Hak Konsumen

CUKAI MBDK BATAL TAHUN INI, BANGSA INDONESIA MENUNDA GENERASI EMAS 2045

by admin • June 19, 2024

Jakarta, 12 Juni 2024 – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dengan ini menyatakan keprihatinan dan mempertanyakan keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang masih menunda penerapan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastik hingga kemungkinan tahun 2025. Menurut pernyataan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani, kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan dan belum dapat direalisasikan tahun ini. Pada Februari 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan bahwa potensi penerimaan dari cukai minuman berpemanis bisa mencapai Rp 6,25 triliun. Angka ini tidak hanya signifikan dalam mendukung penerimaan negara, tetapi juga sebagai langkah nyata untuk mengurangi konsumsi minuman berpemanis yang merugikan kesehatan. YLKI menilai bahwa penundaan dari tahun 2020 sampai 2023 ini tidak sejalan dengan urgensi masalah kesehatan dan lingkungan yang dihadapi bangsa kita saat ini. Data terbaru Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan prevalensi diabetes pada usia 15 tahun keatas meningkat 11% dari sebelumya 10.9% (Riskesdas, 2018).  Indah Sukmaningsih, Plt Ketua Harian YLKI mengatakan, “tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan, anak-anak sebagai modal utama dalam mencapai Generasi Emas 2045 terancam terganggu kesehatannya, yang merupakan dampak langsung dari konsumsi minuman berpemanis yang tinggi. Kami menekankan bahwa cukai terhadap MBDK seharusnya tidak lagi menjadi wacana, tetapi harus segera diimplementasikan demi melindungi generasi muda dari risiko penyakit yang serius, tegas nya.  Berdasarkan hasil survei yang dilakukan YLKI di 10 kota di Indonesia, sebanyak 25,9% anak berusia kurang dari 17 tahun mengonsumsi MBDK setiap hari dan sebanyak 31,6% mengonsumsi MBDK 2-6 kali dalam seminggu. Anak-anak adalah konsumen yang rentan dan sering menjadi target utama pemasaran produk minuman berpemanis. Penundaan kebijakan cukai ini berarti anak-anak kita akan terus terpapar pada produk yang berisiko tinggi terhadap kesehatan mereka. Saat ini, prevalensi diabetes dan obesitas pada anak-anak menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Tanpa adanya intervensi kebijakan yang tegas, mereka akan menjadi korban berikutnya dari kebijakan yang lambat diterapkan. Data SKI 2023 menunjukkan bahwa sebanyak 59,1% penyebab disabilitas (melihat, mendengar, berjalan) pada penduduk berusia 15 tahun ke atas adalah penyakit yang didapat, di mana 53,5% penyakit tersebut adalah Penyakit Tidak Menular, terutama hipertensi (22,2%) dan diabetes (10,5%). YLKI mempertanyakan mengapa pemerintah terus menunda kebijakan yang jelas-jelas memberikan manfaat kesehatan dan ekonomi. YLKI menduga dengan kuat bahwa penundaan ini tidak terlepas adanya intervensi dari industri MBDK, yg sejak awal memang menolak cukai MBDK. Menurut pandangan YLKI, pemerintah tampaknya telah kalah menghadapi tekanan yang diberikan oleh industri MBDK, sehingga mengorbankan kesehatan anak Indonesia. Kami mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembahasan dan merealisasikan kebijakan ini tanpa menunggu hingga tahun 2025. Kesehatan anak-anak kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Penundaan kebijakan ini hanya akan memperburuk kualitas generasi mendatang dan tentunya akan menunda capaian Generasi Emas 2045. YLKI mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung penerapan segera cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Kami juga mengimbau pemerintah untuk menunjukkan komitmennya dalam melindungi kesehatan masyarakat terutama untuk mempersiapkan generasi emas 2045 dengan tidak lagi menunda kebijakan yang sudah sangat mendesak ini. Salam,  Tulus Abadi, SH  (Pengurus Harian YLKI)


YLKI MEMBUKA POSKO ADUAN BAGI KONSUMEN TRANSJAKARTA YANG MERASA DIRUGIKAN OLEH SISTEM TIKETING BARU

by admin • October 12, 2022

Masalah yang dihadapi oleh layanan Transjakarta sejak 4 Oktober 2022 sejak diterapkannya sistem tap in dan tap out oleh PT JLI (Jaklingko Indonesia) adalah memperpanjang antrean karena insfratruktur yang ada belum memadai tapi sudah dipaksakan dan tanpa ada sosialisasi. Akibatnya penumpang yang dirugikan, baik dari segi waktu maupun dari segi uang. Pertama, dari segi waktu terjadi antrean saat akan masuk maupun keluar halte TJ karena tidak semua kartu bisa sukses taping sekali, memerlukan waktu yang lebih lama. Normalnya taping hanya butuh waktu 2 detik saja, tapi ada yang sampai 10 detik dan gagal. Kondisi seperti ini terutama terjadi pada sore hari di halte-halte yang sibuk. Konsekuensinya makin mempanjang antrean. Kondisi yang sama juga terjadi di layanan non koridor, mereka tidak bisa sukses taping sekali, akhirnya bus berhenti lebih lama dan itu berdampak terganggungnya lalu lintas di jalur tersebut. Kedua, dari segi uang, banyak penumpang mengeluhkan saldonya terpotong dua kali bahkan lebih, sehingga mereka merasa dirugikan TJ. Ketika complain kepada petugas di halte, diarahkan mengadu ke nomer aduan yang dipasang di halte2. Bagi penumpang ini bukan solusi, karena ketika mengadu, sudah kehilangan pulsa, tapi uang belum tentu kembali. Pada Senen (10/10) jam 21.18-21.28 seorang ibu yang mengaku tinggal di Ceger, Jakarta Timur berdebat dengan petugas halte lantaran dia merasa jengkel sekali, sehari itu saldonya terpotong 2 x dan oleh petugas diarahkan mengadu ke customer service JLI. Petugas hanya menawarkan akan membukakan pintu keluar lewat pintu petugas, tapi tidak dapat menjamin kalau saldo akan balik. Karena tanpa ujung, ibu itu mengalah, tapi tetap sambil ngedumel karena merasa dirugikan. Berapa besar konsumen yang dirugikan oleh sistem ticketing TJ yang belum siap tapi dipaksakan ini? Kerugian bagi TJ sendiri dengan sistem tiketing yang belum siap adalah terjadinya penurunan jumlah penumpang karena banyak penumpang yang kemudian meninggalkan TJ, tidak mau antre panjang dan repot ditaping masuk maupun keluar Oleh karena itu, merespon fenomena ini YLKI membuka posko aduan bagi konsumen TJ yang merasa dirugikan oleh sistem ticketing TJ yang baru tersebut. Berikut link aduannyahttps://bit.ly/PengaduanLayananTransjakarta Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI


Harpelnas dan Menyorot Performa Indihome

by admin • September 4, 2018

“Hari Pelanggan Nasional” (Harpelnas), itulah kredo setiap tanggal 4 September.  Harpelnas lahir pada 2003, pada era Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada konteks perlindungan konsumen spirit Harpelnas sangat sejalan dengan substansi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kali ini saya akan menyorot Harpelnas dalam konteks telekomunikasi, khususnya masalah Indihome, produk dari PT Telkom, yang makin banyak digandrungi konsumen, di tengah maraknya penggunaan internet oleh masyarakat. Internet, sepertinya menjadi komoditas yang lebih penting bagi masyarakat Indonesia, dibanding semmbilan kebutuhan pokok sekalipun. Merujuk pada hasil survei AC Nielsen beberapa tahun silam, bahwa masyarakat Indonesia lebih memilih mengurangi kualitas belanja dapurnya daripada mengurangi belanja telekomunikasinya. Fenomena ini bisa kita maknai secara positif, dan juga negatif. Yang pasti fenomena ini menjadi santapan empuk operator telekomunikasi, tak terkecuali PT Telkom, dengan Indihome-nya. Kini tak kurang dari 132 jutaan pengguna internet aktif di Indonesia, dengan penetrasi pasar sekitar 51 persen. Dari 132 jutaan itu, lebih dari 92 jutaan berbasis internet nirkabel (mobile internet), dan sisanya berbasis kabel fiber optik (broadband). Dan ceruk pasar inilah yang menjadi bidikan Indihome, selaku produk unggulan Telkom, yang kini pelanggannya mencapai 4,5 jutaan. Telkom menargetkan 5,2 juta pelanggan pada 2020. Relevan dengan momen “Hari Pelanggan Nasional” (Harpelnas) tersebut, kita patut menyorot performa Indihome,  sebagai produk Telkom (BUMN) yang sangat strategis menjadi “Jembatan Nusantara” untuk sektor telekomunikasi, manakala operator telekomunikasi lain hanya berkecimpung di perkotaan. Lalu apa saja tantangan-tantangannya? Aspek infrastruktur Keandalan infrastruktur telekomunikasi menjadi prasyarat utama untuk meningkatkan keseluruhan performa pelayanan pada konsumen. Tanpa infrastruktur yang handal, mustahil akan memberikan pelayanan terbaiknya pada pelanggannya. Dalam hal ini PT Telkom terlihat sangat progresif, terbukti guna mewujudkan kualitas koneksi dan kecepatan internetnya, secara dominan telah berbasis fiber optik. Dalam skala nasional reratanya mencapai 75-85 persen jaringan kabelnya telah ditopang dengan fiber optik. Dan ditargetkan sebelum 2020 akan tercover 100 persen menggunakan fiber optik. Sisanya, untuk menuju 2020 itu masih mengunakan kabel tembaga (copper). Tentu saja, kualitas kabel tembaga sangat jauh dibanding fiber optik. Tidak heran jika pengguna telepon apalagi internet akan banyak mengeluh jika akses kabel distribusinya masih menggunakan tembaga. Sebelum memasang Indihome, sebaiknya konsumen mencari tahu/diberi tahu apakah jaringan kabel di rumahnya sudah menggunakan fiber optik atau masih berbasis kabel tembaga. Sebab faktanya jika masih berbasis tembaga maka gangguan demi gangguan tidak bisa dihindari. Aspek geografis Ini tantangan yang tak kalah beratnya, bahkan sangat berat. Namun fakta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 13.000 ribu gugusan pulau, menjadi tantangan yang maha berat untuk mewujudkan infrastruktur telekomunikasi yang handal. Sebagai contoh, guna mengoneksikan jaringan kabel antar Pulau, maka harus dibangun jaringan kabel laut, yang saat ini panjang jaringan kabel laut yang dibangun PT Telkom telah mencapai 100.000 km! Atau setara dengan 2,5 kali lingkar bumi! Tingkat kesulitan untuk menyambung jaringan kabel laut ini bukan saja saat membangun saja, tetapi setelah kabel terbangun pun tidak sepi dari kendala, bahkan ancaman. Mulai ancaman alam, seperti gempa bumi, batu karang atau bahkan gunung api di bawah laut. Juga ancaman dari lalu lintas kapal, terutama saat kapal melempar jangkarnya (anchor) ke laut. Nah yang paling tragis adalah manakala jaringan kabel laut itu mengalami gangguan karena ulah oknum manusia (pencurian kabel). Empat bulan lalu, sebagai contoh, jaringan kabel laut di Papua putus. Dan dampaknya kualitas komunikasi internet di Papua endut-endutan, karena hanya mengandalkan back up dari sistem satelit. Dan kita patut berbangga, beberapa minggu lalu PT Telkom telah meluncurkan kembali satelit Merah Putih dari Cape Canaveral, California, Amerika Serikat. Satelit ini juga dalam rangka mewujudkan infrastruktur yang handal, dan terintegrasi. Selain juga untuk mengatasi/memback up betapa sulitnya sisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Oleh karenanya, hampir semua operator telekomunikasi malas membangun jaringan infrastrukturnya di daerah isolated area, seperti area tertluar, tertinggal dan terdepan Indonesia. Daerah dan area tersebut dianggap tak bernilai ekonomi, di satu sisi, dan di sisi lain cost production-nya sangat tinggi. Tetapi uniknya, PT Telkom dan Telkomsel  mencoba membangun Indonesia dari pinggiran Indonesia. Sementara operator lain lebih asyik menambang uang di area perkotaan, di Pulau Jawa, dan kota-kota besar di Indonesia. Aspek perilaku konsumen Perilaku Indonesia tampak mengalami “anomali”. Misalnya, beberapa konsumen masih kekeuh ingin jaringan kabelnya tetap menggunakan tembaga, bukan fiber optik. Hanya karena kalau berbasis fiber optik jika aliran listrik mati, maka telepon di rumahnya mati. Benar ini hal yang terjadi, manakala listrik mati, telepon/internet di rumah konsumen mati. Walau faktanya telepon rumah (fix phone) nyaris tak ada gunanya lagi. Ada tapi tidak berfungsi. Sebab mayoritas konsumen sudah menggunakan telepon seluler, yang kini jumlahnya mencapai 372 juta unit. Atau 142 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Dengan kata lain, setiap orang di Indonesia, memiliki lebih dari satu handphone.  Jadi telepon rumah faktanya hanya sebagai pajangan saja. Aspek Kompetisi Dan tantangan lain adalah aspek kompetisi, persaingan. Idealnya kompetisi akan berdampak positif pada konsumen. Karena dengan kompetisi konsumen akan mendapatkan suatu pilihan produk jasa telekomunikasi yang bervariasi, punya pilihan banyak, dan bisa mendapatkan tarif/harga telekomunikasi yang lebih efisien, murah. Namun hal itu dengan syarat, kompetisinya berjalan sehat dan transparan. Plus badan regulatornya punya gigi. Ada dugaan kuat kompetisi di sektor telekomunikasi sudah sangat tidak sehat, sangat liar. Perang tarif antar operator tak bisa dihindarkan. Masing-masing operator berlomba menawarkan tarif atau paket internet yang (seolah-olah) murah. Padahal yang ditawarkan adalah jebakan batman belaka. Ironisnya, BRTI (Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia) tampak cemen, tidak tegas dalam hal ini. Persaingan antar telekomunikasi yang saling kanibalistik dibiarkan begitu saja. Kesimpulan, saran Pada akhirnya, merujuk sebuah survei (2017), lebih dari 90 persen pelanggan Indihome tidak akan berpindah ke lain hati. Alias tidak akan berpindah ke operator telekomunikasi lain. Fenomena ini jelas amat positif bagi eksistensi Indihome. Namun demikian, managemen Indihome tak boleh menepuk dada terlebih dahulu. Tugas pelaku usaha bukan hanya memuaskan konsumennya, dari sisi pelayanan. Benar, berbagai upaya after sales service terus ditingkatkan, seperti penyelesaian gangguan yang semula 19,5 jam; kini menjadi 10,6 jam. Dan targetnya akan selesai dalam tiga jam. Tentu hal ini harus kita apresiasi. Namun, lebih dari itu, dalam konteks Harpelnas dan UU Perlindungan Konsumen, maka pekerjaan rumah PT Telkom adalah bagaimana managemen Indihome konsisten  untuk melakukan edukasi dan pemberdayaan konsumen, terutama


Siaran Pers: Maklumat YLKI pada Hari Pelanggan Nasional

by admin • September 4, 2018

Sejak 2003, tanggal 04 September dicanangkan sebagai Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas), saat era Presiden Megawati Soekarno Putri. Spirit Harpelnas adalah positif, jika diparalelkan dengan spirit pada UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Setidaknya ada 5 (lima) catatan terkait spirit Harpelnas edisi 04/2018 , yakni: 1. Posisi pelanggan (konsumen) adalah setara dengan pelaku usaha, produsen. Tak ada artinya pelaku usaha, tanpa kehadiran pelanggan/konsumen. 2. Adalah tanggungjawab pelaku usaha untuk memberdayakan pelanggannya dengan cara memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur. Bukan malah sebaliknya. 3. Pelaku usaha juga bertanggungjawab untuk mengedukasi konsumen terkait product knowledge, bahkan bussines process atas produk barang/jasa yang dipasarkannya; 4. Agar pelaku usaha membuka banyak kanal/akses pengaduan konsumen sebagai pelanggannya. Pengaduan dari konsumen adalah feed back atau bahkan “konsultasi gratis” bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produknya; 5. Meminta pemerintah dan pelaku usaha untuk secara konsisten mengedukasi konsumen guna meningkatkan tingkat keberdayaan konsumen/ pelanggan. Mengingat saat ini Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) di Indonesia masih tergolong rendah, baru berkisar pada skor 32. Bandingkan dengan IKK di negara-negara maju yang sudah mencapai skor lebih dari 50. Demikian. Terima kasih. Salam Hari Pelanggan Nasional. Wassalam TULUS ABADI KETUA YLKI


SEMBILAN MAKLUMAT YLKI pada HARI KONSUMEN NASIONAL

by admin • April 20, 2018

Pemerintah gagal mengantisipasi fenomena “diskruptif ekonomi” baik di sektor transportasi, telekomunikasi, belanja online atau bahkan sektor hotel dan restoran Sejak 2012, via Keppres No. 13 Tahun 2012,  Pemerintah telah menetapkan bahwa 20 April sebagai “Hari Konsumen Nasional” (HKN). Dasar penetapan HKN pada 20 April adalah merujuk pada disahkannya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yakni pada 20 April 1999. Pada HKN 20 April 2018 YLKI memaklumatkan 9 (sembilan) poin permasalahan konsumen di Indonesia, terutama dari perspektif ekonomi digital, yakni: 1. Konsumen adalah subyek terkuat dalam struktur ekonomi. Namun hak dan suaranya sering tidak didengar (diabaikan); 2. Pemerintah getol mendorong pertumbuhan ekonomi digital, tapi pemerintah abai dalam memberikan rasa aman dan perlindungan pada konsumen; 3. Pemerintah gagal mengantisipasi fenomena “diskruptif ekonomi” baik di sektor transportasi, telekomunikasi, belanja online atau bahkan sektor hotel dan restoran; 4. Digital ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat dan kreatif. Tapi di sisi lain ancaman terhadap konsumen dalam bertransaksi sangat besar; 5. Mendorong pemerintah untuk mewujudkan regulasi yang adil di sektor ekonomi digital, yang berdimensi perlindungan konsumen; 6. Mendorong pelaku usaha yang bergerak di sektor digital ekonomi, untuk lebih beritikad baik dalam bertransaksi. 7. Mendorong pelaku usaha ekonomi digital untuk membuat complaint handling mechanism yang lebih manusiawi dan aksesibel bagi konsumen; 8. Meminta konsumen untuk lebih mengedepankan aspek kehati-hatian dalam melakukan transaksi digital; 9. Transaksi ekonomi digital bisa menjadi ancaman serius bagi perlindungan data pribadi milik konsumen. Demikian. Terima kasih. TULUS ABADI Ketua YLKI


Siaran Pers YLKI: Mafia Token Listrik

by admin • September 9, 2015

Terkait pernyataan Menteri Rizal Ramli perihal mafia token listrik yang merugikan konsumen, berikut ini catatan saya: 1. Sebaiknya Rizal Ramli mengungkap sumber data perihal info dimaksud, sehingga tidak membingungkan konsumen dan masyarakat umum; 2. Managemen PT PLN harus memperbanyak sosialisasi pada masyarakat tentang struktur tarif listrik pra bayar, berapa komponen pajak, biaya admin, dll. Selama ini mayoritas konsumen tidak mengerti struktur tarif pulsa token; 3. Managemen PT PLN tidak boleh memaksa konsumen untuk menggunakan listrik pra bayar, jika konsumen tidak mau, dan tetap memilih listrik pasca bayar; 3. Managemen PT PLN harus memperbaiki distribusi pulsa token, yang dibanyak tempat masih sulit diperoleh konsumen, tetutama diperdesaan-perdesaan; 4. PT PLN juga harus aktif pro aktif mengedukasi konsumen, bagaimana menggunakan pulsa token secara cerdas dan efisien; 5. Patut diduga, struktur tarif listrik pra bayar lebih mahal dibanding struktur tarif listrik pasca bayar, karena konsumen dibebani membayar kWh meter listrik pra bayar, yang harganya lebih mahal dibanding kWh meter listrik pasca bayar. Listrik pra bayar sudah banyak dipakai diberbagai negara, termasuk di Afrika Selatan. Dalam beberapa hal listrik pra bayar lebih efisien daripada listrik pasca bayar, terutama bagi PT PLN.


Siaran Pers YLKI: Tanggapan YLKI kepada Kemenkes yang Menyatakan Aman Pembalut Berklorin

by admin • July 10, 2015

Tiga hari yang lalu YLKI telah melaunching hasil uji laboratorium terhadap pembalut wanita dan pantyliner. Terdapat 9 (Sembilan) merek pembalut dan 7 (tujuh) merek pantyliner yang semuanya mengandung klorin, dengan kadar yang sangat tinggi, rerata 06-55 ppm (untuk pembalut). YLKI mendalilkan bahwa klorin sangat berbahaya bagi kesehatan reproduksi perempuan, karena bersifat iritatif, bahkan karsinogenik. Namun, atas hasil uji laboratorium tersebut, kemenkes menyatakan sebaliknya, bahwa klorin pada pembalut dinyatakan aman, dan tidak karsinogenik. Kemenkes juga meminta YLKI agar mengonfirmasi lagi hasil penelitiannya tersebut. Berikut ini tanggapan balik YLKI terhadap sikap dan pernyataan Kemenkes terhadap hasil uji lab YLKI: 1. Bahwa YLKI telah mengonfirmasi hasil penelitian tersebut, jauh-jauh hari sebelum hasil penelitian dilaunching ke publik. YLKI telah mengirimkan surat konfirmasi sejak 06 April 2015. Tetapi hingga hasil penelitiannya dilaunching (06 Juli 2015), Kemenkes tidak memberikan tanggapan/respon apapun terhadap surat dimaksud. 2. Bahwa hasil penelitian YLKI terhadap pembalut tersebut, justru untuk mendukung regulasi yang dibuat oleh Kemenkes, yakni Permenkes No. 472 Tahun 1996 tentang pengamanan dan pengawasan bahan berbahaya, yang salah satunya adalah klorin. Dalam Permenkes tersebut tidak menyebutkan bahwa klorin berbahaya jika dikonsumsi (ditelan ke mulut), tetapi berbahaya secara umum dalam penggunaan, karena klorin adalah bahan beracun dan iritatif. Jadi pernyataan Kemenkes bahwa klorin pada pembalut adalah aman, justru bertentangan dengan regulasi yang dibuat Kemenkes itu sendiri. Kemenkes tidak konsisten dan menabrak aturan yang dibuatnya! 3. Sebagai bahan yang beracun dan iritatif, tentunya ada batas maksimum saat digunakan, sehingga bisa dinyatakan aman. Tetapi, ironisnya Kemenkes justru menyatakan aman pembalut berklorin, tanpa batas aman sedikitpun. Aneh bin ajaib! Ini menandakan Kemenkes terlalu melindungi kepentingan industri pembalut, dan abai terhadap kesehatan publik, abai terhadap kesehatan konsumen sebagai pengguna pembalut; 4. Banyak dokter kandungan (ginekolog) yang tegas menyatakan bahwa klorin (via media pembalut yang digunakan) sangat berbahaya bagi kandungan dan alat reproduksi perempuan. Klorin bagi alat reproduksi perempuan bukan hanya bisa menimbulkan gatal-gatal, iritatif, tetapi juga bisa menimbulkan infertilitas (kemandulan) dan bahkan kasinogenik; 5. YLKI mendukung dan mendesak, rencana Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang akan merevisi SNI tentang pembalut. YLKI meminta agar SNI wajib pada pembalut memasukkan klorin sebagai bahan terlarang pada pembalut. Setidaknya ada ambang batas maksimum. Misalnya, FDA (Amerika Serikat) merekomendasikan bahwa batas maksimum klorin pada pembalut adalah 0,1 ppm. 6. Saat ini, pembalut nyaris menjadi kebutuhan pokok bagi perempuan. Terbukti, dari sekitar 118 juta perempuan di Indonesia, yang 67 jutaan adalah wanita subur (masih mentruasi dan pengguna pembalut), maka diperkirakan tak kurang dari 1,4 miliar pembalut/per bulan, yang digunakan oleh perempuan Indonesia. Demikian, rilis tanggapan YLKI terhadap pernyataan Kemenkes terhadap hasil uji lab pembalut oleh YLKI. Jakarta, 09 Juli 2015.


Siaran Pers YLKI: Angkasa Pura Harus Memberi Kompensasi Pada Konsumen

by admin • July 6, 2015

Akibat kebakaran di Terminal II Bandara Soekarno Hatta (Soetta) kemarin, konsumen bandara dan jasa penerbangan sangat dirugikan, karena delay berjam-berjam. Dan kerugian-kerugian materiil dan immateriil lainnya.   Akibat kejadian tersebut YLKI mendesak beberapa hal:  1. Managemen PT Angkasa Pura II harus bertanggung jawab, dengan cara memberikan kompensasi dan ganti rugi pada konsumen yang mengalami keterlambatan. Managemen PT AP II tidak cukup hanya minta maaf saja.   2. Mendesak pada Menhub untuk segera mengaudit sistem kelistrikan di Bandara Soetta yang patut diduga sudah sangat tua dan tidak mengantongi Sertifikat Laik Operasi (SLO). YLKI menduga kebakaran tersebut karena hubungan arus pendek.   3. Terbakarnya Bandara Soetta adalah hal yang sangat memalukan, karena Bandara Soetta adalah bandara kelas satu di Indonesia, apalagi di Terminal 2 yang merupakan “jendela” Indonesia bagi dunia internasional.


Mengkritisi Peran MUI

by admin • June 24, 2015

Secara normatif, hak-hak konsumen terakomodir di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu hak yang terakomodir adalah hak atas informasi yang jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang yang akan dikonsumsi. Secara tersirat, ketentuan ini juga mengakomodir jaminan bagi konsumen untuk mengetahui apakah pangan yang akan dikonsumsi masuk dalam kategori ‘halal’ atau tidak. Asumsinya bahwa mayoritas konsumen di Indonesia adalah muslim, dengan begitu tuntutan untuk memenuhi hak informasi halal dari hari ke hari semakin tinggi. Kendati tuntutan ini semakin tinggi, tak lantas demikian mudah terpenuhi. Alih-alih justru lembaga otoritas yang melakukan sertifikasi halal mulai dipertanyakan kredibilitasnya. Munculnya dugaan kasus ‘jual beli sertifikasi halal’ yang ramai menghiasi media beberapa bulan belakangan menjadi perseden negatif. Disinyalir, salah satu negara yang hendak memasukkan produk ke Indonesia harus mengeluarkan biaya sangat mahal untuk memperoleh sertifikasi halal, termasuk untuk mendatangkan auditor ke lokasi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai otoritas sertifikasi halal, membantah keras munculnya berita yang menyudutkan. Mereka beranggapan ada kesalahan dan kelemahan dalam hal pengawasan sertifikasi. Namun, terlepas dari konteks tuduhan miring tersebut, otoritas MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal memang layak dikritisi. Setidaknya ada tiga hal yang patut mendapat perhatian MUI untuk menutup peluang terjadinya isu tidak sedap merebak. Pertama, aspek sandaran legal. Sejauh ini penunjukkan MUI sebagai lembaga otoritas yang mengeluarkan sertifikasi halal tidak pernah ada. Perlu dicatat bahwa MUI merupakan organisasi masyarakat dan bukan lembaga negara. Sementara di dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pada pasal 95 hanya menyebutkan bahwa lembaga penjaminan ‘halal’ dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah. Kendati dalam bentuk ormas dan tidak memiliki sandaran legal, tetapi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selalu merujuk MUI dalam urusan sertifikasi produk halal. Ini dimungkinkan, sebab Indonesia belum memiliki lembaga negara yang secara khusus meberikan sertifikasi halal, sedangkan MUI telah mengambil inisiatif sertifikasi halal sejak puluhan tahun silam. Celakanya, sertifikasi halal dari Indonesia (MUI) belum sepenuhnya diakui oleh negara lain dikarenakan negara menganggap MUI bukan lembaga sertifikasi negara. Artinya, produk-produk ekspor Indonesia banyak ditolak masuk ke beberapa negara, khususnya timur tengah, karena dianggap belum tersertifikasi halal oleh negara. Bandingkan dengan lembaga sertifikasi halal di Malaysia atau Thailand yang berada dalam struktur lembaga negara. Demikian sebaliknya, beberapa produk impor yang sudah mengantongi ijin halal dari negara lain, seperti Malaysia atau Thailand misalnya, tetap harus melewati uji sertifikasi jika hendak masuk ke Indonesia. Salah satu alasan yang mengemuka, soal perbedaan tafsir antara ulama di masing-masing negara. Dengan begitu, produk impor harus mengeluarkan biaya tambahan untuk proses sertifikasi. Inilah yang memicu dugaan adanya praktik jual beli sertifikasi halal. Harapan munculnya lembaga otoritas hampir menjadi kenyataan ketika pemerintah bersama dewan legislatif menggagas Rancangan Undang-undang Penjaminan Halal. Tetapi nampaknya, harapan ini juga jauh panggang dari api tatkala terjadi tarik menarik kepentingan antara Kementrian Agama dan MUI tentang lembaga sertifikasi halal. Kedua, Lembaga sertifikasi harus memiliki auditor dan laboratorium yang kompeten serta terakreditasi. Saat ini – kecuali sertifikasi halal – sistem akreditasi dan standarisasi di Indonesia ada di bawah payung Badan Standarisasi Nasional (BSN), sedangkan lembaga sertifikasi dibawah payung Komite Akreditasi Nasional (KAN). Sistem yang terpadu oleh lembaga negara ini pula yang membuat Indonesia bisa membuat harmonisasi standar dengan sesama negara ASEAN. Idealnya sistem sertifikasi halal berada dalam kewenangan dua lembaga tersebut. Sementara MUI bertugas memfatwakan halal. Dengan demikian, produk lintas negara (impor atau ekspor) tidak berbeda tafsir; halal di negara A tidak diakui oleh negara B. Berkaca dari Thailand, otoritas standar halal dilakukan oleh lembaga Food Safety and Standarization yang berada dibawah Kementrian Pertanian, yang selanjutnya difatwakan oleh Lembaga Urusan Agama Islam Thailand menjadi produk halal. Dengan demikian panduan sertifikasi produk dilakukan oleh otoritas lembaga negara, dan difatwakan oleh ulama. Dengan sistem ini, Thailand melejit sebagai negara pengekspor pangan halal terbesar ketiga dunia, mengalahkan Indonesia yang mayoritas muslim. Ketiga, MUI tidak memiliki sistem pengawasan sertifikasi halal. Sebagai organisasi masyarakat, MUI tidak memiliki ‘tangan’ dalam mengawasi sertifikasi halal ini. Artinya, mekanisme kontrol post market tidak mampu dilakukan oleh MUI karena ketiadaan sumber daya. Kasus pemalsuan label halal, menjadi salah satu indikasi lemahnya pengawasan tersebut. Benar, bahwa dalam pasal 95 UU Pangan, ayat (1) menyebutkan pengawasan pangan halal dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Tetapi ini belum dapat berlaku secara efektif. Dengan semakin dekat era pasar bebas 2015, mendesak dibentuk lembaga negara atau memaksimalkan yang telah ada untuk mengurusi sertifikasi halal. Sedangkan MUI ditempatkan sesuai dengan fungsinya untuk menelorkan guideline halal serta menjadi lembaga yang “berfatwa”. Wacana ‘menyantolkan’ lembaga sertifikasi halal ke Kementrian Agama, dirasa juga kurang pas, mengingat lembaga ini tidak mengurus soal makanan.