Obesitas

Perang Melawan Obesitas

by admin • November 29, 2023

Negara-negara berkembang menghadapi dua permasalahan sekaligus. Selain masalah rawan pangan, gizi buruk akibat kemiskinan yang masih belum teratasi, negara berkembang harus pula menghadapi munculnya kasus-kasus gizi lebih dan kegemukan yang meningkat dari tahun ke tahun. Kegemukan dan obesitas meningkat secara signifikan selama beberapa dekade terakhir. Pada awalnya, obesitas muncul menjadi masalah di negara-negara maju. Yang dijadikan pemicu adalah gaya hidup. Kegemaran mengonsumsi makanan cepat saji (fast food) yang kerap disebut sebagai junk food, minuman soda, serta kurang gerak diyakini menjadi penyebab tingginya kasus kegemukan dan obesitas. Namun, dalam dekade terakhir, anggapan bahwa obesitas merupakan masalah negara maju, sementara negara berkembang menghadapi masalah kurang gizi sudah tidak relevan lagi. Negara-negara berkembang menghadapi dua permasalahan sekaligus. Selain masalah rawan pangan, gizi buruk akibat kemiskinan yang masih belum teratasi, negara berkembang harus pula menghadapi munculnya kasus-kasus gizi lebih dan kegemukan yang meningkat dari tahun ke tahun. Overseas Development Institute (ODI) di Inggris baru-baru ini melansir laporan yang menyatakan bahwa lebih dari sepertiga orang dewasa di seluruh dunia mengalami obesitas dan kelebihan berat badan. Dalam kurun waktu sekitar 20 tahun, ada lebih dari 900 juta penduduk dewasa di negara-negara berkembang mengalami kelebihan berat badan dan obesitas, yang berarti meningkat 3 kali lipat semenjak tahun 1980-an. Sementara di negara maju, peningkatan hanya sebesar 1,7 kalinya. ODI menyebutkan bahwa satu dari tiga orang di negara berkembang saat ini telah mengalami kelebihan berat badan dan berpotensi obesitas. Mereka berharap pemerintah negara-negara berkembang untuk bertindak agar rakyatnya menjalani pola makan sehat. Sebab pertumbuhan kegemukan dan obesitas di negara berkembang ini telah berada pada tingkat mengkhawatirkan. Akibatnya ada peningkatan jumlah penderita kanker tipe tertentu, diabetes, stroke dan serangan jantung yang sangat besar. Keadaan ini tentunya akan menjadi beban yang besar pula pada sistem kesehatan masyarakat. Epidemik Global Faktor-faktor memengaruhi berkembangnya kasus obesitas diantaranya adalah peningkatan pendapatan, urbanisasi dan perubahan gaya hidup, yang cenderung mengakibatkan pola makan yang tinggi kandungan hewani, lemak, garam, dan gula. Selain itu, berbagai pengaruh globalisasi lain seperti meningkatnya ketersediaan makanan olahan, perubahan pola makan yang ditampilkan melalui iklan dan media. Namun laporan ini juga tidak ingin menyimpulkan bahwa telah terjadi penyeragaman pola konsumsi, karena sesungguhnya masih ada ruang bagi kebijakan untuk memengaruhi pilihan pangan yang diambil. Sayangnya, pemerintah belum melakukan upaya yang memadai untuk menghadapi krisis ini. Masih menurut laporan tersebut, para politisi masih enggan untuk menyentuh area ini. Selain itu, pengaruh lobi-lobi industri pangan sangat besar, serta ada kesenjangan yang lebar terkait kesadaran masyarakat tentang apa yang termasuk konsumsi yang sehat. Sebenarnya, menurut ODI, ada banyak langkah yang dapat dilakukan pemerintah. Diantaranya dengan memberikan informasi dan melakukan kampanye yang dapat memengaruhi pilihan pangan konsumen, memberi insentif harga bagi produk pangan yang lebih sehat, pengaturan dan pembatasan iklan pangan. Menurut laporan dari Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) di Washington, lebih dari setengah warga dunia, mengalami obesitas dan tinggal di sepuluh negara. Kesepuluh negara tersebut adalah Amerika Serikat, Cina, India, Rusia, Brasil, Meksiko, Mesir, Jerman, Pakistan, dan Indonesia!. Para penulis studi ini memperingatkan bahwa temuan tersebut menggambarkan kenaikan substansial dalam obesitas dan kelebihan berat badan di seluruh dunia sehingga diperlukan aksi nyata untuk memerangi dampak kesehatan global yang serius. Mereka beranggapan bahwa obesitas telah memengaruhi orang dari segala usia dan pendapatan, di hampir seluruh dunia. Selanjutnya laporan menyebutkan, dalam tiga dekade terakhir, tidak satu negara pun berhasil mengurangi tingkat obesitas. Target PBB untuk menghentikan peningkatan obesitas pada tahun 2025, akan sia-sia dan sangat ambisius jika tidak dibarengi dengan tindakan bersama. Obesitas merupakan permasalahan yang muncul di dunia, bahkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mendeklarasikannya sebagai epidemik global. Prevalensinya meningkat tidak saja di negara-negara maju, tetapi juga di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Untuk itu dibutuhkan penanggulangan secara bersama dari seluruh negara, baik negara maju maupun negar berkembang. Huzna G Zahir Ketua YLKI 2006 – 2010


Pola Konsumsi dan Biaya Kesehatan

by admin • December 15, 2017

Indonesia, seperti juga negara berkembang lainnya, saat ini mengalami beban ganda di bidang gizi. Selain masih harus menghadapi kasus-kasus gizi buruk, prevalensi angka kegemukan dan obesitas juga meningkat. Hal ini masih ditambah lagi dengan masalah stunting dengan prevalensi yang cukup tinggi serta penyakit tidak menular yang juga meningkat sangat cepat. Data Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 menunjukkan hal ini. Prevalensi gizi kurang pada balita mencapai 19,6 persen, masih meningkat dibandingkan tahun 2007 (18,4 persen), dan balita pendek mencapai 37,2 persen. Sementara prevalensi berat badan lebih dan obesitas meningkat menjadi 26,3% dibandingkan 21,7% (2010). Kecenderungan penyebab kematian di Indonesia bergeser dalam dekade terakhir. Kalau di tahun 1990-an penyebab kematian terutama adalah penyakit menular, tahun 2000-an kematian disebabkan penyakit tidak menular meningkat, bahkan pada 2010 mencapai 58 persen dibandingkan kematian akibat penyakit menular yang tinggal 33 persen. Pergeseran pola penyakit juga terlihat dalam beberapa dekade ini. Di tahun 1990-an hanya stroke yang termasuk dalam 10 penyakit dengan beban terbesar. Namun di tahun 2010 stroke menduduki tempat pertama, dan penyakit jantung ada di posisi ke lima (sebelumnya di peringkat 13) serta diabetes di peringkat ke enam, naik dari posisi 16 di tahun 1990-an. Empat dari lima besar penyebab kematian utama berdasarkan Sample Registration System 2014 adalah penyakit tidak menular. Stroke merupakan penyebab tertinggi, mencapai 21,1%, diikuti dengan penyakit jantung koroner 12,9 persen, diabetes melitus 6,7 persen, dan hipertensi 5,3 persen. Data Riskesdas 2013 menunjukkan prevalensi hipertensi mencapai 25,8 persen; stroke 12,1 persen, meningkat dari 8,3 persen (2007). Demikian juga diabetes melitus sebesar 6,9 persen. Prevalensi jantung koroner pada usia di atas 15 tahun mungkin terlihat kecil, 1,5 persen. Akan tetapi penyakit ini menjadi penyebab kematian kedua di Indonesia, setelah stroke. Data telah menunjukkan berbagai penyakit ini menjadi penyebab kematian utama, namun bagi penyandang penyakit tidak menular yang masih diberi kesempatan ternyata membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk memelihara dan mengelola hidupnya. Pada umumnya mereka harus menjalani pengobatan dan mengonsumsi obat-obatan seumur hidup. Biaya kesehatan Biaya kesehatan di Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan sebesar 11,5 persen terjadi dari tahun 2011 sampai 2012. Pada tahun berikutnya, meningkat lagi sebesar 12,5 persen. Beban biaya kesehatan ini tersebar pada beberapa pihak, terutama masyarakat, mengingat selama ini layanan kesehatan menganut sistem fee for services, kecuali pada sebagian kecil masyarakat seperti pegawai negeri, anggota militer, dan pensiunan yang dilindungi oleh asuransi kesehatan. Dengan diberlakukannya UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Indonesia menerapkan Jaminan Kesehatan menyeluruh. Secara bertahap, setiap warga negara Indonesia harus menjadi peserta BPJS Kesehatan dan berhak mendapatkan jaminan kesehatan. Sistem ini memberi ruang kesempatan bagi mereka yang selama ini tidak mampu atau tidak berani mengakses layanan kesehatan. Data BPJS Kesehatan menunjukkan sepanjang tahun 2014 berhasil menggaet 133 juta peserta. Namun baru 6 persen merupakan peserta mandiri. Selebihnya adalah peserta menerima bantuan iuran dari pemerintah dan pemerintah daerah serta peserta ASKES, ASABRI dan sejenisnya yang secara otomatis bermigrasi menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sayangnya, premi yang berhasil dikumpulkan ternyata masih belum memadai. Masih di tahun yang sama, klaim yang harus dibayarkan BPJS Kesehatan Rp 42,6 triliun, masih lebih besar Rp 1,6 triliun dari premi yang terkumpul. Banyaknya kasus-kasus penyakit dengan biaya tinggi diduga menjadi penyebab tingginya klaim yang harus dibayarkan. Penyakit-penyakit yang tergolong penyakit tidak menular membutuhkan biaya yang tinggi. Seperti operasi jantung, cuci darah yang harus dilakukan secara teratur, atau hipertensi yang harus mengonsumsi obat seumur hidup, semua layanan itu dapat diperoleh oleh peserta BPJS. Data yang dilansir Kementerian Kesehatan menunjukkan beban biaya penyakit yang tergolong penyakit katastropik: jantung, stroke, diabetes, ginjal, kanker, talasemia dan hemofili, yang cukup tinggi. Lima penyakit yang disebutkan pertama sangat erat kaitannya dengan gaya hidup dan pola konsumsi yang salah, khususnya untuk penyakit jantung, stroke dan diabetes. Disebutkan bahwa 1.029.717 kasus rawat jalan menghabiskan biaya sebesar Rp. 1.034 milyar. Jika dibandingkan dengan jumlah kasus dan biaya semua penyakit, terlihat betapa jenis penyakit ini menghabiskan biaya yang besar. Dalam hitungan kasus hanya 8 persen, tetapi menghabiskan biaya sampai 30 persen. Demikian pula untuk rawat inap. Meskipun data hanya berasal dari BPJS, menunjukkan penyakit jantung, stroke dan diabetes saja, menguras hampir seperempat (23,1 persen) jumlah biaya seluruh penyakit. Jika ditambahkan biaya penyakit ginjal dan kanker mencapai 31,5 persen. Dapat dibayangkan besarnya beban kesehatan apabila prevalensi penyakit ini terus meningkat setiap tahunnya. Berbagai penyakit tidak menular ini sebenarnya dapat dikelola dan dicegah. Apabila upaya promotif dan preventif tidak dilakukan, diantaranya dengan memperbaiki gaya hidup dan pola konsumsi pangan, dikhawatirkan beban kesehatan yang harus ditanggung akan semakin besar. Pola konsumsi Benarkah pola konsumsi pangan saat ini berpotensi meningkatkan prevalensi penyakit tidak menular? Buruknya pola konsumsi ditunjukkan oleh data Riskesdas 2013 dimana  93,5 persen penduduk di atas 10 tahun kurang mengonsumsi sayuran dan buah. Angka ini hanya sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar 93,6 persen. Konsumsi buah dan sayuran  yang dianjurkan adalah 400-600 gram per orang per hari. Namun data dari Studi Diet Total yang dilakukan Litbang Kementerian Kesehatan menunjukkan konsumsi sayuran rata-rata hanya 57,1 gram per orang per hari dan konsumsi buah hanya 33,5 gram per orang per hari. Yang cukup memprihatinkan adalah mi tampaknya sudah menjadi makanan pokok bagi sebagian masyarakat Indonesia, bahkan anak-anak. Konsumsi mi lebih dari 1 kali seminggu pada anak usia 10-14 tahun mencapai 90,5 persen. Dan 51 persennya mengonsumsi lebih dari 3 kali seminggu. Padahal pola dalam mengonsumsi mi sangat berpotensi tidak memenuhi kebutuhan gizi yang baik. Masih dari sumber data yang sama, penduduk di atas 10 tahun mengonsumsi makanan berisiko cukup tinggi: 53 persen mengonsumsi makanan manis, 41 persen makanan berlemak, 26 persen makanan asin, serta 77 persen mengonsumsi bumbu penyedap dan 29 persen kopi. Dari informasi ini, lengkap sudah berbagai faktor pemicu penyakit tidak menular pada bangsa Indonesia. Survei yang pernah dilakukan YLKI pada tahun 2012 menunjukkan kecenderungan pola konsumsi yang serupa. Responden merupakan 609 orang tua murid SD dan TK. Hampir 50 persen responden mengonsumsi makanan kemasan siap saji atau makanan instan 2-3 kali dalam seminggu. Makanan instan yang paling banyak dikonsumsi adalah mi instan dan diikuti oleh nugget dan sosis. Membawa bekal ke sekolah dianjurkan untuk menghindari jajan


Perang Melawan Obesitas

by admin • June 22, 2015

Kegemukan dan obesitas meningkat secara signifikan selama beberapa dekade terakhir. Pada awalnya, obesitas muncul menjadi masalah di negara-negara maju. Yang dijadikan pemicu adalah gaya hidup. Kegemaran mengonsumsi makanan cepat saji (fast food) yang kerap disebut sebagai junk food, minuman soda, serta kurang gerak diyakini menjadi penyebab tingginya kasus kegemukan dan obesitas. Namun, dalam dekade terakhir, anggapan bahwa obesitas merupakan masalah negara maju, sementara negara berkembang menghadapi masalah kurang gizi sudah tidak relevan lagi. Negara-negara berkembang menghadapi dua permasalahan sekaligus. Selain masalah rawan pangan, gizi buruk akibat kemiskinan yang masih belum teratasi, negara berkembang harus pula menghadapi munculnya kasus-kasus gizi lebih dan kegemukan yang meningkat dari tahun ke tahun. Overseas Development Institute (ODI) di Inggris baru-baru ini melansir laporan yang menyatakan bahwa lebih dari sepertiga orang dewasa di seluruh dunia mengalami obesitas dan kelebihan berat badan. Dalam kurun waktu sekitar 20 tahun, ada lebih dari 900 juta penduduk dewasa di negara-negara berkembang mengalami kelebihan berat badan dan obesitas, yang berarti meningkat 3 kali lipat semenjak tahun 1980-an. Sementara di negara maju, peningkatan hanya sebesar 1,7 kalinya. ODI menyebutkan bahwa satu dari tiga orang di negara berkembang saat ini telah mengalami kelebihan berat badan dan berpotensi obesitas. Mereka berharap pemerintah negara-negara berkembang untuk bertindak agar rakyatnya menjalani pola makan sehat. Sebab pertumbuhan kegemukan dan obesitas di negara berkembang ini telah berada pada tingkat mengkhawatirkan. Akibatnya ada peningkatan jumlah penderita kanker tipe tertentu, diabetes, stroke dan serangan jantung yang sangat besar. Keadaan ini tentunya akan menjadi beban yang besar pula pada sistem kesehatan masyarakat. Epidemik Global Faktor-faktor memengaruhi berkembangnya kasus obesitas diantaranya adalah peningkatan pendapatan, urbanisasi dan perubahan gaya hidup, yang cenderung mengakibatkan pola makan yang tinggi kandungan hewani, lemak, garam, dan gula. Selain itu, berbagai pengaruh globalisasi lain seperti meningkatnya ketersediaan makanan olahan, perubahan pola makan yang ditampilkan melalui iklan dan media. Namun laporan ini juga tidak ingin menyimpulkan bahwa telah terjadi penyeragaman pola konsumsi, karena sesungguhnya masih ada ruang bagi kebijakan untuk memengaruhi pilihan pangan yang diambil. Sayangnya, pemerintah belum melakukan upaya yang memadai untuk menghadapi krisis ini. Masih menurut laporan tersebut, para politisi masih enggan untuk menyentuh area ini. Selain itu, pengaruh lobi-lobi industri pangan sangat besar, serta ada kesenjangan yang lebar terkait kesadaran masyarakat tentang apa yang termasuk konsumsi yang sehat. Sebenarnya, menurut ODI, ada banyak langkah yang dapat dilakukan pemerintah. Diantaranya dengan memberikan informasi dan melakukan kampanye yang dapat memengaruhi pilihan pangan konsumen, memberi insentif harga bagi produk pangan yang lebih sehat, pengaturan dan pembatasan iklan pangan. Menurut laporan dari Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) di Washington, lebih dari setengah warga dunia, mengalami obesitas dan tinggal di sepuluh negara. Kesepuluh negara tersebut adalah Amerika Serikat, Cina, India, Rusia, Brasil, Meksiko, Mesir, Jerman, Pakistan, dan Indonesia!. Para penulis studi ini memperingatkan bahwa temuan tersebut menggambarkan kenaikan substansial dalam obesitas dan kelebihan berat badan di seluruh dunia sehingga diperlukan aksi nyata untuk memerangi dampak kesehatan global yang serius. Mereka beranggapan bahwa obesitas telah memengaruhi orang dari segala usia dan pendapatan, di hampir seluruh dunia. Selanjutnya laporan menyebutkan, dalam tiga dekade terakhir, tidak satu negara pun berhasil mengurangi tingkat obesitas. Target PBB untuk menghentikan peningkatan obesitas pada tahun 2025, akan sia-sia dan sangat ambisius jika tidak dibarengi dengan tindakan bersama. Obesitas merupakan permasalahan yang muncul di dunia, bahkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mendeklarasikannya sebagai epidemik global. Prevalensinya meningkat tidak saja di negara-negara maju, tetapi juga di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Untuk itu dibutuhkan penanggulangan secara bersama dari seluruh negara, baik negara maju maupun negar berkembang.