Kredit Online

Siaran Pers: YLKI Desak OJK Blokir Perusahaan FINTEK yang Teror Konsumen

by admin • September 13, 2018

Makin hari makin banyak pengaduan konsumen yang menjadi korban perusahaan fintek (finansial teknologi). Konsumen terjebak menjadi korban perusahaan fintek berupa utang/kredit online. Saat ini sudah lebih dari 100-an pengaduan konsumen korban fintek diterima YLKI, baik berupa teror, denda harian dan atau bunga/komisi yang setinggi langit. Oleh karena itu, untuk kesekian kali YLKI menyerukan: 1. Mendesak OJK untuk segera menutup/memblokir perusahaan fintek yang terbukti melakukan pelanggaran hak-hak konsumen, baik secara perdata dan atau pidana. Pelanggaran itu berupa teror fisik by phone/whatsapp/sms. Pelanggaran juga berupa pengenaan denda harian yang sangat tinggi, misalnya Rp 50.000 per hari; dan atau komisi/bunga sebesar 62 persen dari hutang pokoknya. Ini jelas pemerasan kepada konsumen; 2. YLKI juga mendesak OJK untuk segera memblokir perusahaan fintek yang tidak mempunyai izin (ilegal), tetapi sudah melakukan operasi di Indonesia. Dari lebih 300 perusahaan fintek, yang mengantongi zin  dari OJK hanya 64 perusahaan saja. Ini menunjukkan OJK masih sangat lemah dan atau tidak serius dalam pengawasannya. 3. YLKI meminta konsumen untuk tidak melakukan utang piutang dengan perusahaan fintek atau kredit online yang tidak terdaftar/berizin dari OJK. Jika konsumen nekat dan terjebak pada hutang piutang dengan perusahaan fintek/kredit online ilegal, maka tidak ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban; 4. Selain melaporkan pada OJK, YLKI menghimbau konsumen yang menjadi korban teror dari perusahaan fintek/kredit online, untuk segera melaporkan secara pidana ke polisi. Patut diduga apa yang dilakukan pihak fintek kepada konsumen, berupa teror dan penyedotan data pribadi secara berlebihan, adalah tindakan pidana; 5. YLKI menghimbau dengan sangat pada konsumen untuk membaca dengan cermat/teliti persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan fintek/kredit online tersebut. Sebab teror yang dialami konsumen bisa jadi bermula dari ketidaktahuan konsumen membaca aturan/persyaratan teknis yang ditentukan oleh perusahaan fintek tersebut. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam, TULUS ABADI, KETUA YLKI ____ Note: Untuk akses informasi dan pengaduan ke YLKI, silakan via: www.pelayanan.ylki.or.id


Maklumat YLKI: Masyarakat Jangan Ajukan Pinjaman Online ke Perusahaan Yang Tidak Terdaftar di OJK

by admin • July 3, 2018

Masyarakat Jangan Ajukan Pinjaman Online ke Perusahaan Yang Tidak Terdaftar di OJK Masyarakat semakin gandrung dengan fenomena digital ekonomi. Salah satu indikator fenomena digital ekonomi adalah produk di bidang finansial teknologi, yang akhir-akhir ini cukup marak. Sayangnya hal ini tidak disertai dengan pengawasan yang ketat, dan informasi yang utuh pada konsumen. Akibatnya, justru konsumen yang banyak menjadi korban. Maraknya pengsduan konsumen dalam hal ini, menjadi bukti nyata. Sejak Januari 2018, hingga sekarang YLKI telah menerima lebih dari 50 aduan kredit online, kebanyakan dari keluhan yang disampaikan adalah dari mulai dari cara menagih, hingga sistem perhitungan bunga dan denda yang tidak jelas. Bentuk penagihan yang sering dilakukan adalah dengan cara mengancam hingga menagih lewat orang yang nomor hndponnya ada di daftar kontak di seluler milik knsumen. Ironisnya, berdasar pengamatan YLKI via  website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) banyak pelaku usaha di bidang kredit online– yang diadukan oleh konsumen ke YLKI,  adalah tidak terdaftar di OJK. Karena tidak berizin, angat berisiko bagi konsumen karena merupakan transaksi yang ilegal.  Jika pemberi pinjaman online tidak terdaftar di OJK maka ia tidak dinaungi oleh OJK dan aturan terkait pinjam meminjam secara online tersebut. Karena dalam aturan OJK setidaknya ada sisi perlindungan konsumen yang detail mengatur pinjam meminjam secara online, baik dari segi pendirian perusahaannya, Prosedur pendaftaran, Perizinan, Penyaluran pinjaman hingga aturan terkait cara penagihan. Namun, jika pemberi pinjaman yang sudah terdaftar di OJK dan tetap melanggar/merugikan konsumen, YLKI mendesak OJK  agar  OJK secara untuk menolak hingga membatalkan proses perizinannya. Maraknya cara penagihan kredit online yang dilakukan dengan menghubungi nomor kontak yang ada di handphone konsumen sebagai penerima pinjaman, adalah tindakan yang tidak pantas dan diduga kuat menyalahgunakan data pribadi (UU ITE ps. 26). YLKI menilai bahwa bisnis yang dijalankan oleh Perusahaan Kredit Online sangatlah berisiko dengan hanya sistem validasi online ditambah konsultasi dengan pihak ahli tanpa melihat kondisi pada Sistem Informasi Debitsur pada Bank Indonesia. Dan tanpa melihat kondisi real di lapangan. Oleh karenanya perlu cara khusus untuk menghindari tingginya kasus gagal bayar atas pinjaman yang diberikan seperti merujuk cara menagih yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP. Atas masalah ini kami menghimbau OJK, Kominfo maupun Bareskrim Mabes POLRI untuk segera mengantisipasi hal ini agar konsumen yang dirugikan tidak bertambah banyak, baik bertindak tegas bagi para penyelenggara yang meresahkan menyelahgunakan data pribadi konsumen maupun melakukan edukasi kepada konsumen terkait prinsip kehati-hatian menjaga data pribadi. Demikian. Terima kasih Wassalam, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI Seluler: 0811-195-030. __________