peluang SPBU asing bersaing dengan Pertamina
Siaran Pers YLKI : Menggalang Pengaduan Pelayanan dan Takaran di SPBU
Salam solidaritas konsumen Indonesia! Sering kita dengar adanya SPBU berbuat curang/nakal pada konsumennya, dengan mengurangi takaran/ukuran. Jelas hal ini sangat merugikan konsumen. Terkait hal ini, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sedang mengumpulkan informasi terkait layanan dan akurasi takaran di SPBU. Pelayanan di SPBU, misalnya terkait kondisi toilet, keberadaan tempat ibadah/mushola, perilaku konsumen saat mengisi BBM tidak mematikan mesin dan atau sembari menerima telepon tapi dibiarkan oleh petugas. Atau ada konsumen/petugas yang merokok di area SPBU. Pengaduan dan informasi dari konsumen terhadap kinerja SPBU, akan menjadi dasar bagi YLKI untuk melakukan uji petik SPBU di wilayah Jabodetabek dan kota-kota lainnya. YLKI mengajak masyarakat konsumen untuk memberikan informasi dan atau pengaduan perihal pelayanan dan takaran SPBU hingga 3 Oktober 2016. Bagi Anda yang memiliki informasi, keluhan, atau pun tanggapan terkait SPBU dapat diinformasikan pada YLKI melalui telpon/sms/WA, email dengan format: Nama_No. HP_Domisili_lokasi SPBU_informasi yang ingin disampaikan ke: Telp/ sms: 0822-6121-1822 E-mail: mediakonsumen.ylki@gmail.com. Demikian, terima kasih atas partisipasi Anda. Suara konsumen adalah suara perubahan! Wassalam, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI Note: Informasi lebih lanjut, silakan hubungi Sdri. Nataliya Kurniawati, Staf Penelitian YLKI: +6281290468634.
YLKI: Pembatasan BBM Ditukangi Asing
Membuka peluang SPBU asing bersaing dengan Pertamina. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menuduh ada campur tangan asing dalam karut marut kebijakan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. “Ketika DPR menolak kenaikan BBM tidak lepas dari intervensi asing, kebijakan yang dipilih bukan menaikkan tapi pembatasan, dengan itu SPBU asing sangat diuntungkan,” kata Tulus dari YLKI dalam sebuah diskusi di Jakarta, hari ini. Menurut Tulus, pembatasan BBM subsidi yang mengalihkan konsumen pengguna premium ke pertamax, membuka peluang SPBU asing bersaing dengan Petamina. “Dengan kualitas produk dan pelayanan Pertamina kalah dari SPBU asing, skenario itu bisa saja terjadi,” kata Tulus. Di tempat yang sama Ketua Departemen Keuangan, partai Demokrat, Ikhsan Modjo, membantah pernyataan YLKI tersebut. Ikhsan menuduh balik semua pihak yang menentang pembatasan BBM subsidi itu justru pro asing. “Asing non asing jangan lah itu dipikirkan sepanjang konsumennya diuntungkan,” kata Ikhsan. Ikhsan mengatakan pembatasan BBM adalah rencana lama yang ditujukan untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi BBM bersubsidi dalam beberapa tahun terakhir. “Pada 2010 realisasi konsumsi BBM subsidi mencapai 20 juta kiloliter (KL), dan terus meningkat hingga 40 juta KL di 2012. Kalau dibiarkan, pada 2014 bisa mencapai 80 juta KL, harus segera dicarikan solusinya,” kata Ikhsan. Menurut Ikhsan, lonjakan jumlah kendaran dalam beberapa tahun belakangan ini juga menaikkan konsumsi BBM subsidi. Sebagai catatan, saat ini setidaknya terdapat 100 juta motor dan 20 juta mobil. Sumber : Beritasatu.com