Perlu juga ada penegakan hukum bagi sektor bisnis dan industri yg menyalahgunakan elpiji gas 3kg.

Beberapa hari belakangan di banyak daerah sedang terjadi kelangkaan elpiji 3kg. Fenomena kelangkaan gas elpiji 3kg ini terjadi karena adanya penyimpangan distribusi. Gas elpiji 3kg yang seharusnya untuk masyarakat miskin/keluarga tidak mampu, tetapi kelompok dari keluarga mampupun ikut menggunakan. Bahkan sektor bisnis turut mencecap untuk keperluan usahanya. Dengan begitu di satu sisi kuota gas tetap, di sisi lain konsumennya bertambah. Maka yang terjadi di lapangan adalah kekurangan pasokan.

Lantas, bagaimana penanganannya? Solusi yang paling rasional menurut YLKI adalah:

1. Kembalikan distribusi gas elpiji 3kg menjadi distribusi tertutup, dg kartu kendali. Langkah seperti ini pernah diterapkan di masa awal konversi gas elpiji (2004). Dengan begitu, hanya keluarga miskin yang memegang kartu kendali (sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS Kementria Sosial), yang dapat membeli gas elpiji 3kg, termasuk di dalamnya ada sektor usaha kecil dan menengah (UKM) serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);

2. Solusi berikutnya adalah pemerintah harus menambah pasokan gas elpiji 3 kg? Dengan catatan pemerintah mau dan berani menggelontorkan dana tambahan guna menutup pasokan tersebut. Sebab dengan begitu harus ada tambahan pagu subsidi untuk gas elpiji 3kg. Masalahnya, apakah pemerintah memiliki dana untuk itu?

3. Perlu juga ada penegakan hukum bagi sektor bisnis dan industri yg menyalahgunakan elpiji gas 3kg. Serta pihak-pihak tertentu dan oknum yang terbukti melakukan pengoplosan gas 3kg jadi 12kg.

Jadi, pemerintah punya nyali tidak untuk menerapkan distribusi tertutup? Atau, pemerintah memiliki dana cadangan utk menambah pagu subsidi?

Jangan dibiarkan masyarakat yg sudah terjepit makin terhimpit krn harus berjibaku hanya utk mendapatkan gas elpiji 3kg

Tulus Abadi
Ketua YLKI
,