UU Tentang Cukai

Pernyataan Pers YLKI: Kenaikan Cukai Rokok Konservatif, Bahkan Langkah Mundur

by admin • October 30, 2017

Kementerian Keuangan telah menetapkan kenaikan cukai rokok pada 2017 sebesar 10,04 persen; dan akan diberlakukan per 01 Januari 2018. Atas kenaikan itu, berikut ini beberapa catatan kritis untuk Menteri Kuangan, yakni : 1. Jika dilihat presentasenya, kenaikan cukai tersebut merupakan langkah mundur. Sebab pada 2016 yang lalu, kenaikan cukai rokok mencapai 11,19 persen. Seharusnya setiap kenaikan cukai bersifat progresif, sehingga mencapai angka minimal yakni 57 persen, sebagaimana amanat UU tentang Cukai; 2. Rendahnya persentase kenaikan cukai rokok tersebut mencerminkan Menkeu masih sangat konservatif dalam mengambil kebijakan terkait kenaikan cukai rokok. Kenapa konservatif, karena seharusnya dengan kenaikan yang lebih tinggi pemerintah dapat menggali pendapatan dari sektor cukai yang lebih besar. Seharusnya Menkeu memahami hal ini mengingat defisitnya APBN, akibat target pendapatan pajak yang selalu jeblok; 3. Kenaikan cukai yang tinggi juga bisa menjadi instrumen pengendalian konsumsi rokok. Sebab cukai adalah sin tax, alias pajak dosa. Ingat, saat ini menurut data BPJS mayoritas penyakit yang diderita pasien BPJS adalah penyakit degeneratif, yang salah satu pemicunya adalah konsumsi rokok. Pantas saja tiap tahun fiansial BPJS mengalami bleeding. Pada 2016 defisitnya mencapai Rp 9 trilyun, dan pada 2017 diprediksi mencapai Rp 12 trilyun; 4. Rendahnya kenaikan cukai rokok oleh Kemenkeu akan mengakibatkan prevalensi merokok semakin tinggi, karena harga rokok masih sangat terjangkau baik oleh rumah tangga miskin dan atau anak-anak dan remaja. Kenaikan cukai rokok 10,04 persen hanya berdampak terhadap kenaikan rokok sebesar Rp 30-50 per batang. Apalah artinya kenaikan sebesar itu karena toh rokok masih bisa dibeli secara ketengan. Dalam konteks ini, Menkeu gagal memahami cukai sebagai “pajak dosa”, sebagai instrumen pengendali konsumsi rokok. 5. Atas rendahnya kenaikan cukai rokok itu, patut diduga Menkeu terlalu dominan mendengarkan suara industri rokok. Menkeu tidak independen dan tidak netral atas intervensi oleh industri rokok. Dan mengabaikan aspirasi/masukan dari masyarakat yang mendorong pengendalian konsumsi rokok. 6. Himbauan Presiden agar petani mengurangi bertanam tembakau akibat dampak kenaikan cukai, juga hal yang tidak relevan. Kenaikan cukai 10,04 persen tidak berdampak apa pun terhadap petani tembakau. Nasib petani tembakau justru digerus oleh perilaku industri rokok yang seenaknya menentukan harga dan kualitas daun tembakau milik petani. Demikian. Terima kasih. Jika diperlukan wawancara, silakan menghubungi Sdr. Agus Suyatno, via +6281808286535 atau Sdri. Eva Rosita, via +6285723594091. Wassalam, Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI. Informasi dan Pengaduan: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jl. Pancoran Barat VII No. 1 Duren Tiga, Jaksel, 12760 Telepon 021-797-1378, WA 0822-6121-1822. Email: konsumen@ylki.or.id Website: www.pelayanan.ylki.or.id Donasi untuk gerakan konsumen: BCA Cab Pasar Minggu No.Rek  : 035-3-80546-8 a/n YLKI II.


Siaran Pers: YLKI Minta Kementerian Kesehatan Melarang Pencantuman Harga Rokok Pada Iklan/Promosi Rokok

by admin • August 8, 2017

Sebagaimana mandat UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen mempunyai hak atas informasi yang jelas, jernih dan jujur; saat mengonsumsi barang dan/atau jasa (Pasal 4). Termasuk hak untuk mengetahui harga/tarif terhadap barang dan/atau jasa yang akan digunakannya. Namun, ketentuan semacam itu tidak bisa serta merta bisa diberlakukan pada komoditas barang yang konsumsinya harus dibatasi/dikendalikan (barang abnormal). Contoh dalam hal ini adalah produk tembakau, rokok. Secara regulasi, rokok adalah barang yang konsumsi, peredaran dan iklannya harus dikendalikan/dibatasi adalah komoditas barang yang dikenai cukai; sebagaimana diatur dalam UU tentang Cukai dan UU tentang Kesehatan. Relevan dengan hal itu, pencantuman informasi harga rokok pada iklan dan promosi rokok adalah bertentangan dengan spirit UU tentang Cukai, UU Perlindungan Konsumen, dan tentunya UU tentang Kesehatan. Pencantuman informasi harga pada iklan/promosi rokok, seperti Rp 16.000/bungkus, atau Rp 2.000/batang; bertentangan dengan prinsip pengendalian/pembatasan konsumsi, sebagaimana diatur ke dalam regulasi dimaksud. Sebab, pencantuman informasi harga rokok, akan mendorong/merangsang masyarakat untuk membeli rokok, apalagi harga rokok di Indonesia masih tergolong termurah di dunia dan bisa dibeli secara eceran/ketengan; yang menjadikan harga rokok kian terjangkau. Terutama oleh anak-anak, remaja dan kalangan rumah tangga miskin. Rokok adalah produk abnormal, tidak sepantasnya diiklankan, apalagi mencantumkan harganya demi mendorong peningkatan konsumsi. Secara sosiologis, pencantuman harga rokok pada iklan/promosi rokok hanya akan melanggengkan kegandrungan masyarakat Indonesia pada rokok. Hanya di Indonesia rokok masih bebas beriklan. Di seluruh dunia iklan rokok sudah dilarang total. Pencantuman harga rokok pada iklan/promosi rokok tidak sejalan dengan spirit UU tentang Cukai, UU tentang Perlindungan Konsumen, dan UU tentang Kesehatan. Oleh karena itu, YLKI meminta Kemenkes, untuk segera membuat regulasi teknis untuk melarang pencantuman harga rokok pada iklan/promosi rokok di media masa elektronik, media masa cetak, dan media luar orang, seperti umbul-umbul, spanduk, poster, dll; sebagai bentuk penjabaran/perwujudan tembakau sebagai komoditas adiktif sebagaimana diatur dalam UU tentang Kesehatan. * Demikian. Terima kasih.   Wassalam TULUS ABADI, Ketua Pengurus Harian YLKI


Siaran Pers YLKI: Relaksasi Regulasi Miras oleh Mendag Melanggar UU Cukai

by admin • September 19, 2015

Miras adalah barang yang dikenai cukai, sehingga sudah sepantasnya penjualan miras harus dibatasi dengan ketat. Karena prinsip barang yang dikenai cukai adalah barang legal tetapi terbatas. Penjualannya harus seketat mungkin, sehingga tidak gampang diakses oleh masyarakat, apalagi anak-anak dan remaja. Dengan membolehkan kembali miras dijual di mini market, jelas Mendag melanggar UU Cukai dimaksud. Sebab kini mini market modern menjamur di semua pelosok, nyaris tanpa kendali. Oleh karena itu miras harus dijual sangat ketat. Bahkan termasuk rokok, karena rokok juga barang yang kenai cukai. Miras dan rokok setali tiga uang, merupakan barang yang menjadi media untuk konsumsi narkoba. Jadi kalau miras dijual bebas, berarti Mendag pro konsumsi narkoba makin marak. Dan ini bertentangan dengan kredo Presiden Jokowi yang menyatakan perang dengan narkoba. Dengan ini, YLKI mendesak pada Kemendag untuk tetap melarang penjualan miras di mini market modern, dan menolak relaksasi regulasi penjualan miras.