regulasi

Siaran Pers YLKI: YLKI Protes Menteri Jonan

by admin • February 22, 2017

Terkait sengkarut Pemerintah dengan PT Freeport, Menteri ESDM membandingkan PT Freeport dengan industri rokok. Jonan mengatakan setoran pajak Freeport hanya Rp 8 trilyun tapi rewel, dibandingkan setoran cukai rokok Rp 135 trilyun tapi tidak rewel. Bahwa perlawanan Pemerintah terhadap Freeport patut didukung. Namun membandingkan kontribusi Freeport dengan kontribusi industri rokok adalah pernyataan yang lebay bahkan menyesatkan. Alasannya? 1. Bahwa cukai rokok Rp 135 trilyun bukan dibayar oleh industri rokok, tapi dibayar oleh konsumen perokok. Jadi bukan industri rokok yang membayar Rp 135 trilyun. Tapi masyarakat Indonesia yang merokok. Karena cukai dibayar perokok; 2. Bahwa industri rokok di Indonesia bukan hanya rewel, tetapi justru melakukan perlawanan terhadap regulasi itu sendiri. Industri rokok adalah industri yang paling bandel karena tidak mau diatur pemerintah. Itulah perilaku industri rokok besar di Indonesia yang acap melakukan perlawanan dan pembangkangan terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah; 3. Bahwa angka Rp 135 trilyun dari cukai rokok itupun juga masih sangat kecil. Karena seharusnya pemerintah bisa mendapatkan cukai rokok sekitar Rp 300 trilyun. Dan apalagi jika dibandingkan dengan dampak sosial ekonomi dari konsumsi rokok, maka angka Rp 135 trulyun itu tidak ada apa-apanya; YLKI mendesak Menteri ESDM untuk tidak membandingkan masalah Freeport dengan industri rokok. Dan mendesak untuk merevisi pernyataan tersebut. Pernyataan Jonan terhadap cukai rokok, selain menyesatkan dan salah, juga akan membuat industri rokok makin besar kepala.


Siaran Pers: YLKI Minta Presiden Jokowi Menolak RUU Pertembakauan

by admin • January 26, 2017

Saat ini, DPR kembali menyorongkan RUU Pertembakauan ke Presiden, setelah mandeg beberapa bulan di era Ade Komaruddin sebagai Ketua DPR. YLKI, bersama Indonesia Tobacco Control Network (ITCN) dan Komnas Pengendalian Tembakau meminta dengan sangat agar Preside menolak RUU Pertembakauan yang disorongkan DPR tersebut. Ada beberapa alasan fundamental mengapa Presiden Jokowi harus menolak RUU Pertembakauan tersebut, yakni: 1. RUU Pertembakauan adalah RUU sampah, karena secara substansi sudah tidak diperlukan lagi, sekalipun dengan klaim untuk melindungi petani tembakau. Musuh petani tembakau itu utamanya adalah industri rokok sendiri, cuaca yang tidak menentu, para tengkulak, dan impor tembakau. Bagaimana mungkin RUU Pertembakauan akan melindungi petani tembakau, sedangkan yang mendesain RUU tersebut adalah industri rokok?? 2. RUU Pertembakauan adalah RUU yang secara diametral bertentangan dengan regulasi-regulasi lain yang sudah eksis, seperti UU tentang Cukai, UU Produk Pertanian dan Perlindungan Petani, UU Kesehatan, bahkan bertentangan dengan Konstitusi. RUU Pertembakauan adalah RUU yang cacat sejak dalam kandungan. 3. RUU Pertembakauan hanyalah cara licik industri rokok untuk melanggengkan dan bahkan meningkatkan produksinya hingga minimal 500 miliar batang per tahun. Maka yang akan menjadi korban pertama dan utama adalah anak-anak sebagai tumbal perokok baru, proses pemiskinan akan semakin akut karena terbukti konsumsi rokok, menurut BPS, telah memiskinkan masyarakat Indonesia; 4. Beban kesehatan akan meningkat tajam, karena prevalensi dari penyakit tidak menular akan semakin tinggi akibat konsumsi rokok tersebut. Padahal, sukses tidaknya sistem kesehatan nasional adalah upaya preventif dan promotif dari masyarakat, bukan upaya kuratif. RUU Pertembakauan adalah lonceng kematian bagi sistem jaminan kesehatan nasional dan ambruknya finansial BPJS; 5. RUU Pertembakauan adalah petaka yang amat memalukan dari sisi pergaulan internasional. Sebab ketika 90 persen negara di dunia secara serius menekan dan mengendalikan konsumsi tembakau/rokok, bangsa Indonesia justru ingin mendorong regulasi yang sebaliknya, dan disponsori industri rokok pula. RUU Pertembakauan adalah wujud nyata intervensi industri rokok multinasional yang akan menjadikan Indonesia sebagai negeri wabah nikotin. Demikian. Semoga Bapak Presiden bisa memotret dengan hati yang jernih. Terima kasih.