Lingkungan
Siaran Pers : YLKI, KOMNAS PENGENDALIAN TEMBAKAU dan ITCN PROTES KERAS kepada PRESIDEN JOKOWI!
Sebuah anti klimaks! Presiden Jokowi akhirnya justru mengeluarkan surat presiden (surpres) ke DPR untuk menyetujui pembahasan RUU Pertembakauan. Padahal beberapa hari sebelumnya Pemerintah menyatakan menolak melakukan pembahasan RUU Pertembakauan dengan DPR. Berikut ini pernyataan sikap YLKI dkk terkait hal tersebut: 1. Bahwa Presiden telah berbuat tidak konsisten baik secara prosedural dan atau secara substansi. Sebab […]
Siaran Pers Bersama YLKI dan LPK Bali : Bus Pariwisata di Bali Belum Ramah Terhadap Hak-Hak Konsumen
Selama 4 (empat) hari ini saya berada di Pulau Bali, 29 Januari-01 Feb, untuk pelaksanaan program YLKI, dengan mitra lokal. Untuk mobilitas pelaksanaan program, karena melibatkan banyak person, saya dkk menggunakan bus pariwisata. Selama saya menggunakan bus pariwisata dimaksud, ada beberapa kritik saya terkait hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa bus pariwisata. Kritik ini juga saya […]
Siaran Pers: YLKI Mendesak Pemerintah Berdayakan Masyarakat Untuk Implementasikan Energi Bersih
Indonesia adalah negara kepulauan, bak zamrud khatulistiwa. Dengan basis negara kepulauan itu, seharusnya Indonesia adalah “syurga” untuk mengembangkan energi yang ramah lingkungan, energi bersih, baik dalam segala kecil, sedang, bahkan besar. Ironisnya, hingga detik ini Indonesia belum serius mengembangkan energi bersih sebagai salah satu sumber energi untuk memasok rakyatnya, sebagai konsumen energi. Pemerintah praktis […]
Siaran Pers: YLKI Minta Presiden Jokowi Menolak RUU Pertembakauan
Saat ini, DPR kembali menyorongkan RUU Pertembakauan ke Presiden, setelah mandeg beberapa bulan di era Ade Komaruddin sebagai Ketua DPR. YLKI, bersama Indonesia Tobacco Control Network (ITCN) dan Komnas Pengendalian Tembakau meminta dengan sangat agar Preside menolak RUU Pertembakauan yang disorongkan DPR tersebut. Ada beberapa alasan fundamental mengapa Presiden Jokowi harus menolak RUU Pertembakauan tersebut, […]
Siaran Pers : Saatnya Konsumen Mempertimbangkan Kepedulian Sosial Perusahaan Ketika Membeli
Model bisnis yang memadukan keuntungan dengan prinsip-prinsip perubahan sosial dan lingkungan telah banyak dipraktikan di sejumlah negara dan mendapat dukungan publik/konsumen dalam bentuk membeli produk-produknya. Survey Social Entrerprise UK, 1 dari 3 warga Inggris merasa malu ketika membeli produk dari perusahaan yang secara sosial tidak peduli dan tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Bagaimana dengan kondisi […]
Pelembagaan Perlindungan Konsumen
Waktu berjalan terus. Tujuh belas tahun sudah Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) diterbitkan, berarti sudah dwi windu lebih UUPK ini dijadikan acuan hukum bagi permasalahan konsumen. Pertanyaannya, efektifkah UUPK? Sementara itu, sudah 43 tahun pula istilah konsumen dikumandangkan di negeri ini. Terhitung sejak didirikannya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada 11 Mei 1973 oleh mereka yang […]
Bagaimana Menyampaikan Pengaduan Konsumen?
Setiap orang dijamin haknya untuk menyampaikan pendapat dan keluhan atas barang dan jasa yang dikonsumsi. Ini tersurat jelas pada Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kendati demikian, belum banyak konsumen yang menggunakan hak tersebut. Salah satu alasan ialah ketidaktahuan konsumen, kemana dan bagaimana cara menyampaikan keluhan dengan baik dan benar. Nah, […]
Siaran Pers YLKI : Apresiasi Wali Kota Bandung yang Melarang Sterofoam sebagai Kemasan Makanan
Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, melarang restoran/warung makan menggunakan sterofoam sebagai kemasan makanan. Karena alasan dampak kesehatan dan lingkungan. YLKI mengapresiasi/mendukung kebijakan ini. YLKI sudah lama mengadvokasi agar penggunaan sterofoam untuk kemasan makanan. YLKI pernah meminta restoran-restoran cepat saji di Jakarta tidak mwnggunakan sterofoam. Sebab sterofoam memang bukan jenis kemasan yang diperuntukkan untuk kemasan makanan […]
Siaran Pers YLKI : Protes Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Plastik Berbayar
APRINDO menyatakan keluar sebagai pihak yang mendukung kebijakan plastik berbayar, dan kemudian menggratiskan lagi tas plastik pada konsumennya. Ini menunjukkan Aprindo tidak punya concern untuk pengurangan sampah plastik yang ditimbulkan dari transaksi bisnisnya. Seharusnya Aprindo mendorong semua anggotanya untuk menerapkan kebijakan serupa. Namun demikian, rontoknya uji coba plastik berbayar ini menunjukkan Kementerian LHK tidak konsisten […]