JAKARTA (Pos Kota) – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) minta agar pemerintah juha memberikan subsidi BBM kepada kereta penumpang sama dengan yang diberikan kepada kereta barang.

“Saya mendukung, kereta barang diberi subsidi, tapi hal yang sama juga harus dilakukan kepada kereta penumpang, ” kata Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, Rabu (23/11).

Selama ini, Tulus Abadi melihat kebijakan pemerintah terhadap BBM bersubsidi selalu tidak adil. Angkutan barang milik swasta dibolehkan membeli BBM bersubsidi. Sementara PT KA harus membeli BBM dengan harga industri. Padahal angkutan kereta ini merupakan alat transportasi publik.

Karena itu, ia sangat mendukung langkah Menteri BUMN Dahlan Iskan serta Menteri Perhubungan (Menhub) EE Mangindaan yang meminta kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik agar memberi BBM bersubsidi juga kepada PT KA.

Ia yakin Menteri ESDM Jero Wacik juga menyetujui permintaan tersebut. Hanya saja yang menjadi persoalan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan kemungkinan tidak akan menyetujui PT KA diberi BBM bersubsidi.

“Mereka (BKF) beralasan PT KA sudah mendapatkan dana PSO (public service obligation) atau subsidi,” jelasnya.

Padahal konteks berbeda. Dana PSO yang diberikan pemerintah tersebut, menurutnya, untuk menyubsidi orang atau penumpang. “Itupun pencairan dananya selalu molor terus.” Sedangkan BBM bersubsidi yang diminta PT KA untuk kereta barang.

Jika pemerintah mau adil, ia mengungkapkan jangan hanya angkutan barang milik swasta saja yang dikasih BBM bersubsidi. PT Kereta Api juga harus diberikan BBM bersubsidi. Kalau PT KA tidak dikasih BBM bersubsidi, pihaknya mendesak BBM bersubsidi untuk angkutan barang milik swasta juga harus dicabut.

“Saya heran dengan kebijakan pemerintah. Kalau masalah menyangkut orang kecil ngurusnya lambat sekali. Coba kalau orang kaya, cepat benar ditangani,” tandasnya.

MOGOK MASSAL

Diberitakan sebelumnya bahwa nanti 6 Desember 2011 serikat pekerja PT Kereta Api akan mogok nasional. Ini dilakukan karena serikat pekerja PT Kereta api, kesal dengan kebijakan pemerintah yang dianggap diskriminatif.

Pasalnya PT KA harus membeli BBM dengan harga industri yaitu Rp9000 per liter, padahal KA Barang menikmati subsidi sebesar Rp 4500 per liter. Sebab jika pembelian itu diperlakukan PT Kereta Api akan menanggung beban hingga Rp. 400 miliar per tahun.

Rencanya 31.000 karyawan 6 Desember nanti akan mogok kerja. Akibatnya, dipastikan layanan kereta api se-Jawa dan Sumatera terancam terganggu. Mereka akan mogok dari pukul 05.000 sampai dengan 08.000 selama tiga jam semua kereta akan berhenti beroperasi.

“Jam tersebut adalah peak hours untuk KRL. Kami terpaksa melakukan ini karena sudah demo, tapi sepertinya tidak ada yang peduli,” kata Sri Nugroho, ketua umum serikat pekerja PT KA.

Menurut Sri, jika pemerintah terus membiarkan Menteri ESDM yang mengabaikan aturan dalam pemberian subsidi PT KAI, hal tersebut dapat mengganggu kelangsungan operasional PT KA yang nantinya akan berdampak pada kesejahteraan dan kelangsungan hidup para karyawan..

Rencana aksi mogok nanti, katanya, sudah diketahui oleh semua kementrian yang terkait seperti Kementrian Perhubungan, Kementrian Negara BUMN, Kementrian ESDM dan bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena pengurus serikat sudah menyuratinya.

“Hari Jumat kemarin kami sudah menginformasikan aksi ini kepada Kapolri dan sejumlah Kapolda, serta Departemen Tenaga Kerja,” ujarnya.(setiawan/b)

Sumber : poskota.co.id