Tanpa tambahan subsidi, tiket KRL naik 50 persen
JAKARTA – Kementerian Perhubungan mengajukan permintaan tambahan subsidi bagi kereta rel listrik Jakarta – Bogor – Depok – Tanggerang – Bekasi sebesar Rp 118 miliar. Tambahan ini untuk menutupi kekurangan subsidi KRL yang hanya cukup hingga november. “Kami menunggu jawaban dari Menteri Keuangan,” kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Hermanto Dwi Atmoko, Senin lalu.

Ia menyebutkan, anggaran subsidi KRL 2015 yang sebesar Rp 754 miliar kurang karena jumlah penumpang lebih banyak ketimbang asumsi awal. Semula, subsidi hanya dialokasikan bagi 600 ribu penumpang per hari. “Begitu dihitung ulang, ternyata subsidi cuma cukup hingga 18 november 2015,” kata Hermanto.

Juru bicara PT Kereta Api Indonesia Commuter Jabodetabek (KCJ), Eva Chairunnisa, mengakui terjadi kenaikan jumlah penumpang. Pada awal tahun, jumlah penumpang paling banyak 700 ribu orang per hari. Namun, sejak pertengahan tahun ini, jumlahnya naik menjadi 750-800 ribu penumpang.

Menurut Eva, jika tidak ada tambahan subsidi, tarif KRL akan naik sebesar 50 persen mulai awal November. Saat ini, tarif dasar untuk jarak 1-25 kilometer adalah Rp. 5.000. Dengan skema subsidi, penumpang hanya dikenai biaya Rp 2.000 untuk 25 kilometer pertama dan Rp 1.000 untuk 10 kilometer berikutnya. Tanpa ada tambahan subsidi, tarif akan naik menjadi Rp 3.000 untuk 25 kilometer pertama dan Rp 1.500 untuk setiap 10 kilometer berikutnya.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah agar tetap mengucurkan subsidi tarif bagi pengguna KRL. Ketua YLKI Sudaryatmo mengatakan, subsidi tarif diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. 

Ketua Koordinator KRL Mania, Nurcahyo, menganggap rencana kenaikan tarif itu menggelikan karena dilakukan bukan atas alasan meningkatkan pelayanan. Ia juga menyayangkan ribut – ribut soal subsidi tak cukup muncul menjelang habisnya dana. Padahal penghitungan subsidi bisa dengan mudah dilakukan sejak awal dengan menghitung jumlah penumpang harian.

“KCJ pernah menghitung jumlah penumpang KRL rata-rata 1 juta orang per hari. Tapi hitungan ini tidak digunakan oleh Kemenhub,” kata Nurcahyo.

Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Said Abdullah, mengatakan karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, Kementerian Perhubungan bisa mengirim surat ke Kementerian Keuangan untuk meminta penambahan subsidi KRL. Dana subsidi, dia berujar, akan menggunakan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Sumber: Kliping Media YLKI

Koran Tempo, 21 Oktober 2015 (Penulis: Khairul Anam | Amirullah | Tri)

 

, , ,