Tulus Abadi

Sorotan YLKI: Jadikan PSBB Jakarta sebagai Pertaruhan Terakhir Mengendalikan Wabah Covid-19

by admin • September 15, 2020

Provinsi DKI Jakarta akan kembali menerapkan PSBB, 14/09/2020, setelah jeda beberapa pekan dengan PSBB transisi. Dari sisi kesehatan masyarakat dan politik pengendalian pandemi, PSBB adalah suatu keniscayaan, saat pandemi Covid-19 di Jakarta kian eskalatif. Dan suatu hal yang paradoks jika PSBB Jakarta masih menjadi obyek debat kusir antar elit. Dalam menangani wabah, nyawa dan keselamatan warga seharusnya menjadi prioritas pertama, tanpa kompromi. Dan lebih absurd lagi adalah penolakan PSBB oleh boss PT Djarum, Budi Hartono (BH), yang berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo. Penolakan BH terhadap pelaksanaan PSBB tersebut lebih mencerminkan kepentingan bisnisnya, terutama bisnis zat adiktif (rokok). Melambungnya jumlah warga yang terpapar Covid-19 seharusnya menjadi warning keras bagi semua pihak, bahwa selama ini ada yang salah dalam menangani dan mengendalikan wabah Covid-19 di Indonesia, dan terutama di DKI Jakarta. Musababnya minimal ada dua: Pertama, pemerintah terlalu grusa grusu dalam membuka keran ekonomi, sementara aspek pengendalian belum memenuhi syarat sebagaimana standar yang ditetapkan WHO. Misalnya positivity rate di bawah 5 persen; kedua, tingkat kepatuhan masyarakat yang masih lemah, khususnya dalam menggunakan masker dan menjaga jarak. Oleh karena itu, PSBB Jakarta edisi Sept 2020 harus menjadi pertaruhan terakhir untuk mengendalikan wabah Covid-19 di Jakarta. Warga Jakarta dan seluruh masyarakat Indonesia sudah lelah dengan “penjara” wabah Covid-19. Semua pihak seharusnya bahu membahu dalam mengatasi wabah ini. Jika PSBB Jakarta kali ini gagal sebagai instrumen pengendali wabah Covid-19, maka akan berdampak eskalatif terhadap pengendalian wabah di level nasional, dan klimaksnya denyut nadi perekonomian nasional akan makin terpuruk. Seyogyanya masyarakat dan warga Jakarta benar benar mematuhi protokol kesehatan yang ditentukan. Warga Jakarta tak boleh egois hanya mementingkan kepentingan dan keselamatan dirinya. Masalah wabah Covid-19 adalah masalah keselamatan kolektif, bukan keselamatan individual belaka. Begitupun dengan aparat Pemprov DKI Jakarta dan aparat terkait agar secara konsisten dan sistematis melakukan upaya sosialisasi dan penegakan hukum bagi yang melanggar. Jangan ada kata kompromi dan negosiasi untuk melindungi keselamatan warga. Jangan mimpi pertumbuhan ekonomi akan meroket jika aspek pengendalian wabah Covid-19 masih berantakan dan amburadul seperti sekarang   Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI


Sorotan YLKI: Terkait Pemblokiran IMEI Ponsel, Prioritaskan Perlindungan Konsumen

by admin • March 2, 2020

Setelah mengalami penundaan beberapa lama, akhirnya pemerintah via tiga kementerian akan memberlakukan pemblokiran IMEI telepon seluler ilegal atau black market, per 18 April 2020. Ketiga kementerian itu adalah: Kementerian Kominfo, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. Perihal kebijakan pemblokiran IMEI telepon seluler ilegal/black market, catatan YLKI adalah bahwa aksi kebijakan ini harus memprioritaskan aspek perlindungan pada konsumen, bukan semata masalah kerugian negara akibat telepon seluler ilegal tersebut. Sebab aspek perlindungan konsumen pengguna telepon seluler jauh lebih penting daripada kerugian negara. Pemerintah mengklaim bahwa telepon seluler ilegal mencapai 20 persen dari total telepon seluler yang beredar, dan kerugian negara mencapai lebih dari Rp 2 triliun per tahunnya. Aspek perlindungan dimaksud adalah agar pemerintah juga melakukan upaya penegakan hukum dari sisi hulu, khususnya praktik impor ilegal yang masuk secara gelap ke pasaran Indonesia. Sebab maraknya distribusi telepon seluler black market tersebut, menunjukkan kegagalan pemerintah dalam upaya penegakan hukum, dan pencegahan agar ponsel BM tidak bisa masuk ke pasar Indonesia. Selain itu, tingkat literasi konsumen terhadap istilah ponsel BM, adalah rendah. Pertanyaannya, kalau BM dan ilegal kenapa dijual secara legal, di tempat legal pula, seperti di mal mal? Apalagi ponsel BM juga masih memberikan jaminan, walau hanya jaminan toko saja. Tetapi bagi konsumen awam hal ini tidak cukup memberikan informasi bahwa ponsel tersebut adalah BM/ilegal. Sebelum dieksekusi pada 18/04/2020, YLKI mendesak agar pemerintah via tiga kementerian tersebut, melakukan sosialisasi masif ke masyarakat terkait pemblokiran IMEI, apa benefitnya bagi konsumen? Pemerintah harus bisa menjelaskan pada masyarakat sebagai konsumen ponsel, apa benefitnya pemblokiran IMEI bagi konsumen, dan apa kerugiannya bagi konsumen jika IMEI ponsel BM/ilegal tidak diblokir. Jangan sampai aksi pemblokiran IMEI hanya karena pemerintah mengejar potensi pendapatan yang hilang, tapi kemudian mengabaikan aspek perlindungan konsumen. YLKI juga menghimbau konsumen saat membeli ponsel baru, pastikan bahwa ponsel tersebut adalah legal. Ciri utama ponsel legal/bukan BM, adalah pada aspek jaminan yang diberikan. Jika jaminan yang diberikan hanya jaminan toko, maka bisa dipastikan bahwa ponsel tersebut adalah ponsel ilegal/BM. Sebab secara regulasi (Permendag) jaminan harus dari produsen secara langsung, bukan hanya jaminan toko saja. Demikian sekelumit catatan YLKI. Wassalam, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI.


Sorotan YLKI: Tarif Ojol Naik Lagi? No Way!

by admin • January 22, 2020

Paska kenaikan Sept 2019, juga belum pernah ada review terhadap pelayanan. Kenapa Kemenhub hanya mempertimbangkan kepentingan driver ojol saja untuk kenaikan tarif, tetapi tidak memerhatikan kepentingan pelayanan bagi konsumen, khususnya dari aspek safety? Beberapa minggu ini terbetik wacana bahwa Kemenhub akan menaikkan lagi tarif ojek online (ojol). Wacana itu muncul setelah Kemenhub “dikepung” oleh pasukan ojol, yang menuntut kenaikan tarif. Setelah aksi pengepungan itu, Menhub merespon untuk mengkaji kenaikan tarif ojol. Padahal, kita tahu kenaikan tarif ojol baru dilakukan pada September 2019 yang lalu. Baru 3-4 bulan yang silam. Alamaaak… Respon Menhub untuk mereview lagi tarif ojol, secara regulasi tidak salah. Sebab ternyata dalam Kepmenhub No. 348/2019, tarif ojol bisa dilakukan evaluasi per tiga bulan sekali! Hadduuuh, cepat amat per tiga bulan sekali? Lah, tarif Transjakarta saja sejak 2004 belum pernah dinaikkan. Tarif angkutan umum yang resmi saja juga tidak semudah itu dinaikkan. Kenapa untuk tarif ojol yang nota bene bukan angkutan resmi malah akan dievaluasi per 3 bulan? Ada apa nih? Terhadap wacana kenaikan itu, YLKI berpendapat bahwa kenaikan tarif ojol belum layak dilakukan, dengan pertimbangan: 1. Besaran kenaikan pada September 2019 sudah signifikan dari tarif batas atas, yakni Rp 2.500/km untuk batas atas, dan Rp 2.000/km untuk batas bawah, dan tarif minimal Rp 8.000-10.000 untuk jarak minimal. Formulasi tarif tersebut sudah mencerminkan tarif yang sebenarnya, sesuai dengan biaya pokok, plus margin profit yang wajar. 2. Jika saat ini driver merasa pendapatannya turun/rendah, itu karena banyaknya tarif promo yang diberikan oleh pihak ketiga, seperti OVO dan Gopay. Promo tidak dilarang, tetapi tidak boleh melewati ketentuan tarif batas bawah. Hal ini yang seharusnya diintervensi Kemenhub, bukan melulu kenaikan tarif; 3. Terkait pelayanan, paska kenaikan Sept 2019, juga belum pernah ada review terhadap pelayanan. Kenapa Kemenhub hanya mempertimbangkan kepentingan driver ojol saja untuk kenaikan tarif, tetapi tidak memerhatikan kepentingan pelayanan bagi konsumen, khususnya dari aspek safety? Padahal ojol sebagai ranmor beroda dua sangat rawan dari sisi safety. Dari sisi yang lain, perilaku driver ojol juga tidak ada bedanya dengan perilaku ojek pangkalan, yang suka ngetem sembarangan, sehingga memicu kemacetan. 4. Dan terkait dengan komponen tarif, dalam waktu 3 bulan itu paska kenaikan, belum ada dinamika eksternal yang secara signifikan berpengaruh terhadap biaya operasional ojol. Harga BBM juga tidak naik, kurs rupiah stabil.. (stabil tingginya). Alasan iuran BPJS Kesehatan naik juga tidak relevan, sebab pihak aplikator tidak menanggung BPJS Kesehatan pada drivernya, karena hanya dianggap sebagai mitra. Jadi, tidak ada alasan kuat untuk menaikkan tarif ojol dalam waktu dekat. Pendapatan drivel ojol juga dipengaruhi oleh kebijakan aplikator yang jor-joran merekrut member baru, tanpa mempertimbangkan supply and demand yang ada. Kenapa Kemenhub tidak bisa mengatur hal yang demikian? 6. YLKI meminta sebaiknya Kemenhub tidak terlalu fokus dengan masalah ojol tetapi meminggirkan fungsi utamanya agar mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum masal, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta; Dengan alasan-alasan seperti di atas, YLKI menolak wacana Kemenhub untuk menaikkan tarif ojol karena sangat tidak fair bagi kepentingan konsumen. Bahkan YLKI meminta Kemenhub untuk merevisi ketentuan pentarifan ojol yang bisa dievaluasi per 3 (tiga) bulan menjadi per 6 (enam) bulan sekali. Jeda waktu 3 bulan adalah sangat pendek. Demikian sorotan YLKI terkait wacana kenaikan tarif ojol. Matur nuwun… Wassalam, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI.  


Pengaduan Konsumen dan Kinerja OJK

by admin • January 20, 2020

Pada 2019, YLKI telah menerima 1.871 aduan, terdiri atas 563 kasus kategori individual dan 1.308 kasus kategori kelompok/kolektif Mengeluh dan mengadu merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki konsumen. Bahkan, secara kultural, hal tersebut sudah terjadi sejak era kerajaan Mataram, tepatnya di era Hamengku Buwono VIII (1900), saat masyarakat melakukan protes kepada raja dengan aksi tapa pepe (berjemur di depan keraton) untuk menuntut keadilan. Dalam konteks modern seperti sekarang, siapa pun tak boleh telinganya merah terhadap keluhan/pengaduan konsumen. Apalagi keluhan itu dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Untuk mewujudkan haknya, lazimnya konsumen tidak berjalan sendirian, melainkan memerlukan katalisator, misalnya melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), yang telah menjadi katalisator sejak 1973. Keluhan dan pengaduan konsumen mempunyai makna dan fungsi strategis bagi perlindungan konsumen secara keseluruhan. Keberanian konsumen untuk mengadu menjadi indikator paling kuat untuk menentukan tingkat indeks keberdayaan konsumen (IKK). Hasil survei oleh Kementerian Perdagangan (2019) yang bekerja sama dengan IPB menunjukkan bahwa skor IKK di Indonesia adalah 41,07, naik dari 40,41 pada 2018. Namun tingginya angka pengaduan konsumen juga mengindikasikan bahwa manajemen penanganan keluhan oleh operator/pelaku usaha dan bahkan pengawasan oleh regulator tidak efektif. Konsumen tak perlu bersusah-payah mengadu ke lembaga konsumen jika manajemen penanganannya berjalan optimal. Tingginya jumlah keluhan dan pengaduan konsumen via Bidang Pengaduan YLKI pada 2019 juga menjadi bukti fenomena tersebut. Pada 2019, YLKI telah menerima 1.871 aduan, terdiri atas 563 kasus kategori individual dan 1.308 kasus kategori kelompok/kolektif. Sepuluh besar pengaduan konsumen individual (563 aduan) meliputi masalah perbankan (106 kasus), pinjaman online (96), perumahan (81), belanja online (34), leasing (32), transportasi (26), kelistrikan (24), telekomunikasi (23), asuransi (21), dan pelayanan publik (15). Dari sepuluh jenis aduan itu, pengaduan konsumen atas produk jasa finansial sangat dominan (46,9 persen) yang meliputi lima komoditas, yakni bank, uang elektronik, asuransi, leasing, dan pinjaman online. Peringkat berikutnya diduduki oleh sektor perumahan (14,4 persen), e-commerce (6,3), ketenagalistrikan (4,2), dan telekomunikasi (4,1). Yang paling memprihatinkan adalah pengaduan konsumen soal pinjaman online, dengan korban mayoritas masyarakat kecil/miskin. Bahkan dampak dari masalah ini telah memakan korban jiwa (bunuh diri), perceraian, dan pemecatan oleh perusahaannya. Konsumen terjerat masalah ini umumnya dari cara penagihan juru tagih yang meneror konsumen atau mempermalukannya di mata saudara, teman dekat, atasan, dan kolega di kantor. Menurut catatan YLKI, mayoritas pelaku usaha pinjaman online yang diadukan adalah pelaku usaha ilegal (54 pelaku). Namun ada juga 17 pelaku usaha yang legal atau terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Walau OJK mengklaim telah memblokir pengusaha ilegal, buktinya korbannya masih cukup marak. Tragisnya, korban adalah masyarakat menengah ke bawah (orang miskin) yang terjerat bunga berbunga yang sangat tinggi dan denda harian yang mencekik leher, sehingga konsumen harus membayar lebih dari 100 persen utang pokoknya. Masih tingginya jumlah pengaduan di bidang jasa keuangan ini mengindikasikan ada suatu permasalahan yang serius, khususnya pengawasan oleh regulator. Jika disandingkan dengan pengaduan konsumen di negara lain, seperti Singapura atau Hong Kong, hal tersebut tidak terjadi lagi. Selama 2017-2019, pengaduan konsumen jasa keuangan di lembaga konsumen di Hong Kong menduduki peringkat ke-15. Di Indonesia, sejak 2012 sampai 2019, pengaduan masalah keuangan menduduki peringkat pertama. Belum lagi jika bicara kasus asuransi yang melilit PT Jiwasraya atau perusahaan asuransi lain, yang pengaduannya di YLKI juga dominan, maka dengan gamblang kinerja pengawasan OJK tampak sangat kedodoran. Dominannya pengaduan atas produk jasa finansial tersebut memiliki benang merah sebagai berikut. Pertama, literasi finansial konsumen masih rendah sehingga tidak memahami secara detail apa yang diperjanjikan dalam produk jasa tersebut. Kedua, minimnya edukasi dan pemberdayaan konsumen yang dilakukan operator. Operator hanya piawai memasarkan produk tapi malas memberikan edukasi dan pemberdayaan kepada konsumennya. Ketiga, pengawasan yang lemah oleh regulator, khususnya OJK. YLKI menduga masih lemahnya pengawasan OJK ini karena OJK tidak punya kemerdekaan finansial dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Saran konkret untuk mengatasinya adalah reformasi atau bahkan transformasi di lingkup internal dan institusional OJK. Tidak hanya meningkatkan pengawasannya, tapi juga persoalan hulu di OJK. Misalnya, soal iuran industri finansial kepada OJK untuk biaya operasional OJK. Ini sebenarnya paradoksal: bagaimana OJK akan mengawasi kinerja industri finansial tapi 100 persen biaya hidupnya dari mereka? Perubahan hal tersebut sangatlah mendesak sehingga biaya operasional OJK sepenuhnya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tanpa reformasi dan transformasi semacam itu, kinerja OJK dalam pengawasan dan perlindungan konsumen akan tetap kedodoran, bahkan mandul. Artikel ini pertama kali terbit di TEMPO.CO; Senin, 20 Januari 2020 07:00 WIB Sila kunjungi link tersebut TULUS ABADI Ketua Pengurus Harian YLKI


Sorotan YLKI: Waspadai Pendataan Distribusi Tertutup Gas LPG 3 Kg

by admin • January 17, 2020

Jika disubsidi diberikan secara cash, pemerintah harus menjamin bahwa dana tersebut tidak digunakan untuk sesuatu yang tidak berguna, misalnya untuk membeli rokok. Wacana TNP2K (Tim Nasional Penanggukangan dan Pengentasan Kemiskinan) untuk menjadikan distribusi gas elpiji 3 kg, alias gas melon bersifat tertutup, bisa dimengerti. Sebab pada awal upaya migrasi dari minyak tanah ke gas elpiji (2004), distribusi gas elpiji 3 kg adalah tertutup, dengan kartu kendali. Namun di tengah perjalanan, kartu kendali tak berfungsi, dan selanjutnya distribusinya beraifat terbuka: siapa pun bisa dan boleh beli. Kondisi semakin parah manakala harga gas elpiji 12 kg makin mahal (harga keekonomian), sementara harga elpiji 3 kg tetap. Akhirnya banyak pengguna gas elpiji 12 kg yang turun kelas menjadi pengguna gas elpiji 3 kg. Sampai saat ini kisaran pengguna yang turun kelas bisa mencapai 15-20 persenan. Akibatnya subsidi gas elpiji 3 kg menjadi tidak tepat sasaran, karena pengguna 12 kg yang turun kelas adalah kelompok masyarakat mampu. Sementara elpiji 3 kg untuk kelompok tidak mampu, orang miskin. Sehingga upaya TNP2K untuk menerapkan distribusi gas elpiji 3 kg bersifat tertutup, bisa dimengerti. Dan subsidi gas elpiji 3 kg untuk rumah tangga miskin akan diberikan secara cash, dan harga elpiji di pasaran akan dinaikkan sesuai harga pasar, sekitar Rp 35.000 per tabung. Wacana kebijakan ini yang patut dikritisi adalah model pendataan terhadap kelompok penerima subsidi langsung yang dianggap rumah tangga miskin. YLKI khawatir masih ada salah pendataan, atau praktik patgulipat, sehingga berpotensi terjadi penyimpangan. Misalnya rumah tangga tidak miskin, tapi dekat dengan Ketua RT/RW, akhirnya mendapat subsidi. Dan sebaliknya, rumah tangga miskin yang tidak dekat dengan Ketua RT/RW…malah tidak mendapatkan subsidi. Jika disubsidi diberikan secara cash, pemerintah harus menjamin bahwa dana tersebut tidak digunakan untuk sesuatu yang tidak berguna, misalnya untuk membeli rokok. Pemberian subsidi secara cash bisa diintegrasikan dengan subsidi di sektor lainnya, sehingga akan terdeteksi secara transparan dan akuntabel, seberapa banyak rumah tangga miskin dimaksud menerima subsidi dari negara; baik subsidi kesehatan, pendidikan, energi, pangan, dll. Dan pada akhirnya patut diwaspadai dengan ketat, perihal potensi distorsi semacam ini dan diperlukan pemutakhiran data rumah tangga miskin secara presisi. Selain itu pemerintah harus mengawasi distribusi gas elpiji 3 kg dan jaminan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang wajar.. jangan sampai harganya melambung karena ada pembiaran pelanggaran HET. Jika hal ini terjadi akan mengganggu daya beli masyarakat dan memicu inflasi secara signifikan. Demikian catatan singkat terkait gas elpiji 3 kg. Wassalam, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI


Sorotan: YLKI Buka Posko Pengaduan Konsumen TransJakarta

by admin • January 9, 2020

Mata dan telinga konsumen sebagai pengguna Transjakarta lebih awas dan teliti guna menemukan berbagai bentuk kekurangan TransJakarta. Sebagai angkutan masal berbasis jalan raya, Transjakarta makin eksis dan makin digandrungi warga Jakarta. Terbukti jumlah penumpang yang terangkut per harinya mengalami peningkatan signifikan, yakni dengan rerata 850 ribu penunpang per harinya. Bahkan pernah dalam satu hari tertentu mencapai angka 990 ribuan. Ini menunjukkan Transjakarta sebagai moda transportasi masal semakin efisien untuk moda transportasi warga Jakarta, bahkan warga Jabodetabek. Apalagi setelah Transjakarta membangun konektivitas dengan angkutan feeder/pengumpan, bernama Jaklingko. Namun demikian, bukan berartu performa pelayanan Transjakarta tak ada kekurangannya. Tentu saja masih banyak, dan managemen Transjakarta wajib hukumnya untuk terus meningkatkan pelayanan pada penggunanya. Mata dan telinga konsumen sebagai pengguna Transjakarta tentu lebih awas dan teliti guna menemukan berbagai bentuk kekurangan tersebut. Oleh karena itu, YLKI bekerja sama dengan PT Transjakarta membuka “Posko Pengaduan Konsumen Transjakarta”, selama satu bulan penuh di bulan Januari 2020. Posko ini bertujuan untuk menampung berbagai bentuk keluhan/pengaduan Transjakarta. Keluhan dan pengaduan ini bukan saja akan ditindaklanjuti, tetapi juga sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan Transjakarta. Keluhan dan pengaduan tersebut juga akan ditindaklajuti dalam sebuah forum dialog yang melibatkan konsumen, managemen PT Transjakarta, regulator, dan stakeholder lainnya. Adapun keluhan dan pengaduan konsumen bisa disampaikan melalui berbagai akses berikut ini: WA: 081290009999 Tlp: (021) 798 1059/58 Twitter: @YLKI_ID FB: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) IG: @YLKI_ID Keluhan dan pengaduan konsumen bisa juga disampaikan langsung ke kantor YLKI: Jl. Pancoran Barat VII No. 1 Duren Tiga, Jaksel, 12760, tlp. 021.7971378. Keluhan dan pengaduan konsumen akan sangat bermakna bagi managemen Transjakarta untuk meningkatkan pelayanan, sehingga Transjakarta sebagai angkutan masal akan semakin handal, dan manusiawi bagi penggunanya. Demikian. Terima kasih. Wassalam, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI


Sorotan YLKI: Audit Penyebab Kecelakaan PO Bis Sri Wijaya di Pagar Alam, Sumsel

by admin • December 26, 2019

YLKI menyampaikan duka yang mendalam atas kecelakaan yang menimpa PO Bus Sri Wijaya di Pagar Alam, Sumatera Selatan (Sumsel), yang menewaskan 25 orang penumpangnya (catatan terkahir sebanyak 35). Ini adalah tragedi di saat masyarakat merayakan libur panjangnya. YLKI mendesak kepolisian dan Kemenhub/Dishub setempat untuk segera mengusut penyebabnya. YLKI menduga dengan kuat penyebabnya adalah antara rem blong (technical factor) dan atau human factor, faktor manusia. Faktor manusia lazim menjadi penyebab utama kecelakaan bus umum, entah karena kelelahan, mengantuk, atau juga ngebut, ugal ugalan. YLKI mendesak pemerintah untuk memperbaiki praktik uji kir. Selama ini praktir uji kir lebih banyak formalitasnya. Ada dugaan permainan patgulipat antara pemilik PO Bus, pengemudi, dengan oknum petugas dinas perhubungan. Akibatnya, banyak kendaraan umum yang sejatinya tidak laik jalan, tetapi tetap beroperasi di jalan raya, apalagi saat peak session. Jika praktik uji kir tak beranjak dari anomali semacam itu, sebaiknya uji kir diswastanisasi saja, diserahkan pada bengkel yang punya kompetensi dan disertifikasi. Pembiaran uji kir semacam itu hanya akan menjadikan “arisan nyawa” bagi penumpang angkutan/bus umum. Selain itu, harus ada sistem yang bisa memaksa agar pengemudi istirahat dalam mengemudi per 3-4 jam waktu mengemudi. Dengan era digital seperti sekarang, sangat mudah mengontrol dan memaksa pengemudi istirahat dalam menjalankan kendaraannya. Sudah waktunya penumpang bus umum mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan saat menggunakan kendaraan umum. Negara bertanggungjawab untuk mewujudkan pelayanan bus umum yang selamat, aman dan nyaman. Bukan sebaliknya. Demikian. Terima kasih. Wassalam, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI


Sorotan YLKI: LANGKAH MUNDUR, JIKA PENGAWASAN PRA PASAR DILAKUKAN OLEH KEMENKES

by admin • November 28, 2019

Terbetik wacana kuat bahwa Menteri kesehatan Terawan akan mengambil alih pengawasan pra pasar, yang selama ini di handle Badan POM, akan ditarik kembali ke ranah Kementerian kesehatan. Badan POM hanya fokus pada pengawasan paska pasar saja, post market control. Wacana Menteri kesehatan Terawan yang tidak menawan ini tidak perlu dilanjutkan dan dikembangkan, karena merupakan langkah mundur yang amat serius. Bahkan mengantongi tiga kecacatan sekaligus: cacat yuridis, politis, dan sosiologis. Pertama, jika hal ini dilakukan, maka rezim pengawasan oleh Kementerian kesehatan  akan kembali ke era lama, manakala Badan POM masih berupa Dirjen POM (di bawah Kementerian kesehatan). Kedua, pengawasan pra pasar oleh Kementerian kesehatan justru akan memperlemah pengawasan itu sendiri, dan akhirnya akan memperlemah perlindungan pada konsumen. Jika pengawasan pre market control dan post market control terpisah, maka upaya untuk law enforcement oleh Badan POM akan mandul. Sebab perizinan dan semua data ada di Kementerian kesehatan, bukan di Badan POM. Ketiga, secara politis, hal ini juga tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi yang sejak awal ingin memperkuat kelembagaan Badan POM, yang artinya untuk memperkuat pengawasan, baik pre market control dan atau post market control. Keempat, pengawasan pre market control oleh Kementerian kesehatan juga tidak sejalan dengan spirit otonomi daerah, yaitu, antara Kementerian kesehatan dengan Dinas kesehatan di daerah tidak ada lagi garis komando. Sebab Dinas kesehatan garis komandonya di bawah Pemda. Kelima, bahkan, secara internasional, tidak ada di negara manapun model pengawasan yang terpisah antar kementerian/lembaga. Oleh karena itu, demi perlindungan konsumen yang lebih kuat, YLKI mendesak Menteri kesehatan Terawan : 1. Agar wacana tersebut dihentikan, dibatalkan. Dan pengawasan baik pra pasar dan paska pasar di bawah kendali satu pintu atau satu atap, yakni Badan POM. YLKI menduga wacana pengambl ialihan fungsi pre market control tersebut, adalah atas hasil lobby pelaku usaha yang tidak nyaman atas upaya ketat Badan POM dalam pengawasannya; 2. YLKI meminta Presiden Jokowi untuk konsisten dengan kebijakan awal memperkuat institusi Badan POM dalam melakukan pengawasan sampai ke level kabupaten/kota, bahkan kecamatan. Dan upaya untuk itu paralel dengan pembahasan atau rencana pengesahan RUU POM. Demikian catatan YLKI, terima kasih. Wassalam, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI


Sorotan YLKI: HARBOLNAS, KONSUMEN JANGAN TERJERAT PERILAKU KONSUMTIF

by admin • November 20, 2019

Perilaku belanja berbasis daring (online, eccommerse) makin menjadi kegandrungan masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda milenial. Harga yang lebih efisien (murah) menjadi pertimbangan utama, apalagi masih diiming imingi diskon, cash back, dll. Tidak heran jika strategi marketing, iklan dan promosi para pelaku market place di Indonesia makin ofensif menjerat calon konsumennya. Salah satu bentuk strategi marketingnya yang ofensif itu adalah HARBOLNAS, Hari Belanja Online Nasional, setiap tanggal 11 November. Belanja online banyak sisi positifnya, seiring dengan keniscayaan fenomena ekonomi digital. Namun demikian banyak catatan terkait hal ini, terkhusus pada aspek perlindungan konsumen. Berikut sejumput catatannya: 1. Konsumen tetap harus mengedepankan perilaku belanja yang kritis dan rasional.  Belanjalah berdasar pada kebutuhan (need) bukan keinginan (want). Jangan terjerat bujuk rayu diskon, sebab banyak diskon hanyalah gimmict marketing, alias diskon abal abal. Cermatilah bentuk bentuk diskon yang diberikan, termasuk jenis barang yang diberikan diskonnya. Konsumen  juga jangan makin konsumtif berbelanja dengan iming iming paylater, yang pada akhirnya akan terjerat hutang; 2. Konsumen juga harus mengedepankan kewaspadaan dan ekstra hati hati dalam belanja online. Cermatilah profil pelaku usaha dari market place yang menawarkan belanja online yang bersangkutan. Jangan sampai konsumen dirugikan oleh transaksi belanja online dari market place yang tidak kredibel. Alih alih konsumen malah tertipu. Sebab berdasar data pengaduan YLKI selama 5 (lima) tahun terakhir, pengaduan belanja online selalu menduduki rating pertama. Dan ironisnya prosentase pengaduan tertinggi yang dialami konsumen adalah barang tidak sampai ke tangan konsumen. Artinya masih banyak persoalan dalam belanja online dalam hal perlindungan konsumen; 3. Para pelaku market place juga harus mengedepankan strategi promosi, iklan dan marketing yang bertanggungjawab, dan menjunjung etika bisnis yang fairness, dan mematuhi regulasi yang ada. Bukan malah sebaliknya, iklan dan promosi yang membius konsumen yang beda beda tipis dengan aksi penipuan; 4. Pemerintah harus secara ketat mengawasi praktik belanja online, khususnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Kominfo, Otoritas Jasa Keuangan, Badan POM, dan kementerian/lembaga lainnya yang berkompeten. Kuatnya fenomena belanja online, ironisnya, justru tidak paralel dengan kuatnya pengawasan oleh pemerintah; 5. Oleh karenanya, dari sisi regulasi, sangat mendesak untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi, dan RPP Belanja Online. Kedua regulasi inilah yang akan secara kuat memayungi konsumen dalam transaksi belanja online. Jika kedua regulasi ini tidak segera disahkan, sama artinya pemerintah melakukan pembiaran terhadap berbagai pelanggaran hak konsumen dalam transaksi belanja online. Demikian, sejumput catatan terkait belanja online dan respon terhadap Harbolnas 2019. Wassalam, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI