Kenaikan Tarif Tol

Sorotan YLKI: Menyoal Keandalan Jalan Tol Sedyatmo

by admin • March 5, 2019

Ruas tol Sedyatmo, atau sering disebut sebagai tol bandara, sedianya akan dinaikkan tarifnya per 14 Februari 2019, sebesar Rp 500. Namun hal tersebut dibatalkan, dan PT Jasa Marga selaku operator tol Sedyatmo, diminta oleh Kementerian PUPR dan BPJT, untuk mensosialisasikan terlebih dahulu sebelum kenaikan tarif dieksekusi. Yang jelas saat ini PT Jasa Marga telah mengantongi legalisasi kenaikan tarif tol Sedyatmo tersebut. Pertanyaannya, terkait kenaikan itu, apakah cukup dengan sosialisasi saja, apanya yang akan disosialisasikan. Yang urgent untuk tol Sedyatmo bukan sosialisasi kenaikan tarifnya, tetapi bagaimana keandalan jalan tol ruas Sedyatmo tersebut. Inilah yang harus kita persoalkan. Berikut ini beberapa hal yang layak kita sorot untuk menyoal keandalan jalan tol Sedyatmo, yaitu: 1. Jalan Tol Sedyatmo secara empirik tidak pantas lagi disebut sebagai tol bandara. Boleh jadi tol Sedyatmo semula memang didedikasikan untuk akses ke bandara; tetapi saat ini secara empirik sudah runtuh. Mengingat, trafik yang melintasi tol Sedyatmo tidak semua menuju ke bandara, tetapi banyak yang ke luar bandara, seperti ke Cengkareng, Rawabokor, dan sekitarnya, bahkan ke Tangerang. Mix traffic inilah yang menyebabkan akses ke bandara sering terganggu, dan mengakibatkan kemacetan, karena terhambat exit tol di sekitar tol Sedyatmo; 2. Tata ruang dan tata guna lahan di sekitar tol Sedyatmo sangat buruk, dengan banyak apartemen dan perumahan baru, hotel, mal, dll. Sehingga dampaknya kepada keandalan tol Sedyatmo tersebut; 3. Keandalan Tol Sedyatmo akan makin menurun jika kapasitas penumpang Bandara semakin meningkat. Saat ini penumpang bandara Soetta mencapai 65 juta lebih. Ditargetkan akan mencapai 100 juta pada 2025. Hal ini seiring dengan pembangunan runway 3, dan bahkan terminal 4 bandara Soetta. Jika jumlah penumpang 100 juta ini tercapai, artinya trafik di tol Sedyatmo akan makin padat dan keandalannya makin menurun. Artinya PT Jasa Marga selaku operator tol Sedyatmo, tidak akan mampu memenuhi berbagai indikator untuk meningkatkan pelayanan yang tercakup dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol. Kecuali jika pemerintah bisa memindahkan 30% pengguna tol Sedyatmo menjadi pengguna KA bandara, yang sampai sekarang masih kembang kempis, karena sepi penumpang. Bisa kita bayangkan jika 100 juta penumpang bandara Soetta semuanya menggerojog via jalan tol Sedyatmo, alamaaak, macam mana pula keandalan jalan tol Sedyatmo? Dengan demikian, mengacu pada kondisi empirik seperti itu, maka tarif tol Sedyatmo tidak layak lagi untuk dinaikkan. Benar operator tol, punya hak yang cukup kuat untuk menaikkan tarif tol per dua tahun. Namun, ingat, hal itu bisa dilakukan jika keandalan dan kemampuan jalan tol bisa dipenuhi, melalui standar pelayanan minimal sebagai pra syarat untuk kenaikan tarif tol.  Tanpa adanya rekayasa lalu lintas yang mumpuni untuk mengembalikan keandalan jalan tol, maka kenaikan tarif tol Sedyatmo adalah bentuk perampasan hak konsumen sebagai pengguna jalan tol. Demikian sedikit ulasan. Wassalam, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI Seluler: 0818 195030 ________ Note: Akses informasi dan pengaduan ke YLKI via: www.pelayanan.ylki.or.id. Telepon 021-7971378


Siaran Pers YLKI: Usulan Kenaikan Tarif Tol Cikampek Tidak Masuk Akal

by admin • August 24, 2018

PT Jasa Marga selaku operator jalan tol Cikampek dan jalan tol Sediyatmo (tol bandara Soetta), mengusulkan kenaikan tarif tol untuk kedua ruas tol tersebut. Usulan tersebut boleh saja dilakukan, namun usulan kenaikan tarif tol Cikampek adalah yang tidak masuk akal, bahkan ngawur. Alasannya: 1. Saat ini tol Cikampek sangat tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ada, baik dari sisi kualitas infrastruktur jalan, kecepatan rata-rata kendaraan dan antrian di loket pembayaran. Hal ini dampak dari pembangunan elevated toll dan LRT. 2. Yang fair tarif tol Cikampek seharusnya justru diturunkan karena saat ini konsumen dirugikan dari sisi pelayanan. Contoh aktual, jarak tempuh Jakarta-Bandung bisa ditempuh 6-7 jam. V/C ratio jalan tol Cikampek sangat rendah, lebih dari skor 1. Kecepatan rata-rata yang ideal adalah antara 0,6 sampai 0,7 3. Jadi usulan kenaikan tarif tol Cikampek harus ditolak dengan keras. Usulan kenaikan itu baru layak dilakukan setelah kondisi lalu-lintas jalan tol Cikampek normal, yakni jika pembangunan toll elevated dan LRT selesai: 4. Kalau usulan tol bandara masih rasional tapi juga harus diaudit dari sisi implementasi Standar Pelayanan Minimal yang ada. Jika tidak mampu memenuhi SPM , pun harus ditolak. Demikian. Terima kasih. Wassalam, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI Seluler: 0811-195-030 _____ Note: Akses informasi dan pengaduan ke YLKI, silakan via: www.pelayanan.ylki.or.id


Pernyataan Pers YLKI: Kenaikan Tarif Tol Eksploitatif dan Tidak Adil

by admin • December 6, 2017

Per 8 Desember 2017 PT Jasa Marga akan menaikkan tarif tol dalam kota. Terhadap kenaikan ini, terdapat beberapa hal yang harus dipersoalkan. 1. Kenaikan ini bisa memicu kelesuan ekonomi, saat daya beli konsumen sedang menurun. Sebab kenaikan itu akan menambah beban daya beli masyarakat dengan meningkatnya alokasi belanja transportasi masyarakat. 2. Kenaikan tarif tol dalam kota tidak sejalan dengan kualitas pelayanan jalan tol dan berpotensi melanggar standar pelayanan jalan tol. Kenaikan tarif tol seharusnya dibarengi dengan kelancaran lalu-lintas dan kecepatan kendaraan di jalan tol. Saat ini fungsi jalan tol justru menjadi sumber kemacetan baru, seiring dengan peningkatan volume traffic dan minimnya rekayasa lalu lintas untuk pengendalian kendaraan pribadi. 3. Kenaikan tarif dalam kota juga tidak adil bagi konsumen karena pertimbangan kenaikan tarif yang dilakukan Kementerian PU PR hanya memperhatikan kepentingan operator jalan tol, yakni dari aspek inflasi saja. Sedangkan aspek daya beli dan kualitas pelayanan pada konsumen praktis dinegasikan. 4. YLKI mendesak Kementerian PU PR untuk merevisi dan meng- upgrade regulasi tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) tentang Jalan Tol. Selama ini SPM tidak pernah direvisi dan tidak pernah di upgrade dan hal ini tidak adil bagi konsumen. YLKI juga mendesak Kementerian PUPR untuk transparan dalam hasil audit pemenuhan SPM terhadap operator jalan tol. 5. YLKI juga mendesak DPR untuk mengamandemen UU tentang Jalan, karena UU inilah yang menjadi biang keladi terhadap kenaikan tarif tol yang bisa diberlakukan per dua tahun sekali. Dan UU inilah yang hanya mengakomodir kenaikan tarif tol berdasarkan inflasi saja, dan kepentingan konsumen diabaikan. Demikian. Terima kasih. Wassalam, Tulus Abadi,  Ketua Pengurus Harian YLKI