Press Release

Berikut ini adalah kumpulan artikel Press Release YLKI

Pengendalian Tembakau Pengendalian Tembakau Siaran Pers YLKI

Refleksi HTTS 31 Mei 2023: Turbulensi Regulasi Pengendalian Tembakau

Arah kebijakan pemerintah belum jelas, untuk mengendalikan konsumsi rokok, khususnya di kalangan rumah tangga miskin dan anak anak remaja. Saban 31 Mei, di seluruh dunia diperingati sebagai World No Tobacco Day, atau Hari Tanpa Tembakau Se Dunia (HTTS). Tema HTTS 2023 adalah: We Need Nutrition, not Addiction. Tema ini sgt relevan dg fenomena di Indonesia, manakala mayoritas rumah tangga miskin justru lebih byk mengalokasikan pendapatannya untuk membeli rokok, bukan untuk membeli bahan makanan pokok. Ada beberapa isu krusial yang patut disorot dalam konteks relasi tema HTTS 2023 ini, yakni: Arah kebijakan pemerintah belum jelas, untuk mengendalikan konsumsi rokok, khususnya di kalangan rumah tangga miskin dan anak anak remaja. Hal ini terbukti secara politis justru terjadi turbulensi dalam pengendalian tembakau oleh pemerintah, dalam 3-4 tahun terakhir ini. Apa sebab? Janji Presiden Jokowi yang akan mengamandemen PP 109/2012 ttg Pengamanan Produk Tembakau sbg Zat Adiktif, gagal total hingga sekarang. Padahal upaya utk amandemen sudah dituangkan dlm sebuah Perpres (2018), dan juga Keppres No 25/2022. Hingga kini upaya mengamandemen PP mangkrak, sekalipun Menkes telah berganti, dari Menkes Terawan ke Menkes Budi Gunadi Sadikin. Apalagi memasuki tahun politik, maka upaya utk mengamandemen PP 109/2012 akan makin musykil, bak sebuah mimpi di siang bolong . Padahal amandemen PP 109/2012 menjadi kebutuhan mendesak, mengingat konsumsi tembakau/rokok makin eskalatif. Jumlah perokok dewasa mencapai 35 persen dari total populasi, dan prevalensi merokok pada anak anak mencapai 9,1 persen. Angka ini akan terus bertambah, jika pemerintah terus melakukan pembiaran dalam pengendalian konsumsi rokok. Turbulensi kedua, adalah adanya upaya penghilangan pasal tembakau sbg zat adiktif pada RUU Omni Buslaw Kesehatan. Sejarah seperti berulang, manakala pada 2009/2010 ada upaya konkrit utk mendelete Pasal 113 di UU No. 36 Tahun 2009 ttg Kesehatan. Pasal 113 ini mengatur tembakau sbg zat adiktif. Namun upaya itu gagal. Jika RUU OBL Kesesehatan mengamputasi pasal zat adiktif untuk tembakau, maka akan terjadi kekosongan hukum di level UU, yg berdimensi pengendalian tembakau. Dan hal ini merupakan lonceng kematian bagi pengendalian tembakau di Indonesia. Kami sangat mendorong keberpuhakan pemerintah dalam pengendalian tembakau . Janganlah masa depan remaja dan anak anak digadaikan untuk kepentingan industri rokok dan kepentingan jangka pendek lainnya (pemilu). Cuan yang diperoleh dari industri rokok adalah tak seberapa ketimbang nilai investasi bagi kepentingan dan masa depan generasi muda, yang diimpikan sbg generasi emas. Mengingat konsumsi rokok yang makin masif, berkelindan dengan masalah ekonomi, sosial dan berbagai penyakit tidak menular lainnya. Bukan generasi emas yang akan dicapai, tapi justru “generasi cemas”, karena digelayuti berbagai penyakit degeneratif yang sangat serius. Termasuk persoalan stunting, yang tak bisa dipisahkan dari pola konsumsi rokok pada rumah tangga miskin. Prevalensi stunting yang masih bertengger pada 24,5 persen; tak akan menurun jika pola konsumsi rumah tangga miskin masih disandera oleh dominannya konsumsi rokok. Mereka butuh makanan pokok, bukan rokok! Demikian, Pak Presiden Jokowi. Nuwun. Jakarta, 31 Mei 2023 Ttd, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI.


by admin • May 31, 2023
Hukum Pengendalian Tembakau Siaran Pers YLKI

Siaran Pers: YLKI Menolak Keras Upaya Penghilangan Pasal Tembakau dalam RUU Kesehatan Omni Bus Law

Jika pasal produk adiktif pada RUU Kesehatan Omnibus Law benar benar dihilangkan, ini merupakan bahaya besar dan suatu kemunduran yang sangat bagi upaya melindungi masyarakat dari bahaya alkohol/miras, dan bahaya produk tembakau/produk rokok. Saat ini Panja (Panitia Kerja) DPR RI sedang menggodog RUU Kesehatan Omnibus Law. Berbagai pihak diundang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Undang-undang Kesehatan tersebut, termasuk RDPU dengan YLKI dan kawan-kawan, pada Rabu (10/05/2023). Dari proses RDPU tersebut, dan komunikasi verbal di luar RDPU dengan anggota Panja, ada sinyalemen kuat bahwa pasal yang mengatur produk adiktif akan dihilangkan/dihapuskan. Terkhusus produk adiktif alkohol dan tembakau. Atas sinyalemen tersebut, YLKI menolak dengan keras upaya penghilangan pasal produk adiktif di dalam RUU Kesehatan Omnibus Law, khususnya terkait produk adiktif alkohol dan tembakau. Patut diduga dengan keras bahwa upaya penghilangan/penghapusan itu dilakulan atas intervensi oleh pihak industri, baik industri alkohol/minuman keras, dan industri rokok besar, baik industri rokok nasional maupun industri rokok multinasional. Fenomena ini seperti mengulang sejarah pada tahun 2010 yang lalu, saat pembahasan RUU Kesehatan, yang kemudian menjadi UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 bahwa pasal tembakau sempat hilang, yakni Pasal 113. Jika pasal produk adiktif pada RUU Kesehatan Omnibus Law benar benar dihilangkan, ini merupakan bahaya besar dan suatu kemunduran yang sangat bagi upaya melindungi masyarakat dari bahaya alkohol/miras, dan bahaya produk tembakau/produk rokok. Jika pasal produk adiktif dihilangkan, itu artinya akan merontokkan regulasi regulasi lainnya terkait pengendalian tembakau di Indonesia, khususnya PP No. 109/2012 ttg Pengamanan Produk Adiktif Tembakau bagi Kesehatan. Puluhan bahkan ratusan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok di seluruh Indonesia juga akan musna. Klimaksnya akan terjadi kekosongan hukum (vacuum of law) untuk pengendalian tembakau di Indonesia. Upaya penghilangan pasal produk adiktif tembakau, juga akan bertabrakan secara diametral dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang menyatakan bahwa tembakau adalah produk adiktif. MK beberapa kali menolak upaya uji materi untuk menghilangkan Pasal 113 yang menyatakan bahwa tembakau sebagai produk adiktif. Secara alamiah, dan mandat Tuhan YME, bahwa tanaman tembakau adalah tanaman adiktif. Mau mengingkari produk Tuhan?? Oleh karena itu, YLKI meminta dengan sangat agar PANJA DPR RI tidak bermain mata dengan pihak industri rokok, atau pihak lainnya yang bengkongsi dengan industri rokok. Jangan sampai pasal produk tembakau dihilangkan sebagai upaya transaksional menjelang pemilu. Publik harus mewaspadai fenomena ini, dan bahkan jika upaya penghilangan pasal produk tembakau itu dihilangkan, maka publik harus menolak total keberadaan dan pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law tersebut. Janganlah masalah perlindungan masyarakat dari dampak negatif alkohol/miras dan tembakau/rokok, dijadikan regulasi transaksional demi kepentingan jangka pendek, pemilu. Ini sangat tragis dan memalukan! * Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI


by admin • May 15, 2023
Pengendalian Tembakau Siaran Pers

INDONESIA DARURAT KONSUMSI ROKOK

Jika pada 2011 iklan rokok di internet hanya 1,9 persen saja, maka pada 2021 iklan rokok di internet menjadi 21,4 persen. Siaran Pers YLKI Beberapa hari lalu, di seluruh dunia diperingati sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS), 31 Mei 2022, termasuk di Indonesia. Di saat selebrasi HTTS tersebu, Kemenkes dan WHO Indonesia meluncurkan hasil riset yang bertajuk Global Adult Tobacco Survey (GATT). Sebuah survei yang dilakukan untuk memotret perilaku dan dinamika konsumsi rokok di seluruh dunia. Hasil GATS 2021 sangatlah mengkhawatirkan, sebab laporan GATS membuktikan bahwa konsumsi rokok di Indonesia dalam kondisi yang emergency, darurat. Intisari laporan GATS dan data dari sumber lain berikut ini membuktikan kedaruratan itu, yaitu: Jumlah perokok selama 10 tahun terakhir 2011-2021, meningkat 8,8 juta perokok dewasa. Sehingga, saat ini terdapat 69,1 juta dari semula 60,3 juta perokok. Artinya 25 persen masyarakat Indonesia adalah perokok; Data BPS 2021 juga membuktikan bahwa masyarakat Indonesia lebih banyak membelanjkan uangnya untuk membeli rokok. Jauh di atas produk padi padian, sayur sayuran, ikan/udang, telur susu, daging, dll. Jadi konsumsi rokok mengalahkan konsumsi bahan pangan yg bergizi. Menurut hasil GATS juga membuktikan terjadi lompatan iklan dan promosi rokok di media internet. Jika pada 2011 iklan rokok di internet hanya 1,9 persen saja, maka pada 2021 iklan rokok di internet menjadi 21,4 persen. Fenomena tingginya jumlah perokok, sudah pasti diikuti oleh melambungnya fenomena penyakit tidak menular. Hasil Riskesdas 2018 membuktikan bahwa terjadi peningkatan prevalensi penyakit tidak menular, yaitu: prevalensi penyakit kanker menjadi 1,8 persen (pada 2013 hanya 1,4%), prevalensi penyakit stroke 10,9 persen (pada 2013 hanya 7 persen), prevalensi ginjal kronis 3,8 persen (pada 2013 hanya 2 persen), dan penyakit diabetes melitus 8,5 persen (pada 2013 hanya 6,9%). Peningkatan prevalensi penyakit tidak menular dipicu oleh pola konsumsi dan gaya hidup yang tidak sehat, dan konsumsi rokok menjadi pemicu utamanya. Konfigurasi data dan fakta tersebut bisa disimpulkan bahwa: Melambungnya jumlah perokok dan diikuti dengan prevalensi penyakit tidak menular, plus pola konsumsi rumah tangga yang dominan untuk membeli rokok; adalah legacy yang sangat buruk dari Psmsrintahan Presiden Joko Widodo; Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menjadikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai tumbal dengan dalih investasi. Beberapa tahun ini pemerintah telah meresmikan beberapa industri rokok baru, termasuk rokok elektronik. Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat telah ditukargulingkan dengan kepentingan investasi industri rokok. Dengan fenomena yang demikian, maka target pencapaian SDG’s pada 2030, dengan target 40% turunnya prevalensi merokok, tidak akan tercapai, alias gagal total! Bonus demografi yang digadang gadang juga akan antiklimaks, sebab yang akan muncul adalah generasi yang sakif-sakitan, dan tidak produktif. Sementara itu, fenomena kemiskinan masyarakat juga akan langgeng, bahkan meningkat; Masih ada waktu tersisa bagi Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan transformasi kebijakan, demi melindungi masyarakat Indonesia dadi pandemi konsumsi rokok, yaitu: segera amandemen PP 109/2012, larang penjualan rokok secara ketengan/batangan, dan larang iklan rokok di media digital, internet. Meningkatnya jumlah perokok dan naiknya belanja rokok menuntut pemerintah lebih agresif dalam menaikkan harga rokok, yaitu melalui mekanisme cukai, yang diperkuat dengan kebijakan penyederhanaan golongan tarif cukai setipis mungkin. Demikian, terima kasih. Tulus Abadi,Ketua Pengurus Harian YLKI


by admin • June 3, 2022
Pengendalian Tembakau Siaran Pers

Siaran Pers: YLKI Menolak SNI Produk Hasil Tembakau

  Jika pemerintah memang bermaksud ingin melindungi konsumen dari bahaya produk tembakau, caranya bukan membuat SNI, tetapi segera laksanakan amandemen PP No. 109/2021 tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan. Saat ini Direktorat Standar Agro, Kimia, Kesehatan, Halal Badan Standardisasi Nasional (BSN), sedang menggodog SNI untuk produk tembakau, seperti rokok, vape, dll. SNI tersebut dibuat alasannya untuk memberikan aspek perlindungan pada konsumen. Terhadap hal tersebut, YLKI menolak keras adanya SNI produk hasil tembakau yang dibuat oleh BSN tersebut. Adapun pertimbangannya adalah, sebagai berikut: 1. Produk hasil tembakau (rokok) adalah produk substandar, dari sisi apapun apalagi dari sisi kesehatan. Sehingga tidak pantas dan tidak logis jika dibuatkan SNI. 2. Apalagi jika alasannya untuk melindungi konsumen. Instrumen kebijakan untuk melindungi konsumen dari bahaya produk hasil tembakau adalah: peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok, melarang iklan dan promosi rokok, menaikkan cukai dan harga rokok, kawasan tanpa rokok, dan melarang penjualan pada anak anak dan remaja. Instrumen kebijakan ini yang sudah dijamin oleh regulasi di Indonesia, seperti UU Kesehatan, UU Perlindungan Konsumen, dan sudah menjadi menjadi standar internasional (via FCTC). 3. Dengan demikian, pembuatan SNI untuk produk tembakau adalah anti regulasi, khususnya bertentangan dengan UU ttg Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen, dan berlawanan dengan bench marking internasional. Pembuatan SNI produk hasil tembakau akan menjadi bahan tertawaan internasional. 4. Oleh karena itu, YLKI mendesak BSN untuk segera membatalkan proses penggodogan SNI untuk produk hasil tembakau tersebut, sebab merupakan kebijakan yang sesat pikir, absurd dan tidak masuk akal. YLKI juga mendesak Kemenkes untuk menolak rencana tersebut; 5. Terakhir, jika pemerintah memang bermaksud ingin melindungi konsumen dari bahaya produk tembakau, caranya bukan membuat SNI, tetapi: naikkan cukai rokok, larang iklan dan prmosi rokok, perbesar peringatan kesehatan pada bungkus rokok, dan larang penjualan rokok pada anak anak dan remaja. Untuk mewujudkan hal itu, segera laksanakan amandemen PP No. 109/2021 tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan. Demikian. Terima kasih   Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI


by admin • September 6, 2021