Pelayanan Publik
Pelonjakan Jumlah Penumpang KRL, Kementerian Perhubungan Minta Tambahan Subsidi
Tanpa tambahan subsidi, tiket KRL naik 50 persen JAKARTA – Kementerian Perhubungan mengajukan permintaan tambahan subsidi bagi kereta rel listrik Jakarta – Bogor – Depok – Tanggerang – Bekasi sebesar Rp 118 miliar. Tambahan ini untuk menutupi kekurangan subsidi KRL yang hanya cukup hingga november. “Kami menunggu jawaban dari Menteri Keuangan,” kata Direktur Jenderal Perkeretaapian […]
Siaran Pers YLKI: Tarif Tol Tidak Layak Dinaikkan
Pemerintah, per 1 November akan menaikkan tarif tol di 15 ruas tol di Indonesia. Terhadap kenaikan ini, ada beberapa catatan kritis: 1. Dari sisi momen, menaikkan tarif tol tidak tepat, karena akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Kenaikan tol pasti akan memicu kenaikan harga-harga logistik, termasuk tarif angkutan umum. Apalagi saat ini kondisi ekonomi sedang […]
Rencana Harus Cermat, Tidak Mudah Mendata Pelanggan Listrik Bersubsidi
JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah disarankan merencanakan pengurangan jumlah pelanggan listrik bersubsidi dengan cermat. Sebab, tidak mudah mendata ulang puluhan juta rumah tangga di seluruh Indonesia dalam waktu 2,5 bulan. Pemerintah justru diminta menyosialisasikan rencana ini dengan lebih baik. Menurut rencana, pemerintah akan mengurangi jumlah pelanggan listrik golongan tarif 450 volt ampere (VA) dan 900 VA […]
Siaran Pers YLKI: Harus Ditolak Jika Pencabutan Subsidi Listrik Hanya Sebagai Kedok Untuk Menerapkan Tarif Listrik Berdasar Mekanisme Pasar
Rezim Jokowi tampak kian getol mencabut subsidi di bidang energi, termasuk subsidi di sektor ketenagalistrikan. Terkait hal ini, rencananya di awal tahun 2016, pemerintah akan mencabut subsidi listrik yang semula mencapai Rp 66 trilyun, akan dipangkas hanya menjadi Rp 20 trilyunan saja. Pengguna listrik yang akan terdampak langsung adalah golongan 450-900 VA, Volt Ampere. Dengan […]
Politik Mercusuar Kereta Api Cepat
Sejatinya, bukanlah hal yang ahistoris jika Presiden Joko Widodo berkeinginan Indonesia segera memiliki kereta cepat. Sebab, sektor perkeretaapian di Indonesia seharusnya sudah semaju (setara) negara-negara yang kini memiliki kereta cepat itu. Jepang dengan shinkansen-nya, Prancis dan negeri Eropa Barat dengan kereta Maglev-nya, dan cina, yang kini juga sukses berselancar kereta cepatnya. Kenapa? Sejarah sektor perkeretaapian […]
Rencana Penaikan PSC, AP II Didesak Perbaiki Dulu Fasilitas 7 Bandara
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia meminta rencana kenaikan biaya pelayanan jasa penumpang pesawat udara atau biasa disebut passenger service charge di beberapa bandara PT Angkasa Pura II dilakukan setelah standar pelayanan minimum sudah terpenuhi. Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai rencana penaikan passenger service charge (PSC) bisa diterima jika dapat direspons secara […]
Siaran Pers YLKI: Mafia Token Listrik
Terkait pernyataan Menteri Rizal Ramli perihal mafia token listrik yang merugikan konsumen, berikut ini catatan saya: 1. Sebaiknya Rizal Ramli mengungkap sumber data perihal info dimaksud, sehingga tidak membingungkan konsumen dan masyarakat umum; 2. Managemen PT PLN harus memperbanyak sosialisasi pada masyarakat tentang struktur tarif listrik pra bayar, berapa komponen pajak, biaya admin, dll. Selama […]
Siaran Pers YLKI: Batalkan Rencana Membangun Kereta Api Cepat
Tampaknya rencana pemerintah membangun kereta api (KA) cepat Jakarta-Bandung kian mengeras. KA cepat yang diklaim mampu menempuh kecepatan 36 menit dari Jakarta-Bandung, akan menelan biaya antara Rp 60-73 trilyun (bergantung investornya). Sebaiknya pemerintah membatalkan rencana membangun KA Cepat tersebut, dengan alasan : 1. Membangun KA Cepat tidak terdapat dalam master plan kebijakan transportasi nasional. Ini […]
Siaran Pers YLKI: Jamaah Tertunda Berangkat, KEMENAG Gagal Antisipasi Perubahan Visa
Ribuan calon jamaah haji GAGAL berangkat, karena visanya belum keluar. Kemenag beralasan bahwa karena ada PERUBAHAN pengurusan visa oleh pemerintah Arab Saudi. Alasan ini menurut saya aneh. Karena proses visa bisa diproses jauh-jauh hari, bahkan sejak BPIH calon jamaah telah lunas. Keanehan kedua, karena hal serupa tidak terjadi pada calon jamaah di Malaysia. Saya justru […]