Obat dan Kosmetik
Sorotan YLKI: Mahalnya Harga Obat Bukan Lantaran Faktor Perizinan
Jika Menkes ingin menekan harga obat ke level yang lebih murah, maka Menkes harus mendorong untuk mengurangi impor bahan baku obat dan membuka keran bagaimana industri bahan baku obat bisa difasilitasi di Indonesia. Melanjutkan rilis YLKI kemarin 26/11/19 terkait wacana Menkes Terawan yang akan mengambil alih perizinan obat (pengawasan pra pasar), untuk menekan mahalnya harga […]
Sorotan YLKI: PENCABUTAN SUBSIDI LISTRIK 900 VA TIDAK TRANSPARAN
Badan Anggaran DPR dan pemerintah telah bersepakat untuk mencabut subsidi listrik golongan 900 VA, sebanyak 24,4 juta orang pelanggan. Alasannya mereka adalah golongan yang sudah mampu. Ada beberapa catatan terkait kebijakan tersebut. 1. Subsidi energi yang digelontorkan pemerintah untuk tahun anggaran 2019 memang sangat tinggi, lebih dari Rp 157 triliun, dan lebih dari Rp 65 […]
Siaran Pers YLKI: Terkait Produk SKM, Badan POM Jangan Tebang Pilih
Badan POM baru saja mengeluarkan surat edaran bernomor HK.06.5.51.511.05.18.2000/2018 tentang “Label dan Iklan pada Produk Susu Kental dan Analognya”. Inti dari surat edaran tersebut untuk melindungi konsumen, terutama anak-anak, dari informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Poin poin utama yang diatur meliputi aspek periklanan, marketing, dan juga klaim dari produk yang bersangkutan. YLKI memberikan apresiasi […]
Siaran Pers YLKI: TERKAIT KASUS DNA BABI PADA OBAT, YLKI DESAK PRODUSEN OBAT BERIKAN KOMPENSASI
Mencuatnya dua jenis obat yang terbukti mengandung DNA babi, Badan POM telah memerintahkan produsen obat yang bersangkutan untuk menghentikan produksi obat merek tersebut dan menariknya dari pasaran. Sebagai tindakan antisisipasi, langkah tersebut adalah hal yang seharusnya dilakukan. Namun, apakah hal itu cukup melindungi konsumen, dan bagaimana pertanggungjawaban produsen terhadap konsumen yang telah menjadi korban mengonsumsi […]
Pelembagaan Perlindungan Konsumen
Waktu berjalan terus. Tujuh belas tahun sudah Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) diterbitkan, berarti sudah dwi windu lebih UUPK ini dijadikan acuan hukum bagi permasalahan konsumen. Pertanyaannya, efektifkah UUPK? Sementara itu, sudah 43 tahun pula istilah konsumen dikumandangkan di negeri ini. Terhitung sejak didirikannya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada 11 Mei 1973 oleh mereka yang […]
Bagaimana Menyampaikan Pengaduan Konsumen?
Setiap orang dijamin haknya untuk menyampaikan pendapat dan keluhan atas barang dan jasa yang dikonsumsi. Ini tersurat jelas pada Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kendati demikian, belum banyak konsumen yang menggunakan hak tersebut. Salah satu alasan ialah ketidaktahuan konsumen, kemana dan bagaimana cara menyampaikan keluhan dengan baik dan benar. Nah, […]
Siaran Pers YLKI : Penegakan Hukum Pelaku Obat Ilegal Masih dari Sisi Hilir Saja
Aksi pembongkaran adanya obat ilegal oleh Bareskrim Mabes Polri dan dan Badan POM patut diapresiasi. Namun dalam pantauan YLKI aksi semacam ini belum mampu membuat para pelaku jera bahkan cenderung mengulang perbuatannya, karena: 1. Hukumannya masih ringan. Rata-rata vonis yang dijatuhkan hanya hukuman percobaan; 2. Polri dan Badan POM hanya mampu membongkar dari sisi hilirnya […]
Mabes Polri: Tersangka Kasus Vaksin Palsu 23 Orang, Termasuk Produsen dan 5 Dokter
Dari hasil proses penyelidikan yang diawali dengan pengumpulan dan analisis data, Markas Besar (Mabes) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menemukan peristiwa pidana peredaran, penggunaan dan pembuatan vaksin palsu. Dalam kasus ini, sebanyak 23 orang telah ditemukan bukti permulaan untuk ditetapkan sebagai tersangka. “Perkembangan sidik vaksin ditemukan beberapa tersangka yakni 6 produsen, 9 distributor, 2 pengumpul […]
Siaran Pers YLKI : Kelembagaan dan Peran Badan POM Harus Diperkuat
Hari ini Presiden Jokowi melantik Kepala Badan POM Baru, di Istana. Ada beberapa catatan dan harapan saya terhadap Kepala Badan POM baru tersebut. 1. Kepala Badan POM baru seharusnya dijadikan momen untuk pembenahan intern Badan POM agar lebih berdaya dalam pengawasan di lapangan; 2. Kepala Badan POM harusnya dijadikan momen untuk merestrukturisasi kapasitas Badan POM, […]