Tulus Abadi

Syarat Rekruitmen Komisioner BPKN Diskriminatif.

by admin • March 21, 2023

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia memprotes proses seleksi calon anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) oleh tim seleksi terkait. Ada catatan keras dari YLKI terkait pengumuman yang ditandatangani oleh Ketua Panitia terkait seleksi calon anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Pertama, nama-nama anggota pansel seharusnya diumumkan secara terbuka dan dipastikan melibatkan unsur eksternal Kemendag, termasuk representasi dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Kedua, persyaratan calon anggota BPKN terkait jenjang pendidikan yang minimal harus strata dua (kecuali unsur pelaku usaha cukup strata satu) merupakan syarat diskriminatif dan terancam menuai gugatan hak uji material ke Mahkamah Agung (MA). Jika poin ini dan bahkan keseluruhan aturan tidak direvisi, YLKI siap melancarkan gugatan uji materi ke MA. Demikian terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tulus Abadi Ketua


Catatan YLKI pada “Hari Hak Konsumen Sedunia 2023”

by admin • March 15, 2023

Hari ini, 15 Maret 2023, adalah World Consumer Right Day (WCRD), atau Hari Hak Konsumen Se Dunia. Tema WCRD 2023 adalah Green Energy Transition. WCRD diperingati di seluruh dunia, dimotori oleh Consumer Internasional (CI). Lalu bagaimana kita menyikapi dan membumikan tema WCRD 2023 dalam kehidupan sehari-hari sebagai konsumen? Ada beberapa poin catatan untuk hal ini. Lebih efisien dalam menggunakan produk produk energi, seperti bbm, listrik dan gas. Tersebab sumber sumber energi yang kita gunakan untuk keperluan sehari hari masih dominan menggunakan energi fosil, yang masih tinggi menghasilkan emisi karbon; Lebih intensif dalam menggunakan energi bersih (clean snergy), seperti gas, atau BBM yang tinggi oktan numbernya, RON 92 ke atas. Energi bersih, walaupun masih berupa energi fosil, tetapi lebih rendah menghasilkan emisi karbon, bahkan sebenarnya lebih hemat bagi konsumen; Lebih intensif menggunakan transportasi umum masal dalam bermobilitas, sebab dengan menggunakan angkutan umum masal berarti mereduksi polusi dari gas karbon. Dan sebaliknya ketika menggunakan kendaraan pribadi, berarti banyak menghasilkan dan memproduksi emisi karbon bagi lingkungan. Oleh karena itu, guna mewujudkan green energy transision diperlukan regulasi dan kebijakan yang fair. Seperti tarif yang terjangkau bagi konsumen, keandalan pelayanan yang terjaga, dan menjaga keberlangsungan operator energi nasional. Memang upaya mewujudkan kebijakan green energy, harus melalui transisi dengan menggunakan energi bersih, sampai benar benar terwujud energi baru terbarukan, di berbagai sektor baik di sektor migas, dan atau sektor ketenagalistrikan. Kebijakan ektor transportssi pun harus sejalan dengan kebijakan energi. Penggunaan clean energy dan green energy adalah femomena yang tak terelakkan, dalam rangka memerangi perubahan iklim dan krisis iklim yang makin mengkhawatirkan. Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal ini, dan patut diberikan akses kebijakan dan regulasi yang win win solution. Demikian. * Tulus Abadi Ketua Pengurus Harian YLKI


Batalkan Wacana Sistem Dual Tarif untuk Commuter Line

by admin • January 5, 2023

Beberapa hari lalu Menteri Perhubungan berwacana untuk menerapkan sistem dual tarif pada Commuter Line, KRL di Jabodetabek. Dual tarif itu didasarkan pada status sosial ekonomi penumpang: mampu tidak mampu, kaya non kaya. Terhadap wacana tersebut, YLKI berpendapat, sebaiknya Menteri Perhubungan membatalkan wacana kebijakan untuk menerapkan dual tarif di dalam tarif Commuter Line/KRL, dengan alasan: Secara paradigmatis hal tersebut bermasalah, khususnya dari sisi politik managemen transportasi publik. Subsidi utk transportasi masal hrs dilakukan, dan merupakan insentif untuk para pengguna kendaraan pribadi yang migrasi ke KRL; Sistem dual tarif tidak lazim dalam sistem transportasi masal bersubsidi manapun di dunia; Sistem tersebut secara operasional sulit diimplementasikan dan sangat sulit menentukan mana konsumen mampu/kaya, dan mana konsumen tidak mampu; Sistem dual tarif di lapangan akan menciptakan ketidakadilan baru dan bahkan berpotensi menimbulkan chaos dalam pelayanan; Sistem dual tarif jika diterapkan merupakan suatu kemunduran (setback) yang cukup serius. Oleh karena itu, hal yg paling rasional adalah: mereview tarif eksisting KRL Jabodetabek. Survei YLKI menunjukkan ada ruang bagi pemerintah utk menaikkan tarif KRL Jabodetabek sebesar Rp 2.000 untuk 25 km pertama. Atau, jika tidak naik tarif, pemerintah musti menggelontorkan dana PSO pada managemen KCI, karena sesungguhnya tanggungjawab menyediakan transportasi publik adalah domainnya regulator. Dalam pada itu, hal yang juga sangat urgent adalah mendorong managemen PT. KCI sebagai operator Commuter line, agar berupaya keras untuk meningkatkan pendapatan dari non tarif (non fare box revenue), seperti naming right pada stasiun, iklan komersial, sewa tenan, dll. Jadi tidak hanya mengandalkan pada tarif revenue saja. * Demikian, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI


YLKI MEMBUKA POSKO ADUAN BAGI KONSUMEN TRANSJAKARTA YANG MERASA DIRUGIKAN OLEH SISTEM TIKETING BARU

by admin • October 12, 2022

Masalah yang dihadapi oleh layanan Transjakarta sejak 4 Oktober 2022 sejak diterapkannya sistem tap in dan tap out oleh PT JLI (Jaklingko Indonesia) adalah memperpanjang antrean karena insfratruktur yang ada belum memadai tapi sudah dipaksakan dan tanpa ada sosialisasi. Akibatnya penumpang yang dirugikan, baik dari segi waktu maupun dari segi uang. Pertama, dari segi waktu terjadi antrean saat akan masuk maupun keluar halte TJ karena tidak semua kartu bisa sukses taping sekali, memerlukan waktu yang lebih lama. Normalnya taping hanya butuh waktu 2 detik saja, tapi ada yang sampai 10 detik dan gagal. Kondisi seperti ini terutama terjadi pada sore hari di halte-halte yang sibuk. Konsekuensinya makin mempanjang antrean. Kondisi yang sama juga terjadi di layanan non koridor, mereka tidak bisa sukses taping sekali, akhirnya bus berhenti lebih lama dan itu berdampak terganggungnya lalu lintas di jalur tersebut. Kedua, dari segi uang, banyak penumpang mengeluhkan saldonya terpotong dua kali bahkan lebih, sehingga mereka merasa dirugikan TJ. Ketika complain kepada petugas di halte, diarahkan mengadu ke nomer aduan yang dipasang di halte2. Bagi penumpang ini bukan solusi, karena ketika mengadu, sudah kehilangan pulsa, tapi uang belum tentu kembali. Pada Senen (10/10) jam 21.18-21.28 seorang ibu yang mengaku tinggal di Ceger, Jakarta Timur berdebat dengan petugas halte lantaran dia merasa jengkel sekali, sehari itu saldonya terpotong 2 x dan oleh petugas diarahkan mengadu ke customer service JLI. Petugas hanya menawarkan akan membukakan pintu keluar lewat pintu petugas, tapi tidak dapat menjamin kalau saldo akan balik. Karena tanpa ujung, ibu itu mengalah, tapi tetap sambil ngedumel karena merasa dirugikan. Berapa besar konsumen yang dirugikan oleh sistem ticketing TJ yang belum siap tapi dipaksakan ini? Kerugian bagi TJ sendiri dengan sistem tiketing yang belum siap adalah terjadinya penurunan jumlah penumpang karena banyak penumpang yang kemudian meninggalkan TJ, tidak mau antre panjang dan repot ditaping masuk maupun keluar Oleh karena itu, merespon fenomena ini YLKI membuka posko aduan bagi konsumen TJ yang merasa dirugikan oleh sistem ticketing TJ yang baru tersebut. Berikut link aduannyahttps://bit.ly/PengaduanLayananTransjakarta Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI


USUT TUNTAS TRAGEDI BOLA DI MALANG, BENTUK TIM INVESTIGASI INDEPENDEN

by admin • October 11, 2022

Terhadap tragedi bola di Malang, yang menewaskan 153 orang penonton, berikut catatan keras YLKI: Mengucapkan duka yang mendalam terhadap korban dan keluarga korban, sebagai konsumen pertandingan bola; Mengecam dengan keras atas tragedi tersebut. Tragedi ini harus diusut tuntas, dari mulai penyelenggaran, pemilihan tempat, sampai tindakan di lapangan oleh kepolisian; Mendesak managemen penyelenggara, khususnya managemen Arema untuk bertanggung jawab, baik secara perdata dan atau bahkan pidana. Secara perdata, managemen dan penyelenggara harus memberikan kompensasi dan ganti rugi thd korban dan keluarga korban (ahli waris); Mendesak untuk dibentuk tim investigasi independen, bukan tim yang dibentuk oleh PSSI. Sebab dalam kasus ini, PSSI adalah pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban. Tragedi ini hanya akan membuat wajah dan dunia sepak bola Indonesia makin terpuruk dan berpotensi dikenai sanksi keras oleh FIFA; Mendesak PSSI untuk memberikan sanksi keras pada klub (degradasi) yang suporternya melakukan tindakan pelanggaran. * Demikian. Terima kasih Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI


Beberapa Catatan YLKI Terkait Kebijakan Migor

by admin • March 17, 2022

1. Kebijakan terbaru pemerintah terhadap minyak goreng diatas kertas atau secara umum lebih market friendly, dan diharapkan hal ini bisa menjadi upaya untuk memerbaiki distribusi dan pasokan minyak goreng  pada  masyarakat dengan harga terjangkau. Sebab selama ini intervensi pemerintah pada pasar minyak goreng, dengan cara melawan pasar. Dan terbukti gagal total. Malah menombulkan chaos di tengah masyarakat: 2. Namun dari sisi kebijakan publik, YLKI sangat menyayangkan, terkait bongkar pasang kebijakan minyak, kebijakan coba coba. sehingga konsumen, bahkan operator menjadi korbannya. 3. YLKI mendesak pemerintah untuk memerketat pengawasan terkait HET minyak goreng non premium dengan harga Rp 14.000. Jangan sampai kelompok konsumen minyak goreng premium mengambil hak konsumen menengah bawah dengan  membeli, apalagi memborong minyak goreng non premium yang harganya jauh lebih murah. 4. Terkait dengan hal itu, idealnya subsidi minyak goreng sebaiknya bersifat tertutup saja. by name by address, sehingga subsidinya tepat sasaran. Sedangkan subsidi terbuka seperti sekarang berpotensi salah sasaran, karna minyak  murah gampang diborong oleh kelompok masyarakat mampu. Dan masyarakat menengah bawah akibatnya kesulitan mendapatkan minyak goreng murah. Pemerintah seharusnya belajar dari subsidi pada gas melon. 5. YLKI terus mensesak KPPU utk mengulik adanya dugaan kartel dan oligopoli dlm bisnis minyak goreng, CPO, dan sawit; 6. YLKI juga mendesak pemerintah utk transparan, sebenarnya DMO 20 persen itu mengalir kemana, ke industri minyak goreng, atau mengalir ke biodiesel. Sebab DMO 20 persen memang tidak akan cukup kalau disedot ke biodiesel. Dalam kondisi seperti sekarang, CPO untuk  kebutuhan pangan lebih mendesak, daripada utk energi. Demikian, terima kasih.. Wassalam, ttd, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI


Menguak Gonjang-ganjing Harga Minyak Goreng

by admin • February 9, 2022

Dalam kasus mahalnya minyak goreng, penyakit utamanya di sisi hulu, tetapi pemerintah hanya bermain di sisi hilir. BAK ayam mati kelaparan di lumbung padi, itulah gambaran terkait gonjang-ganjing harga minyak goreng, yang hingga kini masih menyerimpung hak-hak konsumen di Indonesia. Jidat konsumen dan masyarakat Indonesia berkerut dengan keras, bagaimana mungkin Indonesia yang mengaku sebagai negara penghasil CPO (Crude Palm Oil) terbesar di dunia (55% market share), mempunyai kebun sawit terluas di dunia, tetapi harga minyak gorengnya menjadi termahal di dunia? Sebuah fenomena yang ironis dan paradoks. Sejak awal September 2021, harga minyak goreng di pasaran terus menanjak. Semula fenomena perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) menjadi tersangkanya. Namun, faktanya hingga tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah per 1 Februari 2022, harga minyak goreng faktanya masih bertengger, bahkan langka di pasaran. Minyak goreng adalah salah satu kebutuhan pokok strategis, baik untuk keperluan domestik rumah tangga dan atau keperluan bisnis (kuliner). Gejolak harga minyak goreng berdampak serius terhadap inflasi dan pengeluaran rumah tangga, dan endingnya bisa memicu kemiskinan, khususnya di rumah tangga miskin. Manuver pemerintah untuk pengendalian harga terbukti tidak efektif, bahkan terbilang gagal, termasuk dalam pemberian subsidi Rp3,5 triliun atau setara dengan 1,3 miliar liter minyak goreng. Penetapan harga sebesar Rp11.500-Rp 14.00, seperti menggarami laut saja. Lalu pernyataannya mengapa hal itu bisa terjadi? Ada beberapa sebab, antara lain; pertama, ibarat sebuah penyakit, dalam membuat kebijakan pemerintah melakukan kesalahan dalam diagnosa. Dalam kasus mahalnya minyak goreng, penyakit utamanya di sisi hulu, tetapi pemerintah hanya bermain di sisi hilir. Maka sampai kapan pun jika yang diobati hanya sisi hilir, tetapi tak pernah menyentuh (mengobati) sisi hulu maka persoalan mahalnya minyak goreng tak akan pernah selesai. Bahkan akan semakin akut. Pemberian subsidi, sebesar apapun subsidinya dan kemudian diikuti dengan penetapan harga secara sepihak adalah pengobatan dari sisi hilir (saja). Ini pun juga tidak disertai dengan diagnosa yang akurat. Terhadap kebijakan penetapan harga ini, baik pihak APRINDO dan atau asosiasi pedagang pasar tradisional sejatinya keberatan (menolaknya). Pasalnya harga yang ditetapkan pemerintah terlalu rendah, bahkan belum menutup biaya pokoknya (HPP=Harga Pokok Penyediaan). Wajar jika HPP versi pemerintah ini dipelesetkan menjadi “Harga Pemaksaan Pemerintah”. Bahkan dari sisi pasokan APRINDO dan asosiasi pedagang pasar tradisional mengklaim juga bahwa barangnya (minyak goreng) itu tidak ada, pasokannya sangat minim. Intervensi harga oleh pemerintah seperti hendak menangkap angin, sebab pemerintah tidak menguasai barangnya. Lain halnya jika yang diintervensi adalah beras, yang menjadi kompetensi Perum Bulog. Pembatasan pembelian pada konsumen juga terbukti juga tidak efektif, sebab dengan gampang konsumen akan mengakalinya; yakni dengan membeli secara rombongan. Anak, istri, dan suami masing-masing membeli satu bungkus, selesai itu urusan. Sebelum ada pembatasan, sebagian konsumen bahkan melakukan pembelian secara panic buying di pasar modern. Sementara itu, banyak pihak menengarai (termasuk KPPU), bahwa mahalnya minyak goreng adalah akibat adanya distorsi pasar, yakni dugaan praktik kartel, oligopoli, eksesif margin (keuntungan berlebih), dan bentuk persaingan tidak sehat lainnya. Dugaan ini sangat rasional mengingat, para pemain di bisnis minyak goreng menguasai sektor hulu hingga hilir. Mereka menguasai kebun sawit, proses produksi dan perdagangan minyak goreng; secara terintegrasi. Wajar jika pelaku pasar ini ingin mengeruk untung lebih banyak. Mengingat harga CPO di pasar internasional sedang tinggi-tingginya, sama seperti harga batubara. Inilah salah satu sebab utama gejolak pasar harga minyak goreng, para pelaku pasar domestik ingin mendapatkan cuan yang lebih banyak, dengan cara menjual CPO untuk bahan baku minyak goreng di dalam negeri, dengan standar harga internasional. Dari perspektif bisnis tentu aksi korporasi ini tidak salah, siapa pun ingin mendapatkan cuan sebesar-besarnya, insting bisnis yang wajar. Yang tidak wajar adalah regulator (pemerintah) mengapa sejak awal tidak ada nyali mengatur hal ini, sebagaimana bisnis batubara? Aneh bin ajaib pemerintah seperti alergi dengan fenomena di sisi hulu. Namun, walau sangat terlambat, setelah digedor sana-sini, akhirnya pemerintah menetapkan DMO (Domestic Market Obligation) sebesar 20%, dan DPO (Domestic Price Obligation) Rp9.300 untuk perdagangan CPO di dalam negeri. Kendati kebijakan ini sudah benar, namun dalam praktik patut diwaspadai, perlu konsistensi dan pengawasan ketat oleh pemerintah. DMO dan DPO ini akan efektif jika diikuti dengan kepatuhan para pelaku usaha CPO. Oleh karenanya, jika terjadi pelanggaran harus ada sanksi tegas dan keras kepada pelaku usaha. Misalnya, pemerintah bisa mencabut izin usahanya, dan atau melakukan larangan ekspor CPO ke luar negeri, sebagaimana larangan ekspor pada batubara (walau akhirnya dianulir lagi). Gangguan rantai pasok distribusi (supply chain) di sisi hilir, seperti dampak pandemi, memang menjadi fenomena yang faktual dan empirik. Semua sektor mengalami hal ini. Tetapi tidak beresnya persoalan tata niaga CPO dan minyak goreng, bagaimana pun menjadi sebab pertama dan utama. Oleh karena itu, agar permasalahan ini tidak menjadi bom waktu, maka pemerintah harus membereskan persoalan tata niaga CPO dan minyak goreng, dari sisi hulu hingga hilir. Persoalan gonjang ganjing minyak goreng bukan kali ini saja, tetapi sudah beberapa kali terjadi. Hal ini menandakan adanya persoalan sistemik di sisi hulu. Aspek keadilan ekonomi dalam, tata niaga CPO dan minyak goreng harus diwujudkan. Tulus AbadiKetua Pengurus Harian YLKI Artikel ini telah terbit di halaman SINDOnews.com pada Jum’at, 04 Februari 2022 – 09:02 WIB dengan judul “Menguak Gonjang-ganjing Harga Minyak Goreng”. Untuk selengkapnya kunjungi di sini


Sorotan YLKI: Seharusnya 100% Biaya Vaksinasi Covid-19 di Tanggung oleh Pemerintah

by admin • November 24, 2020

Upaya pengendalian wabah Covid-19 terus dilakukan. Salah satunya dengan instrumen vaksinasi bagi masyarakat. Namun upaya pengendalian itu akan terancam gagal jika pemerintah hanya akan mengcover (menggratiskan) biaya vaksinasi bagi sekelompok warga saja. Merujuk pada pernyataan Menteri Kesehatan RI saat RDPU dengan KOMISI IX DPR (18/11/2020) bahwa skema vaksinasi Covid-19 hanya 32 juta orang yang akan ditanggung oleh pemerintah, dan 75 juta skema mandiri (out of pocket). Jika skema ini yang akan dilakukan pemerintah maka ini skema yang tidak adil. Sebab dari sisi kebijakan, vaksinasi adalah upaya mewujudkan equity sebagai bentuk public goods yang harus dibiayai sepenuhnya oleh negara. Apalagi Covid-19 sudah dinyatakan sebagai  bencana non alam. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi pemerintah untuk menanggung biaya vaksinasi bagi seluruh warganya, tanpa kecuali. Hidup sehat dan kesehatan, adalah hak azazi bagi warga negara yang dijamin oleh Konstitusi, UUD 1945. Dalam hal ini adalah hidup sehat terbebas dari potensi keterpaparan virus Covid-19. Selama ini Pemerintah telah menanggung seluruh biaya perawatan pasien Covid-19 yang rata-rata mencapai Rp 80 juta per kasus; sehingga membiayai vaksin yang berkisar antara Rp 25.000 per dosis (vaksin COVAX GAVI WHO, termasuk vaksin MODERNA) hingga Rp. 200.000 per dosis (vaksin SINOVAC) layak untuk dilakukan. Jadi artinya secara finansial pemerintah sesungguhnya masih mempunyaai kemampuan untuk melakukan hal itu. YLKI sangat mengkhawatirkan, kalau cakupan imunisasi Covid-19 rendah, maka kekebalan kelompok (herd immunity) yang tercapai dengan cakupan 70-80 % penduduk, tidak akan terwujud.Dan artinya upaya untuk membendung wabah Covid-19 dengan instrumen vaksin, akan sia-sia belaka. Jika pun pemerintah merasa kesulitan atas tekanan finansial yang dialaminya, maka pemerintah bisa melakukan konversi terhadap subsidi energi. Sebagian subsidi energi bisa dialihkan untuk menggratiskan biaya vaksinasi warga. Atau, bisa juga pemerintah menambah prosentase kenaikan cukai rokok pada 2021, misalnya menjadi 23 persen, dari rencana semula yang hanya 17 persen saja. Sekali lagi, YLKI meminta dengan sangat agar pemerintah menanggung seluruh biaya vaksinasi Covid-19 bagi warganya. Demi memberikan jaminan rasa rasa aman bagi warganya. Wassalam, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI


Siaran Pers:YLKI APRESIASI RENCANA KENAIKAN CUKAI ROKOK pada 2021

by admin • October 23, 2020

Terbetik wacana kuat bahwa pemerintau via Menteri Keuangan akan menaikkan cukai rokok pada 2021, antara 17-19 persen. Terhadap wacana itu YLKI sangat mengapresiasi dan memberikan dukungan untuk kenaikan cukai rokok dimaksud. Kenaikan cukai rokok sangat penting untuk memberikan perlindungan pada konsumen, sebab cukai memang sebagai  instrumen untuk melindungi masyarakat sebagai perokok aktif dan atau perokok pasif. Kenaikan cukai rokok juga sangat penting untuk melindungi perokok anak dan remaja. Mengingat prevalensi merokok anak di Indonesia sudah sangat tinggi, mencapai 8,5 persen. Padahal target dari RPJMN 2020 hanya 5,8 persen. Artinya target menurunkan prevalensi merokok pada anak menjadi sangat penting, dan kenaikan cukai rokok menjadi instrumen efektif untuk itu. Selama ini prevalensi merokok pada anak terus menaik, karena harga rokok terlalu murah, dan apalagi rokok bisa dijual secara ketengan/per batang. Apalagi peringatan pada bungkus rokok masih sangat kecil (40 persen), dan atau iklan dan promosi rokok yang masih dominan di semua lini. Asumsi bahwa kenaikan cukai rokok akan melambatkan pertumbuhan ekonomi dan PHK buruh, adalah tidak benar dan tidak beralasan. Sebab faktanya bahwa kenaikan cukai rokok justru men jadi stimulus pertumbuhan ekonomi, karena masyarakat akan mengalokasikan belanja untuk kebutuhan yang lebih urgen di masa pandemi ini. Sedangkan faktor pengurangan buruh bukan karena kenaikan cukai tapi faktor mekanisasi. Dan juga faktor rendahnya penyerapan tembakau lokal karena tingginya impor tembakau. Lagi pula di masa pandemi Covid-19 seperti ini, aktivitas merokok menjadi sangat rawan dan high risk, karena bisa menjadi triger untuk konsumen terinfeksi Covid-19. Oleh karena itu pemerintah tak perlu ragu untuk menaikkan cukai rokok pada 2021, sebab juatru sangat positif dari aspek pertumbuhan ekonomi dan atau aspek kesehatan masyarakat, demi melindungi masyarakat secara kuat dan komprehensif. Demikian catatan YLKI. Terima kasih, dan salam sehat selalu. Wassalam, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI