Pelayanan Publik

Mendorong Penyelesaian Isu Parkir Liar yang Terus Berulang

by admin • April 30, 2024

Polemik parkir liar kembali menjadi topik hangat setelah seorang individu membagikan sebuah video di media sosial X (dulu dikenal sebagai twitter). Pada video tersebut, tampak seorang juru parkir yang memaksa pengunjung minimarket untuk membayar parkir sebesar Rp 15.000,- dengan dalih meminta Tunjangan Hari Raya (THR) yang merupakan momen setahun sekali. Ironisnya, kejadian tersebut terjadi di minimarket dengan pemilik usaha yang telah menetapkan bahwa tempat tersebut parkir gratis. Padahal pungutan parkir tanpa pengelolaan dan tidak menyertakan tiket atau karcis masuk dalam bentuk pungutan liar (pungli). Fenomena pungli ini membagi konsumen menjadi dua kubu. Sebagian menganggap parkir liar memudahkan dalam memarkir dan mengeluarkan kendaraan mereka. Sementara yang lain merasa terganggu, terutama ketika minimarket yang seharusnya memiliki tulisan “parkir gratis” ternyata dijaga oleh juru parkir liar yang meminta bayaran dengan cara yang tidak patut. Lantas, adakah sanksi bagi tukang parkir liar? Bagaimana tindakan yang harus kita lakukan sebagai konsumen? Cara membatas parkir liar Menyikapi hal ini, Plt Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Indah Suksmaningsih, menegaskan bahwa konsumen berhak menolak permintaan bayaran dari juru parkir liar di minimarket. Ini karena konsumen tidak memiliki kewajiban untuk membayar parkir di minimarket, dan tidak ada aturan yang resmi mewajibkan pembayaran tersebut. Dalam perspektif hukum, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur bahwa pajak parkir hanya boleh dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.  Oleh karena itu, Pemda memiliki kewajiban untuk menertibkan pungutan liar berbentuk tukang parkir liar. Pemda juga dapat mengajak kerja sama petugas parkir setempat untuk mengatasi permasalahan ini dan berani untuk memberantasnya atau mengambil alih perparkiran. Sebab, kehadiran parkir liar tidak hanya mengganggu lalu lintas, tetapi juga berpotensi menghilangkan pendapatan daerah. YLKI juga mengimbau para pelaku usaha untuk membangun komunikasi yang baik terkait isu parkir liar ini. Mereka juga diingatkan untuk bertanggung jawab atas tata kelola prasarana parkir yang mereka sediakan. Hal ini menjadi salah bentuk layanan bagi konsumen. Di samping itu, YLKI juga mengajak masyarakat untuk menjadi lebih proaktif dengan melaporkan kerugian yang mereka alami akibat parkir liar. Masyarakat bisa melaporkan keberadaan parkir liar kepada Dinas Perhubungan atau UPT Perparkiran, bahkan kepolisian. Pungutan parkir liar dengan pemaksaan dapat diadukan kepada kepolisian menggunakan pasal pemerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Pasal 368 ayat (1) KUHP, tindakan pemerasan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Salam, Indah Suksmaningsih, Plt Ketua Pengurus Harian YLKI


Sorotan YLKI: JAKARTA FAIR YANG TIDAK FAIR

by admin • June 27, 2019

Salah satu paket acara HUT ke-492 Jakarta adalah pelaksanaa Pekan Raya Jakarta (PRJ), atau Jakarta Fair, yang dilaksanakan per 22 Mei-30 Juni 2019. Pada Sabtu, 22/07/2019, saya mengunjungi PRJ. Memasuki area PRJ sekitar jam 16.15, dengan kemacetan yang parah. Dan baru bisa parkir sekitar jam 17.15 WIB. Ada beberapa catatan terhadap pelaksanaan Jakarta Fair ini yang menjadi tidak fair (tidak adil) bagi konsumen/pengunjungnya, yakni: 1. Tarif parkirnya menerapkan harga flat yakni Rp 30.000 per sekali masuk. Tarif sebesar ini terlalu mahal. Ini sama saja menjadikan kenaikan tiket masuk secara terselubung. Sedangkan tiket masuk tarifnya Rp 40.000/orang. Jadi konsumen (pengguna mobil) harus merogoh kocek Rp 70.000. Kondisi area parkir sangat tidak nyaman, terbuka, dan berdebu. Selain itu, managemen PRJ seharusnya bisa menakar berapa kapasitas maksimal area PRJ an area parkir. Bukan malah sebaliknya,  pengunjung terus diterima masuk ke area PRJ sehingga sangat sulit mencari area parkir, dan di dalam area PRJ sangat penuh sesak. Sangat tidak nyaman…sementara konsumen sudah membayar parkir yang sangat mahal, dan tiket masuk yang mahal juga. 2. Terkait fasos fasus di area PRJ juga kurang memadai, khususnya keberadaan/jumlah toilet, plus tempat ibadah/mushola. Minim penandaan yang mengarahkan ke lokasi toilet dan mushola. Jadi pengunjung harus mencari-cari petugas untuk bertanya, dimana keberadaan toilet dan mushola. Selain itu terjadi antrian yang panjang di toilet perempuan. Disaat pengunjung membludak seperti itu, seharusnya disiapkan portable toilet. 3. Dia area PRJ banyak orang merokok, dan SPG (Sales Promotion Girl) yang menjajakan dan mempromosikan produk rokok, dari beberapa merek. Rokok ditawarkan dengan promosi/diskon, Rp 20.000 mendapatkan dua bungkus rokok, plus wadah asesorisnya. Dengan demikian, PRJ yang mengklaim berskala internasional, kalah dengan area pasar tradisional di Kota Bangkok (Pasar Tjacucak) yang terbebas asap rokok. Tidak ada orang merokok di pasar tersebut, apalagi ada SPG yang jualan rokok. Padahal area PRJ sebagai tempat umum adalah area KTR (Kawasan Tanpa Rokok). Demikian sejumput catatan. Masih ada waktu seminggu lagi bagi managemen PRJ untuk memperbaiki layanan dan kinerjanya. Jangan cuma memungut tarif yang mahal..tetapi gagal menyamankan pengunjungnya. Pemprov DKI pun seharusnya mengawasi pelaksanaan PRJ tersebut. Terima kasih. Wassalam, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI Seluler: 0818 195030