Tulus Abadi
Sorotan YLKI: MRT Jakarta Masih Minim Penandaan dan Informasi
Hari ini, Selasa 19/03/2019, saya bersama tim YLKI melakukan trial trip MRT Jakarta. Saya berangkat dari stasiun HI, dan berhenti sampai stasiun Lebakbulus. Rencananya MRT Jakarta akan resmi dioperasikan pada 24/03/2019. Secara umum MRT Jakarta sudah bagus, baik infrastruktur stasiun, kabin kereta dan atau kualitas selama perjalanan, misalnya tidak berisik, dan kecepatan stabil. Kualitas pengereman juga […]
Sorotan YLKI: Visi Misi Bidang Kesehatan Para Cawapres Masih Sektoral
Secara umum debat berjalan dengan baik, masing-masing Cawapres telah memaparkan visi misinya. Berikut ini beberapa catatan YLKI terkait debat Cawapres, tadi malam, Ahad, 17/03/2019, yakni: Visi misi yang disampaikan para paslon cawapres terlihat terlalu teknis, dan sektoral. Lebih kepada visi misi seorang menteri, bukan seorang cawapres. Padahal persoalan yang ada harus disikapi dengan kebijakan yang […]
Sorotan YLKI: Tarif Damri Bandara Soetta Naik, Potensi Langgar UU Perlindungan Konsumen
Diam-diam managemen Perum Damri menaikkan tarif sebesar Rp 5.000 untuk jurusan Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Kenapa kita sebut diam-diam, karena nyaris tak ada sosialisasi yang dirasakan konsumen. Banyak keluhan dan perntanyaan konsumen terkait hal itu. Ketika hal tersebut ditanyakan konsumen, kondektur bus Damri Bandara mengatakan kenaikan itu dilakukan sejak awal tahun. Artinya per Januari 2019. […]
Sorotan YLKI: Menyoal Keandalan Jalan Tol Sedyatmo
Ruas tol Sedyatmo, atau sering disebut sebagai tol bandara, sedianya akan dinaikkan tarifnya per 14 Februari 2019, sebesar Rp 500. Namun hal tersebut dibatalkan, dan PT Jasa Marga selaku operator tol Sedyatmo, diminta oleh Kementerian PUPR dan BPJT, untuk mensosialisasikan terlebih dahulu sebelum kenaikan tarif dieksekusi. Yang jelas saat ini PT Jasa Marga telah mengantongi […]
Sorotan YLKI: Harus Ada Langkah Radikal untuk Mengurangi Sampah Plastik
APRINDO mulai hari ini, 01/03/2019 memberlakukan kebijakan kantong plastik berbayar, Rp 200 per kantong. Sejalan dengan itu, APRINDO juga akan memberlakukan kantong plastik ber-SNI, yang berbasis, yang lebih ramah lingkungan. Langkah Aprindo menerapkan plastik berbayar, dari sisi praktis, bisa dimengerti. Namun, berikut catatan kritikalnya: 1. Istilah Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG), sebagaimana kata Aprindo, adalah […]
Sorotan YLKI: Ruang Merokok di Bus Akap Melanggar UU Kesehatan
Sebagai pengguna angkutan umum, khususnya bus umum AKAP, konsumen berhak mendapat keamanan, keselamatan, dan kenyamanan selama menggunakan angkutan umum. Keberadaan ruang merokok (smoking room) dalam bus AKAP, jelas mengganggu aspek keamanan, kenyamanan dan keselamatan penumpang secara keseluruhan. YLKI mendapatkan masukan, keluhan dan pernah menjumpai secara langsung, adanya smoking room dalam bus AKAP. Ironisnya hal itu […]
Sorotan YLKI: YLKI Minta Managemen PT KAI Perbaiki Sistem Keamanan di Dalam Kabin KA
Beberapa hari yang lalu YLKI menerima pengaduan konsumen kereta api atas hilangnya barang berharga dalam kabin KA selama dalam perjalanannya. Konsumen kehilangan laptop, dompet, handphone, dan paspor. Kasus seperti ini bukan kali pertama, tapi sudah banyak kejadian, sekalipun di kereta api eksekutif. Sementara managemen PT KAI tidak mau bertanggung jawab atas segala kehilangan dan atau […]
Siaran Pers (lanjutan): YLKI Ancam Lakukan Uji Materi Ke Mahkamah Agung Terkait DP Nol Persen Kredit Mobil-Sepeda Motor
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk MEMBATALKAN Peraturan OJK (POJK) No. 35/2018 tentang kredit nol persen untuk mobil dan sepeda motor. POJK No. 35/2018 wajib dibatalkan, dengan beberapa catatan kritis, yakni: 1. Terkait adanya syarat khusus untuk mendapatkan down payment (uang muka) nol persen, sebagaimana klaim Humas OJK, bahwa syarat khusus […]
Siaran Pers: YLKI Kritik Keras OJK Terkait DP Nol Persen untuk Kredit Motor dan Mobil
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja merilis aturan baru, berupa Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018, tertanggal 27 Desember 2018. Inti aturan tersebut adalah OJK melegalisasi down payment (DP) nol persen untuk kredit motor dan mobil. Aturan POJK tersebut sekilas sangat pro publik, padahal secara substansial ideologis POJK sangat kontra produktif. Dan bahkan patut diduga dengan keras […]