Transportasi Publik

Sorotan: YLKI Buka Posko Pengaduan Konsumen TransJakarta

by admin • January 9, 2020

Mata dan telinga konsumen sebagai pengguna Transjakarta lebih awas dan teliti guna menemukan berbagai bentuk kekurangan TransJakarta. Sebagai angkutan masal berbasis jalan raya, Transjakarta makin eksis dan makin digandrungi warga Jakarta. Terbukti jumlah penumpang yang terangkut per harinya mengalami peningkatan signifikan, yakni dengan rerata 850 ribu penunpang per harinya. Bahkan pernah dalam satu hari tertentu mencapai angka 990 ribuan. Ini menunjukkan Transjakarta sebagai moda transportasi masal semakin efisien untuk moda transportasi warga Jakarta, bahkan warga Jabodetabek. Apalagi setelah Transjakarta membangun konektivitas dengan angkutan feeder/pengumpan, bernama Jaklingko. Namun demikian, bukan berartu performa pelayanan Transjakarta tak ada kekurangannya. Tentu saja masih banyak, dan managemen Transjakarta wajib hukumnya untuk terus meningkatkan pelayanan pada penggunanya. Mata dan telinga konsumen sebagai pengguna Transjakarta tentu lebih awas dan teliti guna menemukan berbagai bentuk kekurangan tersebut. Oleh karena itu, YLKI bekerja sama dengan PT Transjakarta membuka “Posko Pengaduan Konsumen Transjakarta”, selama satu bulan penuh di bulan Januari 2020. Posko ini bertujuan untuk menampung berbagai bentuk keluhan/pengaduan Transjakarta. Keluhan dan pengaduan ini bukan saja akan ditindaklanjuti, tetapi juga sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan Transjakarta. Keluhan dan pengaduan tersebut juga akan ditindaklajuti dalam sebuah forum dialog yang melibatkan konsumen, managemen PT Transjakarta, regulator, dan stakeholder lainnya. Adapun keluhan dan pengaduan konsumen bisa disampaikan melalui berbagai akses berikut ini: WA: 081290009999 Tlp: (021) 798 1059/58 Twitter: @YLKI_ID FB: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) IG: @YLKI_ID Keluhan dan pengaduan konsumen bisa juga disampaikan langsung ke kantor YLKI: Jl. Pancoran Barat VII No. 1 Duren Tiga, Jaksel, 12760, tlp. 021.7971378. Keluhan dan pengaduan konsumen akan sangat bermakna bagi managemen Transjakarta untuk meningkatkan pelayanan, sehingga Transjakarta sebagai angkutan masal akan semakin handal, dan manusiawi bagi penggunanya. Demikian. Terima kasih. Wassalam, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI


Sorotan YLKI: Tarif Damri Bandara Soetta Naik, Potensi Langgar UU Perlindungan Konsumen

by admin • March 11, 2019

Diam-diam managemen Perum Damri menaikkan tarif sebesar Rp 5.000 untuk jurusan Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Kenapa kita sebut diam-diam, karena nyaris tak ada sosialisasi yang dirasakan konsumen. Banyak keluhan dan perntanyaan konsumen terkait hal itu. Ketika hal tersebut ditanyakan konsumen, kondektur bus Damri Bandara mengatakan kenaikan itu dilakukan sejak awal tahun. Artinya per Januari 2019. Padahal menurut pengamatan konsumen di lapangan, tidak ada informasi terkait hal itu, baik di loket pembayaran dan atau di kabin bus Damri. Jika hal itu benar, YLKI sangat menyesalkan hal tersebut. Sebab apa yang dilakukan managemen Damri tidak menghargai hak konsumen yang dijamin di dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen mempunyai hak atas informasi yang jelas, jernih dan jujur saat menggunakan barang dan atau jasa. Informasi dimaksud bukan sekadar adanya informasi kenaikan tarif, tetapi mengapa tarifnya dinaikkan? Hal ini yang tidak dilakukan managemen Perum Damri. Apalagi kenaikan itu tidak pernah dibarengi dengan standar pelayanan yang jelas dan terukur. Misalnya sistem ticketing masih manual, masih menggunakan sistem sobek karcis (kecuali untuk Terminal 3). Aduuh… jadul banget!  YLKI mendesak managemen Damri untuk bisa menjelaskan pada publik, benefit macam apa yang bisa diperoleh konsumen atas kenaikan itu? YLKI menduga, kenaikan itu dilakukan karena rute bus Damri Bandara Soetta adalah rute yang paling profitable. Tanpa rute bandara, bus Damri banyak ruginya. Tapi ini tidak fair, jika rute bandara dijadikan satu-satunya sumber pendapatan yang menguntungkan. Managemen Damri harus berani menutup rute-rute yang merugi. Kecuali rute tersebut dalam penugasan pemerintah, dan artinya pemerintah harus membayar selisih kerugiannya itu. Tidak bisa konsumen Bus Damri harus menaggung kerugian tersebut. Demikian. Terima kasih. Wassalam, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI Seluler: 0818 195030. _____ Note: Akses informasi dan pengaduan ke YLKI, via: www.pelayanan.ylki.or.id. Telepon 021-7971378.


Sorotan YLKI: Menyoal Keandalan Jalan Tol Sedyatmo

by admin • March 5, 2019

Ruas tol Sedyatmo, atau sering disebut sebagai tol bandara, sedianya akan dinaikkan tarifnya per 14 Februari 2019, sebesar Rp 500. Namun hal tersebut dibatalkan, dan PT Jasa Marga selaku operator tol Sedyatmo, diminta oleh Kementerian PUPR dan BPJT, untuk mensosialisasikan terlebih dahulu sebelum kenaikan tarif dieksekusi. Yang jelas saat ini PT Jasa Marga telah mengantongi legalisasi kenaikan tarif tol Sedyatmo tersebut. Pertanyaannya, terkait kenaikan itu, apakah cukup dengan sosialisasi saja, apanya yang akan disosialisasikan. Yang urgent untuk tol Sedyatmo bukan sosialisasi kenaikan tarifnya, tetapi bagaimana keandalan jalan tol ruas Sedyatmo tersebut. Inilah yang harus kita persoalkan. Berikut ini beberapa hal yang layak kita sorot untuk menyoal keandalan jalan tol Sedyatmo, yaitu: 1. Jalan Tol Sedyatmo secara empirik tidak pantas lagi disebut sebagai tol bandara. Boleh jadi tol Sedyatmo semula memang didedikasikan untuk akses ke bandara; tetapi saat ini secara empirik sudah runtuh. Mengingat, trafik yang melintasi tol Sedyatmo tidak semua menuju ke bandara, tetapi banyak yang ke luar bandara, seperti ke Cengkareng, Rawabokor, dan sekitarnya, bahkan ke Tangerang. Mix traffic inilah yang menyebabkan akses ke bandara sering terganggu, dan mengakibatkan kemacetan, karena terhambat exit tol di sekitar tol Sedyatmo; 2. Tata ruang dan tata guna lahan di sekitar tol Sedyatmo sangat buruk, dengan banyak apartemen dan perumahan baru, hotel, mal, dll. Sehingga dampaknya kepada keandalan tol Sedyatmo tersebut; 3. Keandalan Tol Sedyatmo akan makin menurun jika kapasitas penumpang Bandara semakin meningkat. Saat ini penumpang bandara Soetta mencapai 65 juta lebih. Ditargetkan akan mencapai 100 juta pada 2025. Hal ini seiring dengan pembangunan runway 3, dan bahkan terminal 4 bandara Soetta. Jika jumlah penumpang 100 juta ini tercapai, artinya trafik di tol Sedyatmo akan makin padat dan keandalannya makin menurun. Artinya PT Jasa Marga selaku operator tol Sedyatmo, tidak akan mampu memenuhi berbagai indikator untuk meningkatkan pelayanan yang tercakup dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol. Kecuali jika pemerintah bisa memindahkan 30% pengguna tol Sedyatmo menjadi pengguna KA bandara, yang sampai sekarang masih kembang kempis, karena sepi penumpang. Bisa kita bayangkan jika 100 juta penumpang bandara Soetta semuanya menggerojog via jalan tol Sedyatmo, alamaaak, macam mana pula keandalan jalan tol Sedyatmo? Dengan demikian, mengacu pada kondisi empirik seperti itu, maka tarif tol Sedyatmo tidak layak lagi untuk dinaikkan. Benar operator tol, punya hak yang cukup kuat untuk menaikkan tarif tol per dua tahun. Namun, ingat, hal itu bisa dilakukan jika keandalan dan kemampuan jalan tol bisa dipenuhi, melalui standar pelayanan minimal sebagai pra syarat untuk kenaikan tarif tol.  Tanpa adanya rekayasa lalu lintas yang mumpuni untuk mengembalikan keandalan jalan tol, maka kenaikan tarif tol Sedyatmo adalah bentuk perampasan hak konsumen sebagai pengguna jalan tol. Demikian sedikit ulasan. Wassalam, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI Seluler: 0818 195030 ________ Note: Akses informasi dan pengaduan ke YLKI via: www.pelayanan.ylki.or.id. Telepon 021-7971378