Tiket Pesawat

Sorotan YLKI: Anomali Kebijakan Tiket Pesawat

by admin • June 25, 2019

Pemerintah kembali menurunkan tiket pesawat, kali ini untuk jenis maskapai no frill atau LCC (Low Cost Carrier, pesawat berbiaya rendah). Jika tujuannya untuk mendorong agar tiket pesawat lebih terjangkau masyarakat, maka upaya ini patut diapresiasi. Diharapkan intensitas masyarakat untuk terbang lebih meningkat karena tarifnya lebih terjangkau. Memang selama 6 bulan terakhir semua maskapai menggunakan “tarif tinggi”, termasuk maskapai kategori LCC. Dampaknya jumlah penumpang turun signifikan. Namun jika dicermati secara mendalam, intervensi pemerintah untuk menurunkan tiket pesawat adalah bentuk anomali, bahkan inkonsistensi, khususnya terhadap kebijakan formulasi tiket pesawat, yang berbasis TBA (Tarif Batas Atas). Sebab baik untuk maskapai full services dan atau LCC, belum ditemukan kasus adanya pelanggaran TBA. Jadi apa salahnya mereka menggunakan tarif tinggi yang nota bene mengacu pada TBA yang dibuat oleh pemerintah sendiri? Selain itu, sekalipun pemerintah berdalih bahwa kebijakan menurunkan tiket pesawat juga memerhatikan keberlangsungan maskapai; tetapi terlihat pemerintah mau menangnya sendiri. Karena pemerintah tidak mau sharing of burden, alias “membagi beban”. Oke, komponen tarif pesawat diturunkan, tetapi pemerintah tidak berkontribusi langsung untuk menurunkan besaran tiket pesawat. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah menghapus PPN pada tiket pesawat. Dihapuskannya PPN tiket pesawat, otomatis akan menurunkan besaran tiket pesawat secara signifikan. Itu jika pemerintah ingin berempati pada masyarakat konsumen, dan juga maskapai. Selain itu, jika selama ini fenomena tingginya tarif pesawat karena praktik kartel, kenapa bukan hal ini yang dibongkar lebih dulu? Pemerintah bisa mendorong dan bersinergi dengan KPPU untuk mempercepat hasil penyelidikannya terkait adanya dugaan praktik kartel setelah terjadi duopoli antara Garuda Group dengan Lion Group? Terakhir, sebaiknya pemerintah menghentikan wacana mendatangkan maskapai asing untuk melayani penerbangan domestik. Praktik ini tidak lazim di dunia penerbangan manapun di dunia. Dan akan banyak menabrak regulasi, baik regulasi nasional dan atau internasional, jika pemerintah nekat mendatangkan maskapai asing. Seharusnya pemerintah fokus untuk menata industri penerbangan nasional agar lebih efisien, mempunyai keberlanjutan finansial yang baik, mempunyai daya saing tinggi di tingkat global, plus endingnya makin optimal dalam meningkatkan pelayanan pada konsumennya. Bukan malah ngrecokin… Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. TULUS ABADI Ketua Pengurus Harian YLKI


Patgulipat Kebijakan Tiket Pesawat

by admin • May 17, 2019

Pesawat udara sebagai sarana transportasi adalah bentuk public services. Sebagai bentuk pelayanan publik, sudah sepatutnya ada intervensi negara dalam hal penarifan MENTERI Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi kini tengah melakukan kajian serius untuk merevisi formulasi tarif batas atas (TBA) pesawat udara. Kisarannya sekitar 15% dari formulasi semula. Wacana ini mengemuka setelah adanya tekanan publik yang cukup kencang terhadap Menhub yang dianggap gagal mengendalikan tiket pesawat, yang hingga kini masih menyundul langit. Bahkan muncul tagar #PecatBudiKarya yang sempat menjadi trending topic di Twitter. Dampak melambungnya tiket pesawat memang membuat banyak pihak kalang kabut. Bukan hanya sektor kepariwisataan, perhotelan, sektor kebandarudaraan pun meradang dibuatnya. Bagaimana tidak meradang jika akibat menurunnya pesawat berdampak langsung terhadap pendapatan bandara. Manajemen PT Angkasa Pura I mengaku pendapatannya dalam lima bulan terakhir drop sampai 36%. Hal yang sama juga dialami oleh manajemen PT Angkasa Pura II, yang sejak tiga bulan terakhir penumpang di bandaranya menyusut hingga 3 juta orang. Upaya Menhub untuk merevisi formulasi TBA tersebut, secara umum layak diapresiasi. Itu artinya Menhub mendengarkan aspirasi publik yang dalam lima bulan terakhir dibuat kelojotan atas masih mahalnya tiket pesawat udara. Selain itu, merevisi TBA juga merupakan kebijakan yang berimbang jika disandingkan dengan naiknya persentase TBB (tarif batas bawah). Selama ini yang diminta masyarakat adalah turunnya tiket pesawat, tetapi yang dilakukan Menhub malah menaikkan persentase TBB menjadi 35% dari semula 30%. Namun jika ditelaah apa yang dilakukan Menhub dengan hendak merevisi formulasi TBA, adalah kebijakan yang paradoksal, khususnya dalam konteks keberlanjutan sektor penerbangan di Indonesia. Faktanya selama ini tak ada bukti autentik bahwa pihak maskapai telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan TBB dan atau TBA. Hal tersebut secara verbal juga diakui oleh Menhub, Menteri Negara BUMN Rini Soemarno, pihak maskapai, dan INACA. Jika tingginya tarif pesawat di satu sisi, dan di sisi lain belum ada bukti pelanggaran regulasi, maka tak punya alasan rasional untuk merevisinya. Menhub sepertinya tidak pede dengan regulasi yang telah dibuatnya. Benar adalah kewenangan Kemenhub, sebagai regulator, untuk menentukan formulasi tarif batas atas pesawat udara sebagaimana diatur dalam UU tentang Penerbangan. Bahkan, Menhub juga mengklaim bahwa upaya merevisi TBA pesawat udara adalah dalam rangka memperhatikan aspek kemampuan (daya beli) masyarakat. Sekali lagi dalam konteks kebijakan publik, hal yang demikian tentu sangat positif. Bagaimanapun, pesawat udara sebagai sarana transportasi adalah bentuk public services. Sebagai bentuk pelayanan publik, sudah sepatutnya ada intervensi negara dalam hal penarifan. Benar jika merujuk pada Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, disebutkan secara gamblang bahwa TBA ditentukan oleh menhub dengan mempertimbangkan aspek perlindungan konsumen dan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dari persaingan tidak sehat. Selanjutnya, dalam bagian penjelasan Pasal 127 ayat 2 tersebut ditandaskan bahwa yang dimaksud perlindungan konsumen adalah melindungi konsumen atas pemberlakuan tarif tinggi oleh badan usaha angkutan udara niaga dan melindungi konsumen dari iklan/informasi yang tarif penerbangan yang berpotensi merugikan/menyesatkan dari persaingan tidak sehat. Dengan demikian, jika merujuk pada substansi pasal dimaksud, titik tekan perlindungan konsumennya adalah melindungi konsumen dari tarif mahal akibat persaingan tidak sehat, dan iklan/informasi tarif yang menyesatkan bagi konsumen. Tidak ada perintah secara tersurat dan atau tersirat bahwa aspek daya beli konsumen menjadi pertimbangan dalam menentukan TBA pesawat. Dengan demikian, pertimbangan Menhub bahwa reformulasi TBA pesawat adalah dalam rangka mempertimbangkan aspek daya beli masyarakat adalah hal yang absurd. Rencana aksi Menhub merevisi TBA juga merupakan hal yang anomali. Bagaimana tidak anomali, jika sejatinya sejak 2017, sektor penerbangan nasional (INACA) berteriak-teriak agar TBA pesawat udara dinaikkan. Usulan itu bukan tanpa alasan, mengingat tekanan eksternal sektor penerbangan juga tak kalah kencangnya, dari naiknya harga avtur, jebloknya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, naiknya tarif kebandarudaraan, hingga faktor lainnya. Akibat belum dikabulkannya usulan kenaikan TBA di satu sisi dan di sisi lain tekanan eksternal yang sangat memengaruhi struktur biaya, wajar jika finansial semua maskapai Indonesia mengalami pendarahan, termasuk maskapai pelat merah (Garuda). Anomali yang lain, pada konteks momen mudik Lebaran yang merupakan peak season, adalah hal yang aneh jika malah diturunkan. Banyaknya anomali di balik kebijakan revisi TBA pesawat ini bisa berbuntut panjang dan kompleks, yang dalam batas tertentu justru merugikan kepentingan publik yang lebih luas. Manajemen maskapai udara tentu akan patuh pada regulasi yang ada. Namun, mereka pun tidak akan kehilangan akal, yakni akan menutup rute-rute yang dianggap yang tidak menguntungkan. Atau akan mengurangi jumlah penerbangan sekalipun untuk jalur-jalur gemuk. Penutupan atau pengurangan jadwal penerbangan semacam ini tidak bisa dihindari guna menekan tingginya kerugian. Nah, kalau sudah begini siapa yang dirugikan, apalagi untuk daerah-daerah yang remote area? Apakah pemerintah bisa menggantikan peran maskapai tersebut, dengan mengerahkan armada pesawat? Bahkan, tekanan dan intervensi yang sangat keras ini bisa berpotensi mengancam keselamatan penerbangan, karena sangat mungkin maskapai akan mengurangi biaya perawatan. Upaya Menhub untuk mendengarkan aspirasi publik agar tarif pesawat turun, sekali lagi, patut diapresiasi. Namun, seyogianya Menhub konsisten dengan regulasi dan jangan pula menabrak kelaziman sektor penerbangan. Upaya menurunkan persentase TBA harus punya justifikasi yang jelas dan rasional, bukan (hanya) berbasis tekanan masyarakat semata. Aspek perlindungan konsumen, jelas harus mendapatkan perhatian serius, sebagaimana dijamin dalam UU tentang Penerbangan, yakni bagaimana pemerintah menjamin bahwa tingginya tarif pesawat itu bukan karena adanya kongkalikong antarmaskapai. Kini dugaan kartel tengah diendus via penyelidikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Seharusnya Menhub bersinergi dengan KPPU untuk membuktikan adanya praktik kartel atau sebaliknya. Kita khawatir, sekalipun persentase TBA telah diturunkan oleh pemerintah, toh tidak akan mampu menurunkan tingginya tarif pesawat sebagaimana harapan masyarakat. Pasalnya, kalau hanya diturunkan 15%, sementara maskapai saat ini menerapkan 80% dari TBA, maka jika TBA hanya turun sebesar 15% tidak akan mampu mereduksi tingginya tiket pesawat. Pemerintah dan maskapai dituntut untuk memberikan suatu pencerdasan kepada masyarakat selaku pengguna jasa penerbangan, perihal tarif yang sebenarnya dari pesawat. Bahwa murahnya tarif pesawat selama ini adalah bentuk “subsidi internal” oleh maskapai, dengan berbagai jurus tarif promosi. Kini subsidi internal itu telah diambil kembali oleh maskapai udara, demi keberlanjutan maskapainya. Namun demikian, manajemen maskapai harus punya empati untuk tetap memberikan diskon tarif secara selektif dan secmented, sehingga persepsi publik bahwa tarif pesawat di Indonesia harganya menyundul langit bisa dihindari (sirna). Artikel asli dapat dilihat di SINDONEWS.com Selasa, 14 Mei 2019


Sorotan YLKI: Turunnya TBA, Tak Signifikan Turunkan Harga Tiket Pesawat

by admin • May 14, 2019

Kemenhub memang berkompeten untuk mengatur TBA (tarif batas atas) pesawat udara, sebagamaina diatur dalam UU tentang Penerbangan Akhirnya setelah mendapat tekanan publik yang cukup masif, Menhub menurunkan tarif batas atas (TBA) pesawat udara, sebesar 12-16 persen. Langkah Menhub bisa dipahami pada konteks kebijakan publik yang harus diambil Menhub. sebab sebagai regulator, Kemenhub memang berkompeten untuk mengatur TBA pesawat udara, sebagamaina diatur dalam UU tentang Penerbangan. Namun dalam beberapa hal beleid baru ini harus kita kritisi, yakni: 1. Langkah Menhub patut diduga karena klimaks dari kejengkelan Menhub atas masih tingginya tarif pesawat udara. Walau mereka/maskapai belum melanggar ketentuan TBA, tetapi yang diharapkan, khususnya Garuda, bisa menurunkan harga tiketnya, karena toh harga avtur sudah diturunkan/sudah turun. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh semua maskapai; 2.  Penurunan persentase TBA diatas kertas memang bisa menurunkan tarif pesawat, namun secara praktik belum tentu demikian. Sebab faktanya semua maskapai telah menerapkan tarif tinggi, rata-rata di atas 100 persen dari tarif batas bawah. Sehingga persentase turunnya TBA tidak akan mampu menggerus masih tingginya harga tiket pesawat dan tidak akan mampu mengembalikan fenomena tiket pesawat murah. 3. Bahkan, turunnya persentase TBA bisa memicu maskapai untuk mengerek sisa persentase TBA-nya, misalnya 85 persen. Atinya bisa jadi tiket pesawat malah naik pasca penurunan TBA. Memang, setelah diturunkan maskapai tidak leluasa lagi untuk menaikkan tarifnya hingga 100 persen, seperti sebelum diturunkan. Tetapi intinya, turunnya persentase TBA tidak otomatis akan menurunkan harga tiket pesawat, sebagaimana diharapkan publik; 4. YLKI juga mengkhatirkan, setelah Menhub menurunkan TBA ini, juga akan direspon negatif oleh maskapai dengan menutup rute penerbangan yang dianggap tidak menguntungkan atau setidaknya mengurangi jumlah frekwensi penerbangannya. Jika hal ini terjadi maka akses penerbangan banyak yang collaps, khususnya Indonesia bagian Timur, di remote area. Sehingga publik akan kesulitan mendapatkan akses penerbangan. Bisakah pemerintah menyediakan akses penerbangan yang ditinggalkan oleh maskapai itu? 5. Kalau pemerintah memang ingin menurunkan tiket pesawat, seharusnya bukan hanya dengan mengutak atik formulasi TBA saja, tetapi bisa menghilangkan/menurunkan PPN tarif pesawat, sebesar 10 persen. Bisa diturunkan misalnya menjadi 5 persen saja. Jadi pemerintah harus fair, bukan hanya menekan maskapai saja, tetapi pemerintah tidak mau mereduksi potensi pendapatannya, yaitu menghilangkan/menurunkan PPN tiket pesawat. 6. Komponen tiket pesawat juga bukan hanya soal TBA saja, tapi juga komponen tarif kebandaraudaraan yang setiap dua tahun mengalami kenaikan. dan ini berpengaruh pada harga tiket pesawat karena tarif kebandarudaraan (PJP2U) include on ticket. 7. YLKI meminta Kemenhub, harus secara reguler mengevaluasi formulasi TBA. Sebab selama 3 tahun terakhir, sejak 2016, formulasi TBA dan TBB belum pernah dievaluasi. Demikian. Terima kasih. Wassalam, TULUS ABADI KETUA YLKI