Perumahan
Warta Konsumen : “ Quo Vadis” Perlindungan Konsumen Properti
Dalam beberapa pekan terakhir, di sejumlah media cetak nasional dapat dijumpai iklan besar-besaran penjualan apartemen yang berlokasi di bilangan Cikarang – Bekasi. Malahan di beberapa pusat perbelanjaan yang satu grup dengan pengembang, dengan mudah Anda akan menjumpai counter penjualan apartemen tersebut. Janji akan menjadikan wilayah tersebut menjadi kota modern dengan segala fasilitasnya serta dilengkapi kemudahan […]
Warta Konsumen : Paradoks Industri Perumahan di Indonesia
Memiliki rumah yang layak huni merupakan dambaan setiap masyarakat diseluruh pelosok dunia, termasuk di Indonesia. Secara normative, hal tersebut dipertegas dan diakui secara internasional dalam Universal Declaration of Human Rights 1948 pasal 25 ayat (1). Secara khusus dijelaskan dalam pasal 11 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (selanjutnya disebut Kovenan EKOSOB) yang pada […]
Pelembagaan Perlindungan Konsumen
Waktu berjalan terus. Tujuh belas tahun sudah Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) diterbitkan, berarti sudah dwi windu lebih UUPK ini dijadikan acuan hukum bagi permasalahan konsumen. Pertanyaannya, efektifkah UUPK? Sementara itu, sudah 43 tahun pula istilah konsumen dikumandangkan di negeri ini. Terhitung sejak didirikannya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada 11 Mei 1973 oleh mereka yang […]
Bagaimana Menyampaikan Pengaduan Konsumen?
Setiap orang dijamin haknya untuk menyampaikan pendapat dan keluhan atas barang dan jasa yang dikonsumsi. Ini tersurat jelas pada Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kendati demikian, belum banyak konsumen yang menggunakan hak tersebut. Salah satu alasan ialah ketidaktahuan konsumen, kemana dan bagaimana cara menyampaikan keluhan dengan baik dan benar. Nah, […]
Konsumen dan Keberanian Mengadu
Salah satu mandat sosial dan historis Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah memberikan nasehat dan membantu konsumen, baik diminta dan atau tidak diminta. Itulah setidaknya yang tertuang pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen – UUPK, Pasal 44 ayat 3. Bahkan, tanpa diatur UUPK pun, mandat sosial […]
“Quo Vadis” Perlindungan Konsumen Properti
Praktik pre-project selling berpotensi menempatkan konsumen dalam situasi penuh resiko, ketika pengembang abal-abal hanya bermodalkan brosur dan maket mengumpulkan dana masyarakat dengan janji akan membangun produk properti. Puluhan konsumen produk properti Majestic Land di Yogyakarta meradang. Betapa tidak? Konsumen sudah membayar uang ratusan juta rupiah untuk unit di apartemen M-Icon, tetapi unit yang dijanjikan […]
Mencermati Masalah Rumah Susun
Tinggal di rumah susun sudah menjadi pilihan sebagian warga di kota besar. Sejumlah alasan melatarbelakangi pilihan masyarakat, seperti; dekat dengan pusat kota, fasilitas lengkap, serta sistem keamanan yang lebih terjamin. Namun di balik berbagai kemudahan di atas, bukan berarti tinggal di rumah susun bebas dari masalah. Sejumlah keluhan penghuni rumah susun sudah menjadi hal yang […]
Siaran Pers YLKI : Enam Maklumat YLKI pada Hari Konsumen Nasional 20 April 2016
Secara normatif konsumen di Indonesia sudah mendapatkan perlindungan yang cukup kuat, semenjak disahkannya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun pada konteks empiris, pelanggaran hak-hak konsumen masih terjadi secara masif di berbagai sektor. Termasuk di pelayanan publik services, seperti pelayanan listrik yang masih byar pet di berbagai daerah. Oleh karena itu, YLKI memaklumatkan […]
YLKI: Konsumen Sebaiknya Jangan Melakukan Transaksi Pembelian Properti di Area Reklamasi Teluk Jakarta
Masalah reklamasi di Teluk Jakarta, masih timbul sengkarut, terutama terkait perizinan, dan kelayakan dari sisi lingkungan. Tetapi ironisnya pengembang (developer) tertentu sudah gencar menawarkan/mengiklankan penjualan produk properti. Dan sebagian konsumen sudah tergiur untuk membelinya. Dalam pandangan YLKI, konsumen yang melakukan transaksi/membeli properti di area reklamasi Teluk Jakarta posisi hukumnya sangat lemah. Potensi timbul sengketa/permasalahan di […]