Perluasan PHW

Surat Terbuka Untuk Presiden RI: Amandemen PP 109/2012 untuk melindungi Konsumen

by admin • September 1, 2020

Kepada Yth. Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo di Jakarta. Assalamu’alaikum Wr. Wb. Semoga Bapak Presiden selalu dalam keadaan sehat wal afiat, tak kurang suatu apa pun, atas berkah dan rahmat Allah Swt, Tuhan YME, aamiin. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan poin poin kesimpulan/saran atas diskusi daring yang kami selenggarakan bertajuk “Menakar Efektivitas PP 109 Tahun 2012 untuk Melindungi Konsumen”, pada Selasa, 25 Agustus 2020, yaitu bahwa: perlindungan konsumen di Indonesia terhadap dampak negatif produk tembakau, terlihat lemah.  Oleh karena itu upaya penguatan regulasi untuk melindungi konsumen sangat mendesak, dalam hal ini adalah amandemen PP No. 109/2012 tentang Pengamanan Produk Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau pada Kesehatan. Demikian benang merah pada fokus grup diskusi daring  tersebut.  Nara sumber pada diskusi ini adalah: Veri Angriyono, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga-Kemendag RI, Sakri Sabatama, mewakili  Direktur Promkes-Kementerian Kesehatan, Lenny Rosalin-Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA, Agus Suprapto-Deputi Bidkor Pembangunan Kesehatan dan Kependudukan Kemenko PMK, Rolas Sitinjak-Wakil Ketua BPKN, Hasbullah Tabrany-Ketua Komnas Pengendalian Tembakau, dan Said Sutomo, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Jatim. Diskusi daring diikuti dari berbagai kalangan, dihadiri sekitar 50 orang. Secara umum, para nara sumber sepakat bahwa perlindungan konsumen untuk produk adiktif seperti rokok/tembakau, belum terakomodir oleh UU/regulasi generik di bidang perlindungan konsumen, misalnya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Namun demikian, bukan berarti UUPK tidak bisa dijadikan instrumen untuk mengatur produk adiktif seperti rokok/tembakau. Sebab di beberapa pasal UUPK mengatur tentang hak-hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan. Juga hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jernih, dan jujur. Ini poin yang relevan terkait peringatan kesehatan pada bungkus rokok, berikut konten (zat yang terkandung)  pada rokok; Senada dengan hal itu  PP 109/2012 sudah tidak efektif lagi untuk melindungi konsumen, baik konsumen perokok aktif, konsumen perokok pasif, dan atau calon perokok. Hal ini dikarenakan secara substansi pasal pasal di dalam PP 109/2012 sudah tidak mampu menampung dinamika eksternal terkait masalah rokok dan tembakau, yaitu: 1. Masalah rokok elektronik dan tembakau yang dipanaskan. Ini menjadi fenomena di kalangan remaja dan anak muda. Industri rokok multi nasional getol mengampanyekan rokok elektronik sebagai rokok yang aman, lebih aman daripada rokok konvensional. Padahal faktanya bisa sebaliknya, lebih berbahaya dari rokok konvensional. Prevalensi rokok elektronik terus meningkat, saat ini mencapai 10,1 persen. Padahal lima tahun lalu hanya satu persenan saja. Masalah rokok elektronik belum diatur di regulasi manapun. Bisa saja tidak diatur di PP 109/2012, tetapi di peraturan lainnya. Yang pasti di banyak negara rokok elektronik telah dilarang total. 2. Iklan rokok di ranah media digital. Saat ini marak sekali iklan rokok di media digital. Memang iklan tersebut secara konten tidak menampilkan rokok/bungkus rokok atau orang metokok, tetapi dari sisi waktu tayang tidak ada pembatasan. Sehingga anak dan remaja akan sangat mudah untuk terpapar iklan rokok digital tersebut. Masalah iklan rokok di media digital belum diatur dalam PP 109/2012. 3. Peringatan kesehatan bergambar. Saat ini PP 109/2012 hanya mengatur 40 persen pada bungkus, bagian belakang dan bagian depan. Tetapi di lapangan PHW banyak tertutup pita cukai, sehingga pesan bahaya rokok kepada konsumen tidak tercapai. Selain itu, besaran PHW di Indonesia terlalu kecil dibanding standar internasional, yang rata rata sudah mencapai 80-90 persen  dari bungkus rokok bahkan sudah banyak negara yang menerapkan dengan kemasan polos (plain packaging). 4. Mandulnya implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR). PP 109/2012 memandatkan bahwa pemerintah daerah wajib membuat regulasi tentang  KTR, tetapi faktanya sampai ini baru 52 persen pemda yang mempunyai regulasi tentang KTR. Belum lagi soal kepatuhan yang rendah, yang disebabkan konstruksi hukum yang lemah, karena hanya selevel peraturan bupati atau peraturan wali kota. Hak ini perlu penguatan pengaturan di PP 109/2012 tersebut. 5. Iklan rokok di media luar ruang. Selain iklan rokok di media digital, juga sangat marak iklan rokok di media luar ruang. Dan ironisnya mayoritas dipasang di dekat sekolah SD/SMP. Saat ini baru 32 persenan daerah yang melarang iklan rokok di media luar ruang, termasuk DKI Jakarta. Perlu penguatan pengaturan di dalam PP 109/2012. Merujuk pada lima hal tersebut, hal ini akhirnya berdampak pada meningkatnya prevalensi merokok pada anak secara signifikan mencapai 9,1% pada tahun 2018, bahkan jika mengacu pada target RPJMN 2014 – 2019 belum tercapai (5,4%). Saat ini sudah dicanangkan target baru RPJMN 2020 – 2024 sebesar 8,7% dan apakah bisa tercapai atau tidak sehubungan dengan bertambahnya usia produktif terutama anak muda yang sangat besar nantinya. Oleh karena itu, YLKI dan seluruh nara sumber plus peserta diskusi daring merekomendasikan agar : 1. Pemerintah agar segera  menyelesaikan proses-proses amandemen dan mengesahkan revisi PP 109 tahun 2012 pada tahun 2020 guna melindungi konsumen secara keseluruhan, terutama menekan agar prevalensi merokok pada anak anak tidak terus meroket dan jika terus mengundur waktu pengesahan maka korban yang berjatuhan setiap hari akan terus bertambah; 2. Meminta agar pemerintah melakukan amandemen PP 109/2012 untuk mengatur hal hal krusial seperti keberadaan rokok elektronik, iklan di media digital, dan pembesaran peringatan kesehatan bergambar. 3. Meminta pemerintah agar konsisten mengamandemen PP 109/2012 sesuai amanat Perpres No. 18 Tahun 2020. 4. Memasukkan aspek perlindungan konsumen pada komoditas zat adiktif pada rumpun Strategi Nasional (Stranas) Perlindungan  Konsumen 2020-2025. Lebih dari itu, amandemen PP 109/2012 sangat sejalan dengan upaya Bapak Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sebagaimana amanat Nawa Cita, poin ke-5. Amandemen PP 109/2012 juga amat positif untuk memayungi citra pemerintah Indonesia di mata internasional, karena sampai detik ini pemerintah Indonesia tidak menjadi parties di dalam FCTC. Padahal Indonesia adalah salah satu negara inisiator lahirnya FCTC. Demikian intisari diskusi daring yang diselenggarakan YLKI, yang bisa kami sampaikan pada Bapak Presiden. Semoga Bapak berkenan dan salam sehat selalu untuk Bapak. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. ttd, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI.


Patgulipat Amandemen Regulasi Pengendalian Tembakau

by admin • August 31, 2020

Sejak awal efektivitas PP Nomor 109/2012 memang sudah diprediksi, sebab dalam proses pembuatan PP intervensi industri rokok begitu kentara. Potret Indonesia di ranah internasional dalam hal pengendalian tembakau (tobacco control) amat buram, bahkan gelap. Pasalnya sebagai salah satu negara penggagas lahirnya Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control/FCTC), hingga kini Pemerintah Indonesia bergeming. Boro-boro meratifikasi/mengaksesinya, menandatanganinya pun tidak dilakukan. Presiden boleh berganti, mulai dari Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo; tapi nasib FCTC tak tersentuh sedikitpun. Padahal jika Presiden Joko Widodo konsisten dengan program Nawa Cita poin ke-5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, maka FCTC adalah instrumen efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia; baik dari sisi kesehatan, ekonomi, bahkan pendidikan. Tetapi analog dengan iklan obat sakit kepala: Nawa Cita? Sudah lupa tuh. Saat ini FCTC telah menjadi hukum internasional (sejak 2004), dan telah diratifikasi/diaksesi oleh 181 negara anggota Badan Kesehatan Dunia (92% dari jumlah total negara anggota WHO). Padahal jika merujuk pada data empirik, negeri bernama Indonesia sangat mendesak untuk mempunyai regulasi pengendalian tembakau yang komprehensif, seperti FCTC itu. Pasalnya, jumlah perokok di Indonesia sungguh dahsyat, yakni lebih dari 35% dari total populasi, dan menduduki rangking ketiga di dunia, setelah China dan India. Pertumbuhan jumlah perokok di kalangan anak-anak dan remaja pun bertumbuh sangat cepat, bahkan tercepat di dunia (lebih dari 19% per tahun). Apalagi jumlah perokok pasif, yang tak kurang mencapai lebih dari 75% dari total populasi. Maka pantaslah jika konsumsi rokok yang masif dan dominan, telah merenggut hak-hak dasar masyarakat Indonesia, terutama aspek kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Kendati begitu bukan berarti Indonesia nihil dengan regulasi pengendalian tembakau. Setidaknya Indonesia telah mempunyai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. PP inilah yang secara operasional menjadi payung hukum pengendalian tembakau, yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 36/2009 tentang Kesehatan. Tetapi jika dilihat proses pembentukan dan juga substansinya, PP Nomor 109/2012 adalah PP yang mandul, dan dimandulkan. Sebab dalam proses pembuatan PP, intervensi industri rokok begitu kencang. Begitu pun dalam upaya amandemen PP Nomor 109/2012 tersebut, yang telah legitimasi dalam sebuah beleid, yaitu Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9/2018, poin 22. Upaya memasukkan amandemen PP Nomor 109/2012 dalam Keppres Nomor 09/2018, patut diapresiasi. Mengingat, ada beberapa poin krusial terkait masalah konsumsi rokok di Indonesi, seperti narasi berikut ini. Pertama, prevalensi merokok pada anak mengalami peningkatan signifikan, dari 7,2% pada 2013 pada 2018 meningkat lebih tajam menjadi 9,1%, dan hal ini jauh lebih tinggi dibandingkan target RPJMN 2019 sebesar 5,4%. Dan hal ini sudah melewati pagu pada RPJMN 2024 yaitu 8,7%. Kedua, fenomena perokok elektronik, khususnya di kalangan remaja. Rokok elektronik dianggap lebih aman, daripada rokok konvensional. Padahal, dampaknya sami mawon alias sama saja dengan rokok konvensional. Bahkan pada batas tertentu rokok elektronik lebih berbahaya, banyak kasus membuktikan hal itu. Seperti bisa meledak saat di mulut atau di kantong celana, sehingga gigi dan mulutnya rontok, dan atau kakinya harus diamputasi. Prevalensi merokok elektronik (electronic cigarrete) meningkat pesat, yaitu pada 2016 hanya 1,2% menjadi 10,9% pada 2018 (Riskesdas 2018). Beban pemerintah dan masyarakat jadi berganda, belum beres mengurusi rokok konvensional sekarang digempur dengan rokok elektronik. Di banyak negara, seperti di Malaysia dan Singapura, rokok elektronik adalah dilarang, ilegal. Ketiga, peringatan kesehatan bergambar (pictorial health warning/PHW). Saat ini berdasar PP Nomor 109/2012 PHW adalah 40% dari bungkus rokok, baik di bungkus bagian depan dan atau bagian belakang. Peringatan kesehatan bergambar ini sudah tidak efektif memberikan informasi tentang bahaya merokok pada konsumen, atau calon konsumen. Pasalnya, gambar tersebut di lapangan banyak tertutup pita cukai sehingga praktis peringatan dan pesannya tidak terlihat. Selain itu, peringatan bergambar sebesar 40% terlalu kecil, di bandingkan standar internasional yang rata-rata mencapai 80-90%. Bahkan sudah banyak negara yang menerapkan kebijakan rokok polos/rokok putih (plain packaging), seperti di Australia dan Singapura. Contoh lain, PHW rokok di Nepal sebesar 90%, dan produk rokok Indonesia yang diekspor ke Nepal juga sudah tunduk pada regulasi tersebut. Keempat, larangan total dan promosi iklan rokok. Terkait iklan dan promosi rokok, Indonesia adalah negara paling primitif di dunia, sebab masih melegalkan iklan dan promosi rokok di semua lini media. Padahal, sebagai contoh, di Eropa iklan rokok telah dilarang total sejak 1960, dan di Amerika telah dilarang sejak 1970. Saat ini lebih miris lagi adalah iklan rokok di media digital, tanpa kendali sama sekali. Sehingga anak-anak dan remaja sangat rentan terpapar konten iklan rokok. Dampaknya bukan hanya bertumbuh perokok anak dan remaja, tetapi rokok dan aktivitas rokok dianggap normal. Saat ini lebih dari 142 juta masyarakat Indonesia sudah mengakses internet, dan ini menjadi peluang empuk bagi industri rokok mengiklankan produk rokoknya, dan anak-anak plus remaja menjadi target utama. Simpulan dan Saran Dengan merujuk pada fakta dan permasalahan di atas, maka upaya pemerintah untuk melakukan amandemen PP Nomor 109/2012 adalah hal yang sangat mendesak. Hal ini membuktikan bahwa PP Nomor 109/2012 yang ada saat ini, sangat tidak efektif untuk melindungi konsumen Indonesia dari bahaya rokok, baik konsumen sebagai perokok, perokok pasif, dan atau calon perokok. Sejak awal efektivitas PP Nomor 109/2012 memang sudah diprediksi, sebab dalam proses pembuatan PP intervensi industri rokok begitu kentara. Padahal pada konteks ideologi pengendalian tembakau, keterlibatan industri rokok dalam proses pembuatan regulasi dan kebijakan adalah tabu. Sungguh absurd jika pihak yang akan dikendalikan ikut campur dalam proses pembuatan regulasi. Ini sama saja upaya memerangi korupsi tetapi melibatkan pendapat para koruptor. Oleh karena itu, seharusnya Presiden Jokowi konsisten dengan kebijakan Nawa Cita, khususnya poin ke-5, yakni untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sebab masifnya konsumsi rokok terbukti mereduksi sisi kemanusiaan masyarakat Indonesia, dari semua aspek, khususnya kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Apalagi jika pendekatannya instrumen SDG-S, maka konsumsi rokok bertabrakan secara diametral dengan seluruh instrumen SDG-s tersebut. Dengan demikian, target pencapaian SDG-s akan nihil, kalau konsumsi rokok dibiarkan liar nyaris tanpa kendali, seperti sekarang. Sebaiknya Presiden Jokowi mengabaikan surat dari GAPPRI dan GAPERO, yang meminta agar proses amandemen PP Nomor 109/2012 dihentikan. Secara historis, tipikal industri rokok besar di Indonesia memang selalu membangkang dengan upaya pengendalian tembakau. Padahal konteks pengendalian tembakau hanyalah mengendalikan konsumsi saja, bukan untuk