JAKARTA, KOMPAS.com – Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menilai adalah suatu hal yang keliru jika pemerintah harus mengimpor alat konversi (converter kit) bagi program pengalihan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke bahan bakar gas yang sedianya akan dimulai awal April mendatang. “Kalau pemerintah harus mengimpor (alat konversi) itu suatu kebijakan yang keliru. Biaya impor itu sangat tidak efisien,” ujar Tulus ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (8/1/2012).

Demikian pula, kata dia, jika pemerintah harus menginstalasi sejumlah sarana lain, seperti peralatan pengisian bahan bakar gas ataupun BBM pertamax, akan butuh biaya besar ketimbang penghematan subsidi BBM yang akan dicapai. Selain bahan bakar gas, yakni CNG (Compressed Natural Gas) dan LGV (Liquid Gas for Vehicle), pemerintah memang akan menggunakan opsi pembatasan dengan BBM pertamax. Terhadap ketidaksiapan infrastruktur tersebut, ia menduga kebijakan pembatasan BBM bersubsidi pun akan gagal kembali untuk diberlakukan pada April mendatang. Ini, terang dia, seperti upaya pembatasan pada tahun lalu yang akhirnya gagal untuk diterapkan. “Menurut saya itu akan gagal. Hanya wacana tanpa konsep saja,” tegas Tulus.

Oleh sebab itu, ia pun menyarankan agar pemerintah lebih baik mengkaji harga BBM premium dan menaikkannya dengan wajar ketimbang bahan bakar gas dan pertamax.

Seperti yang diberitakan, Menteri Perindustrian, MS Hidayat mengatakan, pemerintah akan mengimpor alat konversi dari Italia bagi program pengalihan dari penggunaan bahan bakar minyak ke bahan bakar gas pada kendaraan bermotor. Tak kurang dari 250.000 alat konversi akan diimpor. “Bulan depan,” ujar Hidayat, di Istana Presiden, Kamis (5/1/2012). Hidayat pun menambahkan, PT Dirgantara telah menyanggupi untuk memproduksi alat konversi. Selain itu, pemerintah juga akan menyiapkan regulator berikut sarana yang diperlukan untuk memproduksi alat konversi.

Sumber : Kompas.com