Amandemen PP109/2012

Siaran Pers: YLKI Menolak SNI Produk Hasil Tembakau

by admin • September 6, 2021

  Jika pemerintah memang bermaksud ingin melindungi konsumen dari bahaya produk tembakau, caranya bukan membuat SNI, tetapi segera laksanakan amandemen PP No. 109/2021 tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan. Saat ini Direktorat Standar Agro, Kimia, Kesehatan, Halal Badan Standardisasi Nasional (BSN), sedang menggodog SNI untuk produk tembakau, seperti rokok, vape, dll. SNI tersebut dibuat alasannya untuk memberikan aspek perlindungan pada konsumen. Terhadap hal tersebut, YLKI menolak keras adanya SNI produk hasil tembakau yang dibuat oleh BSN tersebut. Adapun pertimbangannya adalah, sebagai berikut: 1. Produk hasil tembakau (rokok) adalah produk substandar, dari sisi apapun apalagi dari sisi kesehatan. Sehingga tidak pantas dan tidak logis jika dibuatkan SNI. 2. Apalagi jika alasannya untuk melindungi konsumen. Instrumen kebijakan untuk melindungi konsumen dari bahaya produk hasil tembakau adalah: peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok, melarang iklan dan promosi rokok, menaikkan cukai dan harga rokok, kawasan tanpa rokok, dan melarang penjualan pada anak anak dan remaja. Instrumen kebijakan ini yang sudah dijamin oleh regulasi di Indonesia, seperti UU Kesehatan, UU Perlindungan Konsumen, dan sudah menjadi menjadi standar internasional (via FCTC). 3. Dengan demikian, pembuatan SNI untuk produk tembakau adalah anti regulasi, khususnya bertentangan dengan UU ttg Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen, dan berlawanan dengan bench marking internasional. Pembuatan SNI produk hasil tembakau akan menjadi bahan tertawaan internasional. 4. Oleh karena itu, YLKI mendesak BSN untuk segera membatalkan proses penggodogan SNI untuk produk hasil tembakau tersebut, sebab merupakan kebijakan yang sesat pikir, absurd dan tidak masuk akal. YLKI juga mendesak Kemenkes untuk menolak rencana tersebut; 5. Terakhir, jika pemerintah memang bermaksud ingin melindungi konsumen dari bahaya produk tembakau, caranya bukan membuat SNI, tetapi: naikkan cukai rokok, larang iklan dan prmosi rokok, perbesar peringatan kesehatan pada bungkus rokok, dan larang penjualan rokok pada anak anak dan remaja. Untuk mewujudkan hal itu, segera laksanakan amandemen PP No. 109/2021 tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan. Demikian. Terima kasih   Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI


Perluasan PHW Wujud Komitmen Pemerintah Menjamin Hak atas Informasi

by admin • September 29, 2020

Setiap tanggal 28 September 2018, seluruh masyarakat dunia memperingati Hari Hak Untuk Tahu Sedunia (The International Right To Know Day). Gagasan dari perayaan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa mereka memiliki hak dan kebebasan untuk mendapatkan informasi. Di Indonesia, ini sejalan dengan mandat dari Undang-undang Perlindungan Konsumen. Pada pasal 4 poin (c) menyebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar jelas dan jujur terhadap kondisi barang yang akan dikonsumsinya. Namun secara faktual di lapangan, hak mendapatkan informasi yang jelas benar dan jujur nampaknya masih jauh panggang dari api. Dalam memasarkan produknya, pelaku usaha cenderung menyembunyikan informasi produk yang bersifat merugikan konsumen. Produk rokok contoh konkritnya; alih-alih memberikan informasi yang benar jelas dan jujur, sebaliknya justru memberikan informasi melalui iklan yang sangat menyesatkan. Benar bahwa pemerintah telah memberikan informasi bahaya merokok melalui pencantuman peringatan kesehatan bergambar (Pictorial Health Warning/ PHW) pada bungkus rokok. Tapi realitanya? Alamak…… Sudah ukuran PHW-nya kecil, tertutupi pita cukai pula! Sehingga masih jauh dari kata efektif untuk membeikan informasi kepada konsumen akan bahaya merokok. Peringatan Hari Hak untuk Tahu ini menjadi refleksi terhadap keberadaan regulasi pengendalian tembakau di Indonesia yaitu PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Produk Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau pada Kesehatan. dalam konteks saat ini, PP tersebut sudah tidak lagi efektif melindungi masyarakat konsumen, baik konsumen perokok aktif, pasif maupun calon perokok pemula, terutama kelompok anak. Buktinya, prevalensi perokok anak terus melonjak tinggi mulai dari tahun 2013 sebesar 7,2% menjadi 9,1% pada tahun 2018. Alhasil, target penurunan prevalensi perokok anak dalam RPJMN 2014-2019 yang disusun oleh pemerintah gagal karena jumlah perokok anak jauh dibawah dari target yang semestinya hanya 5,4%. Pada jilid dua masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah dibuat target baru RPJMN 2020-2024, yaitu prevalensi perokok anak di Indonesia diharapkan turun menjadi 8,7%. Meskipun dari prevalensi yang ada hanya turun sebesar 0,4% tetap patut diapresiasi terkait upaya pemerintah menciptakan generasi penerus yang maju, unggul, sehat dan berdaya saing. jika Presiden Jokowi konsisten dengan kebijakannya, maka salah satu strategi untuk menurunkan prevalensi perokok anak adalah revisi PP 109 Tahun 2012 utamanya pada perluasan peringatan kesehatan bergambar di bungkus rokok. Relevansi dengan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada pasal 4 disebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dan berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur dalam hal ini bahaya produk prokok. Saat ini, besaran PHW di Indonesia adalah yang terkecil di tingkat Asia, yaitu 40%. Masih kalah jauh bila dibandingkan dengan Malaysia (55%), Singapura 75% bahkan Timor Leste 92,5%. Dengan ukuran yang kecil, pesan dan informasi akan bahaya merokok tentu tidak sampai pada konsumen. Celakanya, masih harus tertutup  dengan pita cukai, maka jangan harap konsumen terinformasi dengan jelas. Alih-alih sampai tingkat sadar sebaliknya semakin ambyar akan bahaya rokok. Apalagi di masa pandemi Covid-19, terbukti bahwa perokok lebih berisiko tinggi terinfeksi Covid-19. Jadi ini adalah momentum terbaik pemerintah segera mengeluarkan kebijakan terkait perluasan peringatan kesehatan di bungkus rokok. Sehingga masyakarat konsumen akan terinformasi dengan jernis, jujur dan jelas. Bertepatan dengan peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia, YLKI mendesak agar Pemerintah segera mengamandemen PP 109 Tahun 2012 guna melindungi konsumen utamanya anak dari bahaya zat adiktif merokok. Waktu 2 tahun sudah cukup lama untuk menunda. dan berikut beberapa catatan krusial YLKI: Ukuran PHW saat ini harus segera diperluasan dan mengubah bentuk penempelan pita cukai yang selama ini menutupi gambar bahaya merokok. Perluasan PHW merupakan cara yang paling efektif dan efisien serta pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya sepeserpun. Perluasan PHW merupakan hak konsumen yang wajib dipenuhi pemerintah dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat konsumen dari produk yang merugikan. Ukuran pencantuman PHW merupakan indikator keseriusan pemerintah dalam melindungi warga negaranya dari bahaya zat adiktif merokok secara transparansi. Salah satu upaya untuk mencapai target RPJMN 2020-2024, dan bahkan target tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDG’s). Demikian siaran pers YLKI, sebagai upaya mendorong dan mengetuk hati Presiden Joko Widodo dalam konsistensi melindungi warga negaranya terhadap bahaya merokok, dan upayanya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Salam sehat selalu. Wassalam, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI.


Surat Terbuka Untuk Presiden RI: Amandemen PP 109/2012 untuk melindungi Konsumen

by admin • September 1, 2020

Kepada Yth. Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo di Jakarta. Assalamu’alaikum Wr. Wb. Semoga Bapak Presiden selalu dalam keadaan sehat wal afiat, tak kurang suatu apa pun, atas berkah dan rahmat Allah Swt, Tuhan YME, aamiin. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan poin poin kesimpulan/saran atas diskusi daring yang kami selenggarakan bertajuk “Menakar Efektivitas PP 109 Tahun 2012 untuk Melindungi Konsumen”, pada Selasa, 25 Agustus 2020, yaitu bahwa: perlindungan konsumen di Indonesia terhadap dampak negatif produk tembakau, terlihat lemah.  Oleh karena itu upaya penguatan regulasi untuk melindungi konsumen sangat mendesak, dalam hal ini adalah amandemen PP No. 109/2012 tentang Pengamanan Produk Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau pada Kesehatan. Demikian benang merah pada fokus grup diskusi daring  tersebut.  Nara sumber pada diskusi ini adalah: Veri Angriyono, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga-Kemendag RI, Sakri Sabatama, mewakili  Direktur Promkes-Kementerian Kesehatan, Lenny Rosalin-Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA, Agus Suprapto-Deputi Bidkor Pembangunan Kesehatan dan Kependudukan Kemenko PMK, Rolas Sitinjak-Wakil Ketua BPKN, Hasbullah Tabrany-Ketua Komnas Pengendalian Tembakau, dan Said Sutomo, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Jatim. Diskusi daring diikuti dari berbagai kalangan, dihadiri sekitar 50 orang. Secara umum, para nara sumber sepakat bahwa perlindungan konsumen untuk produk adiktif seperti rokok/tembakau, belum terakomodir oleh UU/regulasi generik di bidang perlindungan konsumen, misalnya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Namun demikian, bukan berarti UUPK tidak bisa dijadikan instrumen untuk mengatur produk adiktif seperti rokok/tembakau. Sebab di beberapa pasal UUPK mengatur tentang hak-hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan. Juga hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jernih, dan jujur. Ini poin yang relevan terkait peringatan kesehatan pada bungkus rokok, berikut konten (zat yang terkandung)  pada rokok; Senada dengan hal itu  PP 109/2012 sudah tidak efektif lagi untuk melindungi konsumen, baik konsumen perokok aktif, konsumen perokok pasif, dan atau calon perokok. Hal ini dikarenakan secara substansi pasal pasal di dalam PP 109/2012 sudah tidak mampu menampung dinamika eksternal terkait masalah rokok dan tembakau, yaitu: 1. Masalah rokok elektronik dan tembakau yang dipanaskan. Ini menjadi fenomena di kalangan remaja dan anak muda. Industri rokok multi nasional getol mengampanyekan rokok elektronik sebagai rokok yang aman, lebih aman daripada rokok konvensional. Padahal faktanya bisa sebaliknya, lebih berbahaya dari rokok konvensional. Prevalensi rokok elektronik terus meningkat, saat ini mencapai 10,1 persen. Padahal lima tahun lalu hanya satu persenan saja. Masalah rokok elektronik belum diatur di regulasi manapun. Bisa saja tidak diatur di PP 109/2012, tetapi di peraturan lainnya. Yang pasti di banyak negara rokok elektronik telah dilarang total. 2. Iklan rokok di ranah media digital. Saat ini marak sekali iklan rokok di media digital. Memang iklan tersebut secara konten tidak menampilkan rokok/bungkus rokok atau orang metokok, tetapi dari sisi waktu tayang tidak ada pembatasan. Sehingga anak dan remaja akan sangat mudah untuk terpapar iklan rokok digital tersebut. Masalah iklan rokok di media digital belum diatur dalam PP 109/2012. 3. Peringatan kesehatan bergambar. Saat ini PP 109/2012 hanya mengatur 40 persen pada bungkus, bagian belakang dan bagian depan. Tetapi di lapangan PHW banyak tertutup pita cukai, sehingga pesan bahaya rokok kepada konsumen tidak tercapai. Selain itu, besaran PHW di Indonesia terlalu kecil dibanding standar internasional, yang rata rata sudah mencapai 80-90 persen  dari bungkus rokok bahkan sudah banyak negara yang menerapkan dengan kemasan polos (plain packaging). 4. Mandulnya implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR). PP 109/2012 memandatkan bahwa pemerintah daerah wajib membuat regulasi tentang  KTR, tetapi faktanya sampai ini baru 52 persen pemda yang mempunyai regulasi tentang KTR. Belum lagi soal kepatuhan yang rendah, yang disebabkan konstruksi hukum yang lemah, karena hanya selevel peraturan bupati atau peraturan wali kota. Hak ini perlu penguatan pengaturan di PP 109/2012 tersebut. 5. Iklan rokok di media luar ruang. Selain iklan rokok di media digital, juga sangat marak iklan rokok di media luar ruang. Dan ironisnya mayoritas dipasang di dekat sekolah SD/SMP. Saat ini baru 32 persenan daerah yang melarang iklan rokok di media luar ruang, termasuk DKI Jakarta. Perlu penguatan pengaturan di dalam PP 109/2012. Merujuk pada lima hal tersebut, hal ini akhirnya berdampak pada meningkatnya prevalensi merokok pada anak secara signifikan mencapai 9,1% pada tahun 2018, bahkan jika mengacu pada target RPJMN 2014 – 2019 belum tercapai (5,4%). Saat ini sudah dicanangkan target baru RPJMN 2020 – 2024 sebesar 8,7% dan apakah bisa tercapai atau tidak sehubungan dengan bertambahnya usia produktif terutama anak muda yang sangat besar nantinya. Oleh karena itu, YLKI dan seluruh nara sumber plus peserta diskusi daring merekomendasikan agar : 1. Pemerintah agar segera  menyelesaikan proses-proses amandemen dan mengesahkan revisi PP 109 tahun 2012 pada tahun 2020 guna melindungi konsumen secara keseluruhan, terutama menekan agar prevalensi merokok pada anak anak tidak terus meroket dan jika terus mengundur waktu pengesahan maka korban yang berjatuhan setiap hari akan terus bertambah; 2. Meminta agar pemerintah melakukan amandemen PP 109/2012 untuk mengatur hal hal krusial seperti keberadaan rokok elektronik, iklan di media digital, dan pembesaran peringatan kesehatan bergambar. 3. Meminta pemerintah agar konsisten mengamandemen PP 109/2012 sesuai amanat Perpres No. 18 Tahun 2020. 4. Memasukkan aspek perlindungan konsumen pada komoditas zat adiktif pada rumpun Strategi Nasional (Stranas) Perlindungan  Konsumen 2020-2025. Lebih dari itu, amandemen PP 109/2012 sangat sejalan dengan upaya Bapak Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sebagaimana amanat Nawa Cita, poin ke-5. Amandemen PP 109/2012 juga amat positif untuk memayungi citra pemerintah Indonesia di mata internasional, karena sampai detik ini pemerintah Indonesia tidak menjadi parties di dalam FCTC. Padahal Indonesia adalah salah satu negara inisiator lahirnya FCTC. Demikian intisari diskusi daring yang diselenggarakan YLKI, yang bisa kami sampaikan pada Bapak Presiden. Semoga Bapak berkenan dan salam sehat selalu untuk Bapak. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. ttd, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI.