitusi. Sehingga industri akan berjalan secara sehat dan mampu memenuhi kebutuhan warga negara atas papan. Dan menjadikan industri properti menguntungkan bagi sektor swasta. Pilihannya, apakah terus diam dan berpangku tangan atas komersialisasi hak dasar masyarakat atas perumahan atau memilih mengembalikan wibawa pemerintah sebagai tokoh sentral dalam industri perumahan sebagai industri strategis dan mengembalikan penguasaan negara sebagaimana yang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Peran masyarakat tetap mengawal pemerintahan dan kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang terkait pemenuhan hak warga negara. Khususnya, pemenuhan hak


Akhir Cerita Meikarta

by admin • October 25, 2018

Sekitar setahun lalu, tepatnya Juli–Agustus 2017, iklan dan promosi pengembang Meikarta membius publik. Dalam enam bulan berturut-turut, iklannya menggerojok semua media utama, televisi, koran, dan radio. Tak ketinggalan, pojok-pojok pelayanan publik, seperti rumah sakit, pasar modern, dan bahkan stasiun kereta api pun dibanjiri promosi Meikarta. “Ayo pindah ke Meikarta” menjadi tagline utamanya. Harga yang ditawarkan pun membuat ngiler calon konsumen, mulai dari Rp 92 jutaan. Namun, dalam konteks perlindungan konsumen, terdapat segepok keganjilan yang berpotensi merugikan konsumen. Apalagi setelah Wakil Gubernur Jawa Barat, waktu itu Deddy Mizwar, menyatakan Meikarta belum mengantongi izin. Karena itulah YLKI melakukan take action memberikan public warning. Bahkan, Ombudsman juga melakukan hal serupa. Sejak Agustus 2017 hingga kini, YLKI telah melakukan beberapa kali public warning. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan: Pertama, persoalan perizinan. Saat itu, patut diduga izin yang dimiliki Meikarta hanya sebatas izin lokasi. Padahal, pembangunan apartemen membutuhkan banyak perizinan, seperti IMB dan amdal. Izin lokasi hanya dibutuhkan untuk memastikan bahwa tanah tersebut sesuai dengan fungsinya. Pada konteks ini, Meikarta belum mampu menunjukkan kepada publik apakah proyeknya sudah mengantongi semua izinyang diperlukan. Kedua, praktik iklan, promosi, dan pemasaran Meikarta. Dalam lima tahun terakhir, aduan di YLKI didominasi pengaduan tentang apartemen (sekitar 450 kasus). Karakter kasusnya mirip, yakni adanya sengketa antara konsumen dan pengembang/pengelola yang dipicu oleh iklan dan pemasaran yang menggunakan strategi penjualan pra-proyek, yakni menawarkan atau menjual proyek apartemen yang wujudnya belum ada. Dan inilah yang dilakukan Meikarta. Tapi mereka menampik dugaan bahwa yang dilakukan Meikarta bukan menawarkan/menjual apartemen, melainkan hanya menawarkan nomor urut pembelian (NUP). Toh, pada praktiknya, biaya NUP bisa menjadi alat untuk mengurangi keseluruhan harga apartemen. Selain itu, aduan konsumen sektor properti di YLKI tertinggi dialami oleh konsumen Meikarta (43 persen). Rata-rata aduan adalah soal ditolaknya permintaan pembatalan oleh konsumen. Jika konsumen membatalkan, down payment hangus. Padahal, dalam iklannya, Meikarta menyebutkan down payment tidak hangus. Ini menandakan inkonsistensi iklan Meikarta. Tragisnya, surat aduan konsumen via YLKI ke Meikarta tidak pernah direspons. Bahkan, surat aduan dikembalikan karena alamat yang dituju salah. Kimaks dari persoalan yang membelit Meikarta adalah dicokoknya Direktur Operasional Meikarta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, beberapa hari lalu, karena terlibat penyuapan. Jika izin diperoleh dengan cara menyuap, hasil dari perizinan bisa dipastikan bermasalah. Artinya, proyek Meikarta dibangun di atas lahan yang bermasalah. Jika mengacu pada kasus operasi tangkap tangan KPK, maka, pertama, seharusnya pemerintah pusat turun tangan untuk mengaudit ulang Meikarta. Pemerintah pusat seharusnya jadi pemegang kendali perizinan untuk proyek sebesar Meikarta. Bukan hanya izin lokal sekelas bupati atau bahkan di bawahnya. Ini mengingat dampak keberadaan Meikarta bukan hanya di Bekasi, tetapi juga area Jabodetabek. Minimal mereka seharusnya mengantongi izin Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, atau bahkan izin presiden. Kedua, konsumen yang belum melakukan transaksi sebaiknya jangan bertransaksi dulu. Kita tunggu sampai kasus yang membelit Meikarta beres, daripada nanti timbul masalah. Ketiga, seharusnya manajemen Meikarta juga melakukan moratorium dalam iklan, promosi, dan bentuk pemasaran lain. Manajemen juga harus menjamin keberlanjutan program dengan perizinan yang sah. Meikarta pun harus melindungi hak-hak konsumennya, termasuk bagi konsumen yang ingin membatalkan, tanpa ada denda atau potongan biaya. Kasus suap yang melibatkan Meikarta menjadi anti-klimaks terhadap Meikarta yang sempat membahana. Adalah tragis dan ironis jika masih ada pejabat publik yang berdiri di garda depan dalam membela Meikarta. Artikel ini sudah terbit di Koran Tempo 24 Oktober 2018 hal 11 dan TEMPO.CO Rabu, 24 Oktober 2018 07:13 WIB TULUS ABADI KETUA PENGURUS HARIAN YLKI


Siaran Pers YLKI: Tunda Rencana Pembelian Properti di Meikarta

by admin • October 17, 2018

Terkait kasus Operasi Tangkap Tangan ( OTT) oleh KPK atas dugaan suap yang melibatkan Direktur Operasi Meikarta, dan Bupati Bekasi cs, berikut ini pernyataan YLKI: 1. Paska OTT, YLKI mendesak managemen Meikarta untuk segera menjelaskan pada publik terkait keberlanjutan proyek Meikarta tersebut; apakah akan dilanjutkan atau distop. Kasus OTT mengakibatkan konsumen khawatir atas keberlanjutan pembangunan Meikarta. Kalau sampai proyek Meikarta distop akibat perizinan yang belum atau tidak beres, atau masalah lain,  maka negara harus hadir menjamin hak-hak keperdataan konsumen yang sudah terlanjur melakukan transaksi pembelian. Sebab bagaimanapun hal ini merupakan tanggungjawab negara, dan merupakan kegagalan negara dalam melakukan pengawasan; 2. Sejak awal YLKI memberikan public warning (baca juga: YLKI Minta Konsumen Tunda Pembelian Apartemen Kota Meikarta) agar masyarakat tidak melakukan transaksi apapun (pembelian) kepada proyek Meikarta. Dengan adanya kasus OTT ini, YLKI kembali menegaskan agar masyarakat  berhati-hati untuk rencana transaksi pembelian dengan Meikarta, daripada nantinya timbul masalah; 3. Berdasar data Bidang Pengaduan YLKI pada 2018, pengaduan masalah properti menduduki paling tinggi, dan 43 persen dari pengaduan properti tersebut melibatkan konsumen Meikarta (11 kasus). Mayoritas pengaduan Meikarta adalah masalah downpainmen yang tidak bisa ditarik lagi, padahal diiklannya mengatakan refundable. Plus masalah model properti yang dipesan tidak ada, padahal iklannya menyebutkan adanya model tersebut. Demikian. Terima kasih. Wassalam Note: gambar sebagai ilustrasi TULUS ABADI Ketua Pengurus Harian YLKI


Kebijakan dan Praktek Perbankan di Indonesia: Kajian Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Terkait Prinsip Perlindungan Konsumen

by admin • February 21, 2018

Kebijakan dan Praktek Perbankan di Indonesia: Kajian Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah ( KPR) Terkait Prinsip Perlindungan Konsumen from Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)


Catatan Perlindungan Konsumen YLKI 2017: NEGARA TIDAK HADIR DALAM MELINDUNGI KONSUMEN

by admin • December 29, 2017

Catatan Perlindungan Konsumen YLKI2017:NEGARA TIDAK HADIR DALAM MELINDUNGI KONSUMEN Dikirim oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada 18 Januari 2018 Konsumen adalah salah salah satu pilar utama dalam roda perekonomian. Tanpa kehadiran konsumen, roda ekonomi akan lumpuh dan tak akan ada transaksi apapun. Tetapi ironisnya, sebagai salah satu pilar utama, dalam banyak hal posisi konsumen secara dominan justru menjadi sub ordinat dalam sistem transaksi dan bahkan roda perekonomian secara keseluruhan. Lebih tragisnya lagi, negara sebagai regulator, yang seharusnya menjadi penyeimbang antara kepentingan konsumen dengan pelaku usaha, justru lebih banyak menjadi instrumen untuk melegitimasi posisi sub ordinat tersebut dan endingnya hak-hak konsumen termarginalisasikan secara signifikan. Itulah potret yang paling kentara untuk merefleksikan situasi dan kondisi perlindungan konsumen pada 2017. Beberapa indikator negara tidak hadir dalam melindungi konsumen dan atau kepentingan publik, terpotret dalam beberapa kasus aktual, antara lain: Telantarnya puluhan ribu calon jemaah umrah, dari berbagai biro perjalanan umrah, khususnya First Travel. Pada 2017 YLKI menerima 22.655 pengaduan jemaah umrah yang tidak diberangkatkan oleh biro umrah. Telantarnya puluhan ribu calon jemaah umrah bukti kuat negara tidak hadir untuk melindungi kepentingan konsumen secara sesungguhnya. Pemerintah hanya piawai memberikan perizinan biro umrah (pre market control), tetapi gagal total dalam pengawasan dan penegakan hukumnya untuk melindungi calon jemaah umrah (post market control). Negara juga tidak hadir dalam konteks pre market control dalam kasus pengembang Meikarta. Bagaimana mungkin proyek skala nasional sebesar Meikarta tapi masih menimbulkan persoalan pro kontra dalam perizinannya? Atau bagaimana mungkin proyek properti skala nasional tetapi hanya mengantongi perizinan berskala lokal saja? Bahkan tragisnya negara justru berpihak secara kentara pada Meikarta, seperti tecermin dalam pernyataan Menteri Koordinator Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, yang mendukung penuh Meikarta. Padahal ribuan konsumen terjebak pada ketidakpastian status hukumnya terkait promosi Meikarta yang amat bombastis. Dalam konteks pemenuhan hak-hak publik, negara juga justru menciptakan kegaduhan baru yang kontra produktif bagi kepentingan masyarakat. Setidaknya hal itu tecermin dalam beberapa kasus, antara lain, pertama, pendaftaran ulang pemegang kartu prabayar seluler. Kegaduhan ini dikarenakan minimnya informasi dan sosialisasi terhadap kebijakan registrasi prabayar tersebut, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa registrasi dilakukan untuk kepentingan jangka pendek (pemilu) dan atau adanya penyadapan data pribadi milik warga untuk kepentingan komersial dan bahkan politik. Kedua, kegaduhan terjadi adanya wacana kebijakan penyederhanaan tarif listrik. Masyarakat konsumen listrik panik, karena wacana tersebut diduga hanya sebagai kedok untuk menaikkan tarif listrik. Masyarakat sangat khawatir karena saat ini tarif dasar listrik dirasa sangat mahal dan memukul daya beli konsumen. Ketiga, kegaduhan lain dan melanggar hak-hak publik adalah masalah penerapan GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai). Dalam hal ini terdapat dua pelanggaran hak-hak publik, yakni pemaksaan penggunaan non tunai bagi konsumen, khususnya untuk e-toll. Padahal seharusnya konsumen diberikan ruang untuk tetap menggunakan akses tunai dalam bertransaksi tol. Pengenaan fee untuk isi ulang juga bentuk pelanggaran hak-hak konsumen. Sekalipun tidak besar, pengenaan biaya saat isi ulang kepada konsumen adalah bentuk ketidakadilan bagi konsumen. Seharusnya konsumen diberikan insentif, bukan disinsentif. Kegaduhan-kegaduhan itu terjadi oleh karena faktor miskinnya konsultasi publik terhadap kebijakan tersebut. Klimaks dari ketidakberdayaan negara dalam melindungi kepentingan konsumen dan kepentingan publik ditandai pula dengan kebijakan yang berorientasi pro pasar (market oriented) terhadap semua kebijakan publik, baik dalam konteks kebijakan tarif dan atau stabilisasi stok kebutuhan pangan. Dalam hal tarif dasar listrik dan atau harga bahan bakar minyak, adalah bukti kuat negara sangat pro terhadap tekanan pasar untuk menaikkan tarif/harga. Di sisi yang lain, kebijakan impor bahan pangan seperti beras, juga bukti negara ingkar janji untuk tidak melakukan impor bahan pangan untuk memasok  rakyatnya. Ingkar janji, sebab dalam masa kampanye pilpres Presiden Jokowi tegas menyatakan tidak akan melakukan impor bahan pangan. Dalam memasok kebutuhan energi sebagai kebutuhan dasar di kelas menengah bawah, negara masih tampak kedodoran. Gas elpiji 3 kg adalah buktinya. Satu tahun ini distribusi gas elpiji 3 kg semakin terdistorsi sehingga masyarakat menengah bawah harus mengantri berjam-jam dan dengan harga yang mahal pula untuk mendapatkan satu tabung gas elpiji 3 kg. Faktor disparitas harga dan distribusi yang kian terbuka menjadi penyebab utama. Apalagi di tengah lemahnya pengawasan. Untuk kebutuhan BBM dengan lebijakan satu harga, pun terbukti hanya manis di atas kertas saja. Dana ratusan milyar hilang sia-sia, karena pasokan BBM satu harga justru dirusak oleh penyalur-penyalur lokal yang melibatkan oknum pejabat daerah. Kemunduran serius justru dilakukan oleh Kementerian ESDM, yang membolehkan SPBU swasta menjual BBM dengan kualitas rendah, setara premium. Padahal, produk BBM dengan RON 88/89 sangat jauh dari ideal, karena belum lulus Euro 1. Sementara regulasi nasional dan standar internasional mewajibkan untuk Euro 4. Trend pengaduan konsumen 2017. Per November 2017, YLKI menerima 301 pengaduan dari konsumen secara tertulis (belum dihitung pengaduan via online). Dari 301 pengaduan, sektor perbankan masih menduduki rating teratas, dengan 24 persen pengaduan. Kemudian disusul pengaduan sektor ketenagalistrikan (PT PLN sebagai teradu) dengan 14 persen.  Dan rating ketiga adalah sektor perumahan dengan 11 persen, sektor leasing 8 persen, dan sektor telekomunikasi 6 persen. Tingginya pengaduan sektor perbankan selama 6 (enam) tahun terakhir menunjukkan pengawasan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) belum optimal. Bisa dikatakan OJK masih gagal untuk meningkatkan performa dan kinerja sektor perbankan dan financial services di Indonesia. Kriminalisasi konsumen oleh pelaku usaha. Hal yang ironis pada 2017 adalah fenomena kriminalisasi konsumen oleh pelaku usaha. Konsumen yang bersikap kritis untuk memperjuangkan haknya justru dikriminalisasi oleh pelaku usaha. Contoh kasus teraktual adalah kasus Acho, komedian tunggal, yang dijadikan tersangka oleh pengelola Green Pramuka. Dan anehnya pihak kepolisian langsung cepat memproses laporan semacam ini oleh pelaku usaha. Padahal di sisi yang lain saat ini justru banyak terjadi pelanggaran pidana oleh pelaku usaha dalam ranah hak-hak konsumen, tetapi respon polisi tidak secepat jika yang terduga melanggar adalah konsumen. Dalam hal kesehatan publik, khususnya dalam konteks preventif promotif, negara juga masih kedodoran. Hal ini ditandai dengan dominannya penyakit katastropik pada pasien BPJS. Dan inilah yang menyebabkan finansial BPJS mengalami pendarahan serius. Pada 2016 BPJS merugi Rp 9 triliun dan pada 2017 diprediksi merugi Rp 12 triliun. Penyebab utama itu semua adalah perilaku tidak sehat. Tingginya aktivitas merokok di kalangan masyarakat sangat mengkhawatirkan. Ironisnya pemerintah masih galau untuk menaikkan cukai rokok, terbukti kenaikan cukai rokok hanya 10,14 persen. Sangat rendahnya cukai rokok akan


Refleksi Perlindungan Konsumen Di Era Tiga Tahun Presiden Joko Widodo

by admin • October 30, 2017

Roda pemerintahan Presiden Joko Widodo, tak terasa sudah berjalan tiga tahun. Dengan segala dinamika dan hingar-bingarnya, baik pada konteks politik, hukum, sosial dan ekonomi, eksistensi pemerintahan Presiden Joko Widodo layak diberikan apresiasi. Salah satu hal terpenting yang patut disorot selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo adalah masalah pemenuhan hak-hak publik dan perlindungan konsumen. Dalam hal ini terdapat beberapa kasus/isu perlindungan konsumen yang mengemuka. Pertama, stabilitas pasokan dan harga pangan. Stabilitas pasokan komoditas pangan relatif stabil, tak ada kekurangan pasokan, walau harus membuka keran impor, termasuk beras. Kebijakan impor pangan sejatinya tidak relevan dengan janji saat kampanye capres bahwa impor pangan adalah hal yang akan dilarang. Soal gejolak harga pangan juga cukup masif, mulai barga beras, daging sapi, cabe keriting bahkan terakhir adalah harga garam. Harga beras relatif terkendali, tapi harga daging sapi tampaknya masih jauh panggang dari api. Titah Presiden Jokowi agar harga daging sapi harus Rp 80.000 per kg. Faktanya sampai detiķ ini harga daging sapi masih bertengger lebih dari Rp 110 ribuan per kg. Harga cabe keriting (cabe rawit) pun sempat menyundul hingga Rp 120.000 per kg. Dan sekarang jatuh kelevel Rp 20.000 per kg. Ini menandakan ketahanan pangan pangan masih rentan. Apalagi masalah kedaulatan pangan, masih remang-remang. Kedua, terkait kebijakan harga energi, khususnya harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik. Rezim Jokowi seolah menerima durian runtuh terkait turunnya harga minyak mentah dunia. Sebab dengan turunnya harga minyak mentah dunia, Jokowi tak perlu dipusingkan dengan subsidi bahan bakar minyak, tak perlu menaikkan harganya, yang mayoritas disedot oleh masyarakat menengah perkotaan. Dengan fenomena demikian, bahkan Presiden Jokowi berani menerapkan harga bahan bakar minyak di level retailer dengan standar keekonomiannya. Namun ambruknya harga minyak mentah sejatinya juga merupakan petaka bagi PT Pertamina. Akibat harga minyak mentah ambruk, nett profit PT PT Pertamina nyaris collaps. Beruntung kesehatan finansial PT Pertamina tetap terjaga, tidak seperti perusahaan minyak dunia yang mengalami bleeding serius. Turunnya harga minyak mentah dunia pun berimplikasi terhadap tarif dasar listrik. Sejak 2017 pemerintah memberlakukan tarif otomatis (judmen tariff) pada tarif listrik. Judmen tariff sama dengan (tarif keekonomiannya, sebagaimana harga bahan bakar minyak. Tarif berbasis keekonomiannya adalah formulasi tarif/harga yang mendasarkan pada harga minyak mentah dunia, kurs rupiah terhadap dolar Amerika dan laju inflasi. Model kebijakan tarif seperti ini sebenarnya high risk, sebab pada hakekatnya tarif energi berdasarkan mekanisme pasar secara konstitusional dilarang. Benar UU tentang Energi mengamanatkan bahwa komoditas energi dijual berdasar harga keekonomiannya, namun hal ini bukan berarti berbasis market mechanism tanpa intervensi negara sama sekali. Ketiga, terkait daya beli konsumen. Penjualan di level retailer menurut data mengalami penurunan. APRINDO merilis bahwa penurunan itu mencapai…. dan disimpulkan bahwa hal itu dipicu oleh merosotnya daya beli konsumen. Terhadap klaim ini pemerintah tidak terima begitu saja. Menurunnya penjualan diretailer modern diklaim karena kalah bersaing dengan sektor perdagangan online, e-commerse. Tetapi jika ditelusuri klaim pemerintah juga tidak cukup sahih, sebab faktanya kontribusi perdagangan online pada sektor retail masih sangat kecil, yakni hanya 3,1 persen saja (2017). Fenomena menurunnya penjualan tampaknya bukan hanya terjadi di retailer modern saja, tetapi juga dialami oleh para pedagang keliling dan warung tradisional. Mereka mengaku omsetnya turun. Apalagi terbukti juga beberapa franchise retailer modern menutup gerainya seperti Seven Eleven, dan terakhir gerai modern Lotus. Apakah hal ini masih akan dibantah? Oleh banyak ekonom/pengamat ekonomi fenomena ini terjadi karena Presiden Jokowi terlalu bernafsu memutar uang APBN untuk kegiatan pembangunan infrastruktur. Jalan tol Trans Jawa, Jalan Tol Trans Sumatera, LRT, pembangkit listrik 35.000 MW, adalah beberapa contoh mega proyek infrastuktur yang pasti rakus anggaran. Keempat, kasus calon jemaah umroh. Akhir tahun ini publik dihebohkan dengan menyeruaknya kasus umroh murah, yang ujungnya menelan puluhan ribu korban. Yang paling dominan adalah biro umroh First Travel, dengan korban tak kurang dari 62 ribuan calon jemaah, dengan nominal kerugian tak kurang dari Rp 532 milyar. Belum lagi biro umroh lain dengan korban yang sama dan sebangun. Dalam kasus umroh bermasalah YLKI menerima 22.635 pengaduan dari 6 (enam) biro umroh. Belum lagi biro umroh lain yang tidak terdeteksi. Maraknya biro umroh bermasalah lebih dikarenakan lemahnya pengawasan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Kemenag hanya getol memberikan izin operasi biro umroh, tapi letoy dalam pengawasan. Masifnya korban umroh bermasalah adalah bukti nyata gagalnya Kemenag sebagai regulator pengawas umroh. Sampai detik ini korban umroh tak bisa menuntut kerugian apapun atas kasus yang menimpanya. Kemenag pun hanya termangu-mangu dibuatnya. Kelima, kenaikan cukai rokok. Baru-baru ini Menteri Keungan menaikkan cukai rokok sebesar 10,04 persen. Besaran kenaikan ini mencerminkan Menkeu “gagal paham” dalam dua hal. Yang pertama gagal memahami bahwa cukai adalah sin tax (pajak dosa), dan gagal paham bahwa APBN defisit karena jebloknya pendapatan pajak. Menkeu juga gagal paham bahwa ambruknya finansial BPJS juga akibat konsumsi rokok. Pada 2017 kerugian BPJS diprediksi mencapai Rp 12 teilyun, naik signifikan dibanding kerugian pada 2016 yang mencapai Rp 9 trilyun. Dengan fenomena yang demikian, Menkeu seharusnya berani menaikkan cukai rokok secara progresif, minimal 20 persen. Sebab, kenaikan cukai 10,04 persen pada 2017, adalah suatu kemunduran, karena pada 2016 kenaikan cukai rokok mencapai 11,19 persen. Tragis! Keenam, transportasi berbasis aplikasi (online). Selama tiga tahun terakhir, sektor transportasi di Indonesia dihebohkan dengan munculnya moda transportasi berbasis aplikasi, atau lazim disebut transportasi online, baik roda empat dan atau roda dua. Hadirnya transportasi online disatu sisi disambut gembira oleh masyarakat konsumen, yang merasa dimudahkan dan tarifnya pun dianggap murah. Namun disisi lain menimbulkan reaksi keras dari transportasi konvensional, yang merasa terancam. Bahkan fenomena ini tak urung menimbulkan konflik horisontal, di berbagai daerah, termasuk di Jakarta. Fenomena ini terjadi karena sikap lamban dan tidak tegasnya dari pemerintah. Bahkan Presiden pun tampak salah kaprah dalam menyikapi kehadiran transportasi online ini. Presiden menganggap bahwa transportasi online adalah usaha mikro. Loh mikro yang mana sih, faktanya pemilik transportasi online adalah pemodal besar, korporasi multinasional? Intinya bahwa transportasi online adalah sebuah keniscayaan, tetapi janganlah dibiarkan tanpa aturan. Di kota-kota lain di dunia juga terjadi hal yang sama, taksi online tetap ada pengaturan tegas. Ini harus menjadi tantangan bagi sektor transportasi konvensional untuk memperbaiki managerialnya guna meningkatkan pelayanannya. Dan ketujuh, soal Meikarta. Dengan promosinya yang sangat masif dan sistematis, Meikarta bak membius


Pernyataan Pers: YLKI Meminta BTN Evaluasi Pemberian Penghargaan Inovasi Marketing kepada MEIKARTA

by admin • September 19, 2017

Mega proyek Meikarta, hingga kini masih banyak menimbulkan pertanyaan publik, terutama terkait perizinannya dan bahkan dari segi tata ruang. Disaat hal ini belum dituntaskan, Bank BTN justru memberikan penghargaan kepada managemen Meikarta melalui BTN Golden Property Award untuk kategori The Breakthrough Phenomenal Marketing Campaign pada 11 September yang lalu. Penghargaan semacam itu diberikan kepada pelaku pembangunan (developer) yang dianggap berhasil dan berjasa. Menurut BTN, pengembang Meikarta dipandang sebagai pelaku pembangunan yang berhasil mendorong dan menggairahkan industri properti dengan inovasi marketing yang dilakukan. Padahal, hingga saat ini, manakala marketing dan promosi yang dilakukan oleh pengembang Meikarta begitu bombastis, tetapi di sisi lain patut diduga kuat pengembang Meikarta belum melengkapi berbagai perizinan dan bahkan menabrak banyak aturan. Menurut catatan YLKI, sedikitnya ada 3 (tiga) aturan yang diduga kuat ditabrak oleh kegiatan pemasaran yang dilakukan Lippo Group terkait projek Meikarta, yakni: Pasal 42 UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Etika Pariwara Indonesia Sehingga tidak pantas dan tidak etis jika pemasaran yang melanggar hukum dan etika tersebut justru diberikan apresiasi oleh BTN yang notabene representasi pemerintah. Hal ini dikhawatirkan akan memberikan preseden buruk bagi pelaku pembangunan lain untuk melakukan tindakan serupa dan membuat konsumen semakin jatuh kedalam posisi yang beresiko yang dalam jangka panjang justru membahayakan industri properti itu sendiri. Seharusnya managemen BTN dalam memberikan award kepada suatu pengembang hal utama yg dijadikan kriteria adalah aspek compliance(kepatuhan terhadap hukum/peraturan perundang-undangan), dan transparansi/informasi produk, dengan menginformasikan semua perijinan yg sudah dimiliki pengembang pada brosur/pameran dan semua media promosi lainnya. Maka dari itu, YLKI mendesak agar, pertama managemen BTN melakukan evaluasi terhadap penghargaan terhadap kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Meikarta. Kedua, pengembang Kota Meikarta untuk beritikad baik dengan menunda seluruh kegiatan pemasaran, iklan dan promosi yang sudah terlanjur dilakukan. Dan ketiga, Pemerintah segera menyelesaikan kewajibannya untuk membuat Peraturan Pelaksanaan sesuai amanah UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun agar kejadian semacam ini tidak terulang kembali. Demikian sorotan singkat YLKI. Jakarta, 17 September 2017, TULUS ABADI, Ketua Pengurus Harian YLKI. Keterangan: Untuk keperluan wawancara silakan hubungi Sdr. Sudaryatmo 0818767614, dan Mustafa, +6282298725459 Informasi dan Pengaduan: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jl. Pancoran Barat VII No. 1 Duren Tiga, Jaksel, 12760. Telepon 021-797-1378, WA 0822-6121-1822. Email: konsumen@ylki.or.id Website: www.pelayanan.ylki.or.id Donasi untuk Gerakan Konsumen: BCA Cab Pasar Minggu No.Rek  : 035-3-80546-8 a/n YLKI II.


Pernyataan Pers: YLKI Minta Konsumen Tunda Pembelian Apartemen Kota Meikarta

by admin • August 10, 2017

MEIKARTA, seolah menjadi kosa kata baru dalam jagad perbincangan di kalangan masyarakat konsumen di Indonesia. Promosi, iklan dan marketing yang begitu masif, terstruktur dan sistematis, boleh jadi membius masyarakat konsumen untuk bertransaksi Meikarta. Bahkan, YLKI pun sempat memprotes sebuah redaksi media masa cetak, karena lebih dari 30 persennya isinya adalah iklan full colour Meikarta lima halaman penuh dari media cetak bersangkutan. Dengan nilai nominal yang relatively terjangkau masyarakat perkotaan (Rp 127 jutaan), sangat boleh jadi 20.000-an konsumen telah melakukan transaksi pembelian/pemesanan. Kendati Wagub Provinsi Jabar Dedi Mizwar, telah meminta pengembang apartemen Meikarta untuk menghentikan penjualan dan segala aktivitas pembangunan, karena belum berizin; promosi Meikarta tetap berjalan, untuk menjual produk propertinya. Boleh saja pihak Lippo Group menilai bahwa apa yang dilakukannya tersebut sudah lumrah dilakukan pengembang dengan istilah Pre-project Selling. Namun, praktik semacam itu pada akhirnya posisi konsumen berada dalam kondisi yang sangat rentan dirugikan karena tidak memiliki jaminan atas kepastian pembangunan. Padahal pemasaran yang dilakukan tersebut, diduga keras melanggar ketentuan Pasal 42 UU No. 20 Tahun 2011, yang mewajibkan pengembang untuk memiliki jaminan atas Kepastian peruntukan ruang; kepastian hak atas tanah; kepastian status penguasaan gedung; perizinan; dan jaminan pembangunan sebelum melakukan pemasaran. Menurut data YLKI, sistem pre-project selling dan pemasaran yang dilakukan oleh banyak pengembang sering kali menjadi sumber masalah bagi konsumen di kemudian hari. Terbukti sejak 2014-2016, YLKI menerima sekurangnya 440 pengaduan terkait perumahan, yang mayoritas masalah tersebut terjadi akibat tidak adanya konsistensi antara penawaran dan janji promosi pengembang dengan realitas pembangunan yang terjadi. Bahkan 2015, sekitar 40% pengaduan perumahan terjadi sebagai akibat adanya pre project selling, yakni adanya informasi yang tidak jelas,benar dan jujur; pembangunan bermasalah; realisasi fasum/fasos; unit berubah dari yang ditawarkan. Praktik semacam itulah yang menyerimpung komedian tunggal Mukhadly, alias Acho: janji dan promosi pengembang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan! Maka dari itu, untuk menghindari terulangnya kasus Acho dengan skala yang lebih luas, berikut ini catatan YLKI terkait pre project selling baik yang dilakukan Meikarta dan atau pengembang lain : 1. Menghimbau masyarakat agar berhati-hati dan kalau perlu menunda untuk pemesanan dan/atau membeli unit apartemen di Kota Meikarta sampai jelas status perizinannya. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming dan janji fasum/fasos oleh pengembang. Sebelum menandatangani dokumen pemesanan, bacalah dengan teliti, dan saat pembayaran booking fee harus ada dokumen resmi, jangan dengan kwitansi sementara; 2. Pemerintah perlu menindak dengan tegas, jika perlu menjatuhkan sanksi atas segala bentuk pelanggaran perizinan dan pemanfaatan celah hukum yang dilakukan oleh pengembang dan kemudian merugikan konsumen; 3. YLKI mendesak managemen Meikarta menghentikan segala bentuk promosi, iklan, dan bentuk penawaran lain atas produk Apartemen Meikarta sampai seluruh perizinan dan aspek legal telah dipenuhi oleh pengembang. Meikarta jangan berdalih bahwa pihaknya sudah mengantongi IMB, padahal yang terjadi sebenarnya adalah proses permohonan pengajuan IMB. Demikian catatan singkat YLKI. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalam, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI Akses Informasi dan Pengaduan: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jl. Pancoran Barat VII No. 1 Duren Tiga, Jaksel, 12760 Telepon 021-798-1378, WA 0822-6121-1822. Email: konsumen@ylki.or.id Website: www.pelayanan.ylki.or.id Donasi untuk gerakan konsumen: BCA Cab Pasar Minggu No.Rek  : 035-3-80546-8 a/n YLKI II. Note: Untuk keperluan interview dan data, silakan hubungi Sdr. Sdri. Sularsi 0815-1629-300 dan atau Sdr. *Mustafa Aqib Bintoro+6285275532156


Pernyataan Pers YLKI: Hentikan Kriminalisasi Terhadap Konsumen

by admin • August 8, 2017

Mencermati kasus yang menimpa Acho, komedian tunggal, yang dipolisikan oleh pengembang Green Pramuka; setelah YLKI membaca substansi curhatan/tulisan Sdr. Acho di media sosial/web site, YLKI tidak mendapatkan potensi pelanggaran yang dilakukan konsumen. Khususnya dalam perspektif UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apa yang ditulis/disampaikan konsumen, adalah upayanya untuk merebut hak-haknya, yang diduga dilanggar oleh pelaku usaha, pengembang Green Pramuka. Bahwa konsumen kemudian menulisnya di media sosial, sebab dipandang pengaduan-pengaduan serupa sudah mampet, tidak mendapatkan respon memadai dari pihak managemen Green Pramuka. Terbukti pegaduan serupa sudah banyak diungkap konsumen, termasuk pengaduan  konsumen ke YLKI, dan bahkan sudah diliput media. Apa yang dilakukan konsumen sudah sesuai haknya yang diatur oleh UU Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya, Pasal 4. Termasuk menyampaikan keluhan dan pendapatnya via media masa, dan media sosial. Yang penting yang disampaikan konsumen fakta hukumnya sudah jelas, bukan fiktif (hoax), yang berpotensi fitnah. Dengan demikian, tindakan polisional oleh Green Pramuka pada konsumen, adalah tindakan yang berlebihan, dan bahkan arogan. Dan tindakan yang kontra produktif untuk perlindungan konsumen di Indonesia, yang membuat konsumen takut untuk memperjuangkan konsumennya secara mandiri. YLKI mengecam segala bentuk kriminalisasi oleh dilakukan developer yang bertujuan untuk membungkam daya kritis konsumen. YLKI  juga mengritik polisi, yang bertindak cepat jika yang mengadu adalah pihak pengembang, tapi bertindak lamban jika yang mengadu masyarakat. Bahwa kasus pengaduan yang dialami Sdr. Acho adalah puncak gunung es. Pengaduan serupa banyak sekali, di lokasi yang berbeda. Pengaduan penghuni apartemen dan perumahan, menduduki rangking kedua (18 persen), dari total pengaduan di YLKI. Terhadap fenomena ini, YLKI meminta dan merekomendasikan beberapa hal: Agar Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Perumahan, harus tegas menyikapi pelanggaran hak konsumen (penghuni) yg dilakukan oleh pengelola dan pengembang. Kementerian PUPR dan Pemprov DKI tidak bisa lepas tanggungjawab terhadap maraknya pelanggaran konsumen oleh pengelola/pengembang apartemen. YLKI mendesak Dinas Perumahan Pemprov DKI untuk pro aktif memfasilitasi mediasi antara konsumen dengan developer, untuk dapat dicari penyelesaian di luar pengadilan (out of court setlement). Mendesak Kementerian PUPR untuk mereview semua klausula yang dibuat oleh pengembang/pengelola, baik klausula dalam PPJB/AJB rumah susun dan klausula dalam kontrak pengelolaan. Klausula baku adalah hal yang dilarang dalam UU Perlindungan Konsumen Hentikan segala bentuk intervensi pengelola/pengembang dalam pembentukan P3SRS dan pengelolaan. Intervensi yg biasa dilakukan oleh pengelola biasanya melalui tekanan psikis, diskriminasi perlakuan, hingga perampasan HAM konsumen. Pengelola idealnya ditunjuk dan dipilih oleh P3SRS. Jadi akan profesional dan tunduk perintah P3SRS bukan sebaliknya. Depelover hanya setengah hati untuk melepas pengelolaannya; YLKI mendesak semua pengembang perumahan/apartemen untuk menjunjung tinggi etika dalam bisnis, dan mematuhi regulasi, termasuk regulasi dibidang konsumen, khususnya dalam berpromosi, beriklan. Jangan membius dengan janji-janji yang bombastis, irasional, dan bahkan manipulatif. Kepada masyarakat konsumen, terhadap kejadian ini, jangan menyurutkan niatnya untuk bersikap kritis. Namun konsumen tetap harus waspada dan hati-hati, misalnya, tetap berkomunikasi dengan pihak pelaku usaha/pelaku usaha/pengelola, sebelum kasusnya ditulis di media sosial. Dan dari sisi fakta hukum, yang disampikan konsumen adalah bukan fiktif, hoax. Demikian. Terima kasih. Jayalah konsumen Indonesia! Wassalam,   Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI.   Akses informasi dan pengaduan: Yayaaan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jl. Pancoran Barat VII No. 1 Duren Tiga, Jaksel, 12760 Telepon 021798-1378, whatsapp +6282261211822 Website: www.pelayanan.ylki.or.id Donasi untuk gerakan konsumen, via BCA Cab Pasar Minggu No.Rek  : 035-3-80546-8 a/n YLKI II