FCTC

Cacat Bawaan RUU Pertembakauan

by admin • December 27, 2018

RUU Pertembakauan secara ideologis juga bermasalah. Rancangan itu ingin mendorong sekeras mungkin agar produksi rokok meningkat tajam tanpa batas Rupanya nafsu para wakil rakyat belum juga surut untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan. DPR memperpanjang masa pembahasannya dan bertekad mengesahkannya pada akhir masa sidang 2018 (Koran Tempo, 4 Desember 2018). Ini merupakan perpanjangan keempat pada tahun ini. Perpanjangan ini bisa dipahami dalam perspektif kontestasi politik pemilihan umum. Sebagaimana Presiden Joko Widodo, Dewan Perwakilan Rakyat pun ingin menggulirkan regulasi populis untuk konstituennya. Industri rokok merupakan konstituen utama DPR. Perpanjangan pembahasan dan target pengesahan RUU Pertembakauan patut diduga menjadi “tambang uang” oleh hampir semua partai politik. Partai butuh “gizi” untuk modal kampanye, sementara industri rokok butuh kepentingan bisnisnya diakomodasi. Namun upaya DPR untuk mengesahkan RUU Pertembakauan merupakan aksi blunder. Rancangan itu mengantongi beberapa cacat bawaan yang amat kompleks, baik dalam proses tata tertib pembuatan undang-undang, konteks ideologis, sosiokultural, ekonomis, maupun fatsun politik internasional. Dari sisi proses, amat jelas dan terang benderang bahwa RUU Pertembakauan disorongkan industri rokok, khususnya industri rokok besar berskala internasional (multinasional). Bahkan awalnya RUU Pertembakauan disorongkan ke Badan Legislasi tanpa disertai naskah akademis. Selain itu, pembahasannya banyak dilakukan bukan di gedung DPR, melainkan di beberapa hotel bintang lima di Jakarta. Jadi dalam hal ini saja sudah terjadi potensi pelanggaran prosedural yang amat serius. RUU Pertembakauan secara ideologis juga bermasalah. Rancangan itu ingin mendorong sekeras mungkin agar produksi rokok meningkat tajam tanpa batas. Jika dikaitkan dengan peta jalan industri tembakau versi Kementerian Perindustrian, produksi rokok nasional ditargetkan mencapai 500 miliar batang per tahun. Saat ini produksinya tidak kurang dari 350 miliar batang per tahun. Upaya RUU Pertembakauan yang ingin mengerek produksi rokok adalah bentuk antiklimaks terhadap aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan. Data dan fakta menunjukkan konsumsi rokok telah menjadi instrumen ampuh dalam pemiskinan masyarakat. Belum lagi dampak negatif rokok bagi kesehatan. Jika disahkan, rancangan itu akan melibas tak kurang dari 20-an regulasi. Bahkan yang paling ekstrem akan merontokkan Undang-Undang Kesehatan, yang mengkategorikan tembakau sebagai komoditas adiktif. Ingat tentang fenomena (nyaris) hilangnya ayat tembakau pada Undang-Undang Kesehatan? Kini penghilangan itu akan dilegalkan melalui RUU Pertembakauan. Dalam konteks fatsun politik internasional, Indonesia menjadi sorotan global. Pasalnya, manakala 90 persen lebih negara di dunia telah meratifikasi Kerangka Konvensi Pengendalian Tembakau (FCTC), Indonesia hingga kini masih bergeming. Boro-boro meratifikasinya, menandatanganinya pun tidak. Padahal Indonesia adalah pionir utama penggagas FCTC (Frame Work Convention on Tobacco Control). Jadi, jika DPR berkeras mengesahkan RUU Pertembakauan, itu adalah upaya efektif untuk menggali kubur bagi masyarakat Indonesia. Proses dehumanisasi akibat konsumsi rokok akan makin mewabah. Selain produksinya yang meningkat tajam, iklan rokok bakal makin menggila, kawasan tanpa rokok dihilangkan, dan peringatan kesehatan berganti menjadi tulisan saja. Kebijakan kenaikan cukai rokok akan dikendalikan di bawah ketiak industri rokok. Undang-Undang Cukai, sebagai dasar pengendali harga rokok, akan dirontokkan RUU Pertembakauan. Presiden Joko Widodo seharusnya berani melawan nafsu DPR untuk mengesahkan RUU Pertembakauan. Artikel ini pertama kali dimuat di Koran Tempo; Kamis 20 Desember 2018 dan Tempo.co   TULUS ABADI KETUA PENGURUS HARIAN YLKI


Sorotan YLKI: Pesan Strategis APACT Meeting bagi Indonesia

by admin • September 13, 2018

Setelah menjadi tuan rumah Asian Games, Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah sebuah pertemuan internasional, yakni APACT Meeting (Asia Pasific Tobacco and Health), diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, 12-15 September 2018. Ini merupakan APACT Meeting ke-12 dan dihadiri oleh lebih dari 20 negara di Asia Pasific, dengan peserta sekitar 1.000 orang, dan menghadirkan puluhan nara sumber internasional, baik dari WHO dan atau LSM internasional. Opening Ceremony dilakukan pada Kamis, 13 September 2018, oleh Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. Nila Moeloek. Selain Menkes, juga akan hadir Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kepala Bappenas RI. APACT Meeting diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali, dibawah koordinasi Badan Kesehatan Dunia (WHO). Pelaksana nasional (host) acara ini adalah Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT), dan YLKI menjadi salah satu co host-nya. APACT Meeting adalah pertemuan internasional di bidang pengendalian tembakau (tobacco control), yang berfungsi sebagai wadah berbagi pengalaman dan best practice dalam upaya pengendalian tembakau di negara-negara Asia Pacifik dan dunia. APACT Meeting juga untuk menyatukan kekuatan serta semangat bersama melawan invasi industri rokok raksasa, baik industri nasional dan atau industri multinasional. Lalu apa pesan stategis APACT Meeting bagi masyarakat dan Pemerintah Indonesia? Ada beberapa pesan strategis dari APACT Meeting ini, yakni: Pertama, bahwa hal ini memperlihatkan adanya kekuatan, keinginan, dan upaya yang kuat yang selama ini dilakukan masyarakat Indonesia dalam upaya pengendalian tembakau, sekalipun Pemerintah Indonesia belum mengaksesi FCTC (Framework Convention on Tobacco Control). FCTC adalah kerangka konvensi pengendalian tembakau dalam skala global, yang sekarang telah menjadi hukum internasional, dan telah diratifikasi/diaksesi oleh lebih dari 190 negara di dunia. Kedua, APACT Meeting merupakan bentuk dorongan pada Pemerintah Indonesia untuk melihat bagaimana kebijakan dan regulasi negara lain dalam melakukan pengendalian tembakau, untuk melindungi masyarakatnya dari dampak negatif konsumsi tembakau/konsumsi rokok. Sebagai contoh, semua negara di dunia telah melarang iklan dan promosi rokok di semua media. Bahkan, di Australia bungkus rokok tidak lagi menggunakan merek rokok, tetapi berupa bungkus putih (plain packaging). Upaya pemerintah Indonesia menggugat hal ini ke WTO, pun ditolak. Implementasi kebijakan dan regulasi yang dibuat Pemerintah Indonesia masih sangat minimalis, karena begitu dominannya intervensi industri rokok dalam mempengaruhi pembuat kebijakan. Dan ketiga, momen APACT Meeting juga merupakan kesempatan bagi Pemerintah Indonesia untuk mendapat dukungan global di bidang pengendalian tembakau. Sebab salah satu dimensi pengendalian tembakau adalah upaya untuk menghadapi perusahaan rokok multinasional yg harus dihadapi secara bersama dan simultan. Salah satu invasi industri rokok multinasional adalah melakukan pembelian kepemilikan atas industri rokok nasional. Seperti PT HM Sampoerna yang telah dicaplok PT Philip Morris Internasional dan atau anak perusahaan PT Gudang Garam yang juga telah diakusisi oleh Japan Tobacco Company. APACT Meeting merupakan bentuk dorongan pada Pemerintah Indonesia untuk melihat bagaimana kebijakan dan regulasi negara lain dalam melakukan pengendalian tembakau, untuk melindungi masyarakatnya dari dampak negatif konsumsi tembakau/konsumsi rokok Melalui APACT Meeting ini, seharusnya Pemerintah Indonesia tidak tutup mata untuk lebih membuat terobosan regulasi dan kebijakan untuk pengendalian tembakau, untuk melindungi masyarakat dari dampak multi dimensi konsumsi tembakau. Saat ini perilaku konsumsi rokok di Indonesia sudah sangat membahayakan, karena 35 persen masyarakat Indonesia adalah perokok aktif. Dengan pertumbuhan jumlah perokok pada anak-anak dan remaja tercepat di dunia. Dengan konfigurasi seperti itu, tidak heran jika wabah konsumsi rokok telah mengakibatkan rantai kemiskinan yang makin akut. Sebab berdasar data BPS dan Riset Kesehatan Dasar, pola konsumsi masyarakat di rumah tangga miskin adalah sangat dominan. Yakni, nomor dua setelah konsumsi beras. Oleh karena itu, sangat mendesak bagi Pemerintah Indonesia untuk memotong rantai kemiskinan dengan memisahkan konsumsi rokok pada rumah tangga miskin. Mustahil bagi pemerintah akan bisa menekan jumlah masyarakat miskin, yang jumlahnya masih 30 jutaan, jika wabah konsumsi rokok masih dibiarkan seperti sekarang ini. Kebijakan konkrit untuk melindungi rumah tangga miskin dan anak-anak plus remaja dari wabah konsumsi rokok adalah: naikkan cukai rokok sampai maksimal (52 persen), larang iklan dan promosi rokok, larang penjualan rokok secara eceran/ketengan, dan tegakkan kawasan tanpa rokok. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat Tahun Baru Islam,  1 Muharam 1440 Hijriyah. TULUS ABADI KETUA YLKI


Rokok dan Peradaban Bangsa

by admin • May 31, 2018

Hari Tanpa Tembakau se Dunia atau World No Tobacco Day (WCRD). Itulah kredo yang diinisiasi oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada setiap 31 Mei. Seluruh dunia memperingatinya dengan gegap gempita. Mengingat, 90 persen komunitas negara di dunia  telah menyatakan “perang baratayudha” pada tembakau, sebagai musuh bersama. Dan hal itu tecermin dari sikap politik dan kebijakan nasionalnya, berupa ratifikasi/aksesi FCTC (Frame Work Convention on Tobacco Control). Sebuah kerangka hukum hasil besutan WHO, yang kini telah menjadi hukum internasional, sejak 2004 lalu. FCTC telah diratifikasi/diaksesi oleh lebih dari 188 negara di dunia! Ratifikasi FCTC oleh sebuah negara, menjadi parameter sekaligus potret keberadaban negara tersebut memperlakukan rokok, tembakau. Pertanyaannya, bagaimanakah Indonesia memperlakukan FCTC? Secara historis, sejak 1998, Indonesia adalah salah satu negara penggagas utama lahirnya FCTC. Delegasi Indonesia menjadi legal drafter dalam pembahasan FCTC dalam INB Meeting di Jenewa, dan juga di berbagai negara. Termasuk INB Meeting di Indonesia (2002) pembahasan FCTC. Dan pada Wolrd Health Assembly di WHO, yang merupakan klimaks pembahasan FCTC, Indonesia pun menyetujui seluruh isi/substansi FCTC, tanpa kompromi! Jadi dalam konteks kesejarahan pembahasan FCTC, Indonesia mempunyai kontribusi sangat signifikan. Indonesia menjadi promotor negara beradab! Tetapi, pendulum sejarah FCTC bagi Indonesia, berjalan anti klimaks. Peran Indonesia terjun bebas ke titik nadir. Menjadi negara yang paling tidak beradab. Pasalnya, Indonesia menjadi satu-satunya negara besar penghasil tembakau di dunia yang tidak menandatangani FCTC, dan tidak meratifikasi/mengaksesinya hingga sekarang! Jadi betapa paradoksnya peran Indonesia, semula menjadi salah satu negara promotor tetapi setelah disepakati dan disahkan, Indonesia lari tunggang langgang. Penandatanganan, sebagai bentuk penghormatan dan political endorsment terhadap FCTC, pun tidak dilakukan. Pada titik inilah aksi Indonesia secara diplomatik telah memporak-porandakan fatsun politik internasional. Sebuah sikap politik yang sangat memalukan. Rezim terus berganti, dari mulai Presiden Megawati, Presiden SBY hingga Presiden Joko Widodo, bergeming, tak beringsut sedikit pun dalam menyikapi FCTC. Sikap kampungan Pemerintah Indonesia akhirnya terejawantahkan dalam kebijakan nasional mengendalikan konsumsi rokok. Kini lebih dari 35 persen dari total populasi penduduk Indonesia adalah perokok. Pertumbuhan perokok Indonesia di kalangan anak-anak dan remaja adalah tercepat di dunia. Dan dua dari tiga laki-laki dewasa di Indonesia adalah perokok. Pada tataran global, jika dilihat pada ratio perokok per populasi maka jumlah perokok di Indonesia adalah tertinggi di dunia. Tetapi jika dilihat  jumlah total perokoknya, jumlah perokok di Indonesia adalah peringkat ketiga di dunia, setelah China dan India. Indonesia adalah syurga jannatunnai’im (meminjam istilah penyair Taufiq Ismail) bagi industri rokok. Harga rokok di Indonesia adalah termurah di dunia, semurah permen. Bahkan bisa dijual ketengan pula. Hal ini dipicu oleh cukai rokok di Indonesia yang juga terendah di dunia. Harga dan cukai rendah itu, masih ditopang dengan pola penjualan rokok yang amat bebas, tanpa ada pengaturan dan kendali sama sekali. Menjual rokok sama dan sebangun dengan menjual sembako. Padahal rokok adalah barang yang dikenai cukai, yang seharusnya tidak bisa dijual secara bebas. Cukai adalah sin tax alias pajak dosa, yang dikenakan pada barang yang berdampak negatif baik pada pemakainya, orang lain dan bahkan lingkungan. Iklan dan promosi rokok di Indonesia juga begitu masifnya, baik di televisi, media luar ruang, media masa cetak, juga via sales promotion girl yang bergentayangan ke pojok kota hingga desa. Kini Indonesia adalah satu-satunya negara yang masih melegalkan iklan rokok di televisi dan media elektronik lainnya. Bandingkan dengan di Eropa, iklan rokok telah dilarang sejak 1960, dan di negeri Paman Sam iklan rokok telah dilarang sejak 1973. Di Israel, negeri zionis itu bahkan mengharamkan rokok dan iklan rokok. Sejatinya, jika mengacu pada regulasi dan filosofi barang yang dikenai cukai, iklan rokok adalah bentuk pelanggaran regulasi dan etika. Regulasi pengendalian tembakau di Indonesia yang agak mendingan adalah peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok, sebesar 40 persen di depan dan di belakang bungkus rokok. Namun sialnya, peringatan bergambar itu tertutup pita cukai, sehingga pesan bahaya rokoknya tidak terbaca oleh konsumen yang menjadi korban rokok. Sepertinya ada konspirasi antara industri rokok dengan pemerintah untuk hal tersebut. Saat ini Indonesia benar-benar telah terkepung oleh industri rokok nasional dan multi nasional. Hal itu makin eksis manakala industri rokok multi nasional telah mengakuisisi industri rokok nasional. PT  HM Sampoerna telah diakuisisi oleh PT Phillips Morris Internasional, dan anak perusahaan PT Gudang Garam juga telah diakuisisi oleh Japan Tobacco Company. Dan akan menyusul perusahaan nasional lainnya. Begitu masifnya cengkeraman industri rokok, dan di sisi lain begitu lemahnya regulasi pengendalian tembakau di Indonesia; mengakibatkan dampak eskalatif konsumsi rokok di Indonesia. Dampak negatif konsumsi rokok yang menggurita, terbukti menjadi salah satu pemicu penyakit utama yang harus ditanggung BPJS. Data BPJS mengindikadikasikan dengan kuat bahwa penyakit utama yang harus dicover BPJS adalah penyakit katastropik, sebuah penyakit yang dipicu oleh gaya hidup; seperti stroke, jantung koroner, darah tinggi, dan diabetes mellitus. Konsumsi rokok menjadi salah satu tersangka utama pencetus penyakit tersebut. Dan sekuat apapun model pembiayaan kesehatan, seperti BPJS, secara finansial akan bleeding terus, jika harus menanggung berbagai penyakit karena faktor gaya hidup itu. Salah satunya adalah gaya hidup merokok. Konsumsi rokok yang berlebihan di rumah tangga miskin, mengakibatkan mereka abadi dengan status kemiskinannya. Pasalnya, sebagian besar pendapatan mereka tersedot untuk membeli rokok. Laporan BPS setiap tahunnya, dan juga riset kesehatan dasar, konsumsi rokok di rumah tangga miskin menduduki rangking kedua setelah konsumsi beras. Konsumsi rokok jauh mengalahkan alokasi untuk biaya kesehatan, pendidikan bahkan lauk-pauk. Konsumsi rokok telah memiskinkan masyarakat miskin. Entah sampai kapan para petinggi rezim di negeri ini bisa melepaskan diri dari kooptasi Industri rokok. Sementara, hajatan demokrasi lima tahunan, seperti pilkada, pemilu dan pilpres akan makin menguatkan fenomena cengkeraman industri rokok pada para politisi, eksekutif dan legislatif. Dan masyarakat akan makin terjerembab pada ketergantungannya untuk mengonsumsi rokok, tak peduli dirinya jatuh sakit dan jatuh miskin karena rokok. Toh kalau sakit juga akan ditanggung oleh BPJS secara gratis. Duh, betapa masih primitifnya bangsa ini dalam memperlakukan produk adiktif bernama rokok. Betapa tidak beradabnya! Dan entah kapan Indonesia akan menjadi bagian (parties) dari FCTC, sebuah kerangka hukum internasional, yang dulu pemerintah Indonesia ikut membidaninya, ikut mendesainnya. Jangan biarkan bangsa ini menjadi  uncivilized nation karena dominannya cengkeraman racun adiksi bernama rokok. *** *)Tulisan ini juga dapat dibaca di Indonesiana.Tempo.co TULUS ABADI Ketua YLKI