Press Release

Berikut ini adalah kumpulan artikel Press Release YLKI

Kesehatan Pengendalian Tembakau Perlindungan Konsumen Uncategorized YLKI

Pentingnya Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Kampus

Merokok merupakan suatu kegiatan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar kita. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012, rokok adalah produk tembakau yang dibuat untuk dibakar kemudian dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Berdasarkan data dari Global Adult Tobacco Survey (GATS), terdapat peningkatan jumlah prevalensi perokok dewasa dari tahun 2011 – 2021, yaitu 59,9 juta orang (2011) menjadi 68,9 juta orang (2021). Selain itu, menurut GATS prevalensi perokok elektronik pada usia dewasa meningkat 10 kali lipat dari 0,3% (2011) menjadi 3% (2021) sedangkan prevalensi perokok pasif meningkat sebanyak 120 juta orang. Berdasarkan data BPS, persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 28,26%.  Menurut Kemenkes rokok dan asapnya dapat menyebabkan ancaman kesehatan bagi tubuh manusia. Berdasarkan data WHO, sekitar 1,2 juta manusia meninggal setiap tahunnya akibat asap rokok walaupun tidak merokok. Hal tersebut disebabkan karena di dalam rokok terdapat nikotin, tar, karbonmonoksida, hidrogen sianida, benzena, dan bahan tambahan lainnya yang sangat merugikan kesehatan apabila terpapar atau terhirup.  Dalam menghadapi masalah tersebut, diperlukan berbagai pihak yang dapat mendukung pengurangan jumlah perokok remaja di Indonesia, salah satunya adalah di tingkat perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang seharusnya menjadi tempat yang bebas dari asap rokok, tetapi pada nyatanya masih banyak ditemukan kegiatan merokok, baik mahasiswa, dosen, ataupun staff pegawai di lingkungan kampus. Mahasiswa yang seharusnya berperan sebagai penerus bangsa akan rusak akibat rokok itu sendiri. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian agar pemangku kepentingan pada perguruan tinggi dapat memperkuat  kebijakan khususnya di lingkungan kampus, agar dapat menurunkan persentase merokok pada remaja di Indonesia. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan mengimplementasikan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan kampus. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau di lingkungan kampus. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 151 ayat (1), terdapat 7 kawasan tanpa rokok yang terdiri atas fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Lingkungan kampus termasuk dalam tempat proses belajar mengajar sehingga KTR perlu diimplementasikan. Hal tersebut dapat diperkuat dengan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melanggar, tidak menerima sponsorship atau beasiswa dari industri rokok, melarang pemasangan iklan di lingkungan kampus, memiliki informasi pendukung seperti poster atau banner tanda larangan merokok, dan lainnya. Tujuan dari penerapan kebijakan KTR ini yaitu untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, dalam hal ini adalah pelajar. Sebagaimana peraturan yang berlaku, konsumen yang dilindungi yaitu perokok pasif yang tidak merokok tetapi terpapar oleh asap rokok yang memiliki ancaman kesehatan yang sama besarnya dengan perokok aktif. Pada saat ini, pada beberapa lingkungan kampus, telah ada peraturan terkait larangan merokok, seperti pada kampus Universitas Indonesia yang peraturannya  diatur dalam Surat Keputusan (SK) Rektor UI Nomor 1805 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok.  Peraturan Rektor tentang kampus tanpa rokok. Akan tetapi, masih terdapat kampus yang belum menerapkan kebijakan KTR dikarenakan kebijakan tersebut tergantung kepada inisiatif masing-masing rektorat. Dalam hal ini, pemangku kepentingan dalam perguruan tinggi dapat meniru Permendikbud no 64 tahun 2015 terkait KTR di lingkungan sekolah sebagai tempat belajar mengajar dimana hal tersebut dapat dijadikan landasan karena kampus juga merupakan tempat belajar mengajar yang seharusnya bebas dari asap rokok. Oleh karena itu, perguruan tinggi dapat segera memberlakukan kebijakan KTR di lingkungan kampus yang diharapkan dapat mencegah dan mengatasi dampak buruk dari asap rokok, menciptakan udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok serta mewujudkan Indonesia Generasi Emas Tahun 2045.  Oleh: Sifa Nabila Azzahra – (Mahasiswi Ilmu Keluarga dan Konsumen IPB)


by admin • February 29, 2024
Siaran Pers

Hoax, Berita yang Menyatakan bahwa YLKI Bisa Bantu Melunasi Utang Pinjol!

“Kami menduga ini merupakan fitnah yang sengaja diposting oleh pihak pihak tertentu, karena selama ini YLKI sangat keras terhadap fenomena pinjol, khususnya pinjol ilegal”. Siaran Pers YLKI: Beberapa tahun terakhir, YLKI sering menerima pertanyaan/permintaan dari banyak orang, bahwa YLKI adalah lembaga yang bisa membantu pelunasan utang pinjol pada para korban pinjol, yang tidak mampu melunasi utang pinjolnya. Atas pertanyaan dan pernyataan itu, tentu saja jawabannya “tidak”. Pertanyaan pertanyaan itu dikirim via nomor seluler pengurus, staf, medsos, dan email YLKI. Usut punya usut nampaknya pertanyaan/permintaan itu bermula/bersumber dari beberapa link berita di internet bahkan di media arus utama, sebagai contoh isi yang menyebutkan bahwa: “YLKI menawarkan program bantuan pelunasan utang pinjol dengan bunga rendah sebar 1,5 persen per bulan. Persyaratan untuk mendapatkan bantuan dari YLKI adalah sebagai berikut: memiliki KTP dan KK, memiliki bukti utang pinjol, memiliki penghasilan tetap” Terkait narasi tersebut, YLKI tandaskan bahwa itu jelas berita bohong (hoax) kelas berat, alias berita ngawur. Bahkan kami menduga ini merupakan fitnah yang sengaja diposting oleh pihak pihak tertentu, karena selama ini YLKI sangat keras terhadap fenomena pinjol, khususnya pinjol ilegal. Oleh karena itu YLKI mendesak Kementerian Kominfo untuk men-take down link berita tersebut, karena sangat menyesatkan publik dan merugikan nama baik YLKI. YLKI juga meminta masyarakat untuk tidak termakan terhadap berita hoax dimaksud. Demikian notifikasi YLKI. Mohon dimaklumi. Terima kasih Tulus Abadi Pengurus Harian YLKI


by admin • January 26, 2024
Kesehatan Pangan Perlindungan Konsumen Siaran Pers

Survei YLKI: Minuman Berpemanis Dalam Kemasan Mengancam Kesehatan Anak & Remaja Indonesia

Minuman berasa, khususnya rasa manis, seolah sudah menjadi tradisi bahkan budaya sebagian besar masyarakat Indonesia. Bahkan minuman manis dianggap suatu nilai lebih dan kemewahan, dari pada air putih, atau sekadar teh tawar hangat. Kini fenomena minuman manis makin kuat, makin menjadi kegandrungan masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak, remaja, dan generasi muda. Penguatan fenomena ini tersebab oleh adanya intervensi korporasi melalui iklan, promosi, dan sponsorship di semua lini media. Dengan gempuran iklan dan promosi ini makin meneguhkan bahwa minuman manis menjadi ikon dalam berkonsumsi, bahkan dalam pergaulan sosial. Guna memotret secara lebih gamblang fenomena yang kian mengkhawatirkan itu, YLKI telah melakukan survei “Konsumsi Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di 10 Kota”. Survei dilakukan pada awal-pertengahan Juni 2023, di 10 kota di Indonesia, meliputi: Medan, Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogya, Surabaya, Balikpapan, Makassar dan Kupang. Survei dilakukan dengan cara wawancara, pemilihan responden secara acak berjenjang, dari mulai tingkat kelurahan, RT/RW, kemudian memilih rumah tangga, dan memilih individu. Responden adalah orang yang pernah mengonsumsi minuman manis dalam kemasan dalam sebulan terakhir. Total responden yang terjaring adalah 800 responden, dan masing masing RT dijaring 10 responden. Lalu hal menarik apa dari temuan survei dimaksud? Berikut ini beberapa temuan penting survei YLKI, yaitu: Simpulan dan Rekomendasi: Salam, Tulus Abadi, SH Kontak Sri Wahyuni (0818402266) Rully Prayoga (08121011861)


by admin • December 29, 2023
Siaran Pers

Siaran Pers YLKI: Pembatalan Pengenaan Cukai pada Minuman Berpemanis Hal yang Paradoks

Tingginya konsumsi minuman berpemanis, dengan kenaikan 4 kali lipat selama satu dekade ini; terbukti berkontribusi signifikan terhadap tingginya prevalensi kegemukan dan obesitas di kalangan anak dan remaja; yang kemudian klimaksnya adalah tingginya prevalensi penyakit tidak menular, terutama penyakit diabetes melitus Wacana pengenaan cukai minuman berpemanis (MBDK/Minuman Berpemanis Dalam Kemasan) pada 2023, berjalan anti klimaks. Terbukti Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Askolani, telah membatalkan wacana tersebut, dengan berbagai alasan. Intinya, Pemerintah tidak akan mengenakan cukai pada minuman berpemanis pada 2023, dan akan mengenakannya pada 2024. Sebuah pernyataan yang paradoks dan absurd. Kenapa paradoks dan absurd? Berikut pandangan YLKI Oleh karena itu, demi melindungi konsumen dan masyarakat luas, YLKI meminta Presiden Joko Widodo untuk tetap berkomitmen mengenakan cukai minuman berpemanis pada 2023 ini, dan menganulir pernyataan Dirjen Bea dan Cukai tersebut. Data begitu kuat menunjukkan bahwa saat ini prevalensi kegemukan dan obesitas, yang berujung pada tingginya prevalensi penyakit diabetes melitus dan penyakit tidak menular lainnya, pemicu utamanya adalah faktor gaya hidup yang tidak sehat, yakni salah satunya adalah tingginya konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Diharapkan dengan pengenaan cukai MBDK tersebut menjadi upaya untuk mewujudkan gaya hidup yang lebih sehat, karena masyarakat akan mengurangi konsumsi MBDK, dan beralih mengonsumsi AMDK (air mineral dalam kemasan). Presiden Joko Widodo harusnya punya concern dan komitmen tinggi untuk mewujudkan derajad kesehatan masyarakat, dengan menekan tingginya prevalensi penyakit tidak menular, yang endingnya akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dan sebaliknya, jika prevalensi penyakit tidak menular tidak bisa dikendalikan, karena faktor gaya hidup tidak sehat makin kental, maka bonus demografi dengan generasi emas pada 2045, akan menjadi mitos belaka. Yang akan terwujud bukan generasi emas, tapi generasi cemas, generasi yang sakit-sakitan. Apakah generasi seperti ini yang akan menjadi legacy Presiden Joko Widodo?? * Oleh: Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI


by admin • August 4, 2023