Tulus Abadi

Siaran Pers YLKI: Wajar, Jika Gugatan Pemerintah Indonesia Ditolak WTO

by admin • July 6, 2018

Baru-baru ini, gugatan Pemerintah Indonesia terhadap kebijakan pemerintah Australia, dinyatakan kalah oleh Organisasi Perdagangan Dunia World Trade Organisation (WTO). Sidang WTO menolak gugatan Pemerintah Indonesia dan memenangkan kebijakan Pemerintah Australia, atas kebijakannya membuat plain packaging (kemasan polos) pada bungkus rokok. Pemerintah Indonesia menggugat kebijakan Australia tersebut bersama Kuba, Honduras, dan Republik Dominika. Pemerintah Indonesia mendalilkan bahwa kebijakan Pemerintah Australia melanggar hak cipta dan kekayaan intelektual, plus melanggar merek dagang tembakau. Sejak awal, kekalahan pemerintah Indonesia sudah bisa diprediksi. Alasannya? : 1. Upaya gugatan pemerintah Indonesia terlalu kental membawa misi dan kepentingan bisnis industri rokok, bukan membawa kepentingan keseluruhan masyarakat Indonesia, yang 70 persennya bukan/tidak merokok; 2. Kebijakan pemerintah Australia membuat bungkus rokok polos (plain packaging) pada 2010, adalah kebijakan nasional Australia, untuk melindungi warganya dari dampak buruk rokok. Lah..mosok kebijakan kesehatan negara untuk melindungi warga negaranya kok malah digugat. Ini kan aneh bin ajaib, mencerminkan negara penggugat (Indonesia) tidak pro pada kesehatan warga negaranya. 3. Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia merupakan langkah konyol, dan memalukan dari sisi fatsun internasional. Pasalnya, saat ini seluruh dunia sedang berpacu untuk mengendalikan konsumsi rokok. Terbukti, 188 negara di dunia telah meratifikasi FCTC, Framework Convention on Tobacco Control. Jumlah tersebut merupakan lebih dari 90 persen negara di dunia. Jadi gugatan Pemerintah Indonesia merupakan tindakan melawan arus, yang menjadi bahan tertawaan dunia. Lihatlah, yang terlibat dalam gugatan tersebut adalah negara-nagara kecil, alias tidak mendapatkan dukungan dari negara negara besar di dunia; 4. Gugatan tersebut, apalagi kalah, adalah tindakan merugikan dan pemborosan keuangan negara. Sebab pemerintah Indonesia harus menyewa lawyer internasional, dan itu dibayar dengan dana APBN. Karena itu, YLKI mendesak BPK dan KPK untuk mengaudit hal tersebut; 5. Kekalahan pemerintah Indonesia tersebut, harus menjadi pembelajaran bahwa konsumsi rokok harus dikendalikan secara ketat, mulai dari cukai, harga jual, dan peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok. Kebijakan Pemerintah Australia patut dicontoh oleh negara manapun, termasuk Indonesia, untuk melindungi kesehatan warga negaranya. Demikian sedikit catatan YLKI. Wassalam, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI Seluler: 0811-195-030. ______ Note: Akses informasi dan pengaduan ke YLKI via: www.pelayanan.ylki.or.id.


Siaran Pers: YLKI Kritik Keras Kekalahan Pemerintah Indonesia di Sidang WTO

by admin • July 6, 2018

Baru-baru ini sidang Organisasi Perdagangan Dunia (WTO, World Trade Organisation) memutus kalah atas gugatan Indonesia dan beberapa negara kecil di Amerika Latin, dan memenangkan kebijakan pemerintah Australia. Pemerintah Indonesia, bersama Kuba, Honduras, dan Republik Dominika, melakukan gugatan ke WTO atas kebijakan pemerintah Australia terkait plain packaging (bungkus polos) pada bungkus rokok. Pemerintah Indonesia mendalilkan kebijakan Pemerintah Australia melanggar hak cipta dan kekayaan intelektual, plus melanggar merek dagang tembakau.  Kekalahan pemerintah Indonesia sejak awal sudah bisa diprediksi, karena beberapa alasan berikut ini: 1. Upaya gugatan pemerintah Indonesia terlalu kental membawa misi dan kepentingan bisnis industri rokok, bukan membawa kepentingan keseluruhan masyarakat Indonesia, yang 70 persennya bukan/tidak merokok; 2. Kebijakan pemerintah Australia membuat bungkus rokok polos (plain packaging) pada 2010, adalah kebijakan nasional Australia, untuk melindungi warganya dari dampak buruk rokok. Lha..mosok kebijakan kesehatan untuk melindungi warga negaranya kok malah digugat. Ini mencerminkan negara penggugat (Indonesia) tidak pro pada kesehatan. 3. Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia merupakan langkah konyol, dan memalukan dari sisi fatsun internasional. Pasalnya, saat ini seluruh dunia sedang berpacu untuk mengendalikan konsumsi rokok. Terbukti, 188 negara di dunia telah meratifikasi FCTC, Framework Convention on Tobacco Control. Jumlah tersebut merupakan lebih dari 90 persen negara di dunia. Jadi gugatan Pemerintah Indonesia merupakan tindakan melawan arus, yang menjadi bahan tertawaan dunia. Lihatlah, yang terlibat dalam gugatan tersebut adalah negara-nagara kecil, alias tidak mendapatkan duKungan dari negara negara besar di dunia; 4. Gugatan tersebut, apalagi kalah, adalah tindakan merugikan dan pemborosan keuangan negara. Sebab pemerintah Indonesia harus menyewa lawyer internasional, dan itu dibayar dengan dana APBN. Karena itu, YLKI dan Komnas PT mendesak BPK dan KPK untuk mengaudit hal tersebut; 5. Kekalahan pemerintah Indonesia tersebut, harus menjadi pembelajaran bahwa konsumsi rokok harus dikendalikan secara ketat, mulai dari cukai, harga jual, dan peringatan kesehatan bergambar. Kebijakan Pemerintah Australia patut dicontoh oleh negara manapun, termasuk Indonesia, untuk melindungi kesehatan warganya. Demikian sedikit catatan YLKI. Wassalam, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI Seluler: 0811-195-030. ______ Note: Akses informasi dan pengaduan ke YLKI via: www.pelayanan.ylki.or.id.


Maklumat YLKI: Masyarakat Jangan Ajukan Pinjaman Online ke Perusahaan Yang Tidak Terdaftar di OJK

by admin • July 3, 2018

Masyarakat Jangan Ajukan Pinjaman Online ke Perusahaan Yang Tidak Terdaftar di OJK Masyarakat semakin gandrung dengan fenomena digital ekonomi. Salah satu indikator fenomena digital ekonomi adalah produk di bidang finansial teknologi, yang akhir-akhir ini cukup marak. Sayangnya hal ini tidak disertai dengan pengawasan yang ketat, dan informasi yang utuh pada konsumen. Akibatnya, justru konsumen yang banyak menjadi korban. Maraknya pengsduan konsumen dalam hal ini, menjadi bukti nyata. Sejak Januari 2018, hingga sekarang YLKI telah menerima lebih dari 50 aduan kredit online, kebanyakan dari keluhan yang disampaikan adalah dari mulai dari cara menagih, hingga sistem perhitungan bunga dan denda yang tidak jelas. Bentuk penagihan yang sering dilakukan adalah dengan cara mengancam hingga menagih lewat orang yang nomor hndponnya ada di daftar kontak di seluler milik knsumen. Ironisnya, berdasar pengamatan YLKI via  website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) banyak pelaku usaha di bidang kredit online– yang diadukan oleh konsumen ke YLKI,  adalah tidak terdaftar di OJK. Karena tidak berizin, angat berisiko bagi konsumen karena merupakan transaksi yang ilegal.  Jika pemberi pinjaman online tidak terdaftar di OJK maka ia tidak dinaungi oleh OJK dan aturan terkait pinjam meminjam secara online tersebut. Karena dalam aturan OJK setidaknya ada sisi perlindungan konsumen yang detail mengatur pinjam meminjam secara online, baik dari segi pendirian perusahaannya, Prosedur pendaftaran, Perizinan, Penyaluran pinjaman hingga aturan terkait cara penagihan. Namun, jika pemberi pinjaman yang sudah terdaftar di OJK dan tetap melanggar/merugikan konsumen, YLKI mendesak OJK  agar  OJK secara untuk menolak hingga membatalkan proses perizinannya. Maraknya cara penagihan kredit online yang dilakukan dengan menghubungi nomor kontak yang ada di handphone konsumen sebagai penerima pinjaman, adalah tindakan yang tidak pantas dan diduga kuat menyalahgunakan data pribadi (UU ITE ps. 26). YLKI menilai bahwa bisnis yang dijalankan oleh Perusahaan Kredit Online sangatlah berisiko dengan hanya sistem validasi online ditambah konsultasi dengan pihak ahli tanpa melihat kondisi pada Sistem Informasi Debitsur pada Bank Indonesia. Dan tanpa melihat kondisi real di lapangan. Oleh karenanya perlu cara khusus untuk menghindari tingginya kasus gagal bayar atas pinjaman yang diberikan seperti merujuk cara menagih yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP. Atas masalah ini kami menghimbau OJK, Kominfo maupun Bareskrim Mabes POLRI untuk segera mengantisipasi hal ini agar konsumen yang dirugikan tidak bertambah banyak, baik bertindak tegas bagi para penyelenggara yang meresahkan menyelahgunakan data pribadi konsumen maupun melakukan edukasi kepada konsumen terkait prinsip kehati-hatian menjaga data pribadi. Demikian. Terima kasih Wassalam, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI Seluler: 0811-195-030. __________  


Siaran Pers YLKI: Perluasan Ganjil Genap Jangan Mengorbankan Kepentingan Warga

by admin • July 2, 2018

Guna menunjang kelancaran lalu lintas pelaksanaan ASIAN GAMES, pemerintah memperpanjang waktu dan memperluas area ganjil genap, yang mulai diberlakukan mulai hari ini. Diharapkan dengan ganjil genap itu arus lalu lintas lebih lancar, dan para atlet ASIAN GAMES tidak gagal bertanding karena telat akibat tersandera kemacetan. Terkait hal itu, berikut ini beberapa catatan YLKI: 1. Pemerintah harus menjaga keandalan waktu tempuh Transjakarta, baik dari sisi headway dan atau ketepatan kedatangan dan keberangkatan. Ini dengan asumsi ganjil genap akan direspon oleh warga dengan berpindah ke angkutan umum, khususnya Transjakarta. Jangan sampai pelaksanaan ASEAN GAMES malah mengorbankan kepentingan warga yang lebih luas; 2. Pemerintah juga seharusnya memperkuat akses feeder transport (angkutan pengumpan) menuju halte Transjakarta. Sekali lagi hal ini sangat mendesak guna menunjang aktivitas warga. Jangan sampai pelaksanaan ganjil genap justru melemahkan aktivitas warga dan pergerakan ekonomi riil di Jakarta dan Bodetabek terganggu; 3. Selain itu, pemerintah idealnya memperkuat angkutan umum lain, seperti bus-bus yang disediakan secara khusus, dari cluster pemukiman yang paling terdampak akibat pelaksanaan ganjil genap. 4. Pemerintah juga harus konsisten dengan fasilitas parking area yang lebih luas. Hal ini bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan sektor swasta, khususnya dalam pentarifan. Tidak fair jika penerapan ganjil genap tapi minim area parkir. Dan tidak fair juga kalau tarif parkirnya diterapkan dengan tarif komersial; 5. Pemerintah harus melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan ganjil genap secara rutin. Demikian. Terima kasih Wassalam, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI Seluler: 0811-195-030. ______ Note: Akses informasi dan pengaduan ke YLKI via: www.pelayanan.ylki.or.id


Siaran Pers: YLKI Ajak Masyarakat Berdonasi Untuk Berangkatkan Konsumen Korban Travel Umroh Nakal

by admin • June 25, 2018

Puluhan ribu calon jemaah umroh di Indonesia menjadi korban travel umroh nakal. Sebagian dari mereka mengadu ke YLKI. Selama 2017, YLKI telah menerima lebih dari 22.000 konsumen yang menjadi korban travel umroh nakal. Mereka tidak diberangkatkan, dan tidak bisa menarik kembali dananya. Padahal, sebagian dari konsumen calon jemaah umroh tersebut adalah kaum dzuafa. Puluhan tahun mereka mengumpulkan biaya umroh dengan cara berjualan nasi uduk, jualan es, pedagang keliling, tukang becak, dll. Dana yang diperoleh dengan cara banting tulang siang malam itu musna tak berbekas, dicaplok travel umroh nakal. Sungguh tragis nasib mereka… Berpijak dari permasalahan tersebut, YLKI ingin membantu mengembalikan hak-hak keperdataan sebagian dari konsumen dzuafa yang menjadi korban travel umroh nakal tersebut. Bekerja sama dengan Dompet Dzuafa, Filantropi Indonesia, Rumah Zakat dan Forum Zakat; YLKI mengajak masyarakat untuk berdonasi guna memberangkatkan 99 orang calon jemaah dari kalangan dzuafa yang menjadi korban. Ke 99 orang tersebut terseleksi dari 22.617 konsumen calon jemaah umroh yang mengadu ke YLKI. Diperlukan dana sebanyak Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), untuk memberangkatkan 99 orang konsumen korban. Oleh karena itu, YLKI mengajak kalangan masyarakat Indonesia untuk berdonasi melalui akses berikut ini: Pertama, transfer ke rekening: BCA, via account 035-3-80546-8 a/n YLKI II. Guna memudahkan identifikasi, besaran donasi ditambahi pecahan Rp 250 dibelakangnya. Misalnya donasi sebesar Rp 50.250, Rp 100.250, Rp 500.250…dst. Kedua, donasi juga bisa disalurkan via website berikut ini: http://kitabisa.com/gapaitanahsuci Seberapa pun besaran donasi yang diberikan, akan sangat bermanfaat untuk membantu 99 konsumen korban yang akan diberangkatkan. Bantulah mereka menggapai Tanah Suci. Bantulah mereka yang terampas haknya oleh travel umroh nakal, sementara pemerintah berpangku tangan saja terhadap nasib konsumen yang menjadi korban. Kami tunggu semangat gotong royong masyarakat Indonesia, dengan berdonasi guna berkontribusi mengembalikan hak konsumen korban, dari kalangan dzuafa. Jakarta, 22 Juni 2018 Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, Ketua Pegurus Harian  Seluler: 0811-195-030. Note: Informasi lebih teknis, silakan hubungi Sdr. Abdul Basith, Bidang Pengaduan YLKI, seluler: 0899-9975-763.


Tragedi Kapal Sinar Bangun, Hanyalah Gunung Es Di Sektor Penyebrangan

by admin • June 22, 2018

Karamnya kapal “Sinar Bangun” di perairan Danau Toba pada H plus 3 Lebaran, merupakan kejadian yang antiklimaks dalam pengelolaan mudik Lebaran 2018. Sejak awal saya mengingatkan agar pemerintah jangan hanya fokus pada sisi transportasi darat saja tapi melalaikan sektor penyeberangan, yang saban harinya nyaris nihil pengawasan. Karamnya kapal Sinar Bangun menjadi bukti nyata bahwa pemerintah, baik pusat dan daerah lalai terhadap keselamatan warganya. Abai terhadap aspek safety khususnya di sektor penyeberangan. Bagaimana mungkin kapal yang kapasitas muatnya hanya 40-an orang, tetapi bisa diisi sampai 200-an orang? Hal yang secara fisik bisa terlihat dengan mata telanjang. Dalam kejadian ini tidak bisa lagi bicara manifes penumpang. Dari kejadian bisa dicatat hal-hal kritikal, yakni: Pertama, tidak berfungsinya syahbandar sebagai penguasa pelabuhan. Ngapain saja syahbandar sehingga sebuah kapal dengan kapasitas muat 40-an orang tetapi bisa diisi 200-an orang? Pemerintah wajib mengevaluasi total keberadaan syahbandar, yang sangat mungkin ada patgulipat dengan pemilik kapal dan atau nakhoda. Syahbandar harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana; Kedua, patut diduga selama ini praktik manifes penumpang tidak dijalankan sama sekali. Kalaupun ada hanyalah manifes abal-abal; Ketiga, pemerintah dalam hal ini Kemenhub dan Pemda, harus mengevaluasi secara total keberadaan perusahaan kapal yang notabene pelayaran rakyat terkait kelaikan kapal dan infrastruktur pendukung lainnya seperti pelampung dan life jacket. Infrastruktur pendukung yang menjadi prasyarat safety ini nyaris tak tersedia. Kalau pun ada hanyalah untuk beberapa gelintir penumpang saja. Belum lagi soal kelaikan kapal yang tidak memenuhi standar kelaikan dan keselamatan. Kejadian yang menimpa kapal Sinar Bangun hanyalah gunung es dari keseluruhan permasalahan di sektor penyeberangan. Demikian. Sekelumit catatan kritis terkait tenggelamnya kapal Sinar Bangun. Terima kasih. Wassalam, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI Seluler: 0811-195-030.


Arus Mudik Lancar Karena Jalan Tol Trans Jawa?

by admin • June 22, 2018

Kita patut berikan apresiasi pada pemerintah atas lancarnya mudik Lebaran, setidaknya sampai H minus tiga. Tak ada bencana kemacetan di jalan tol. Sekalipun di banyak ruas masih berupa tol fungsional sepanjang 293 km. Pertanyaanya, apakah lancarnya arus mudik 100 persen karena adanya tol Trans Jawa? Tentu saja pengaruh tersebut ada, namun bukan satu-satunya. Bahkan bukan faktor dominan. Malah, jika ditelaah keberadaan tol Trans Jawa menurut prediksi Kakorlantas Mabes Polri, Mayjend Pol Royke Lumuwa, akan memicu bangkitan lalu lintas dan artinya kemacetan tidak bisa dihindari. Bahkan tingkat kemacetannya bisa lebih parah daripada arus mudik Lebaran sebelumnya, 2017. Lalu kenapa arus mudik Lebaran 2018 terlihat lancar jaya? Ya, faktor dominannya adalah pemerintah memperpanjang libur Lebaran. Sejak awal perpanjangan libur Lebaran memang didedikasikan untuk memperlancar arus lalu lintas. Alias sebagai instrumen rekayasa lalu lintas, traffic engeenering. Dengan perpanjangan libur Lebaran, pemudik menjadi leluasa untuk mengatur perjalanan mudiknya. Dan efeknya memecah dominasi arus mudik pada tanggal tertentu. Dengan kata lain, jika libur Lebaran tidak diperpanjang maka, sebagaimana prediksi Kakorlantas Mabes Polri, maka sangat bisa jadi tol Trans Jawa justru menjadi “neraka” kemacetan bagi arus mudik Lebaran. Prediksi Kakorlantas adalah rasional, mengingat dominannya jumlah kendaraan pribadi roda empat sebagai sarana mudik Lebaran. Lihat data Kemenhub, mudik Lebaran 2017 jumlah pemudik dengan mobil sebanyak 3.190.000 unit. Dan pada 2018 meningkat menjadi 3.720.000 unit mobil. Dengan peningkatan signifikan penggunaan mobil sebagai sarana mudik, praktis ruas tol tak akan mampu menampung lonjakan ranmor pribadi, terutama di loket-loket pembayaran. Jadi “juru selamat” atas lancarnya arus mudik Lebaran 2018, adalah hasil rekayasa lalu lintas, dengan memperpanjang libur Lebaran. Bukan karena (semata) eksistensi ruas tol Trans Jawa. Paralel dengan itu, keberhasilan mudik Lebaran seharusnya bukan tingginya penggunaan kendaraan pribadi, tapi seharusnya pengguna jumlah kendaraan umum. Justru mudik Lebaran 2018 sangat miris, jika dilihat fenomena pengguna sepeda motor, yang meningkat signifikan! Pada 2017, pemudik motor sebanyak 6.390.000, dan pada 2018 meningkat menjadi 8.330.000 unit. Risikonya makin tinggi, dan potensi korban fatal laka lantas akan meningkat. Ingat, 76 persen laka lantas selama mudik Lebaran selalu melibatkan pengguna sepeda motor. Demikian sekelumit catatan mudik Lebaran 2018. Selamat ber-Lebaran yaa.. Wassalam, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI Seluler: 0811-195-030